Money Laundring Dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia

Tahapan dan Teknik-Teknik Proses Money Laundering

Para pakar telah menggolongkan preses money laundering ke dalam tiga tahap:

1). Tahap Placement

Tahap dimana menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu aktivitas kriminal, misalnya dengan mendepositkan uang kotor tersebut ke dalam sistem keuangan. Sejumlah uang yang ditempatkan dalam suatu bank, akan kemudian uang tersebut akan masuk ke dalam sistem keuangan negara yang bersangkutan. Jadi misalnaya melalui penyelundupan, ada penempatan dari uang tunai dari suatu negara ke negara lain, menggabungkan antara uang tunai yang bersifat ilegal itu dengan uang diperoleh secara legal. Variasi lain dengan menempatkan uang giral ke dalam deposito bank, ke dalam saham, mengkonversi dan mentransfer ke dalam valuta asing.

2). Tahap Layering

Yang dimaksud dengan tahap layering ialah tahap dengan cara pelapisan. Berbagai cara dapat dilakukan melalui tahap ini yang tujuannya menghilangkan jejak, bak ciri-ciri aslinya atau asal-usul dari uang tersebut. Misalnya melakukan transfer dana dari beberapa rekening ke lokasi lainnya atau dari satu negara ke negara lain dan dapat dilakukan berkali-kali, memecah-mecah jumlah dananya di bank dengan maksud mengaburkan asal usulnya, mentransfer dalam bentuk valuta asing, membeli saham, melakukan transaksi derivatif, dan lain-lain. Seringkali kali pula terjadi bahwa si penyimpan dana itu sudah merupakan lapis-lapis yang jauh, karena sudah diupayakan berkali-kali simpan menyimpan sebelumnya. Bisa juga cara ini dilakukan misalnya si pemilik uang kotor meminta kredit di bank dan dengan uang kotornya dipakai untuk membiayai suatu kegiatan usaha secara legal. Dengan melakukan cara seperti ini, maka kelihatan bahwa kegiatan usahanya yang secara legal tersebut tidak merupakan hasil dari uang kotor itu melainkan dari perolehan kredit bank tadi.

3). Tahap Integration

Merupakan tahap menyatukan kembali uang-uang kotor tersebut setelah melalui tahap-tahap placement atau layering di atas, yang untuk selanjutnya uang tersebut dipergunakan dalam berbagai kegiatan-kegiatan legal. Dengan cara ini akan tampak bahwa aktivitas yang dilakukan sekarang tidak berkaitan dengan kegiatan-kegiatan ilegal sebelumnya, dan dalam tahap inilah kemudian uang kotor itu telah tercuci.

Hal-Hal yang Mempengaruhi Perkembangan Money Laundering di Indonesia:

a. Sistem Devisa Bebas di Indonesia

Indonesia menganut sistem devisa bebas, sebuah keadaan yang menimbulkan efek setiap orang bebas mengendalikan lalu lintas valuta asingnya, baik itu memasukan atau membawa keluar dari wilayah yurisdiksi negara Indonesia. Ketentuan tersebut termuat dalam PP No.1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor, dan Lalu lintas Devisa. Pada konsepnya PP No.1 Tahun 1982 Dimaksudkan untuk mengatasi keterbatasan dana bagi pembangunan nasional, atau dengan kata lain, dengan adanya peraturan tersebut diharapkan mampu menarik para investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia, namun ternyata konstelasi tersebut juga menimbulkan ekses negatif di lain sisi, yaitu pesatnya pertumbuhan terjadinya money laundering atau pencucian uang.

