[LEGAL TIPS] Apakah yang seharusnya dilakukan saat kena tilang?

polantas

  1. Apabila anda ditilang oleh Polisi lalu lintas, maka sesungguhnya anda memiliki hak untuk memilih 2 (dua) jenis form, yakni form biru dan form merah;
  2. Form biru ialah form yang diperuntukan apabila anda menerima kesalahan/pelanggaran lalu lintas sebagaimana yang dituduhkan oleh si Polisi Lalu Lintas. Sedangkan Form merah dipergunakan apabila anda tidak menerima/mengakui kesalahan/pelanggaran lalu lintas yang anda lakukan. Namun terlepas dari 2 (dua) jenis form tersebut, hal mendasar yang harus anda yakinkan terlebih dahulu ialah apakah anda benar-benar telah melakukan pelanggaran, akui saja jika memang anda melanggar, namun tetap waspada dengan adanya ”penjebakan” secara struktural alias mencari-cari kesalahan anda;
  3. Form biru ini dapat dipergunakan dengan mekanisme anda membayar denda sebagai kompensasi pelanggaran yang telah anda lakukan di BRI yang ditunjuk (lokasi BRI kasuistis). Dengan melakukan mekanisme ini maka uang denda pelanggaran anda akan masuk ke kas negara bukan ke kantong Bapak-Bapak Polisi itu alias sebagai bahan korupsi kecil-kecilan. Mekanisme tersebut dapat dilakukan sebaagai berikut, setelah anda membayar denda sebagaimana dimaksud maka anda dapat mengambil SIM atau STNK yang sebelumnya disita oleh Polisi yang bersangkutan, adapun lokasi pengambilannya ialah di kantor Ditlantas POLDA Metro yang terletak di daerah Pancoran. Namun dari beberapa info yang saya peroleh, konon pengambilan SIM atau STNK yang disita itu dapat langsung dilakukan di Pos Polisi setempat (lokasi penilangan), sejauh memang SIM atau STNK anda belum “diproses” ke kantor Dislantas, tapi saya kurang yakin apakah cara yang saya sebutkan terakhir ini merupakan standar prosedural, namun yang pasti meskipun langkah ini dilakukan jangan sampai memicu timbulnya “biaya-biaya tak terduga” alias korupsi jilid II;
  4. Hati-hati terhadap oknum Polisi lalu lintas yang menyatakan secara represif kepada anda bahwa form biru itu sudah tidak berlaku, hal ini mereka lakukan dalam upayanya untuk tetap mendapatkan “bagian” dari uang tilang yang mereka harapkan. Jangan mudah tertipu, karena sebenarnya slip biru sebagaimana dimaksud tetap berlaku, sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Kepala Direktorat Lalu Lintas Polri Brigadir Jenderal (Pol) Yudi Susharyanto dengan berdasar pada Surat Keputusan Kepala Kapolri No.Pol: SKEP/443/IV/1998, tanggal 17 April 1998 (SK 1998);
  5. Dalam penggunaan form merah, maka langkah yang harus ditempuh ialah menghadapi proses persidangan di muka hakim, tapi proses ini bukan layaknya persidangan sebagaimana umumnya, tapi dengan proses persidangan acara cepat sebagaimana ketentuan Pasal 212 KUHAP, dimana tidak diperlukan BAP. Dalam persidangan sebagaimana dimaksud anda dapat membela diri dan memperdebatkan tuduhan pelanggaran lalu lintas yang ditujukan kepada anda (tapi umumnya sich jarang, biasanya langsung bayar denda aja);
  6. Umumnya tanggal sidang adalah maksimum 14 hari dari tanggal peristiwa penilangan, tergantung hari sidang Tilang di PN (Pengadilan Negeri) bersangkutan. Oleh polisi, barang sitaan (SIM or STNK) akan disetor dari kantor Ditlantas pancoran itu sampai dengan H-1 tanggal sidang. Sehingga selama masih di Ditlantas POLDA Metro SIM/STNK itu dapat ditebus tanpa sidang ke PN, cukup dengan menuju loket dengan menyerahkan form merah yang diikuti dengan pembayaran denda anda, maka kemudian SIM/STNK anda akan kembali dengan sukses;
  7. 1 (satu) hari sebelum tanggal sidang dan seterusnya, SIM/STNK sudah beralih ke pengadilan sesuai daerah kompetensi peristiwa pelanggaran, sehingga anda harus menebus di Pengadilan Negeri dimaksud;
  8. Apabila anda ingin menghadiri persidangan sebagaimana yang telah dijadwalkan, maka anda dapat merujuk pada tanggal yang tertera pada surat tilang yang anda terima. Sebagai catatan, dalam prakteknya pelaksanaan sidang dimaksud itu tidaklah protokoler, melainkan Hakim Cuma menyebutkan nama dan mengetuk palu setelah menetapkan denda, hal ini didasarkan pada asas beracara In Absentia, yakni tidak memerlukan kehadiran pihak yang didakwa melakukan pelanggaran. Dan sesuai dengan “culture” negara ini, dalam konteks-konteks seperti itu pasti ada saja calo yang menawarkan bantuan untuk menyelesaikan dengan “cara cepat”, sehingga sebenarnya secara keseluruhan proses ini cukup makan waktu, biaya, dan emosi juga, jadi sebaiknya difikir-fikir terlebih dahulu untuk menempuhnya;
  9. Untuk menghindari proses yang maha rumit itu, ada baiknya anda mengabaikan tanggal sidang, namun menghadirinya di lain hari yang anda anggap relatif lebih “sepi”, dengan cara menuju loket khusus tilang di PN yang ditunjuk, maka setelah denda itu anda bayar, kemudian SIM/STNK yang sebelumnya disita akan kembali ke tangan anda;
  10. Hal lain yang patut untuk dicermati ialah mengenai denda resminya, karena biasanya nanti akan disodorkan angka yang sedikit ganjil, seperti Rp. 27.200, seolah itu berasal dari sebuah hitung-hitungan yang baku, padahal dari beberapa info yang saya peroleh, official fine-nya tidak lah seperti itu, biasanya dalam angka bulat (tergantung pelanggaran), seperti contoh Rp. 15.000, Rp. 20.000, Rp. 25.000. biasanya, denda yang disodorkan pada anda itu di-mark up, yang mana selisihnya masuk kantong pribadi (selalu ada aja celah untuk dikorup);
  11. Dari uraian di atas sepertinya cukup jelas, sehingga apabila nanti ada bertemu dengan kasus penilangan, janganlah terjebak dengan apa yang dikenal dengan tajuk “damai”, atau biasanya polisi akan memberikan 2 (dua) opsi: “mau sidang langsung atau sidang titip?’ yang mana sesungguhnya sidang titip itu ialah menitip uang ke kantong mereka namun tidak disetorkan ke kas negara, karena sesungguhnya konsep “titip” yang mereka maksud saja sudah sangat “blur” alias tidak sama dengan kuasa khusus sebagaimana yang disyaratkan dalam Hukum Acara yang berlaku. Sehingga baiknya ikuti aja prosedur yang ada dengan menempuh langkah-langkah sebagaimana tips yang diuraikan di atas. Dengan begitu anda akan turut membantu “menyehatkan” kembali alur pemasukan untuk negara ini dan ikut berpartisipasi pemberantasan tindak pidana korupsi di skala yang kecil, biarlah korps kepolisian memulihkan reputasinya dengan cara yang memang benar-benar tepat;

 

Selamat Mencoba…
Halaman 18, Buku Petunjuk Teknis Tentang Penggunaan Blanko Tilang (Lampiran SKEP KAPOLRI Skep/443/IV/1998) 

Terdakwa:

  1. Menandatangani Surat Tilang (Lembar Merah dan Biru) pada kolom yang telah disediakan apabila menunjuk wakil di sidang dan sanggup menyetor uang titipan di Bank yang ditunjuk.
  2. Menyetor uang titipan ke petugas khusus bila kantor Bank (BRI) yang ditunjuk untuk menerima penyetoran uang titipan terdakwa (pelanggar-red) tutup, karena hari raya/libur, dan sebagainya.
  3. Menyerahkan lembar tilang warna biru yang telah ditandatangani/dicap petugas kepada penyidik yang mengelola barang titipan tersebut.
  4. Menerima tanda bukti setor dari petugas khusus (Polri) apabila peneyetor uang tititpan terpaksa dilakukan diluar jam kerja Bank (BRI).
  5. Menerima penyerahan kembali barang titipannya dari penyidik/petugas barang bukti/pengirim berkas perkara berdasarkan bukti setor dari petugas khusus atau lembaran tilang warna biru yang telah disyahkan oleh petugas Bank (BRI).
  6. Menerima penyerahan barang sitaannya dari petugas barang bukti setelah selesai melaksanakan vonis hakim (dengan bukti eksekusi dari Eksekutor/Jaksa dan melengkapi kekurangan-kekurangan lainnya (SIM, STNK/kelengkapan kendaraan)  (bila memilih sidang).
Published in: on May 14, 2009 at 1:30 pm  Comments (2)  
Tags: , , , , , ,

SEBUAH CATATAN TENTANG PLAGIARISME KARYA CIPTA LAGU: Benarkah D’Masiv Band Plagiat?

d'masiv24 April 2009, bertempat di Balai Sarbini Plaza Semanggi, Setelah membacakan para Nominator, dengan lantang lalu diumumkanlah “Kategori Album Terbaik 2009 adalah……..”The Special One” YOVIE & NUNO…!!!” Segeralah Yovie Widianto, Dudi, Dikta, dan Diat segera naek ke atas panggung untuk menerima penghargaan tersebut, hingga kemudian Yovie, sang leader mengucap seraya kaget melihat trophy:”Ini bener Anugerah Musik Indonesia kan? Bukan anugerah musik Melayu…?” sebuah sindiran yang cukup menghenyakkan seisi gedung (terlebih ST 12, yang sebelumnya didaulat sebagai Band Terbaik 2009, mengalahkan Yovie & Nuno). Tak berhenti di situ, di kesempatan lain, dengan venue yang sama, Yovie kembali berujar: “yang terpenting ialah kami mampu menghasilkan karya yang orisinil dan tidak menjadi Band Plagiat”. Dua “scene” itu merupakan bagian dari sebuah rutin besar, bahkan mungkin yang terbesar dalam ranah Musik di Indonesia, yakni Anugerah Musik Indonesia (AMI) Awards 2009. Dua sindiran yang dilontarkan oleh Yovie Widianto sebagai musisi kawakan malam itu sepertinya cukup menutup megahnya pagelaran acara dengan tembakan-tembakan sindiran yang sesungguhnya sudah sangat sering ia lemparkan sebelum bahkan sesudah ajang tersebut, dan tersangkanya ialah satu: D’Masiv, band pendatang baru yang menuai sukses dalam debutnya. Pertanyaannya, benarkan yang dilakukan oleh D’Masiv merupakan salah satu bentuk plagiasi karya musik? Sepertinya untuk menilai hal tersebut tak semudah melemparkan tudingan layaknya yang dilakukan oleh Yovie.

Sesungguhnya bukan hanya Yovie Widianto yang menuding Band D’Masiv sebagai plagiator, banyak insan musik hingga media yang turut memojokan D’Masiv sebagai band peniru lagu-lagu musisi luar negeri, meskipun tidak se-intens dan se-pedas tudingan-tudingan Yovie, yang membuat saya takjub, koq bisa ya seniman melemparkan tudingan sporadik semacam itu? Berjuang atas nama orisinalitas kaum atau iri dengan kesuksesan Band-band fresh yang melesat bak Apollo 11?

