Resume UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

ite

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Hukum Yang Sah

§ Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara Yang berlaku di Indonesia. Dimana informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik ini dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ini. Namun ketentuan mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut tidak berlaku untuk surat yang menurut UU harus dibuat dalam bentuk tertulis, dan surat beserta dokumennya yang menurut UU harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta. (Pasal 5)

§ Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang di atas yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, infomasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Hal ini didasari oleh oleh konsep bentuk tertulis yang identik dengan informasi dan/atau dokumen yang tertuang di atas kertas semata, padahal pada hakikatnya informasi dan/atau dokumen dapat dituangkan ke dalam media apa saja, termasuk media elektronik. Dalam lingkup sistem elektronik, informasi yang asli dengan salinannya tidak relevan lagi untuk dibedakan sebab sistem elektronik pada dasarnya beroperasi dengan cara penggandaan yang mengakibatkan informasi yang asli tidak dapat dibedakan lagi dari salinannya. (Pasal 6)

§ Setiap orang yang menyatakan hak, memperkuat hak yang telah ada, atau menolak hak orang lain berdasarkan adanya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik harus memastikan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut berasal dari sistem elektronik yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hal ini dimaksudkan bahwa suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat digunakan sebagai alasan timbulnya suatu hak. (Pasal 7)

§ Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan (Pasal 9), dan setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan transaksi elektronik dapat disertifikasi oleh lembaga sertifikasi keandalan. Sertifikasi keandalan dimaksudkan sebagai bukti bahwa pelaku usaha yang melakukan perdagangan secara elektronik layak berusaha setelah melalui penilaian dan audit dari badan yang berwenang. Bukti telah dilakukan sertifikasi keandalan ditunjukan dengan adanya logo sertifikasi berupa trust mark pada halaman (home page) pelaku usaha tersebut. (pasal 10).

Syarat Agar Tanda Tangan Elektronik Memiliki Kekuatan Hukum dan Akibat Hukum yang Sah: (Pasal 11)

  • data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan;
  • data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;
  • segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
  • segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
  • terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatangannya; dan
  • terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi

UU ITE memberikan pengakuan secara tegas bahwa meskipun hanya merupakan suatu kode, tanda tangan elektronik memiliki kedudukan yang sama dengan tanda tangan manual pada umumnya yang memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum. Persyaratan sebagaimana tercantum di atas merupakan persyaratan minimum yang harus dipenuhi dalam setiap tanda tangan elektronik. Ketentuan ini membuka kesempatan seluas-luasnya kepada siapa pun untuk mengembangkan metode, teknik, atau proses pembuatan tanda tangan elektronik.

Pengamanan Tanda Tangan Elektronik (Pasal 12)

§ Setiap orang yang terlibat dalam tanda tangan elektronik berkewajiban memberikan pengamanan atas tanda tangan elektronik yang digunakannya, dimana pengamanan tersebut sekurang-kurangnya meliputi:

o Sistem tidak dapat diakses oleh orang lain yang tidak berhak,

o Penanda tangan harus menerapkan prinsip kehati-hatian untuk menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan tanda tangan elektronik,

o Penanda tangan harus tanpa menunda-nunda, menggunakan cara yang dianjurkan oleh penyelenggara tanda tangan elektronik atau pun cara lain yang layak dan sepatutnya harus segera memberitahukan kepada seseorang yang oleh penanda tangan dianggap memercayai tanda tangan elektronik atau kepada pihak pendukung layanan tanda tangan elektronik jika:

- Penanda tangan mengetahui bahwa data pembuatan tanda tangan elektronik telah dibobol,

- Keadaan yang diketahui oleh penanda tangan dapat menimbulkan risiko yang berarti, kemungkinan akibat bobolnya data pembuatan tanda tangan elektronik.

o Dalam hal sertifikat elektronik digunakan untuk mendukung tanda tangan elektronik, penanda tangan harus memastikan kebenaran dan keutuhan semua informasi yang terkait dengan sertifikat elektronik tersebut.

o Setiap orang yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab atas segala kerugiian dan konsekuensi hukum yang timbul.

Transaksi Elektronik (Bab V)

§ Dapat dilakukan dalam lingkup publik maupun privat.