b. Sistem Kerahasiaan Bank

Sistem Perbankan berikut peraturannya di Indonesia telah memberikan celah untuk tumbuh dan berkembangnya praktek money laundering. Di dalam peraturan perbankan Indonesia terdapat ketentuan yang melindungi kerahasiaan dari para nasabahnya (Pasal 41 UU.No.10 tahun 1998 tentang Perbankan). Hal inilah yang yang dijadikan alat berlindung para pelaku tindak pidana money laundering (pencucian uang). Peraturan tersebut juga menyebutkan bahwa untuk pengusutan perbankan, kerahasiaan bank baru bisa dibuka setelah ada surat permohonan dari Menteri Keuangan ke Gubernur BI. Setelah disetujui, barulah pimpinan BI sebagaimana diatur dalam Peraturan BI No.2/19/PBI/2000 mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan Nasabah Penyimpan tertentu kepada pejabat bank. Kendati peraturan tersebut masih bisa membuka peluang untuk mendeteksi adanya praktek cuci-mencuci uang, namun hal tersebut belum cukup untuk menghentikan praktek money laundering karena sulitnya pembuktian bahwa praktek ini termasuk sebagai tindak kejahatan. Kelemahan ini, ternyata ‘didukung’ dengan peraturan lain seperti Surat Dirjen Pajak Nomor 07/PJ/1996 tentang Perlakuan Perpajakan atas Deposito dan atau Tabungan dan SK Direksi BI Nomor 29/192/KEP/DIR tanggal 26 Maret 1996 tentang Pedoman Penerimaan Pinjaman Komersial Luar Negeri Bank. Dalam Surat Dirjen Pajak tersebut disebutkan bahwa tidak akan dilakukan pengusutan asal-muasal tabungan dan deposito berjangka.

c. Kesiapan Perangkat-perangkat Hukum

Faktor lain yang disinyalir turut mempengaruhi perkembangan money laundering di Indonesia ialah kurang efektifnya perangkat hukum yang ada. UU No.25 Tahun 2003 yang merubah UU. No.15 Tahun 2002 tentang Tindak pidana Pencucian Uang ternyata belum mampu menanggulangi atau mereduksi perkembangan kasus-kasus tindak pidana pencucian uang. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang dibentuk sebagai badan khusus guna mendukung upaya menangani praktek-praktek money laundering pun belum mampu bekerja efektif, rumitnya mekanisme proses money laundering serta sifat money laundering yang trans-institusional membuat PPATK semakin sulit untuk mendeteksi dan menangani kasus-kasus tindak pidana pencucian uang.

d. Aspek Likuiditas

Indonesia masih membutuhkan likuiditas. Namun karena hingga kini, kebutuhan likuiditas tersebut belum bisa terpenuhi, maka perbankan domestik masih memandang dana-dana asing penting untuk masuk ke Indonesia. Sementara masalahnya, pihak asing hanya setuju memasukan dananya jika dijamin untuk tidak diusut mengenai asal usulnya.

POKOK-POKOK SUBSTANSI PENGATURAN TINDAK PIDANA MONEY LAUNDERING DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.

1. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana pencucian uang ialah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbang- kan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan sehingga seolah-olah menjadi Harta Kekayaan yang sah. Dalam fenomena tindak pidana pencucian uang pastilah berhubungan dengan eksistensi penyedia jasa keuangan, adapun dalam pengaturannya yang dimaksud dengan penyedia jasa keuangan ialah setiap orang yang menyediakan jasa di bidang keuangan atau jasa lainnya yang terkait dengan keuangan termasuk tetapi tidak terbatas pada bank, lembaga pembiayaan, perusahaan efek, pengelola reksa dana, kustodian, wali amanat, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, pedagang valuta asing, dana pensiun, perusahaan asuransi, dan kantor pos. Guna mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, maka diciptakan lembaga independen yang bernama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

2. Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah:

§ transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan;

§ transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Undang- Undang ini; atau

§ transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

3. Harta Kekayaan yang dikualifisir sebagai harta hasil dari tindak pidana ialah:

§ korupsi;

§ penyuapan;

§ penyelundupan barang;

§ penyelundupan tenaga kerja;

§ penyelundupan imigran;

§ di bidang perbankan;

§ di bidang pasar modal;

§ di bidang asuransi;

§ narkotika;

§ psikotropika;

§ perdagangan manusia;

§ perdagangan senjata gelap;

§ penculikan;

§ terorisme;

§ pencurian;

§ penggelapan;

§ penipuan;

§ pemalsuan uang;

§ perjudian;

§ prostitusi;

§ di bidang perpajakan;

§ di bidang kehutanan;