Plagiarisme Dalam Hukum Indonesia

Untuk melakukan “eksaminasi” terhadap fenomena tersebut, maka hal yang pertama yang harus didudukan ialah bagaimanakah plagiarisme musik itu diatur dalam hukum Republik ini. Banyak insan musisi hingga pengamat musik macam Bens Leo yang mengatakan bahwa sebuah lagu dikatakan meniru/menjiplak karya lagu yang lain apabila memiliki kesamaan hingga 8 bar. Namun satu yang pertanyaan yang kemudian muncul ialah dari manakah aturan 8 bar itu timbul? Karena segala peraturan di negara ini, dari mulai UU Hak Cipta hingga berbagai kode etik tidak menyebutkan hal itu. UU Hak Cipta hanya menyebutkan pelarangan pengeksploitasian, pengumuman, maupun perbanyakan karya cipta (termasuk lagu) yang setidaknya memenuhi persyaratan memiliki kesamaan pada pokoknya. Apakah lagu-lagu D’Masiv memang telah memenuhi ketentuan tersebut (persamaan pada pokoknya)? Saya bukan musisi ataupun Masiver (sebutan para fans D’Masiv), tapi saya akan coba melakukan telaah lebih mendalam dari bidang yang saya kuasai, yakni legalitas sebuah “tudingan publik” pada fenomena tersebut. Benarkan D’Masiv band plagiat?

Setidaknya terdapat 8 lagu D’Masiv yang diduga merupakan plagiat dari Band-Band Internasional. Berikut lagu-lagu dimaksud:

1).     Cinta Ini Membunuhku = I Don’t Love You – My Chemical Romance

2).     Diam Tanpa Kata = Awakening – Switchfoot

3).     Dan Kamu = Head Over Heels (in This Life) – Switchfoot

4).     CInta Sampai di Sini = Into The Sun – Lifehouse

5).     Sebelah Mata = The Take Over, The Break’s Over – Fall Out Boy

6).     Dilema = Soldier’s Poem – Muse

7).     Tak Pernah Rela = Is It Any Wonder – Keane

8).     Lukaku = Drive – Incubus

 

Setelah saya mencoba melakukan perbandingan dengan mendengarkan lagu-lagu tersebut secara bergantian, dan kesimpulan saya ialah iya, memang ada persamaan, yang mana persamaan pada lagu-lagu yang ditudingkan tersebut umumnya terdapat pada intro lagu, bahkan kemiripannya sangat kental pada lagu “Cinta Ini Membunuhku” yang diduga mencontek lagu “I Don’t Love You”-nya My Chemical Romance serta pada lagu “Cinta Sampai Di Sini” yang diduga mencontek lagu “Into The Sun”-nya Lifehouse. Meskipun memiliki kemiripan pada intro, namun tidak pada keseluruhan/pokoknya atau bahkan reff lagunya yang seringkali menjadi inti popularitas sebuah lagu. Sehingga saya dapat katakan, lagu-lagu D’Masiv tidak terasosiasikan dengan lagu-lagu band luar yang ditudingkan alias tidak memiliki kesamaan pada pokoknya dengan lagu-lagu yang ditudingkan tersebut, dimana apabila kita hilangkan/ganti intro dengan not yang lain tidak serta merta akan menggubah reff atau inti lagu-lagu tersebut, terkecuali apabila kunci dasar yang dimainkan memang sama mutlak, dari awal hingga akhir, namun saya tidak menemukan kesamaan ekstrim seperti itu. Ketika mendengar lagu “Cinta Ini Membunuhku” (meskipun mirip) namun saya tidak lantas teringat pada “I Don’t Love You”-nya MCR, karena memang kesamaannya hanya pada intro-nya saja, tidak pada kunci dasar, pokok atau “jiwa” dari lagu-lagu tersebut, dimana not selanjutnya jelas berbeda, dan itu terjadi di hampir semua dugaan kemiripan lagu-lagu D’Masiv. So, sense otak kanan saya tidak menyatakan itu plagiasi.

Menurut saya, justru lebih menarik untuk mengeksaminasi lagu “Perempuan Yang Paling Cantik Di Negeriku Indonesia”- Dewa 19 yang diduga memiliki kemiripan dengan lagu “Kekasih Yang Tak Dianggap”- Kertas (terakhir dibawakan oleh Pinkan Mambo) serta “Change The World” yang merupakan OST. Inuyasha yang dibawakan oleh sebuah Band Jepang, dimana ketiga lagu tersebut memiliki kesamaan yang cukup jelas pada reff, yang merupakan bagian sentral dari sebuah lagu. Atau pada contoh kasus kemiripan lain, yakni “Bukan Superstar” yang dibawakan oleh Project Pop yang diduga mencontek lagu Kangen Band yang berjudul “DOY”. Bahkan Gumilar alias Gugum Project Pop pun tidak menafikan jika lagu yang diciptakannya tersebut mirip dengan DOY-nya Kangen Band, dan dia hanya mengatakan bahwa ialah sebuah kewajaran sebuah lagu memiliki kemiripan, itu yang namanya terinspirasi, asalkan tidak benar-benar mencontek. Belum lagi lagu “Anugerah Terindah Yang Pernah Kumiliki” -Sheila on 7 yang memiliki kemiripan dengan lagu lawasnya Cat Stevens yang berjudul “Father and Son”. Menurut saya kasus-kasus sebagaimana disebutkan itu jauh lebih sensitif kemiripannya dibanding dengan karya-karya lagu D’Masiv, namun entah kenapa Yovie dan pihak-pihak lainnya banyak yang memojokan D’Masiv seraya membentuk opini publik bahwa D’Masiv merupakan band plagiat. Apakah hanya karena banyak (8 lagu dalam satu album) yang memiliki kesamaan, yang sesungguhnya pun hanya pada bagian kecil dan bukan “core song”?

Definisi Plagiarisme

Baiknya lagi kita perlu menyimak terlebih dahulu apa itu plagiarisme yang plagiat“hidup” di dunia musik internasional. Blacks Law Dictionary memberikan definisi plagiarism sebagai Tindakan meniru komposisi liteatur atau bahagian dari atau kutipan pendek dari tulisan atau ide-ide atau bahasa-bahasa yang sama dan menjadikannya sebagai hasil pemikiran sendiri, bila material ini dilindungi Hak Cipta, maka tindakan-tindakan tersebut merupakan suatu pelanggaran Hak Cipta. Sedangkan Wikipedia memberikan definisi bahwa plagiarisme musik adalah penggunaan atau proses imitasi yang dilakukan pencipta lagu lain dan menyajikannya kembali sekaligus mengklaimnya sebagai karya asli sendiri.

Satu hal yang perlu diingat dalam plagiarisme ialah mengenai adanya kemiripan alamiah, yakni kemiripan yang murni lahir secara alamiah dan naluriah akal manusia tanpa adanya pengaruh dari luar pemikirannya. Bisa saja 2 (dua) orang menciptakan sebuah karya lagu yang memang memiliki kunci dasar sama baik di waktu yang sama ataupun beda tanpa adanya pengaruh satu sama lain, hal yang seperti itu tidak bisa diperbataskan oleh undang-undang. Meskipun demikian, kemiripan alamiah tidak serta merta dapat dijadikan “tameng” terhadap adanya dugaan suatu tindakan plagiat, apabila ada dugaan plagiarisme sebagaimana dimaksud, maka yang perlu dibuktikan terlebih dahulu ialah access factor  (faktor akses) dari si pencipta lagu terhadap lagu yang telah lahir terlebih dahulu yang diduga sebagai lagu yang diconteknya. Sejauh mana si pencipta lagu yang dituding plagiat memiliki akses yang cukup terhadap lagu yang dianggap mirip tersebut. Apabila faktor akses telah terpenuhi dan ditambah dengan adanya indikasi kemiripan lagu melalui identifikasi telinga, maka cukuplah kiranya hal tersebut untuk dijadikan dugaan awal terjadinya sebuah plagiarisme karya cipta lagu. Namun eksaminasi sebuah dugaan plagiarisme karya cipta lagu tidak selesai pada titik itu, pada tingkat yang lebih formal legalistik harus dibuktikan beberapa elemen substansial yang terdapat pada karya cipta lagu tersebut. apa sajakah elemen dimaksud?

Robert C. Osterberg dan Eric C. Osterberg dalam bukunya “Substansial Similarity In Copyright Law” menyatakan bahwa “Substantial similarity in music may be found through an examination of any of a large array of elements including melody, harmony, rhythm, pitch, tempo, phrasing, timbre, tone, spatial organization, consonance, dissonance, accents, basslines, new technological sounds dan overall structure”. Dari uraian tersebut telah jelas bahwa untuk mengidentifikasi sebuah plagiarisme karya lagu ialah tidak semudah yang dibayangkan dan tidak sesederhana hanya menyatakan ukuran 8 bar (bahkan saya pun ragu lagu-lagu D’Masiv apakah memang memenuhi ketentuan 8 bar tersebut). Melodi, harmoni, rithem, pitch, tempo, penyusunan kata-kata, warna nada, nada, pengaturan spasial, konsonan, kejanggalan bunyi, aksen, bassline, serta struktur dan teknologi suara baru merupakan elemen-elemen yang perlu diidentifikasi lebih lanjut untuk mendapatkan suatu simpulan plagiarisme karya cipta lagu. Begitu banyak elemen identifikasi yang harus dipenuhi untuk menentukan apakah pada sebuah lagu terdapat persamaan pada pokoknya (substantial similarity) atau tidak, sehingga untuk menentukan sebuah lagu itu memiliki persamaan pada pokoknya dengan lagu lain ialah sebuah hal yang kompleks, terlebih di negara ini belum ada sebuah bentuk pengaturan yang konkrit tentang plagiarisme karya lagu sebagaimana dimaksud.

Kasus Joe Satriani vs Coldplay

Sebagai perbandingan konkrit ialah pada perkara Joe Satriani vs Coldplay, dimana Joe Satriani menuding Chris Martin cs telah menjiplak lagunya yang telah lahir terlebih dahulu yang berjudul “If I Could Fly” pada lagu “Viva La Vida” yang dirilis oleh Coldplay dan cukup menuai kesuksesan. Adapun perkara tersebut tengah diproses di Pengadilan Federal Los Angeles, Amerika Serikat. Perkara tersebut memang dapat menjadi sebuah refleksi yang konkrit dari pembahasan ini, dimana memang dugaan kemiripan itu ada pada bagian inti lagu yang menjadi not dasar lagu, yakni bagian Chorus dari “If I Could Fly” bahkan memiliki struktur melodi, harmoni dan rhythm yang sama dengan “If I Could Fly”. Bagi orang awam seperti saya, sekilas yang terdengar pada melodi vokal Chris Martin memang sangat identik dengan melodi gitar Joe Satriani, sehingga saat mendengar lagu “Viva La Vida” kita akan lantas teringat (terasosiasikan) dengan lagu ”If I Could Fly”, ilustrasi “keteringatan” atau kemiripan pada persamaan pada pokoknya sebagaimana dimaksud merupakan syarat mutlak untuk terbuktinya sebuah plagiarisme karya cipta lagu.