§ Para pihak wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung.

§ Untuk transaksi elektronik internasional, para pihak yang membuat dapat memilih hukum yang berlaku, dan jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam transaksi elektronik internasional, maka hukum yang berlaku didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.

§ Para pihak dapat memilih metode penyelesaian sengketa yang timbul dari transaksi elektronik internasional yang dibuatnya, metode tersebut dapat berupa forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya. Jika para pihak tidak melakukan pilihan forum, maka penetapan yang berwenang menyelesaikan permasalahan tersebut didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.

§ Transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim pengirim telah diterima dan disetujui penerima, kecuali ditentukan lain oleh para pihak. Persetujuan tersebut harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik. (Pasal 20)

§ Pengirim atau penerima dapat melakukan transaksi elektronik sendiri, melalui pihak yang dikuasakan olehnya, atau melalui agen elektronik. Cara-cara tersebut mempengaruhi pertanggung jawaban dari transaksi elektronik yang dilakukan, dimana jika dilakukan sendiri maka segala akibat hukum dari transaksi elektronik tersebut menjadi tanggung jawab para pihak yang bertransaksi, namun jika dilakukan melalui pemberi kuasa maka segala akibat hukum menjadi tanggung jawab pemberi kuasa, sedangkan jika dilakukan melalui agen elektronik maka segala akibat hukum dalam pelaksanaan transaksi elektronik menjadi tanggung jawab penyelenggara agen elektronik. (Pasal 21)

§ Jika kerugian disebabkan karena gagal beroperasinya agen elektronik akibat tindakan pihak ke-tiga secara langsung terhadap sistem elektronik, maka segala akibat hukum menjadi tanggung jawab penyelenggara agen elektronik, namun jika kerugian disebabkan karena gagal beroperasinya agen elektronik akibat kelalaian pihak pengguna jasa layanan, maka segala akibat hukum menjadi tanggung jawab pengguna jasa layanan.

Nama Domain, Hak Kekayaan Intelektual, dan Perlindungan Hak Pribadi (Bab VI-Pasal 23- Pasal 26)

§ Setiap Penyelenggara negara, Orang, Badan usaha, dan/atau Masyarakat berhak memiliki Nama Domain berdasarkan prinsip pendaftar pertama. Pemilikan dan penggunaan nama domain harus didasarkan pada itikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, dan tidak melanggar hak orang lain. Yang dimaksud dengan ”melanggar hak orang lain”, misalnya melanggar merek terdaftar, nama badan hukum terdaftar, nama orang terkenal, dan nama sejenisnya yang pada intinya merugikan orang lain. Nama domain berupa alamat atau jati diri penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat, yang perolehannya didasarkan pada prinsip pendaftar pertama (first come first serve). Prinsip pendaftar pertama berbeda antara ketentuan dalam nama domain dan dalam bidang hak kekayaan intelektual karena tidak diperlukan pemeriksaan substantif, seperti pemeriksaan dalam pendaftaran. (Pasal 23).

§ Setiap Penyelenggara negara, Orang, Badan usaha, dan/atau Masyarakat yang dirugikan karena penggunaan nama domain secara tanpa hak oleh orang lain, berhak mengajukan gugatan pembatalan nama domain tersebut. Yang dimaksud dengan ”penggunaan nama domain secara tanpa hak” adalah pendaftaran dan penggunaan nama domain yang semata-mata ditujukan untuk menghalangi atau menghambat orang lain untuk menggunakan nama yang intuitif dengan keberadaan nama dirinya atau nama produknya, atau untuk mendompleng reputasi orang yang sudah terkenal atau ternama, atau untuk menyesatkan konsumen.

§ Pengelola nama domain ialah Pemerintah dan/atau Masyarakat. Dan apabila terjadi perselisihan pengelolaan nama domain oleh masyarakat, pemerintah berhak untuk mengambil alih sementara pengelolaan nama domain tersebut. Dan pengelolaan nama domain yang berada di luar wilayah Indonesia diakui kebenarannya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

§ Ketentuan lebih lanjut perihal pengelolaan nama domain diatur dengan Peraturan Pemerintah.

§ Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai hak kekayaan intelektual.