§ di bidang lingkungan hidup;

§ di bidang kelautan; atau

§ tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

4. Beberapa tindakan yang dapat dikualifikasikan ke dalam tindak pidana pencucian uang. (berdasarkan ketentuan Pasal 3 UU No.25/2003)

a. Menempatkan harta kekayaan ke dalam penyedia jasa keuangan baik atas nama sendiri atau atas nama orang lain, padahal diketahui atau patut diduga bahwa harta tersebut diperoleh melalui tindak pidana.

b. Mentransfer harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil dari tindak pidana pencucian uang, dari suatu penyedia jasa keuangan ke penyedia jasa keuangan yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama orang lain.

c. Membelanjakan atau menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan harta yang diperoleh dari tindak pidana. Baik atas nama dirinya sendiri atau atas nama pihak lain.

d. Menghibahkan atau menyumbangkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan harta yang diperoleh dari hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri ataupun atas nama pihak lain.

e. Menitipkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan harta yang diperoleh berdasarkan tindak pidana, baik atas namanaya sendiri atau atas nama pihak lain.

f. Membawa ke luar negeri harta yang diketahui atau patut diduga merupakan harta yang diproleh dari tindak pidana.

g. Menukarkan atau perbuatan lainnya terhadap harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan harta hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya, dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan tersebut.

Tindakan-tindakan tersebut dapat dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, dan denda paling sedikit 100 (seratus) juta rupiah dan peling banyak 15 (lima belas) milyar rupiah.

Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah sumbangan, penitipan, atau penukaran harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga harta tersebut diperoleh dari hasil tindak pidana, maka dapat dipidana dengan hukuman penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, dan denda paling sedikit 100 (seratus) juta dan paling banyak 15 (lima belas) milyar rupiah. Namun ketentuan tersebut tidak berlaku bagi Lembaga penyedia keuangan yang melaksanakan kewajiban pelaporan transaksi keuangan.

Ketentuan Pasal 7 UU 15/2002 menyatakan bahwa Setiap Warga Negara Indonesia dan/atau korporasi Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana pencucian uang dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang.

Apabila penyedia jasa keuangan dengan sengaja tidak menyampaikan laporan kepada PPATK sebagaimana disebutkan oleh ketentuan pasal 13 ayat 1, maka penyedia jasa keuangan tersebut dapat dipidana paling sedikit 250 (dua ratus lima puluh) juta, dan paling banyak 15 (lima belas milyar) rupiah. (pasal 8 UU 15/2002)

Pasal 9 menyebutkan bahwa Setiap orang yang tidak melaporkan uang tunai berupa rupiah sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih atau mata uang asing yang nilainya setara dengan itu yang dibawa ke dalam atau ke luar wilayah Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

5. Pelaporan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

Penyedia jasa keuangan wajib melaporkan kepada PPATK untuk hal-hal sebagai berikut:

§ Transaksi keuangan mencurigakan,

§ Transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai dengan jumlah kumulatif 500 (lima ratus) juta rupiah atau lebih atau mata uang asing yang nilainya setara baik yang dilakukan satu kali transaksi ataupun beberapa transaksi dalam satu hari kerja. (Pasal 13 ayat 1 UU 25/2003).

Kewajiban pelaporan tersebut dikecualikan terhadap transaksi yang meliputi transaksi antar bank, transaksi dengan Pemerintah, transaksi dengan bank sentral, pembayaran gaji, pensiun, dan transaksi lainnya yang ditetapkan oleh Kepala PPATK atau atas permintaan Penyedia Jasa Keuangan yang disetujui oleh PPATK. (Pasal 13 ayat 4 dan 5 UU 25/2003)

Ketentuan Pasal 15 UU 25/2003 menyatakan bahwa lembaga penyedia keuangan, pejabatnya, maupun pegawainya tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata atas pelaksanaan kewajiban laporan.