Dengan demikian, di tengah ketiadaan perangkat hukum yang mumpuni dan tegas dalam mengaturnya, maka tidaklah arif (apalagi untuk seorang seniman/musisi) untuk melakukan tudingan-tudingan sporadik terhadap sebuah Band yang dituding plagiat, biarlah masyarakat yang menilai. Kalau memang masyarakat suka, ya biarkanlah masyarakat menikmati rasa sukanya, sejauh memang kemiripan-kemiripan itu tidak jatuh pada ketentuan persamaan pada pokoknya (substantial similarity). Bahkan rocker gaek Ahmad Albar pernah berujar bahwa biarkan saja ada Band Plagiat, karena memang negeri ini negeri plagiat. Ada betulnya memang, jangan sampai semakin sering orang berteriak (seperti Yovie) tentang plagiarisme sempit justru akan semakin mempersempit jarak antara plagiarisme dengan inspirasi, sebagai catatan, inspirasi ialah “oksigen” bagi musisi dalam menciptakan sebuah karya lagu. Kalau itu sampai terjadi, hancurlah dinamika musik dalam negeri. Dewa 19 yang mengorbit pada Queen, Nidji pada Coldplay, The Fly pada U2, Saint Loco pada Linkin Park, Netral pada Blink 182 dan banyak yang lainnya pastinya akan kelimpungan menerima dampaknya. Belum lagi band-band pendatang baru yang justru mengorbit pada band-band lokal sendiri, pasti akan lebih sensitif mengundang kekisruhan, Bahkan jika memang tudingan-tudingan murahan tentang plagiarisme lagu semakin gencar didengungkan tanpa dasar, maka akibatnya ialah mungkin akan muncul tudingan-tudingan plagiarisme lagu seperti ini:

Ari Lasso (Tulus) => Bryan Adams (When You Love Someone)

BIP (1000 Puisi) => U2 (I Still Haven’t Found What I’m Looking For)

Boomerang (Gadis Extravaganza) => Guns N Roses (Welcome To The Jungle)

Caffeine (Tiara) => U2 (Stay)

Dewa (Arjuna Mencari Cinta) => U2 (I Still Haven’t Found What I’m Looking For) + The Police (Roxanne)

Dewa (Pangeran Cinta) => Led Zeppelin (Immigrant Song)

Dewa (Hadapi Dengan Senyum) => Queen (Let Us Cling Together)

Ratu (Lelaki Buaya Darat) => Chantal Kreviazuk (Another Small Adventure)

Sheila On 7 (Karna Aku Setia) => Oasis ((What’s The Story) Morning Glory)

Sheila On 7 (Kita) => Blur (Coffee & TV)

Sheila On 7 (Percayakan Padaku) => The Beatles (Blackbird)

Sheila On 7 (Saat Aku Lanjut Usia) => The Beatles (When I’m Sixty Four)

Sheila On 7 (Seandainya) => Blur (No Distance Left To Run)

Sheila On 7 (Temani Aku) => Oasis (She’s Electric

Sheila On 7 (Tunggu Aku Di Jakarta) => Oasis (Champagne Supernova)

Titi DJ (Bahasa Kalbu) => Nikka Costa (First Love)

Titi DJ (Sang Dewi) => Garbage (The World Is Not Enough)

Anda (Tentang Seseorang) => Coldplay (Don’t Panic)

Bondan (Bunga) => Mel C (Never Be The Same Again)

Caffeine (Hidupku Kan Damaikan Hatimu) => Saigon Kick (I Love U)

Diah Iskandar (Surat Undangan) => The Jackson Five (I’ll Be There)

Dewa (Satu Sisi) => Duran-Duran (Save A Prayer)

Dhani & Chrisye (Jika Surga Dan Neraka) => Portishead (Glorybox)

Element (Kupersembahkan Nirwana) => Theme 007
Glenn Fredly (Cinta Silver) => Bachelor Number One (Dream I’m In)

J-Rocks (Hampir Semua Lagunya) => Lagu-lagu L’Arc~en~Ciel

Krisdayanti (Cobalah Untuk Setia) => Penny Taylor (Total Eclipse Of My Heart)

Melly (Ada Apa Dengan Cinta => Mono (Life In Mono)

Melly (Demikianlah) => Blink 182 (First Date)

Melly (Dunia Milik Berdua) => Avril Lavigne (Sk8er Boi)

Melly (Ku Bahagia) => Shades Apart (Stranger By The Day)

Melly (Tak Tahan Lagi) => T.A.T.U (Not Gonna Get Us)

Pas Band (Biarlah & Kumerindu) => The Nixons (Sister)

Peterpan (Ada Apa Denganmu) => U2 (Bad) & Simple Plan (Every Time)

Peterpan (Di Atas Normal) => Muse (Jimmy Cane)

Potret (17 tahun) => The Cardigans (Carnival)

Potret (Bagaikan Langit) => Weezer (The Good Life)

Potret (Diam) => Weezer (Say It Ain’t So)

Potret (Jadi Kekasihku) => Ligthning Seeds (Lucky You)

Potret (Mak Comblang) => Supergrass (Alright)

Radja (Jujur) => The Radios (Teardrops)

Radja (Tulus) => Stevie Wonder (Lately)

Saint Loco (Microphone Anthem) => RUN DMC (Me Myself And Microphone)

Seurieus (Rocker Juga Manusia) => Queensryche (Silent Lucidity)

Sheila On 7 (Berhenti Berharap) => Steel Heart (Mama Don’t Cry)

T-Five (MIRc) => House Of Pain (Jump Around)

Published in: on May 13, 2009 at 10:47 am  Comments (15)  
Tags: , , , , , , , , ,

Fenomena Reality Show di Indonesia

Dalam lensa hukum dan sosial yang (tidak) realistis

tvSeorang Bapak kepergok tengah berselingkuh dengan kekasih anak lelakinya, seorang pemuda yang telah lama dicari istrinya tertangkap basah tengah bercumbu dengan seorang waria di dalam sebuah mobil, dan seorang pengacara terungkap tabir perilakunya yang ternyata memiliki banyak istri di berbagai kota tanpa sedikitpun diketahui oleh istri-istrinya tersebut.

Tiga kutipan peristiwa di atas merupakan sebuah “peak moment” sebuah reality show investigatif tentang pencarian orang-orang yang (konon) telah hilang untuk waktu yang lama. Sebuah program reality show karya dari sebuah rumah produksi milik seorang entertainer yang belum lama ini gagal dalam pilkada suatu provinsi di tanah andalas telah begitu diminati oleh masyarakat Indonesia, termasuk saya (pada awalnya). Dua kali tayang di weekend plus durasi yang melebihi program reality show pada umumnya cukup membuktikan bahwa program tersebut telah mencuri perhatian masyarakat.

Tiga bagian cerita sebagaimana diuraikan di awal merupakan klimaks dari program reality show tersebut, dimana kemudian diikuti oleh closing dari 2 orang presenter (yang sepertinya tidak punya job lain lagi, karena divisualisasikan bahwa investigasi yang mereka lakukan dalam program itu berhari-hari bahkan hingga hitungan mingguan). Begitu selesai presenter menutup acara tersebut, munculah sebuah quotation yang selalu saya tunggu dan menyedot perhatian saya: “Tayangan ini telah mendapatkan persetujuan dari semua pihak yang terlibat”. What? Apa masyarakat bangsa ini sudah gila? Rela menggadaikan martabat dan harga dirinya demi sekedar tampil kurang dari 5 menit di televisi, dengan identitas yang “telanjang” serta dalam frame imej yang buruk pula…!! coba bayangkan saja tiga cerita yang saya sajikan di awal, apakah mungkin seluruh orang-orang yang menjadi objek cerita tersebut menyerahkan izin kisahnya kelamnya kepada kru produksi hingga menjadi sebuah tayangan yang mungkin saja dapat ditonton oleh seluruh masyarakat di negeri ini?

Berpijak pada quotation yang selalu timbul di akhir program tersebut, saya selalu saja bertanya, apa masyarakat bangsa ini sudah banci tampil yang gila sampai rela menggadaikan martabat hidupnya atau memang mereka memberikan izin atas sebuah kisah yang sesungguhnya tidak nyata alias rekayasa belaka!!!?

Reality Show dan Pengaruhnya

Pada konsepnya program televisi dirancang sebagai mass distribution for common experience, hal mana yang berarti bahwa informasi yang disiarkan dapat diterima oleh sejumlah masyarakat penonton pada saat bersamaan maupun tidak dengan lintas ruang sehingga penonton tersebut akan merasa memiliki pengalaman yang sama. Televisi memang memiliki porsi pengaruh yang cukup besar atau mungkin sangat besar saat ini terhadap masyarakat (bersaing dengan internet). Bagaimana sebuah opini publik dibentuk, bagaimana membelokan perhatian masyarakat dengan manuver-manuver fenomena sosial yang digambarkan begitu dramatis dan instensif, atau bahkan bagaimana seseorang yang tak bersalah bisa “di-labelkan” sebagai seorang yang bersalah dengan rangkaian visualisasi media televisi. Kita tidak akan pernah mengenal dan mendalami peristiwa yang terjadi seputar robot gedek, sumanto, atau yang teranyar si penjagal berdarah dingin Very Idam Heniansyah alias Ryan tanpa adanya sebuah kotak elektronik yang banyak orang menyebut sebagai televisi.

Pada dasarnya dalam suatu tayangan reality show melekat di dalamnya karakteristik Fidelity or Realism, yakni sebuah ciri yang menggambarkan perwujudan asli dari suatu peristiwa, seseorang, kejadian, dan proses, sehingga masyarakat yang menonton memiliki kepercayaan terhadap objek yang ditontonnya. Tolong di garis bawahi pada bagian SEHINGGA MASYARAKAT YANG MENONTON MEMILIKI KEPERCAYAAN TERHADAP OBJEK YANG DITONTONNYA, sungguh sebuah amanah yang berat pada program reality show. Lantas sudahkah tayangan-tayangan reality show di negeri ini mencerminkan karakteristik fidelity or realism sebagaimana diuraikan tersebut? Ketika tragedi ayah merebut kekasih anaknya, suami ternyata memiliki kelainan seksual, seorang pengacara yang ternyata berpoligami secara tidak sah, atau puluhan cerita dramatis dan di luar kelaziman lainnya ditelan mentah-mentah oleh masyarakat, maka yang terjadi ialah transformasi paradigma kehidupan sosial di tengah masyarakat cepat ataupun lambat, belum lagi terhadap mereka yang masih di bawah umur dimana karakter imitatif mereka masih begitu kuat, jadilah sebuah transformasi wacana yang begitu masiv dan efektif.

Dengan masyarakat mempercayai apa yang ditayangkan oleh program-program reality show tersebut, maka secara sporadis maupun bertahap akan tumbuh paradigma di masyarakat bahwa hal-hal yang diungkap dalam tayangan-tayangan tersebut ialah cerminan kehidupan nyata masyarakat bangsa ini yang pada perkembangannya cepat atau lambat melahirkan wacana yang permisif atas fenomena-fenomena yang (konon)merupakan kisah nyata diungkap dalam tayangan-tayangan tersebut. Jika dahulu pemerintah mendukung program reality show yang bergenre kompetisi seperti Akademi Fantasi Indosiar (AFI) atau Indonesia Idol yang sukses menina bobokan masyarakat, mungkin kini daftar top ranking rating tayangan televisi yang dikuasai oleh program-program reality show bisa dijadikan indikasi bahwa tayangan reality show yang (konon) menampilkan kisah nyata masyarakat Indonesia akan memberikan efek jangka panjang yang (entahlah) seberapa signifikan terhadap perilaku masyarakat. Dan ingat, itu masih terlepas bahwa apakah sesunggunya tayangan-tayangan reality show tersebut memang nyata? Jika tidak, lengkaplah sudah bad impact yang diberikan oleh tayangan-tayangan tersebut untuk bangsa ini. Sinetron saja yang senyatanya kisah rekayasa sudah cukup memusingkan banyak kalangan, dari politikus, kaum adat, hingga alim ulama, sehingga kemudian lahir berbagai “asesoris” aturan tayangan sinetron, apalagi terhadap tayangan reality show yang (disinyalir) disiarkan dengan latar kebohongan namun berbungkus kisah nyata, karena perlu diingat bahwa reality show memiliki daya pengaruh yang lebih kuat dibanding sinetron.