§ Penggunaan setiap informasi melalui media elektronik berkaitan dengan data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, dan setiap orang yang haknya dilanggar tersebut dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan.

Perbuatan yang Dilarang dalam Informasi dan Transaksi Elektronik. (Pasal 27-pasal 37)

§ Secara teknis perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat ini dapat dilakukan antara lain dengan:

o Melakukan komunikasi, mengirimkan, memancarkan atau sengaja berusaha mewujudkan hal-hal tersebut kepada siapapun yang tidak berhak untuk menerimanya, atau

o Sengaja menghalangi agar informasi dimaksud tidak dapat atau gagal diterima oleh yang berwenang menerimanya di lingkungan pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

§ Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak dilarang untuk:

o mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Tindakan ini diancam pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak 1.000.000.000 (satu milyar rupiah). Dalam hal tindakan eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok. Dalam hal tindakan tersebut dilakukan oleh Korporasi, dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga.

o mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. Tindakan ini diancam pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak 1.000.000.000 (satu milyar rupiah). Dalam hal tindakan tersebut dilakukan oleh Korporasi, dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga.

o mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Tindakan ini diancam pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak 1.000.000.000 (satu milyar rupiah). Dalam hal tindakan tersebut dilakukan oleh Korporasi, dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga.

o mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman. Tindakan ini diancam pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak 1.000.000.000 (satu milyar rupiah). Dalam hal tindakan tersebut dilakukan oleh Korporasi, dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga.

o menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. Tindakan ini diancam pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak 1.000.000.000 (satu milyar rupiah). Dalam hal tindakan tersebut dilakukan oleh Korporasi, dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga.

o menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Tindakan ini diancam pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak 1.000.000.000 (satu milyar rupiah). Dalam hal tindakan tersebut dilakukan oleh Korporasi, dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga.

o hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutnakuti yang ditujukan secara pribadi. Tindakan ini diancam pidana penjara paling lama 12 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak 2.000.000.000 (dua milyar rupiah). Dalam hal tindakan tersebut dilakukan oleh Korporasi, dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga.

§ Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dilarang untuk:

o Mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apa pun. Tindakan ini diancam pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.600.000.000 (enam ratus juta rupiah). Dalam hal perbuatan tersebut ditujukan terhadap komputer dan/atau sistem elektronik serta informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik pemerintah dan/atau digunakan untuk layanan publik dipidana dengan pidana pokok ditambah sepertiga. Dan dalam hal perbuatan tersebut ditujukan terhadap komputer dan/atau sistem elektronik serta informasi dan/atau dokumen elektronik milik pemerintah dan/atau badan strategis termasuk dan tidak terbatas pada lembaga pertahanan, bank sentral, perbankan, keuangan, lembaga internasional, otoritas penerbangan diancam dengan pidana maksimal ancaman pidana pokok masing-masing pasal ditambah dua pertiga. Dalam hal tindakan tersebut dilakukan oleh Korporasi, dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga.

o Mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Tindakan ini diancam pidana penjara paling lama7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.7 00.000.000 (tujuh ratus juta rupiah). Dalam hal perbuatan tersebut ditujukan terhadap komputer dan/atau sistem elektronik serta informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik pemerintah dan/atau digunakan untuk layanan publik dipidana dengan pidana pokok ditambah sepertiga. Dan dalam hal perbuatan tersebut ditujukan terhadap komputer dan/atau sistem elektronik serta informasi dan/atau dokumen elektronik milik pemerintah dan/atau badan strategis termasuk dan tidak terbatas pada lembaga pertahanan, bank sentral, perbankan, keuangan, lembaga internasional, otoritas penerbangan diancam dengan pidana maksimal ancaman pidana pokok masing-masing pasal ditambah dua pertiga. Dalam hal tindakan tersebut dilakukan oleh Korporasi, dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga.

o Mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan. Tindakan ini diancam pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah). Dalam hal perbuatan tersebut ditujukan terhadap komputer dan/atau sistem elektronik serta informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik pemerintah dan/atau digunakan untuk layanan publik dipidana dengan pidana pokok ditambah sepertiga. Dan dalam hal perbuatan tersebut ditujukan terhadap komputer dan/atau sistem elektronik serta informasi dan/atau dokumen elektronik milik pemerintah dan/atau badan strategis termasuk dan tidak terbatas pada lembaga pertahanan, bank sentral, perbankan, keuangan, lembaga internasional, otoritas penerbangan diancam dengan pidana maksimal ancaman pidana pokok masing-masing pasal ditambah dua pertiga. Dalam hal tindakan tersebut dilakukan oleh Korporasi, dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga.

o Melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam suatu komputer dan/atau sistem elektronik tertentu milik orang lain. Tindakan ini diancam pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah). Dalam hal perbuatan tersebut ditujukan terhadap komputer dan/atau sistem elektronik serta informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik pemerintah dan/atau digunakan untuk layanan publik dipidana dengan pidana pokok ditambah sepertiga. Dan dalam hal perbuatan tersebut ditujukan terhadap komputer dan/atau sistem elektronik serta informasi dan/atau dokumen elektronik milik pemerintah dan/atau badan strategis termasuk dan tidak terbatas pada lembaga pertahanan, bank sentral, perbankan, keuangan, lembaga internasional, otoritas penerbangan diancam dengan pidana maksimal ancaman pidana pokok masing-masing pasal ditambah dua pertiga. Dalam hal tindakan tersebut dilakukan oleh Korporasi, dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga.

o Melakukan intersepsi atas transmisi informasi elekronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu komputer dan/atau sistem elektronik tertentu milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sedang ditransmisikan. Tindakan ini diancam pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah). Dalam hal perbuatan tersebut ditujukan terhadap komputer dan/atau sistem elektronik serta informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik pemerintah dan/atau digunakan untuk layanan publik dipidana dengan pidana pokok ditambah sepertiga. Dan dalam hal perbuatan tersebut ditujukan terhadap komputer dan/atau sistem elektronik serta informasi dan/atau dokumen elektronik milik pemerintah dan/atau badan strategis termasuk dan tidak terbatas pada lembaga pertahanan, bank sentral, perbankan, keuangan, lembaga internasional, otoritas penerbangan diancam dengan pidana maksimal ancaman pidana pokok masing-masing pasal ditambah dua pertiga. Namun yang menjadi pengecualian pada poin ini dan poin sebelumnya ialah intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan UU, mengenai intersepsi pengecualian tersebut, tata caranya diatur lebih lanjut dengan Peraturan pemerintah. Dalam hal tindakan tersebut dilakukan oleh Korporasi, dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga.

o Dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Tindakan ini diancam pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.2.000.000.000 (Dua milyar rupiah). Dan terhadap perbuatan tersebut yang mengakibatkan terbukanya suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya. Tindakan ini diancam pidana penjara paling lama10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000 (lima milyar rupiah). Dalam hal perbuatan tersebut ditujukan terhadap komputer dan/atau sistem elektronik serta informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik pemerintah dan/atau digunakan untuk layanan publik dipidana dengan pidana pokok ditambah sepertiga. Dan dalam hal perbuatan tersebut ditujukan terhadap komputer dan/atau sistem elektronik serta informasi dan/atau dokumen elektronik milik pemerintah dan/atau badan strategis termasuk dan tidak terbatas pada lembaga pertahanan, bank sentral, perbankan, keuangan, lembaga internasional, otoritas penerbangan diancam dengan pidana maksimal ancaman pidana pokok masing-masing pasal ditambah dua pertiga. Dalam hal tindakan tersebut dilakukan oleh Korporasi, dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga.

o Dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak. Tindakan ini diancam pidana penjara paling lama 9 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.3.000.000.000 (tiga milyar rupiah). Dalam hal perbuatan tersebut ditujukan terhadap komputer dan/atau sistem elektronik serta informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik pemerintah dan/atau digunakan untuk layanan publik dipidana dengan pidana pokok ditambah sepertiga. Dan dalam hal perbuatan tersebut ditujukan terhadap komputer dan/atau sistem elektronik serta informasi dan/atau dokumen elektronik milik pemerintah dan/atau badan strategis termasuk dan tidak terbatas pada lembaga pertahanan, bank sentral, perbankan, keuangan, lembaga internasional, otoritas penerbangan diancam dengan pidana maksimal ancaman pidana pokok masing-masing pasal ditambah dua pertiga. Dalam hal tindakan tersebut dilakukan oleh Korporasi, dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga.

o Melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan/atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Tindakan ini diancam pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah). Dalam hal perbuatan tersebut ditujukan terhadap komputer dan/atau sistem elektronik serta informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik pemerintah dan/atau digunakan untuk layanan publik dipidana dengan pidana pokok ditambah sepertiga. Dan dalam hal perbuatan tersebut ditujukan terhadap komputer dan/atau sistem elektronik serta informasi dan/atau dokumen elektronik milik pemerintah dan/atau badan strategis termasuk dan tidak terbatas pada lembaga pertahanan, bank sentral, perbankan, keuangan, lembaga internasional, otoritas penerbangan diancam dengan pidana maksimal ancaman pidana pokok masing-masing pasal ditambah dua pertiga. Dalam hal tindakan tersebut dilakukan oleh Korporasi, dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga.

o Memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki:

- Perangkat keras atau perangkat lunak komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 33 UU ITE,

- Sandi lewat komputer, kode akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar sistem elektronik menjadi dapat dikases dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan pasal 33 UU ITE.

Tindakan ini diancam pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah). Dalam hal perbuatan tersebut ditujukan terhadap komputer dan/atau sistem elektronik serta informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik pemerintah dan/atau digunakan untuk layanan publik dipidana dengan pidana pokok ditambah sepertiga. Dan dalam hal perbuatan tersebut ditujukan terhadap komputer dan/atau sistem elektronik serta informasi dan/atau dokumen elektronik milik pemerintah dan/atau badan strategis termasuk dan tidak terbatas pada lembaga pertahanan, bank sentral, perbankan, keuangan, lembaga internasional, otoritas penerbangan diancam dengan pidana maksimal ancaman pidana pokok masing-masing pasal ditambah dua pertiga. Dalam hal tindakan tersebut dilakukan oleh Korporasi, dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga.

Namun tindakan-tindakan yang dimaksud dalam poin ini tidak diklasifikasikan ke dalam tindak Pidana jika ditujukan untuk melakukan kegiatan penelitian, pengujian sistem elektronik, untuk perlindungan sistem elektronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan hukum.

o Melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Tindakan ini diancam pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000.000 (12 milyar rupiah). Dalam hal perbuatan tersebut ditujukan terhadap komputer dan/atau sistem elektronik serta informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik pemerintah dan/atau digunakan untuk layanan publik dipidana dengan pidana pokok ditambah sepertiga. Dan dalam hal perbuatan tersebut ditujukan terhadap komputer dan/atau sistem elektronik serta informasi dan/atau dokumen elektronik milik pemerintah dan/atau badan strategis termasuk dan tidak terbatas pada lembaga pertahanan, bank sentral, perbankan, keuangan, lembaga internasional, otoritas penerbangan diancam dengan pidana maksimal ancaman pidana pokok masing-masing pasal ditambah dua pertiga. Dalam hal tindakan tersebut dilakukan oleh Korporasi, dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga.

o Melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Tindakan ini diancam pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000.000 (12 milyar rupiah). Dalam hal perbuatan tersebut ditujukan terhadap komputer dan/atau sistem elektronik serta informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik pemerintah dan/atau digunakan untuk layanan publik dipidana dengan pidana pokok ditambah sepertiga. Dan dalam hal perbuatan tersebut ditujukan terhadap komputer dan/atau sistem elektronik serta informasi dan/atau dokumen elektronik milik pemerintah dan/atau badan strategis termasuk dan tidak terbatas pada lembaga pertahanan, bank sentral, perbankan, keuangan, lembaga internasional, otoritas penerbangan diancam dengan pidana maksimal ancaman pidana pokok masing-masing pasal ditambah dua pertiga. Dalam hal tindakan tersebut dilakukan oleh Korporasi, dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga.

§ Setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan 36 UU ITE di luar wilayah Indonesia terhadap sistem elektronik yang berada di wilayah Yurisdiksi Indonesia. Dalam hal perbuatan tersebut ditujukan terhadap komputer dan/atau sistem elektronik serta informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik pemerintah dan/atau digunakan untuk layanan publik dipidana dengan pidana pokok ditambah sepertiga. Dan dalam hal perbuatan tersebut ditujukan terhadap komputer dan/atau sistem elektronik serta informasi dan/atau dokumen elektronik milik pemerintah dan/atau badan strategis termasuk dan tidak terbatas pada lembaga pertahanan, bank sentral, perbankan, keuangan, lembaga internasional, otoritas penerbangan diancam dengan pidana maksimal ancaman pidana pokok masing-masing pasal ditambah dua pertiga. Dalam hal tindakan tersebut dilakukan oleh Korporasi, dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga.

§ Yang dimaksud dengan ”intersepsi atau penyadapan” adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi.

§ Ketentuan mengenai penambahan hukuman pidana bagi pelaku korporasi dimaksudkan untuk menghukum setiap perbuatan melawan hukum dalam UU ITE yang dilakukan oleh korporasi dan/atau oleh pengurus dan/atau staff yang memiliki kapasitas untuk:

o Mewakili korporasi,

o Mengambil keputusan dalam korporasi,

o Melakukan pengawasan dan pengendalian dalam korporasi,

o Melakukan kegiatan demi keuntungan korporasi.

Penyelesaian Sengketa (Pasal 38 dan 39)

§ Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang menimbulkan kerugian.

§ Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang berakibat merugikan masyarakat, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

§ Gugatan Perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

§ Selain melalui mekanisme gugatan perdata, para pihak juga dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Penyidikan (Pasal 42-Pasal 44)

§ Penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam UU ITE, dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana dan ketentuan UU ITE.

§ Selain penyidik Pejabat Polisi Negara RI, Pejabat Pegawai Neger Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam UU tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik.

§ Penyidikan di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik tersebut dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik. Intergritas data, atau keutuhan data sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

§ Penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap sistem elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana harus dilakukan atas izin ketua Pengadilan Negeri setempat. Dan dalam melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan tersebut penyidik wajib menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum.

§ Dalam hal melakukan penangkapan dan penahanan, penyidik melalui penuntut umum wajib meminta penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat dalam waktu satu kali dua puluh empat jam.

§ Penyidik PNS berkoordinasi dengan penyidik pejabat Polri memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasilnya kepada penuntut umum. Dalam rangka mengungkap tindak pidana informasi elektronik dan transaksi elektronik, penyidik dapat bekerja sama dengan penyidik negara lain untuk berbagi informasi dan alat bukti.

§ Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan berdasarkan UU ITE ialah sebagai berikut:

o Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan,

o Alat bukti lain berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

DEFINISI INFORMASI UU ITE

ÿ Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

ÿ Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

ÿ Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.

ÿ Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

ÿ Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

ÿ Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat.

ÿ Jaringan Sistem Elektronik adalah terhubungnya dua Sistem Elektronik atau lebih, yang bersifat tertutup ataupun terbuka.

ÿ Agen Elektronik adalah perangkat dari suatu Sistem Elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu Informasi Elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh Orang.

ÿ Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.

ÿ Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.

ÿ Lembaga Sertifikasi Keandalan adalah lembaga independen yang dibentuk oleh profesional yang diakui, disahkan, dan diawasi oleh Pemerintah dengan kewenangan mengaudit dan mengeluarkan sertifikat keandalan dalam Transaksi Elektronik.

ÿ Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

ÿ Penanda Tangan adalah subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan Tanda Tangan Elektronik.

ÿ Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan.

ÿ Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.

ÿ Kode Akses adalah angka, huruf, simbol, karakter lainnya atau kombinasi di antaranya, yang merupakan kunci untuk dapat mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik lainnya.

ÿ Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik.

ÿ Pengirim adalah subjek hukum yang mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

ÿ Penerima adalah subjek hukum yang menerima Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dari Pengirim.

ÿ Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.

ÿ Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.

ÿ Badan Usaha adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

ÿ Pemerintah adalah Menteri atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Presiden.

Published in: on March 8, 2009 at 7:22 am  Leave a Comment  
Tags: , ,
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.