Pasal 16 ayat 1 UU 25/2003 menyatakan bahwa Setiap orang yang membawa uang tunai berupa rupiah sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih, atau mata uang asing yang nilainya setara dengan itu ke dalam atau ke luar wilayah Negara Republik Indonesia, harus melaporkan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kemudian dalam jangka waktu 5 (lima) hari Dirjen Bea dan Cukai wajib melaporkan informasi tersebut kepada PPATK (Pasal 16 ayat 2 UU 25/2003). Dan apabila diperlukan PPATK dapat meminta informasi tambahan kepada direktorat jenderal bea dan cukai mengenai hal tersebut.

Setiap orang yang melakukan hubungan usaha dengan penyedia jasa keuangan wajib memberikan identitasnya secara lengkap dan akurat dengan mengisi formulir yang disediakan oleh penyedia jasa keuangan serta dengan melampirkan dokumen-dokumen yang diperlukan. (pasal 17 ayat 1 UU 15/2002)).

Direksi, pejabat, atau pegawai Penyedia Jasa Keuangan dilarang memberitahukan kepada pengguna jasa keuangan atau orang lain baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan cara apapun mengenai laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK, hal tersebut tertuang secara eksplisit pada ketentuan Pasal 17A ayat 1 UU No.25 tahun 2003.

6. Tugas dan Wewenang Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

Dalam melaksanakan fungsinya, PPATK mempunyai tugas sebagai berikut (Pasal 26 UU No.25/2003):

a. mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, mengevaluasi informasi yang diperoleh PPATK sesuai dengan Undang-Undang ini;

b. memantau catatan dalam buku daftar pengecualian yang dibuat oleh Penyedia Jasa Keuangan;

c. membuat pedoman mengenai tata cara pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan;

d. memberikan nasihat dan bantuan kepada instansi yang berwenang tentang informasi yang diperoleh PPATK sesuai dengan ketentuan dalam Undang- Undang ini;

e. membuat pedoman dan publikasi kepada Penyedia Jasa Keuangan tentang kewajibannya yang ditentukannya dalam Undang-Undang ini atau dengan peraturan perundang-undangan lain, dan membantu dalam mendeteksi perilaku nasabah yang mencurigakan;

f. memberikan rekomendasi kepada Pemerintah mengenai upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;

g. melaporkan hasil analisis transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang kepada Kepolisian dan Kejaksaan;

h. membuat dan memberikan laporan mengenai hasil analisis transaksi keuangan dan kegiatan lainnya secara berkala 6 (enam) bulan sekali kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Penyedia Jasa Keuangan;

i. memberikan informasi kepada publik tentang kinerja kelembagaan sepanjang pemberian informasi tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Dalam melaksanakan tugasnya, PPATK mempunyai wewenang (Pasal 27 ayat 1):

a. meminta dan menerima laporan dari Penyedia Jasa Keuangan;

b. meminta informasi mengenai perkembangan penyidikan atau penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang yang telah dilaporkan kepada penyidik atau penuntut umum;

c. melakukan audit terhadap Penyedia Jasa Keuangan mengenai kepatuhan kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan terhadap pedoman pelaporan mengenai transaksi keuangan;

d. memberikan pengecualian kewajiban pelaporan mengenai transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b.

Dalam melakukan audit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, PPATK terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan lembaga yang melakukan pengawasan terhadap Penyedia Jasa Keuangan (Pasal 27 ayat 2).

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terhadap PPATK tidak berlaku ketentuan Undang-undang lain yang berkaitan dengan ketentuan tentang rahasia bank dan kerahasiaan transaksi keuangan lainnya. (Pasal 27 ayat 3)

7. Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di sidang pengadilan

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana. (Pasal 30 UU 22/2002). Dalam hal ditemukan petunjuk atas suatu transaksi yang mencurigakan, maka dalam waktu paling lama 3 hari, PPATK wajib melaporkan hasil analisis kepada penyidik untuk ditindaklanjuti (Pasal 31 UU No.15/2002). Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan penyedia jasa keuangan untuk melakukan pemblokiran terhadap harta kekayaan setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik. Penyedia jasa keuangan setelah menerima perintah dari penyidik, penuntut umum, atau hakim wajib melakukan pemblokiran sesaat setelah menerima surat perintah pemblokiran Pasal 32 ayat (3).

Untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana pencucian uang, maka penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang untuk meminta keterangan dari penyedia jasa keuangan terhadap harta kekayaan orang yang dilaporkan oleh PPATK, tersangka ataupun terdakwa (Pasal 33 ayat 1 UU 25/2003).

Dalam hal diperoleh cukup bukti dalam pemeriksaan di pengadilan terhadap terdakwa, hakim memerintahkan untuk melakukan sita terhadap harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil dari suatu tindak pidana. (Pasal 34 UU 15/2002).

Pembuktian Terbalik dalam UU Tindak Pidana Pencucian Uang

Dalam rangkaian proses persidangan terhadap tindak pidana pencucian uang, digunakan proses pembuktian terbalik dimana terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaan bukan merupakan hasil dari tindak pidana (Pasal 35 UU 15/2002). Ketentuan ini menyimpang dari prinsip ”jaksa membuktikan”, yakni prinsip hukum pidana yang menganut bahwa jaksa diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil dakwaan yang diajukannya. Namun sistem pembuktian terbalik dalam UU Tindak Pidana Pencucian berbeda dengan sistem pembuktian terbalik yang dianut UU Tindak Pidana Korupsi. Dalam UU tindak Pidana Pencucian Uang beban pembuktian terbalik itu bersifat compulsory, atau sebuah kewajiban bagi terdakwa untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan harta ilegal, sedangkan dalam UU Tipikor, sifat pembuktian terbaliknya ialah fakultatif, yaitu hanya bersifat hak belaka bagi terdakwa, dapat digunakan ataupun tidak digunakan.

Peradilan In Absentia

Dalam UU Tindak Pidana Pencucian uang dapat diterapkan sistem peradilan in absentia, yaitu peradilan yang dilakukan dengan suatu putusan pengadilan dimana terdakwa tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat 1 UU 15/2002 Dalam hal terdakwa telah dipanggil 3 (tiga) kali secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak hadir, Majelis Hakim dengan putusan sela dapat meneruskan pemeriksaan dengan tanpa kehadiran terdakwa.

Alat bukti dalam tindak pidana pencucian uang

Pasal 38 UU 15/2002 menyebutkan bahwa alat bukti dalam pemeriksaan tindak pidana pencucian uang berupa:

a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana;

b. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan

c. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7.

Dokumen yang dimaksud Pasal 1 angka 7 adalah data rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, atau gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Perlindungan saksi dan pelapor dalam UU tindak pidana pencucian uang

Di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang ini diatur beberapa ketentuan tentang perlindungan bagi pelapor dan saksi, sebagaimana yang termuat dalam Bab VII tentang Perlindungan Bagi Pelapor dan Saksi, yang terdiri dari pasal 39 sampai 43. seseorang yang melaporkan, menginformasikan atau memberitahukan terjadinya dugaan tindak pidana mengenai pencucian uang, wajib mendapat perlindungan khusus oleh negara supaya tercegah dari ancaman yang membahayakan diri, keluarga dan hartanya. Secara tegas ditentukan bahwa PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim wajib merahasiakan identitas pelapor (Pasal 39 UU.15/2002). Begitupun di dalam sidang pengadilan dimana saksi, penuntut umum, hakim, atau pihak lain yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang, dilarang untuk menyebutkan nama atau alamat pelapor atau keterangan lain yang memungkinkan terungkapnya identitas pelapor (Pasal 41 UU 15/2002). Selain itu juga Pasal 42 UU 15/2002 menyebutkan bahwa setiap orang yang memberikan saksi dalam pemeriksaan tindak pidana pencucian uang wajib diberikan perlindungan khusus oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, termasuk keluarganya.

Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Tindak Pidana Pencucian Uang

Pasal 44 ayat 1 UU 25/2003 menyebutkan bahwa dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, dapat dilakukan kerjasama timbal balik di bidang hukum dengan negara lain melalui forum bilateral atau multilateral sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44A ayat 1 menyebutkan bahwa kerja sama bantuan timbal balik dengan negara lain tersebut meliputi:

a. Pengambilan barang bukti dan pernyataan seseorang, termasuk pelaksanaan surat rogatori;

b. Pemberian barang bukti berupa dokumen dan catatan lain;

c. Identifikasi dan lokasi keberadaan seseorang,

d. Pelaksanaan permintaan untuk pencarian barang bukti dan penyitaan;

e. Upaya untuk melakukan pencarian, pembekuan, dan penyitaan hasil kejahatan;

f. Mengusahakan persetujuan orang-orang yang bersedia memberikan kesaksian atau membantu penyidikan di negara peminta;

g. Bantuan lain yang sesuai pemberian kerja sama timbal balik yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Wacana Solusi Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Solusi yang perlu segera dilakukan guna menghilangkan atau setidaknya mengurangi praktek cuci-mencuci illegal ini ialah menyempurnakan segala bentuk aturan yang terkait sebagai suatu tembok penghalang. Sejak dari awal tahapan (placement), hukum seharusnya sudah bisa mendeteksi bahwa transaksi yang dilakukan merupakan praktek money laundering.

Menurut Muladi (Kompas, 2 Agustus 1999), terdapat sejumlah faktor yang mutlak diperhatikan apabila Indonesia hendak melakukan pengaturan dan perumusan kebijakan kriminal terhadap money laundering, yaitu : (1) pengaturan tersebut hendaknya mencakup hukum pidana dan hukum administrasi. Hukum pidana berkaitan dengan proses kriminalisasi, sedangkan hukum administrasi berkaitan dengan government administrative order terhadap lembaga keuangan untuk mencegah dan mengatasi money laundering; (2) dalam perjanjian ekstradisi dan saling membantu dalam perkara pidana hendaknya memasukkan money laundering dalam list of crimes; (3) dalam hukum acara, hendaknya diatur untuk melacak, membekukan dan menyita barang haram tersebut; (4) tindak pidana money laundering jangan dibatasi pada kejahatan narkotika saja; (5) kerahasiaan bank hendaknya memperhatikan kekhususan yang berkaitan dengan money laundering.

Karena itu, usulan yang diajukan untuk mewajibkan lembaga keuangan menyampaikan laporan semua transaksi sebesar Rp 100 juta keatas yang juga harus jelas asal-usulnya, pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (KPTPPU), perlindungan bagi pelapor dan saksi, insentif bagi pelapor transaksi money laundering dan dianutnya asas pembuktian terbalik dalam RUU Tindak Pidana Pencucian Uang ini patut mendapatkan dukungan.

Selain itu, diperlukan juga adanya perjanjian ekstradisi dengan negara-negara lain untuk menangkal terjadinya praktek pencucian uang ini. Sejumlah negara yang telah melakukan kerjasama dalam mengatasi masalah money laundering ini adalah Perancis, Kanada, Italia, Jerman Barat, Inggris, AS, Switzerland, Swedia, Spanyol, Belanda, Luxemburg, Belgia, Austria dan Australia. Pada tahun 1990, negara-negara tersebut sepakat memerangi masalah ini dengan membuat UU Kriminal, UU Perbankan dan Kerjasama Internasional.

UU Kriminal, dipergunakan untuk menjaring praktek money laundering sebagai suatu bentuk pelanggaran baik secara domestik maupun diluar batas wilayah. Sementara UU Perbankan dipergunakan untuk mengetahui atau mengawasi segala bentuk transaksi dan kepemilikan rekening bank. Kedua perangkat hukum tersebut saling dihubungkan antara negara satu dengan negara lainnya lewat kerjasama yang telah disepakati untuk saling memonitor transaksi.

Dengan cara tersebut, Amerika Serikat berhasil meredam peredaran uang yang berasal dari transaksi obat bius dan Australia sukses memberangus praktek penggelapan pajak. Dengan cara tersebut pula, kasus-kasus seperti yang pernah dilakukan oleh para praktisi money laundering seperti Manuel Noriega, Presiden Marcos, Jose Gonzalo Rodrigues Gacha dan Aldo Gucci, besar kemungkinan tidak akan terulang kembali.

Published in: on March 8, 2009 at 7:38 am  Leave a Comment  
Tags: , ,
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.