Saya melihat ada fenomena salah kaprah dalam pengkreasian suatu program reality show di Indonesia, dimana unsur kebenaran dan kisah nyata atau Fidelity or Realism tidak lagi menjadi sebuah patokan, simak saja sejarah perkembangannya, dari mulai tayangan-tayangan yang menjual mistis dengan menantang setan, tayangan-tayangan penjebakan kelakuan buruk sesorang, atau tayangan-tayangan investigatif dan penyelesaian suatu masalah sebagaimana yang menjadi tren akhir-akhir ini. Lihatlah tayangan investigatif TM yang tayang dua kali setiap akhir pekan, dimana unsur rekayasanya sangat kental sekali. Simaklah setiap orang yang dijadikan target/sumber informasi pada tayangan tersebut, tidak pernah lepas dari make up, bahkan yang diset sebagai anak jalanan pun terlihat bermake up atau paling tidak dengan rambut yang di bleaching, belum lagi dengan interaksi-interaksi yang terangkai pada setiap subyek pada acara tersebut yang sangat lekat dengan corak akting. Bagi saya, saat ini yang paling menarik dari tayangan tersebut justru bukan ceritanya, namun rangkaian detail tayangan yang janggal untuk membuat masyarakat percaya bahwa kisah tersebut memang real, namun terlepas dari itu, satu yang tak bisa dipungkiri bahwa pada faktanya tayangan-tayangan itu sangat digemari oleh masyarakat Indonesia, sungguh ironis. Sulit untuk menemukan program reality show seperti Survivor atau The Apprentice di negeri ini, karena para kreatornya pun terjebak dengan buaian pasar sehingga menafikan unsur utama yang seharusnya melekat pada sebuah tayangan reality show.

Peranan KPI dan SPS

Sudah banyak wacana yang berteriak tentang aspek ke-rekayasa-an program reality show di negeri ini, atau tak perlu rumit-rumit lah, simak saja reality show yang tengah tayang saat ini, dimana beragam kejanggalan menurut saya tidak sulit untuk ditemukan, lantas apakah hal tersebut merupakan sebuah hal yang lumrah dalam industri pertelevisian di Indonesia? Jika tidak, dimana peran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) terhadap fenomena tersebut?

Pasal 3 Peraturan KPI tentang Standar Program Siaran (SPS) menyebutkan bahwa Lembaga penyiaran dalam menyajikan informasi program faktual wajib mengindahkan prinsip jurnalistik, yaitu akurat, adil, berimbang, ketidakberpihakan, tidak beritikad buruk, tidak mencampuradukan opini pribadi, tidak menonjolkan unsur kekerasan, tidak mempertentangkan suku, agama, ras dan antargolongan, tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis dan cabul. Belum lagi ketentuan Pasal 50 yang tegas menyatakan bahwa Dalam menyelenggarakan suatu program siaran baik itu bersifat langsung (live) atau rekaman (recorded), lembaga penyiaran wajib menghormati hak privasi, sebagai hak atas kehidupan pribadi dan ruang pribadi dari subyek dan obyek berita. Kemudian muncul pertanyaan, dimana eksitensi ruang privasi itu berada dalam tren program-program reality show belakangan ini? Apakah itu yang disebut dengan implementasi prinsip jurnalistik? Atau memang tidak ada sesuatu yang real diangkat dalam program tersebut? lantas apa bedanya dengan core characteristic yang terdapat pada sinetron?

Sangat terlihat bahwa pengangkatan kisah-kisah nyata seseorang yang sangat menyerempet privasi orang lain tidak dilakukan dengan mekanisme yang sesuai dengan aturan penyiaran, simak ketentuan Pasal 51 SPS sebagai berikut:

Pelaporan mengenai masalah kehidupan pribadi dan hal-hal negatif dalam keluarga, misalnya konflik antar anggota keluarga, perselingkuhan, dan perceraian, disajikan dengan mengikuti syarat-syarat berikut:

a. tidak dilakukan dengan niat merusak reputasi obyek yang diberitakan;

b. tidak dilakukan dengan cara yang justru memperburuk keadaan, atau memperuncing konflik yang ada;

c. tidak dilakukan dengan cara yang mendorong berbagai pihak yang terlibat dalam konflik mengungkapkan secara terperinci aib dan atau kerahasiaan masing-masing pihak yang berkonflik;

d. tidak dilakukan dengan menyajikan informasi tentang perilaku seks secara terperinci;

e. harus memperhatikan dampak terhadap keluarga, terutama anak-anak dan remaja, yang mungkin ditimbulkan oleh pelaporan;

f. harus berdasarkan fakta dan data;

g. pembawa acara atau narator tidak menjadikan laporan konflik keluarga sebagai bahan tertawaan dan/atau bahan cercaan;

h. pembawa acara atau narator dilarang mengambil kesimpulan secara tidak proporsional, menghakimi, dan/atau mengambil sikap berpihak kepada salah satu pihak yang berkonflik;

i. pembawa acara atau narator tidak boleh menggiring opini khalayak ke arah yang menjatuhkan martabat obyek yang diberitakan.

Belum lagi dengan praktek perekaman secara tersembunyi (candid camera) yang seringkali dilakukan dan tidak jarang membuat murka objek yang menjadi target rekaman. SPS sudah mengatur bahwa perekaman tersembunyi hanya diizinkan bila siaran tersebut memiliki nilai kepentingan publik yang tinggi, dan kepentingannya jelas yakni tidak untuk merugikan pihak tertentu. Adapun yang dimaksud dengan kepentingan publik ialah dimana terdapat bukti atau dokumentasi atas sebuah perilaku atau niat dan/atau upaya untuk melakukan pelanggaran atau dimana wartawan dapat menunjukkan bahwa pendekatan terbuka tidak akan berhasil, dan rekaman tersebut digunakan untuk tujuan pembuktian. See? apakah tayangan-tayangan reality show yang tengah beredar saat ini telah merefleksikan hal tersebut? Belum lagi dengan tidak diterapkan salah satu ketentuan yang mengatur tentang hak si objek penjebakan, dimana SPS telah mengatur bahwa orang yang menjadi objek perekaman tersembunyi memiliki hak untuk menolak hasil rekaman yang telah diambil untuk disiarkan dan bahkan si objek atau korban juga berhak untuk meminta penghentian perekaman tersebut, dimana di sisi lain lembaga penyiaran wajib untuk memenuhi permintaan tersebut. It’s clear enough…!

berdasar pada uraian tersebut, kemudian saya menghasilkan 2 (dua) buah pertanyaan untuk kemudian kita cermati dan renungkan (karena jika langsung menjawab, biasanya kita akan lantas berhenti berelaborasi), yang pertama ialah dimana taring KPI terhadap berlangsungnya fenomena tersebut? jika kemarin KPI sukses untuk ”menundukan” Trans 7 dalam penghentian tayangan ”Empat Mata”, yang kemudian diakali dengan munculnya ”Bukan Empat Mata” (ujung-ujungnya KPI juga yang kalah…), maka kini patut untuk dipertanyakan mengenai peranannya terhadap fenomena reality show di negeri ini. Pura-pura tidak tahu atau memang terbentur aspek bisnis privat? Premis kedua ialah sekedar mengajak merenung saja, bahwa dibalik balutan lembutnya yang menyenangkan sesungguhnya tayangan reality show di negeri ini patut untuk difiltrasi juga oleh para penontonnya, terlebih jika nanti terbukti adanya unsur rekayasa pada tayangan-tayangan tersebut, jadilah negeri ini terbelah menjadi dua unsur masyarakat, yang membohongi (sebagai konsekwensi KPI bisa juga nih dikualifisir ke dalam bagian ini) dan yang terbohongi (Mass victims). Sepertinya pemerintah kita patut untuk meniru langkah Federal Comunication Comission (FCC), KPI-nya Amerika Serikat, yang menjatuhkan hukuman terhadap pembuat reality show yang terbukti telah memproduksi acara yang penuh rekayasa dan dibuat-buat. Terlepas dari itu semua, untuk saat ini dan dengan menafikan semua dampak yang saya uraikan, saya kira menonton tayangan reality show memang lebih realistis dibanding menyaksikan sinetron yang semakin lama semakin menjenuhkan, jelas lebih baik reality show, ceritanya dramatis, (seolah) real, dan selesai dalam 1 (satu) episode. Setuju? Selamat menikmati…

Published in: on March 8, 2009 at 5:53 pm  Comments (1)  
Tags: , , , ,

STELLA AWARD: [Simbol kekonyolan hukum Amerika Serikat]

stella-trophy

Tak selamanya semua yang dibilang hebat itu tidak memiliki celah. Amerika Serikat, sebuah Negara yang konon memiliki konstelasi hukum yang begitu baik dimana posisi pengacara sangat begitu terhormat disana, ternyata memiliki juga hal-hal yang konyol yang bersembunyi di balik elegannya eksistensi hukum mereka. Simaklah STELLA AWARD, Sebuah penghargaan yang diberikan untuk gugatan paling “konyol” di AS. Mereka mendapat ganti rugi besar justru karena ulah dan kekonyolannya sendiri.

Stella Award juga disebut sebagai penghargaan untuk para juri di negara tersebut. Nama Stella Award sendiri berasal dari Stella Liebeck. Nenek berusia 81 tahun ini menumpahkan kopi yang dibelinya di McDonald ke dirinya sendiri. Liebeck menggugat McDonald dan dinyatakan menang. Kasus Stella mengilhami pemberian penghargaan ini. Penghargaan ini juga disponsori oleh organisasi pengacara AS.


Berikut para kandidat untuk Stella award tahun ini:

1. Kathleen Robertson dari Texas. Robertson memenangkan ganti rugi dari dewan juri sebesar $780.000 setelah ia menggugat sebuah toko furnitur. Robertson menggugat toko itu karena pergelangan kakinya patah setelah tersandung anak laki-laki yang berlarian di dalam toko tersebut. Pemilik toko furnitur sangat terkejut terhadap isi putusan tersebut, mengingat anak lelaki yang “badung” itu adalah anak kandung Robertson sendiri.


2. Carl Truman dari Los Angeles. Pria berusia 19 tahun ini memenangkan ganti rugi sebesar $74.000 dan biaya perawatan kesehatan setelah tetangganya melindas tangannya dengan Honda Accord. Truman tampaknya tidak menyadari bahwa tetangga pemilik Accord tersebut sedang berada di balik setir mobil itu ketika Truman berusaha mencuri velg mobil tersebut.

3. Terrence Dickson dari Bristol , Pennsylvania. Dickson sedang berusaha meninggalkan rumah yang baru saja ia rampok dengan melewati pintu garasi. Namun, ia tidak bisa membuat pintu garasi otomatis itu membuka ke atas karena pintu itu sedang rusak. Dickson juga tidak bisa kembali ke rumah itu. Karena ketika ia menutup pintu yang menghubungkan garasi dengan rumah, pintu itu terkunci secara otomatis. Karena keluarga pemilik rumah sedang berlibur, Dickson terkunci di garasi selama delapan hari dan bertahan hidup dengan meminum Pepsi dan sekantung besar makanan anjing yang ia temukan di garasi. Dickson–sang maling apes itu– menggugat asuransi pemilik rumah dan mengklaim bahwa kejadian itu mengakibatkan ia menderita gangguan mental yang hebat. Dewan juri sepakat untuk memberi Dickson $500.000.


4. Jerry Williams dari Little Rock , Arkansas . Ia memenangkan ganti rugi $14.500 dan biaya perawatan kesehatan setelah bokongnya digigit oleh anjing tetangga . Anjing itu sendiri terantai di teras tetangganya. Award tersebut layak untuk diberikan kepada Williams. Juri berpendapat bahwa anjing tersebut mungkin sedikit terpengaruh oleh tindakan William yang saat itu menembaki anjing itu dengan senapan angin berkali-kali.


5. Amber Carson dari Lancaster, Pennsylvania. Sebuah restoran di Philadelphia diperintahkan untuk membayar pada Carson sebesar $113.500 setelah ia terpeleset genangan minuman ringan yang menyebabkan ulang lengannya patah.
Minuman itu bisa berada di lantai karena Carson melempar minuman itu pada pacarnya ketika bertengkar 30 menit sebelumnya.

6. Kara Walton dari Delaware. Walton sukses menggugat sebuah night club ketika ia terjatuh ke lantai dari jendela WC umum night club tersebut. Kejadian itu menyebabkan patahnya dua gigi depan Walton. Kejadian itu terjadi ketika ia mencoba menyelinap melalui jendela WC demi menghindari membayar cover charge sebesar $3.50. Ia dianugerahi ganti rugi sebesar AS$12.000 dan biaya perawatan gigi.


DAN PEMENANGNYA ADALAH :
Merv Grazinsky dari Oklahoma City. Pada November 2001, Grazinsky membeli sebuah mobil caravan Winnebago sepanjang sekitar 9 meter. Dalam perjalanan pertamanya menuju rumah, ia melewati jalan tol, menyetel radio sambil menyetir dengan kecepatan pada 70 mph. Lalu dengan santai, Grazinsky meninggalkan kursi supir ke belakang untuk membuat secangkir kopi . Tidak mengherankan, kendaraan itu keluar dari jalan tol, menabrak, dan terguling. Grazinsky menggugat Winnebago karena tidak menyebutkan dalam buku petunjuk bahwa kendaraan itu tidak bisa melakukan hal tersebut . Ia mendapat ganti rugi sebesar $1.750.000 plus sebuah Winnebago baru . Akibat kasus ini, Winnebago akhirnya mengubah buku petunjuknya.

Taken from: agoesramdhanie.wordpress.com

Published in: on March 8, 2009 at 7:51 am  Leave a Comment  
Tags: , , ,

Nama Domain Dalam Perspektif Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Indonesia

Keterkaitan antara nama domain dengan merek dalam hukum positif di Indonesia

Saat ini pengaturan tentang nama domain telah tercantum pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), khususnya pada Bab VI pasal 23 hingga Pasal 26, namun ketentuan pada bagian tersebut masih mengamanatkan adanya suatu bentuk peraturan pemerintah yang mengatur lebih lanjut mengenai nama domain, yang hingga kini belum juga terbentuk dan cenderung tertutup oleh wacana judicial review UU ITE itu sendiri. Terlepas dari pengaturan nama domain yang belum lengkap dalam UU ITE, baik untuk di simak mengenai eksistensi dari nama domain itu sendiri di Indonesia, khususnya sebagai salah satu wujud hak kekakayaan intelektual.

Karakteristik Nama Domain yang dalam beberapa hal berbeda dengan Merek menyebabkan sulitnya Regulasi Merek digunakan untuk mengatasi masalah Nama Domain. Masih menjadi perdebatan apakah Nama Domain dapat dipersamakan dengan Merek menurut Hukum Merek Indonesia, meskipun secara fungsi Merek dapat dipersamakan dengan Nama Domain, sedangkan secara hakikat keduanya jelas berbeda.

Seiring perkembangan pemakaian Nama Domain oleh perusahaan di jaringan Internet, berkembang pula gejala pelanggaran Merek di jaringan tersebut. Pelanggaran ini terjadi saat pihak lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan sebuah perusahaan atau dengan sebuah Merek perusahaan mendaftarkan Merek tersebut sebagai Nama Domainnya dijaringan Internet. Secara umum terdapat perbedaan konsep mengenai kaitan antara Nama Domain dengan Merek. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari hal-hal berikut:

  • Nama Domain dari segi aspek fungsi memang mirip dengan Merek karena menjual komoditas barang dan jasa, Selain itu Nama Domain sama seperti Merek memiliki daya pembeda, asalkan memiliki tanda yang digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.
  • Nama Domain berbeda dengan Merek karena adanya perbedaan asas. Nama Domain menganut asas first come first serve, sedangkan Merek menganut asas first to file principle, sehingga dalam beberapa hal misalnya tindakan Cyberquatters, Typosquatters, sulit untuk dijangkau dengan sistem Hukum Merek Indonesia. Terkecuali apabila sistem Hukum Merek Indonesia mengalami amandemen dengan memasukkan norma yang mengatur masalah Nama Domain, maka tindakan tersebut akan dapat dicegah.

Alternatif lain yaitu, memperluas definisi Merek sebagai Nama Domain sehingga dengan begitu segala sesuatu yang berkaitan dengan Nama Domain dapat diselesaikan dengan aturan Merek yang ada. Hal ini tidak terlepas belum adanya undang-undang khusus yang mengatur tentang masalah Nama Domain. Bagaimanapun untuk mengisi kekosongan peraturan mengenai Nama Domain ini, maka harus melihat aturan-aturan Hukum Positif yang ada.

Sejauh ini bisa dikatakan bahwa nama domain tidak disebutkan atau dijelaskan secara eksplisit dalam pengaturan tentang merek, yaitu UU 15 tahun 2001 tentang Merek, namun jika ditarik sebuah interpretasi, ada hal yang dapat mengindikasikan nama domain merupakan bagian dari merek. Dimana PP nomor 24 tahun 1993 tentang daftar kelas barang atau jasa dalam merek, disebutkan bahwa telekomunikasi termasuk di dalamnya, yaitu dalam kelas no 38. sehingga menurut hemat saya, pembuatan sebuah nama domain dapat diklasifiaksikan ke dalam sebuah jasa telekomunikasi dalam pengaturan merek. Sehingga dapat juga dikatakan bahwa penyelesaian sengketa terhadap kasus nama domain dapat juga diselesaikan dengan berdasar pada ketentuan UU merek. Meskipun demikian, pada dasarnya tetaplah diperlukan sebuah pengaturan yang pasti perihal nama domain berikut mekanisme penyelesaian sengketanya, karena dengan begitu akan tercipta sebuah penerapan hukum yang tegas dan pasti. Terlebih hal tersebut terkait dengan perlindungan terhadap merek terkenal.

Beberapa jenis pelanggaran terkait nama domain

Cybersquatting adalah suatu tindakan pendaftaran nama domain yang dilakukan oleh orang yang tidak berhak (tidak memiliki legitimate interest). Sedang cybersquatter adalah orang yang melakukan tindakan pendaftaran tersebut. Biasanya mereka yang melakukan pendaftaran memiliki niat untuk menjual nama domain yang sudah dimiliki tersebut dengan harga jauh lebih tinggi daripada harga seharusnya. Di luar negeri, praktek cybersquatting ini bisa dibilang cukup lumrah, karena tidak sedikit pengusaha yang melihat celah untuk mengambil manfaat ekonomis dari nama yang telah dikenal sebelumnya. Bahkan, praktek ini kemudian berkembang menjadi satu komoditi yang kemudian dikenal dengan “brooker” nama domain.

Indonesia sebagai pengguna internet yang cukup besar telah mengalami cybersquatting sejak lama. Nama domain sebagai identitas menjadi incaran calo yang biasa disebut cybersquater untuk dijual kembali pada pemilik merk yang berhak. Di tahun 2003 Seorang calo dapat mengantongi 400 an nama domain dengan hanya mengeluarkan biaya 40 juta dan menjualnya kembali dengan harga mahal. Untuk menebus satu nama domain tertentu seperti nama produk seperti Seputarindonesia.com seorang cybersquater dapat menuntut uang puluhan ribu hingga jutaan dollar (www.ebizzasia.com).

Penerapan Hukum Positif Indonesia terhadap permasalahan nama domain dalam kaitannya dengan merek

Terdapat perbedaan pendapat diantara para ahli mengenai aturan yang tepat untuk mengatasi Nama Domain ini, diantaranya penggunaan KUHP, KUHPerdata, dan UU Merek. Namun secara personal dapat dikatakan bahwa aturan dalam UU Merek dapat digunakan untuk mengatasi masalah Nama Domain karena adanya kemiripan antara Nama Domain dengan Merek. Sehingga pada saat nama domain digunakan dengan fungsi yang sama dengan Merek maka sengketa Nama Domain dapat diselesaikan dengan UU Merek, ditambah lagi seperti yang telah diungkapkan sebelumnya bahwa nama domain dapat diinterpretasikan sebagai bagian dari jasa telekomunikasi yang terklasifikasi dalam kelas barang dan jasa merek. Jika suatu sengketa nama domain dapat diangkat sebagai suatu sengketa merek, maka jalur penyelesaian litigasinya ialah melalui Pengadilan Niaga.

Sejauh ini tidak ada satu peraturan di Indonesia yang sacara khusus mengatur masalah domain name. Sampai dengan hari ini boleh dibilang kita masih tunduk pada pengaturan yang dipakai oleh dunia internasional ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), otoritas internet yang berwenang menangani masalah IP Addres, serta manajemen sistem domain name. Sehingga segala akibat hukum yang timbul dari penggunaan nama domain sudah sepatutnya tunduk pada ketentuan yang telah ditetapan oleh badan tersebut tersebut. Jika terjadi sengketa nama domain maka tunduk pada UDRP (Uniform Dispute Resolution Policy), yang merupakan ketentuan ICANN tentang penyelesaian sengketa domain name. Namun hingga kini belum terlihat bahwa Indonesia akan meratifikasi UDRP sebagai undang-undang.

Satu hal yang pasti ialah bahwa kemajuan teknologi akan berdampak pada masyarakat langsung maupun tidak langsung. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa perolehan nama domain adalah first come first serve. Hal ini akan mengakibatkan tidak mungkin suatu nama perusahaan didaftarkan dua kali. Sehingga jika seseorang melakukan pendaftaran nama domain dengan menggunakan merek dagangnya atau merek orang lain, maka orang yang pertama kali mendaftaran nama domain tersebut memiliki hak atas nama domain tersebut. Kasus di lapangan yang sering terjadi adalah, orang mendaftarkan merek dagang orang lain tanpa sepengetahuan dari si pemilik merek dagang sesungguhnya. Penyelesaian kasus ini biasanya disandarkan pada legitimate interest dari si pendaftar. Dalam hal ini harus dibuktikan, apakah yang bersangkutan memiliki iktikad tidak baik (bad faith) pada saat melakukan pendaftaran. Penggunaan merek dagang (perusahaan) sebagai nama domain menjadikan merek dagang tersebut dikenal oleh banyak orang di seluruh dunia. Selain mudah dan mampu menjangkau seluruh dunia, pemasaran merek dagang melalui domain akan menekan biaya promosi yang sanagt besar sekali.

Secara universal telah terdapat Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy (UDRP) guna menyelesaikan sengketa-sengketa seputar nama domain. Waktu yang ditargetkan untuk menghasilkan keputusan sejak pertama kali diadukan adalah sekitar 45 hari. ICANN sendiri telah menunjuk tiga badan yang berwenang untuk menjalankan UDRP tersebut, yaitu World Intelectual Property Organization (WIPO) di Jenewa Swiss, National Arbitration Forum di Minneapolis AS dan Disputes.org/eResolution Consortium di Montreal Kanada. Segala proses penyelesaian sengketa tersebut dilakukan melalui surat-menyurat maupun e-mail.

Ada tiga penilaian yang memungkinkan suatu nama domain dipindah-tangankan, yaitu:

  • nama domain tersebut mirip dengan suatu merek,
  • pemilik nama domain tersebut tidak memiliki hak atau legitimasi atas nama domain tersebut,
  • pendaftar nama domain tersebut terbukti memiliki niatan yang tidak baik.

Layaknya mekanisme alternative dispute resolution (ADR), kebijakan penyelesaian sengketa melalui mediasi dan arbitrasi berdasarkan UDRP di WIPO bersifat terbatas. Sengketa nama domain hanya dapat diajukan sekali saja dan tidak dapat diulang. Namun nilai tambah ditawarkan kepada pemilik merk ialah untuk mencegah dan menangani sabotase atau iktikad buruk atas pendaftaran merk mereka sebagai nama domain. Bila dibandingkan dengan prosedur pengadilan, jalur penyelesaian sengketa ini relatif lebih murah dan ringkas.

