Eksistensi Etnis Tionghoa Sebagai Socially Weak Victims [Sebuah Studi Viktimologi]

mei-98Etnis Tionghoa, sebagai kaum minoritas di Republik Indonesia yang seringkali menjadi objek kejahatan. Berdasar kepada Sensus penduduk tahun 2000, jumlah etnis Tionghoa sekitar 1,8 juta, atau 0,91% dari total jumlah penduduk Indonesia, jumlah yang semakin menegaskan eksistensinya sebagai etnis minoritas. Dan menarik untuk dikaji bagaimana kedudukan seorang korban yang berasal dari etnis Tionghoa dalam sebuah peristiwa kejahatan dimana tindak kejahatan tersebut terjadi karena status korban yang merupakan seorang etnis minoritas. Analisa dalam tulisan  ini berdasar pada klasifikasi korban menurut Schafer yang menempatkan etnis Tionghoa sebagai socially weak victims, yaitu kaum minoritas yang memiliki posisi ssosial lemah dalam tatanan masyarakat dan memiliki tendensi yang cukup tinggi untuk menjadi korban ataupun dieksploitasi oleh elemen kejahatan.

Dan melalui tulisan ini penulis coba menganalisa eksistensi korban dari kaum minoritas dalam kaitannya dengan studi ilmu viktimologi. Karena pada dasarnya Viktimologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang korban dan segala aspeknya, namun pengertian korban disini sangatlah luas, yaitu tidak hanya korban tindak kejahatan namun juga korban dari kebijakan pemerintah. Dan penulis mencoba menuangkan ide pemikirannya mengenai kedudukan korban dari etnis minoritas yang tidak terlepas dari pengaruh kebijakan pemerintah yang sangat signifikan.

Selain itu penulis juga coba mengkaji lebih lanjut mengenai peranan tanggung jawab pemerintah terhadap adanya fenomena kejahatan yang menimpa etnis Tionghoa baik yang berifat riil maupun abstrak. Karena jika kita mengkaji eksistensi etnik Tionghoa berdasarkan sudut pandang historis, maka akan semakin memperjelas dan menegaskan peranan pemerintah dalam mengarahkan kedudukan etnis minoritas.

Berdasar pada perspektif sejarah kita bisa menganalisa bahwa eksistensi etnis Tionghoa sebagai korban tidak bisa dilepaskan dari peranan maupun andil pemerintahan yang berlaku pada masa itu. Mengutip pernyataan dari Schafer yang mengungkapkan bahwa etnis Tionghoa sebagai kaum yang memiliki posisi lemah di masyarakat, dan apabila suatu peristiwa kejahatan menimpa dirinya, maka pertanggung jawaban atas tindak pidana dibagi antara pelaku dengan masyarakat, karena masyarakat dianggap bertanggung jawab terhadap adanya prasangka terhadap berbagai kelompok yang secara sosial lemah. Namun setelah menganalisa berbagai aspek mengenai keberadaan etnis Tionghoa dan dalam kaitannya dengan studi Viktimologi, maka penulis berani berkesimpulan bahwa Pemerintah turut bertanggung jawab terhadap peristiwa kejahatan yang menempatkan kaum Tionghoa sebagai korban baik secara langsung maupun tidak.

Secara luas Viktimologi merupakan ilmu yang tidak hanya mempelajari tentang korban dari suatu kejahatan namun juga korban dari suatu penyalahgunaan kekuasaan politik. Berpijak pada ketentuan tersebut maka penulis mencoba menganalisis eksistensi etnis Tionghoa sebagai korban kejahatan baik secara langsung maupun tidak, yaitu karena adanya kebijakan dari pemerintahan yang berkuasa.