Cukup banyak kasus sengketa nama domain di seantero dunia yang diurus oleh WIPO. Semua kasus ini bisa diakses pada situsnya http://arbiter.wipo.int/domains. Jika Indonesia ingin merujuk prosedur ini, sesungguhnya bisa saja semua kasus sengketa domain dilimpahkan ke WIPO. Namun untuk penyelesaian sengketa di Indonesia, dari kasus yang pernah ada (Mustika Ratu), penyelesaian yang ditempuh justru melalui pengadilan, dan bahkan menggunakan dasar produk hukum pidana, bukannya Perdata seperti yang didasarkan secara global oleh WIPO.

Published in: on March 8, 2009 at 7:41 am  Leave a Comment  
Tags: , , ,

Money Laundring Dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia

Tahapan dan Teknik-Teknik Proses Money Laundering

Para pakar telah menggolongkan preses money laundering ke dalam tiga tahap:

1). Tahap Placement

Tahap dimana menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu aktivitas kriminal, misalnya dengan mendepositkan uang kotor tersebut ke dalam sistem keuangan. Sejumlah uang yang ditempatkan dalam suatu bank, akan kemudian uang tersebut akan masuk ke dalam sistem keuangan negara yang bersangkutan. Jadi misalnaya melalui penyelundupan, ada penempatan dari uang tunai dari suatu negara ke negara lain, menggabungkan antara uang tunai yang bersifat ilegal itu dengan uang diperoleh secara legal. Variasi lain dengan menempatkan uang giral ke dalam deposito bank, ke dalam saham, mengkonversi dan mentransfer ke dalam valuta asing.

2). Tahap Layering

Yang dimaksud dengan tahap layering ialah tahap dengan cara pelapisan. Berbagai cara dapat dilakukan melalui tahap ini yang tujuannya menghilangkan jejak, bak ciri-ciri aslinya atau asal-usul dari uang tersebut. Misalnya melakukan transfer dana dari beberapa rekening ke lokasi lainnya atau dari satu negara ke negara lain dan dapat dilakukan berkali-kali, memecah-mecah jumlah dananya di bank dengan maksud mengaburkan asal usulnya, mentransfer dalam bentuk valuta asing, membeli saham, melakukan transaksi derivatif, dan lain-lain. Seringkali kali pula terjadi bahwa si penyimpan dana itu sudah merupakan lapis-lapis yang jauh, karena sudah diupayakan berkali-kali simpan menyimpan sebelumnya. Bisa juga cara ini dilakukan misalnya si pemilik uang kotor meminta kredit di bank dan dengan uang kotornya dipakai untuk membiayai suatu kegiatan usaha secara legal. Dengan melakukan cara seperti ini, maka kelihatan bahwa kegiatan usahanya yang secara legal tersebut tidak merupakan hasil dari uang kotor itu melainkan dari perolehan kredit bank tadi.

3). Tahap Integration

Merupakan tahap menyatukan kembali uang-uang kotor tersebut setelah melalui tahap-tahap placement atau layering di atas, yang untuk selanjutnya uang tersebut dipergunakan dalam berbagai kegiatan-kegiatan legal. Dengan cara ini akan tampak bahwa aktivitas yang dilakukan sekarang tidak berkaitan dengan kegiatan-kegiatan ilegal sebelumnya, dan dalam tahap inilah kemudian uang kotor itu telah tercuci.

Hal-Hal yang Mempengaruhi Perkembangan Money Laundering di Indonesia:

a. Sistem Devisa Bebas di Indonesia

Indonesia menganut sistem devisa bebas, sebuah keadaan yang menimbulkan efek setiap orang bebas mengendalikan lalu lintas valuta asingnya, baik itu memasukan atau membawa keluar dari wilayah yurisdiksi negara Indonesia. Ketentuan tersebut termuat dalam PP No.1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor, dan Lalu lintas Devisa. Pada konsepnya PP No.1 Tahun 1982 Dimaksudkan untuk mengatasi keterbatasan dana bagi pembangunan nasional, atau dengan kata lain, dengan adanya peraturan tersebut diharapkan mampu menarik para investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia, namun ternyata konstelasi tersebut juga menimbulkan ekses negatif di lain sisi, yaitu pesatnya pertumbuhan terjadinya money laundering atau pencucian uang.

b. Sistem Kerahasiaan Bank

Sistem Perbankan berikut peraturannya di Indonesia telah memberikan celah untuk tumbuh dan berkembangnya praktek money laundering. Di dalam peraturan perbankan Indonesia terdapat ketentuan yang melindungi kerahasiaan dari para nasabahnya (Pasal 41 UU.No.10 tahun 1998 tentang Perbankan). Hal inilah yang yang dijadikan alat berlindung para pelaku tindak pidana money laundering (pencucian uang). Peraturan tersebut juga menyebutkan bahwa untuk pengusutan perbankan, kerahasiaan bank baru bisa dibuka setelah ada surat permohonan dari Menteri Keuangan ke Gubernur BI. Setelah disetujui, barulah pimpinan BI sebagaimana diatur dalam Peraturan BI No.2/19/PBI/2000 mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan Nasabah Penyimpan tertentu kepada pejabat bank. Kendati peraturan tersebut masih bisa membuka peluang untuk mendeteksi adanya praktek cuci-mencuci uang, namun hal tersebut belum cukup untuk menghentikan praktek money laundering karena sulitnya pembuktian bahwa praktek ini termasuk sebagai tindak kejahatan. Kelemahan ini, ternyata ‘didukung’ dengan peraturan lain seperti Surat Dirjen Pajak Nomor 07/PJ/1996 tentang Perlakuan Perpajakan atas Deposito dan atau Tabungan dan SK Direksi BI Nomor 29/192/KEP/DIR tanggal 26 Maret 1996 tentang Pedoman Penerimaan Pinjaman Komersial Luar Negeri Bank. Dalam Surat Dirjen Pajak tersebut disebutkan bahwa tidak akan dilakukan pengusutan asal-muasal tabungan dan deposito berjangka.

c. Kesiapan Perangkat-perangkat Hukum

Faktor lain yang disinyalir turut mempengaruhi perkembangan money laundering di Indonesia ialah kurang efektifnya perangkat hukum yang ada. UU No.25 Tahun 2003 yang merubah UU. No.15 Tahun 2002 tentang Tindak pidana Pencucian Uang ternyata belum mampu menanggulangi atau mereduksi perkembangan kasus-kasus tindak pidana pencucian uang. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang dibentuk sebagai badan khusus guna mendukung upaya menangani praktek-praktek money laundering pun belum mampu bekerja efektif, rumitnya mekanisme proses money laundering serta sifat money laundering yang trans-institusional membuat PPATK semakin sulit untuk mendeteksi dan menangani kasus-kasus tindak pidana pencucian uang.

d. Aspek Likuiditas

Indonesia masih membutuhkan likuiditas. Namun karena hingga kini, kebutuhan likuiditas tersebut belum bisa terpenuhi, maka perbankan domestik masih memandang dana-dana asing penting untuk masuk ke Indonesia. Sementara masalahnya, pihak asing hanya setuju memasukan dananya jika dijamin untuk tidak diusut mengenai asal usulnya.

POKOK-POKOK SUBSTANSI PENGATURAN TINDAK PIDANA MONEY LAUNDERING DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.

1. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana pencucian uang ialah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbang- kan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan sehingga seolah-olah menjadi Harta Kekayaan yang sah. Dalam fenomena tindak pidana pencucian uang pastilah berhubungan dengan eksistensi penyedia jasa keuangan, adapun dalam pengaturannya yang dimaksud dengan penyedia jasa keuangan ialah setiap orang yang menyediakan jasa di bidang keuangan atau jasa lainnya yang terkait dengan keuangan termasuk tetapi tidak terbatas pada bank, lembaga pembiayaan, perusahaan efek, pengelola reksa dana, kustodian, wali amanat, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, pedagang valuta asing, dana pensiun, perusahaan asuransi, dan kantor pos. Guna mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, maka diciptakan lembaga independen yang bernama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

2. Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah:

§ transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan;

§ transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Undang- Undang ini; atau

§ transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

3. Harta Kekayaan yang dikualifisir sebagai harta hasil dari tindak pidana ialah:

§ korupsi;

§ penyuapan;

§ penyelundupan barang;

§ penyelundupan tenaga kerja;

§ penyelundupan imigran;

§ di bidang perbankan;

§ di bidang pasar modal;

§ di bidang asuransi;

§ narkotika;

§ psikotropika;

§ perdagangan manusia;

§ perdagangan senjata gelap;

§ penculikan;

§ terorisme;

§ pencurian;

§ penggelapan;

§ penipuan;

§ pemalsuan uang;

§ perjudian;

§ prostitusi;

§ di bidang perpajakan;

§ di bidang kehutanan;

§ di bidang lingkungan hidup;

§ di bidang kelautan; atau

§ tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

4. Beberapa tindakan yang dapat dikualifikasikan ke dalam tindak pidana pencucian uang. (berdasarkan ketentuan Pasal 3 UU No.25/2003)

a. Menempatkan harta kekayaan ke dalam penyedia jasa keuangan baik atas nama sendiri atau atas nama orang lain, padahal diketahui atau patut diduga bahwa harta tersebut diperoleh melalui tindak pidana.

b. Mentransfer harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil dari tindak pidana pencucian uang, dari suatu penyedia jasa keuangan ke penyedia jasa keuangan yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama orang lain.

c. Membelanjakan atau menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan harta yang diperoleh dari tindak pidana. Baik atas nama dirinya sendiri atau atas nama pihak lain.

d. Menghibahkan atau menyumbangkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan harta yang diperoleh dari hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri ataupun atas nama pihak lain.

e. Menitipkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan harta yang diperoleh berdasarkan tindak pidana, baik atas namanaya sendiri atau atas nama pihak lain.

f. Membawa ke luar negeri harta yang diketahui atau patut diduga merupakan harta yang diproleh dari tindak pidana.

g. Menukarkan atau perbuatan lainnya terhadap harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan harta hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya, dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan tersebut.

Tindakan-tindakan tersebut dapat dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, dan denda paling sedikit 100 (seratus) juta rupiah dan peling banyak 15 (lima belas) milyar rupiah.

Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah sumbangan, penitipan, atau penukaran harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga harta tersebut diperoleh dari hasil tindak pidana, maka dapat dipidana dengan hukuman penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, dan denda paling sedikit 100 (seratus) juta dan paling banyak 15 (lima belas) milyar rupiah. Namun ketentuan tersebut tidak berlaku bagi Lembaga penyedia keuangan yang melaksanakan kewajiban pelaporan transaksi keuangan.

Ketentuan Pasal 7 UU 15/2002 menyatakan bahwa Setiap Warga Negara Indonesia dan/atau korporasi Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana pencucian uang dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang.

Apabila penyedia jasa keuangan dengan sengaja tidak menyampaikan laporan kepada PPATK sebagaimana disebutkan oleh ketentuan pasal 13 ayat 1, maka penyedia jasa keuangan tersebut dapat dipidana paling sedikit 250 (dua ratus lima puluh) juta, dan paling banyak 15 (lima belas milyar) rupiah. (pasal 8 UU 15/2002)

Pasal 9 menyebutkan bahwa Setiap orang yang tidak melaporkan uang tunai berupa rupiah sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih atau mata uang asing yang nilainya setara dengan itu yang dibawa ke dalam atau ke luar wilayah Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

5. Pelaporan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

Penyedia jasa keuangan wajib melaporkan kepada PPATK untuk hal-hal sebagai berikut:

§ Transaksi keuangan mencurigakan,

§ Transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai dengan jumlah kumulatif 500 (lima ratus) juta rupiah atau lebih atau mata uang asing yang nilainya setara baik yang dilakukan satu kali transaksi ataupun beberapa transaksi dalam satu hari kerja. (Pasal 13 ayat 1 UU 25/2003).

Kewajiban pelaporan tersebut dikecualikan terhadap transaksi yang meliputi transaksi antar bank, transaksi dengan Pemerintah, transaksi dengan bank sentral, pembayaran gaji, pensiun, dan transaksi lainnya yang ditetapkan oleh Kepala PPATK atau atas permintaan Penyedia Jasa Keuangan yang disetujui oleh PPATK. (Pasal 13 ayat 4 dan 5 UU 25/2003)

Ketentuan Pasal 15 UU 25/2003 menyatakan bahwa lembaga penyedia keuangan, pejabatnya, maupun pegawainya tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata atas pelaksanaan kewajiban laporan.

Pasal 16 ayat 1 UU 25/2003 menyatakan bahwa Setiap orang yang membawa uang tunai berupa rupiah sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih, atau mata uang asing yang nilainya setara dengan itu ke dalam atau ke luar wilayah Negara Republik Indonesia, harus melaporkan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kemudian dalam jangka waktu 5 (lima) hari Dirjen Bea dan Cukai wajib melaporkan informasi tersebut kepada PPATK (Pasal 16 ayat 2 UU 25/2003). Dan apabila diperlukan PPATK dapat meminta informasi tambahan kepada direktorat jenderal bea dan cukai mengenai hal tersebut.

Setiap orang yang melakukan hubungan usaha dengan penyedia jasa keuangan wajib memberikan identitasnya secara lengkap dan akurat dengan mengisi formulir yang disediakan oleh penyedia jasa keuangan serta dengan melampirkan dokumen-dokumen yang diperlukan. (pasal 17 ayat 1 UU 15/2002)).

Direksi, pejabat, atau pegawai Penyedia Jasa Keuangan dilarang memberitahukan kepada pengguna jasa keuangan atau orang lain baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan cara apapun mengenai laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK, hal tersebut tertuang secara eksplisit pada ketentuan Pasal 17A ayat 1 UU No.25 tahun 2003.

6. Tugas dan Wewenang Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

Dalam melaksanakan fungsinya, PPATK mempunyai tugas sebagai berikut (Pasal 26 UU No.25/2003):

a. mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, mengevaluasi informasi yang diperoleh PPATK sesuai dengan Undang-Undang ini;

b. memantau catatan dalam buku daftar pengecualian yang dibuat oleh Penyedia Jasa Keuangan;

c. membuat pedoman mengenai tata cara pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan;

d. memberikan nasihat dan bantuan kepada instansi yang berwenang tentang informasi yang diperoleh PPATK sesuai dengan ketentuan dalam Undang- Undang ini;

e. membuat pedoman dan publikasi kepada Penyedia Jasa Keuangan tentang kewajibannya yang ditentukannya dalam Undang-Undang ini atau dengan peraturan perundang-undangan lain, dan membantu dalam mendeteksi perilaku nasabah yang mencurigakan;

f. memberikan rekomendasi kepada Pemerintah mengenai upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;

g. melaporkan hasil analisis transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang kepada Kepolisian dan Kejaksaan;

h. membuat dan memberikan laporan mengenai hasil analisis transaksi keuangan dan kegiatan lainnya secara berkala 6 (enam) bulan sekali kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Penyedia Jasa Keuangan;

i. memberikan informasi kepada publik tentang kinerja kelembagaan sepanjang pemberian informasi tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Dalam melaksanakan tugasnya, PPATK mempunyai wewenang (Pasal 27 ayat 1):

a. meminta dan menerima laporan dari Penyedia Jasa Keuangan;

b. meminta informasi mengenai perkembangan penyidikan atau penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang yang telah dilaporkan kepada penyidik atau penuntut umum;

c. melakukan audit terhadap Penyedia Jasa Keuangan mengenai kepatuhan kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan terhadap pedoman pelaporan mengenai transaksi keuangan;

d. memberikan pengecualian kewajiban pelaporan mengenai transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b.

Dalam melakukan audit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, PPATK terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan lembaga yang melakukan pengawasan terhadap Penyedia Jasa Keuangan (Pasal 27 ayat 2).

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terhadap PPATK tidak berlaku ketentuan Undang-undang lain yang berkaitan dengan ketentuan tentang rahasia bank dan kerahasiaan transaksi keuangan lainnya. (Pasal 27 ayat 3)

7. Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di sidang pengadilan

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana. (Pasal 30 UU 22/2002). Dalam hal ditemukan petunjuk atas suatu transaksi yang mencurigakan, maka dalam waktu paling lama 3 hari, PPATK wajib melaporkan hasil analisis kepada penyidik untuk ditindaklanjuti (Pasal 31 UU No.15/2002). Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan penyedia jasa keuangan untuk melakukan pemblokiran terhadap harta kekayaan setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik. Penyedia jasa keuangan setelah menerima perintah dari penyidik, penuntut umum, atau hakim wajib melakukan pemblokiran sesaat setelah menerima surat perintah pemblokiran Pasal 32 ayat (3).

Untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana pencucian uang, maka penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang untuk meminta keterangan dari penyedia jasa keuangan terhadap harta kekayaan orang yang dilaporkan oleh PPATK, tersangka ataupun terdakwa (Pasal 33 ayat 1 UU 25/2003).

Dalam hal diperoleh cukup bukti dalam pemeriksaan di pengadilan terhadap terdakwa, hakim memerintahkan untuk melakukan sita terhadap harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil dari suatu tindak pidana. (Pasal 34 UU 15/2002).

Pembuktian Terbalik dalam UU Tindak Pidana Pencucian Uang

Dalam rangkaian proses persidangan terhadap tindak pidana pencucian uang, digunakan proses pembuktian terbalik dimana terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaan bukan merupakan hasil dari tindak pidana (Pasal 35 UU 15/2002). Ketentuan ini menyimpang dari prinsip ”jaksa membuktikan”, yakni prinsip hukum pidana yang menganut bahwa jaksa diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil dakwaan yang diajukannya. Namun sistem pembuktian terbalik dalam UU Tindak Pidana Pencucian berbeda dengan sistem pembuktian terbalik yang dianut UU Tindak Pidana Korupsi. Dalam UU tindak Pidana Pencucian Uang beban pembuktian terbalik itu bersifat compulsory, atau sebuah kewajiban bagi terdakwa untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan harta ilegal, sedangkan dalam UU Tipikor, sifat pembuktian terbaliknya ialah fakultatif, yaitu hanya bersifat hak belaka bagi terdakwa, dapat digunakan ataupun tidak digunakan.

Peradilan In Absentia

Dalam UU Tindak Pidana Pencucian uang dapat diterapkan sistem peradilan in absentia, yaitu peradilan yang dilakukan dengan suatu putusan pengadilan dimana terdakwa tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat 1 UU 15/2002 Dalam hal terdakwa telah dipanggil 3 (tiga) kali secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak hadir, Majelis Hakim dengan putusan sela dapat meneruskan pemeriksaan dengan tanpa kehadiran terdakwa.

Alat bukti dalam tindak pidana pencucian uang

Pasal 38 UU 15/2002 menyebutkan bahwa alat bukti dalam pemeriksaan tindak pidana pencucian uang berupa:

a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana;

b. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan

c. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7.

Dokumen yang dimaksud Pasal 1 angka 7 adalah data rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, atau gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Perlindungan saksi dan pelapor dalam UU tindak pidana pencucian uang

Di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang ini diatur beberapa ketentuan tentang perlindungan bagi pelapor dan saksi, sebagaimana yang termuat dalam Bab VII tentang Perlindungan Bagi Pelapor dan Saksi, yang terdiri dari pasal 39 sampai 43. seseorang yang melaporkan, menginformasikan atau memberitahukan terjadinya dugaan tindak pidana mengenai pencucian uang, wajib mendapat perlindungan khusus oleh negara supaya tercegah dari ancaman yang membahayakan diri, keluarga dan hartanya. Secara tegas ditentukan bahwa PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim wajib merahasiakan identitas pelapor (Pasal 39 UU.15/2002). Begitupun di dalam sidang pengadilan dimana saksi, penuntut umum, hakim, atau pihak lain yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang, dilarang untuk menyebutkan nama atau alamat pelapor atau keterangan lain yang memungkinkan terungkapnya identitas pelapor (Pasal 41 UU 15/2002). Selain itu juga Pasal 42 UU 15/2002 menyebutkan bahwa setiap orang yang memberikan saksi dalam pemeriksaan tindak pidana pencucian uang wajib diberikan perlindungan khusus oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, termasuk keluarganya.

Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Tindak Pidana Pencucian Uang

Pasal 44 ayat 1 UU 25/2003 menyebutkan bahwa dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, dapat dilakukan kerjasama timbal balik di bidang hukum dengan negara lain melalui forum bilateral atau multilateral sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44A ayat 1 menyebutkan bahwa kerja sama bantuan timbal balik dengan negara lain tersebut meliputi:

a. Pengambilan barang bukti dan pernyataan seseorang, termasuk pelaksanaan surat rogatori;

b. Pemberian barang bukti berupa dokumen dan catatan lain;

c. Identifikasi dan lokasi keberadaan seseorang,

d. Pelaksanaan permintaan untuk pencarian barang bukti dan penyitaan;

e. Upaya untuk melakukan pencarian, pembekuan, dan penyitaan hasil kejahatan;

f. Mengusahakan persetujuan orang-orang yang bersedia memberikan kesaksian atau membantu penyidikan di negara peminta;

g. Bantuan lain yang sesuai pemberian kerja sama timbal balik yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Wacana Solusi Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Solusi yang perlu segera dilakukan guna menghilangkan atau setidaknya mengurangi praktek cuci-mencuci illegal ini ialah menyempurnakan segala bentuk aturan yang terkait sebagai suatu tembok penghalang. Sejak dari awal tahapan (placement), hukum seharusnya sudah bisa mendeteksi bahwa transaksi yang dilakukan merupakan praktek money laundering.

Menurut Muladi (Kompas, 2 Agustus 1999), terdapat sejumlah faktor yang mutlak diperhatikan apabila Indonesia hendak melakukan pengaturan dan perumusan kebijakan kriminal terhadap money laundering, yaitu : (1) pengaturan tersebut hendaknya mencakup hukum pidana dan hukum administrasi. Hukum pidana berkaitan dengan proses kriminalisasi, sedangkan hukum administrasi berkaitan dengan government administrative order terhadap lembaga keuangan untuk mencegah dan mengatasi money laundering; (2) dalam perjanjian ekstradisi dan saling membantu dalam perkara pidana hendaknya memasukkan money laundering dalam list of crimes; (3) dalam hukum acara, hendaknya diatur untuk melacak, membekukan dan menyita barang haram tersebut; (4) tindak pidana money laundering jangan dibatasi pada kejahatan narkotika saja; (5) kerahasiaan bank hendaknya memperhatikan kekhususan yang berkaitan dengan money laundering.

Karena itu, usulan yang diajukan untuk mewajibkan lembaga keuangan menyampaikan laporan semua transaksi sebesar Rp 100 juta keatas yang juga harus jelas asal-usulnya, pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (KPTPPU), perlindungan bagi pelapor dan saksi, insentif bagi pelapor transaksi money laundering dan dianutnya asas pembuktian terbalik dalam RUU Tindak Pidana Pencucian Uang ini patut mendapatkan dukungan.

Selain itu, diperlukan juga adanya perjanjian ekstradisi dengan negara-negara lain untuk menangkal terjadinya praktek pencucian uang ini. Sejumlah negara yang telah melakukan kerjasama dalam mengatasi masalah money laundering ini adalah Perancis, Kanada, Italia, Jerman Barat, Inggris, AS, Switzerland, Swedia, Spanyol, Belanda, Luxemburg, Belgia, Austria dan Australia. Pada tahun 1990, negara-negara tersebut sepakat memerangi masalah ini dengan membuat UU Kriminal, UU Perbankan dan Kerjasama Internasional.

UU Kriminal, dipergunakan untuk menjaring praktek money laundering sebagai suatu bentuk pelanggaran baik secara domestik maupun diluar batas wilayah. Sementara UU Perbankan dipergunakan untuk mengetahui atau mengawasi segala bentuk transaksi dan kepemilikan rekening bank. Kedua perangkat hukum tersebut saling dihubungkan antara negara satu dengan negara lainnya lewat kerjasama yang telah disepakati untuk saling memonitor transaksi.

Dengan cara tersebut, Amerika Serikat berhasil meredam peredaran uang yang berasal dari transaksi obat bius dan Australia sukses memberangus praktek penggelapan pajak. Dengan cara tersebut pula, kasus-kasus seperti yang pernah dilakukan oleh para praktisi money laundering seperti Manuel Noriega, Presiden Marcos, Jose Gonzalo Rodrigues Gacha dan Aldo Gucci, besar kemungkinan tidak akan terulang kembali.

Published in: on March 8, 2009 at 7:38 am  Leave a Comment  
Tags: , ,

Dewasa Menurut Hukum Positif Indonesia

§ Menurut konsep Hukum Perdata

Pendewasaan ini ada 2 macam, yaitu pendewasaan penuh dan pendewasaan untuk beberapa perbuatan hukum tertentu (terbatas). Keduanya harus memenuhi syarat yang ditetapkan undang-undang. Untuk pendewasaan penuh syaratnya telah berumur 20 tahun penuh. Sedangkan untuk pendewasaan terbatas syaratnya ialah sudah berumur 18 tahun penuh (pasal 421 dan 426 KUHPerdata).

Untuk pendewasaan penuh, prosedurnya ialah yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada Presiden RI dilampiri dengan akta kelahiran atau surat bukti lainnya. Presiden setelah mendengar pertimbangan Mahkamah Agung, memberikan keputusannya. Akibat hukum adanya pernyataan pendewasaan penuh ialah status hukum yang bersangkutan sama dengan status hukum orang dewasa. Tetapi bila ingin melangsungkan perkawinan ijin orang tua tetap diperlukan.

Untuk pendewasaan terbatas, prosedurnya ialah yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang dilampiri akta kelahiran atau surat bukti lainnya. Pengadilan setelah mendengar keterangan orang tua atau wali yang bersangkutan, memberikan ketetapan pernyataan dewasa dalam perbuatan-perbuatan hukum tertentu saja sesuai dengan yang dimohonkan, misalnya perbuatan mengurus dan menjalankan perusahaan, membuat surat wasiat. Akibat hukum pernyataan dewasa terbatas ialah status hukum yang bersangkutan sama dengan status hukum orang dewasa untuk perbuatan-perbuatan hukum tertentu.

Dalam hukum Perdata, belum dewasa adalah belum berumur umur 21 tahun dan belum pernah kawin. Apabila mereka yang kawin belum berumur 21 tahun itu bercerai, mereka tidak kembali lagi dalam keadaan belum dewasa. Perkawinan membawa serta bahwa yang kawin itu menjadi dewasa dan kedewasaan itu berlangsung seterusnya walaupun perkawinan putus sebelum yang kawin itu mencapai umur 21 tahun (pasal 330 KUHPerdata).

Hukum perdata memberikan pengecualian-pengecualian tentang usia belum dewasa yaitu, sejak berumur 18 tahun seorang yang belum dewasa, melalui pernyataan dewasa, dapat diberikan wewenang tertentu yang hanya melekat pada orang dewasa. Seorang yang belum dewasa dan telah berumur 18 tahun kini atas permohonan, dapat dinyatakan dewasa harus tidak bertentangan dengan kehendak orang tua.

Dari uraian tersebut kita lihat bahwa seorang yang telah dewasa dianggap mampu berbuat karena memiliki daya yuridis atas kehendaknya sehingga dapat pula menentukan keadaan hukum bagi dirinya sendiri. Undang-undang menyatakan bahwa orang yang telah dewasa telah dapat memperhitungkan luasnya akibat daripada pernyataan kehendaknya dalam suatu perbuatan hukum, misalnya membuat perjanjian, membuat surat wasiat.

Bila hakim berpendapat bila seseorang dinyatakan dewasa maka ia harus menentukan secara tegas wewenang apa saja yang diberikan itu. Setelah memperoleh pernyataan itu, seorang yang belum dewasa, sehubungan dengan wewenang yang diberikan, dapat bertindak sebagai pihak dalam acara perdata dengan domisilinya. Bila ia menyalahgunakan wewenang yang diberikan maka atas permintaan orang tua atau wali, pernyataan dewasa itu dicabut oleh hakim.

§ Menurut konsep Hukum Pidana

Hukum pidana juga mengenal usia belum dewasa dan dewasa. Yang disebut umur dewasa apabila telah berumur 21 tahun atau belum berumur 21 tahun, akan tetapi sudah atau sudah pernah menikah. Hukum pidana anak dan acaranya berlaku hanya untuk mereka yang belum berumur 18 tahun, yang menurut hukum perdata belum dewasa. Yang berumur 17 tahun dan telah kawin tidak lagi termasuk hukum pidana anak, sedangkan belum cukup umur menurut pasal 294 dan 295 KUHP adalah ia yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin sebelumnya. Bila sebelum umur 21 tahun perkawinannya diputus, ia tidak kembali menjadi “belum cukup umur”.

§ Menurut konsep Hukum Adat sebagai norma-norma hukum yang hidup di masyarakat (living law)

Hukum adat tidak mengenal batas umur belum dewasa dan dewasa. Dalam hukum adat tidak dikenal fiksi seperti dalam hukum perdata. Hukum adat mengenal secara isidental saja apakah seseorang itu, berhubung umur dan perkembangan jiwanya patut dianggap cakap atau tidak cakap, mampu atau tidak mampu melakukan perbuatan hukum tertentu dalam hubungan hukum tertentu pula. Artinya apakah ia dapat memperhitungkan dan memelihara kepentingannya sendiri dalam perbuatan hukum yang dihadapinya itu. Belum cakap artinya, belum mampu memperhitungkan dan memelihara kepentingannya sendiri. cakap artinya, mampu memperhitungkan dan memelihara kepentingannya sendiri.

Apabila kedewasaan itu dihubungkan dengan perbuatan kawin, hukum adat mengakui kenyataan bahwa apabila seorang pria dan seorang wanita itu kawin dan dapat anak, mereka dinyatakan dewasa, walaupun umur mereka itu baru 15 tahun. sebaliknya apabila mereka dikawinkan tidak dapat menghasilkan anak karena belum mampu berseksual, mereka dikatakan belum dewasa.

· Hukum Adat Jawa (Djojodigoeno):

- Lahir

- mentas

- kuat gawe

- mencar

- volwassen

- Cakap bila seseorang telah kawin & mulai hidup mandiri (berumah tangga sendiri)

· Joeni Arianto Kurniawan

- mandiri (berumah tangga sendiri)

- Dewasa dalam arti sosial, bukan dlm arti biologis-fisik

- Mandiri :

o dlm rumah ortu, ttp dlm bilik sendiri

o rumah sendiri, ttp di atas pekarangan ortu

o rumah & pekarangan sendiri

· Von Vollenhoven

Jawa Pusat, Jawa Timur, & Madura:

- Kelengkapan status apakah masih mjd tanggungan ortu (“kerakyat”)

- Aceh: Kecakapan menurut kepatutan

· Gayo, Alas, Batak, Maluku-Ambon:

- Kecakapan apakah masih mjd tanggungan ortu (“kerakyat”)

· Ter Haar (=Djojodigoeno)

- Cakap Volwassen sudah kawin dan hidup terpisah meninggalkan ortunya

· Soepomo

Dewasa:

- kuat gawe

- cakap mengurus harta benda & keperluannya sendiri

Dr. Wayan P. Windia, S.H, M.Hum, ahli hukum adat Bali dari FH Unud menyatakan bahwa pada hukum adat Bali, jika seseorang mampu negen (nyuun) sesuai beban yang diujikan, mereka dinyatakan loba sebagai orang dewasa. Misalnya, ada warga yang mampu negen kelapa delapan butir atau nyuun kelapa enam butir. Ia otomatis dinyatakan sudah memasuki golongan orang dewasa.

Ukuran dewasa dalam hukum adat, khususnya dalam lingkungan masyarakat Padang Lawas sebagai syarat untuk kawin harus memenuhi ciri: sudah mampu untuk mengurus diri sendiri, sudah kuat dalam melakukan pekerjaan yang oleh umum menganggap sebagai pekerjaan orang yang sudah dewasa, keadaan demikian diperkirakan untuk laki-laki tingkat kedewasaan ragawi dan untuk wanita tingkat kedewasaan laki-laki ragawi atau orang yang telah melangsungkan perkawinan. Sementara kalau berpijak kepada hukum perdata berat, maka urusan dewasa secara tegas ada diatur pada pasal 330 KUH Perdata, dengan menyebutkan batasan yang jelas, yakni: belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin dan seterusnya.

§ Putusan-Putusan terkait kedewasaan menurut hukum adat

Pada dasarnya hukum adat menyatakan bahwa sesorang sudah dianggap dewasa dalam hukum adat, apabila seseorang sudah kuat gawe atau mampu untuk bekerja secara mandiri, cakap mengurus harta benda serta keperluannya sendiri, serta cakap untuk melakukan segala tata cara pergaulan hidup kemasyarakatan termasuk mempertanggungjawabkan segala tindakannya.

Yurisprudensi Mahkamah Agung tertanggal 1 Juni 1955 nomor 53K/Sip/1955 menyebutkan bahwa seseorang dianggap telah dewasa apabila usianya telah mencapai 15 tahun.

Dalam keputusannya yang lain, MA menentukan bahwa untuk daerah Jakarta, maka seseorang yang telah mencapai usia 20 tahun dan sudah cakap untuk bekerja, dianggap sudah dewasa (Keputusan tertanggal 2 November 1976 nomor 601K/Sip/1976).

Kemudian muncul Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tertanggal 13 Oktober 1976 No.477/K/Pdt, yang secara tegas menyatakan bahwa yang batasan usia dewasa ialah 18 tahun.

§ Menurut konsep Undang-undang R.I sekarang

Berdasarkan Undang-undang R.I yang berlaku hingga sekarang, pengertian belum dewasa dan dewasa belum ada pengertiannya. Yang ada baru UU perkawinan No. 1 tahun 1974, yang mengatur tentang:

1. izin orang tua bagi orang yang akan melangsungkan perkawinan apabila belum mencapai umur 21 tahun (pasal 6 ayat 2);

2. umur minimal untuk diizinkan melangsungkan perkawinan, yaitu pria 19 tahun dan wanita 16 tahun (pasal 7 ayat 2);

3. anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, berada didalam kekuasaan orang tua (pasal 47 ayat 1);

4. anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tuanya, berada dibawah kekuasaan wali (pasal 50 ayat 1).

Tetapi tidak ada ketentuan yang mengatur tentang “yang disebut belum dewasa dan dewasa” dalam UU ini.

KESIMPULAN

Usia Dewasa di atur dalam berbagai pasal sbb :

§ Pasal 338 KUHPerdata                                : 21 tahun

§ Pasal 50 UU No.1/1974                                : 18 tahun

§ Pasal 39 ayat 1 UU No.30/2004                    : 18 tahun

§ Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tgl 13 Oktober 1976 No.477/K/Pdt.   : 18 tahun

§ Adat : Berdasar pada ukuran sosial bukan fisik atau regulasi.

Published in: on March 8, 2009 at 7:25 am  Comments (1)  
Tags: ,
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.