Tentunya kita masih mengingat peristiwa Mei 1998 dimana etnis Tionghoa sebagai kaum minoritas menjadi objek utama dari terjadinya peristiwa kejahatan yang merupakan substansi utama dari terjadinya peristiwa kerusuhan Mei 1998. Pemusnahan segala hal yang beratribut Tionghoa, penganiayaan, pembunuhan, maupun pemerkosaan terhadap kaum perempuan etnis Tionghoa merupakan sample yang utama dan sangat efektif untuk mendeskripsikan kedudukan mereka sebagai korban dari suatu fenomena kejahatan secara langsung. Sesungguhnya fenomena kejahatan pada peristiwa Mei 1998 yang menempatkan etnis Tionghoa sebagai korban utama tidak bisa dilepaskan dari apa yang telah dilakukan ataupun dikonsep oleh Pemerintahan yang berkuasa baik pra maupun pasca kejadian.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa etnis Tionghoa telah menjadi etnis yang paling dirugikan di masa pemerintahan rezim Soeharto. Penghapusan pilar-pilar kebudayaan Tionghoa (termasuk penutupan sekolah Tionghoa, pembubaran organisasi etnik Tionghoa dan pemberedelan mass media Tionghoa) serta simbol-simbol dan adat istiadat etnik Tionghoa merupakan segelintir contoh dari fenomena yang terjadi di masa kekuasaan Soeharto. Tidak hanya itu, kedudukan etnis Tionghoa yang memiliki kedudukan ekonomi yang relatif lebih tinggi dari pribumi dijadikan tameng alasan untuk menekan keberadaan mereka bahkan pada tingkatan yang lebih tinggi lagi seperti penganiayaan bahkan pembunuhan. Dan banyak persepsi yang menempatkan hal tersebut sebagai alasan utama di balik terjadinya peristiwa Mei 1998. Ironisnya pemerintah pada masa itu seolah memberikan legalisasi secara terselubung kepada mereka yang memang ingin menekan kaum minoritas, yaitu etnis Tionghoa.

Kedudukan etnis Tionghoa sebagai korban merupakan produk utama dari politik asimilasi yang diterapkan pada masa itu. Dan seolah-olah etnis Tionghoa dikategorikan sebagai orang asing atau Vreemde Oosterlingen ( Foreign Oriental ) yang dianggap bukan merupakan bagian dari nasion Indonesia. Dan hal itu semua tidak bisa dilepaskan dari pengaruh dan tanggung jawab pemerintah yang eksis pada masa itu.

Penjelasan itu bisa merepresentasikan kedudukan etnis Tionghoa sebagai korban yang tercipta karena adanya penyalahgunaan kekuasaan politik yang dilakukan rezim pemerintahan pada masa itu. Tidak bisa bergerak secara luas dan tidak bisa beraktifitas secara leluasa yang merupakan dasar dari ajaran agama yang mereka anut merupakan stereotipe fenomena kejahatan yang mereka derita. Merujuk pada penjelasan Separovic ada beberapa point tentang kebutuhan korban yang tidak diperoleh secara proporsional yaitu, kebutuhan keamanan, kebutuhan untuk menghilangkan perasaan takut terhadap kejahatan, dan kebutuhan perlindungan dari pemerintah/negara. Hal itu semakin mempertegas kedudukan etnis Tionghoa sebagai korban yang seharusnya mendapatkan kedudukan yang lebih layak menurut studi viktimologi.

Dari penjelasan di atas kita dapat menyimpulkan bahwa pemerintah sebagai salah satu pihak yang seharusnya bertanggung jawab terhadap etnis Tionghoa sebagai korban dari keberadaannya sebagai kaum minoritas yang memiliki posisi sosial lemah. Karena pemerintah yang memiliki kewenangan, tidak mampu memberikan perlindungan yang layak kepada etnis Tionghoa sebagai korban dari suatu rangkaian peristiwa yang notabenenya merupakan efek dari kebijakan-kebijakan yang pemerintah keluarkan.

 

Published in: on March 8, 2009 at 5:09 pm  Leave a Comment  
Tags: , ,

The URI to TrackBack this entry is: https://72legalogic.wordpress.com/2009/03/08/eksistensi-etnis-tionghoa-sebagai-socially-weak-victims-sebuah-studi-viktimologi/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: