Review Terhadap Eksistensi Terorisme Internasional: [Masih pantaskah PBB disebut sebagai polisi dunia?]

terorism Sejak terjadinya serangan teroris internasional terhadap gedung WTC di Amerika Serikat pada tahun 2001, hampir semua negara di dunia memasang posisi “siaga satu”. Tidak terkecuali, bagi negara-negara yang mayoritas penduduknya secara silent “mensyukuri” peristiwa yang menimpa negara pengendali tatanan dunia itu. Asumsi yang berkembang di negara-negara non barat pada waktu itu adalah, bahwa aksi bom bunuh diri tersebut, dilakukan sebagai simbol perlawanan terhadap dunia barat. Asumsi ini diartikan bahwa hal itu tidak akan dilakukan kepada negara-negara non barat. Ternyata, asumsi ini meleset. Perkembangan eksistensi terorisme internasional yang semakin mengkhawatirkan dapat dilihat pada tragedi bom Bali. Bom Bali yang terjadi pada tanggal 12 Oktober 2002, membuat tesis akan sasaran aksi teroris internasional, kehilangan fondasi logika. Cara pandang pun dibalik. Dari awalnya memotret teroris internasional dari kacamata negara calon sasaran, menjadi dimulai dari kacamata si teroris itu sendiri, yakni bagaimana si teroris tersebut mendefinisikan “dunia barat”. Preposisi dari asumsi pertama tetap dipertahankan, tapi arti derivatifnya mulai disesuaikan. Dan bom Bali dijadikan sebagai fakta untuk menguatkan bahwa definisi akan dunia barat, bukan lagi terpetakan secara geografik.

Bom yang terjadi di Bali, Indonesia, yang notabene negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, merupakan bukti kecerdasan dan dinamisasi para teroris internasional. Pemilihan lokasi Bali sebagai sasaran, bukan semata-mata atas pendefinisian bahwa ada “dunia barat” di Bali, tetapi juga karena kepentingan akan pesan yang ingin disampaikan oleh mereka. Atas kenyataan ini, tekanan psikologis tidak hanya melanda negara-negara yang secara geografis memang berada di areal dunia barat, tapi juga bagi negara-negara non barat yang di negaranya ada “asset” dunia barat.

Bagi barat, tekanan psikologis terjadi karena menyangkut keselamatan “asset”-nya yang tersebar di berbagai penjuru dunia. Tekanan ini semakin mengganggu, manakala dunia barat khususnya AS, Inggris dan sekutunya, menyadari bahwa security system di negara-negara non barat umumnya, sangatlah lemah. Dalam kondisi psyco-strategy yang lemah seperti ini, negara sekuat AS pun akhirnya tidak punya pilihan lain kecuali “menyerang untuk bertahan” atau bahasa populernya preemptive-strike.

Aktivitas dan kerja sama internasional untuk mengatasi terorisme internasional meningkat pesat setelah peristiwa 11 September 2001 yang meruntuhkan gedung World Trade Centre di Amerika Serikat (AS). AS kemudian muncul sebagai pelopor dalam perang global melawan terorisme, melalui berbagai kebijakan luar negerinya, antara lain membentuk Gerakan Koalisi Dunia. Gerakan ini menerapkan segala cara berkekuatan nasional dan internasional dalam komandonya: diplomasi, tekanan hukum, intelijen, pemeriksaan keuangan, aksi militer, dan bantuan pangan. Di tingkat diplomasi, sudah ditandatangani resolusi Dewan Keamanan PBB yang mewajibkan ke- 189 anggotanya, termasuk Indonesia, untuk mengakhiri semua aksi terorisme di dalam negerinya dengan cara menyetop sumber-sumber dana serta membawa pelaku teror untuk diadili.

Genderang perang yang telah ditabuh oleh AS tersebut telah direspons oleh negara-negara anggota PBB. Telah lebih dari 112 negara mengeluarkan perintah pemblokiran dan pembekuan aset yang digunakan untuk mendanai terorisme yang ditemukan di mana saja dari rekening bank di Amerika sampai organisasi penyantun di Eropa, bahkan sampai aliran dana toko-toko madu di Timur Tengah. Gugus tugas Departemen Keuangan dari 29 negara yang tergabung dalam koalisi memainkan peran aktif khususnya dalam mengidentifikasi dan menghentikan aliran dana organisasi teroris.

Dalam lingkup ASEAN, kerja sama telah dilakukan melalui ASEAN Regional Forum (ARF), yang pada tanggal 2 Juli 2004 menyepakati kerja sama di bidang keamanan transportasi barang dan orang untuk menanggulangi ancaman terorisme internasional. Kesepakatan tersebut dapat diadopsi dalam KAA dalam lingkup kerja sama yang lebih luas.

Sekitar 170 kepala negara hadir pada tanggal 14-16 September 2005 di markas besar PBB dalam rangka mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) PBB. Sejumlah isu global dibahas dalam acara tersebut, di antaranya mengenai aksi teror yang hingga kini merebak di belahan dunia. Sejumlah strategi dalam rangka menghidupkan kembali konsep demokrasi, human right, dan lainnya, yang selama ini telah terabaikan juga menjadi agenda pembicaraan. Namun dalam realitanya hingga kini tahun 2007, proses penanganan terorisme internasional seperti jalan di tempat atau paling tidak belum mampu memberikan efek yang cukup efektif bagi perdamaian dunia.

PBB adalah organisasi induk bagi seluruh bangsa dan negara. Posisinya yang seharusnya bersikap netral sangat dibutuhkan negara-negara yang terancam indemokratisasi. Namun belakangan ini, organisasi tersebut mengalami degradasi legitimasi internasional. Di antaranya disebabkan lemahnya penanganan sejumlah masalah-masalah internasional. Ada yang paling kentara dari kelemahan PBB, yaitu dalam menanganai isu terorisme yang belakangan ini semakin marak. Lambannya proses penanganan aksi terorisme sebenarnya tidak hanya disebabkan PBB kekeringan konsep dan strategi, melainkan juga karena adanya kesalahan definitif terhadap terorisme itu sendiri. Bahwa selama ini terorisme hanya dimaknai sebagai gerakan sparatis, pengeboman gedung-gedung, penembakan, dan sebagainya. Padahal makna teror tidaklah sesempit itu. Dalam konteks sekarang, terorisme bahkan lebih banyak beroperasi dalam konstitusi.

Jauh sebelum terorisme menjadi wacana global, potensi-potensi yang mengarah pada aksi-aksi teror sudah sering di-singgug para filosof Yunani abad ke-5 SM. Protagoras misalnya, pernah menyatakan ”manusia adalah ukuran segala-galanya, jika manusia sudah menganggapnya (sesuatu) demikian, maka demikianlah adanya”.

Kecenderungan untuk mengukur segala sesuatu sesuai dengan kehendak dan keinginan manusia yang bersifat sementara merupakan potensi paling urgen bagi lahirnya tindakan-tindakan dehumanisasi. Tidakan-tindakan dehumanisasi inilah yang oleh masyarakat kontemporer disebut sebagai teror dalam arti universal.

Teror adalah kata baku dari tindak kejahatan, kriminal kemanusiaan, kriminal transnasional, kriminal bisnis, kriminal dagang, kriminal cyber, kriminal politik, dan sebagainya. Merebaknya aksi-aksi teror semacam itu telah mengundang kepanikan umat manusia. Kemerdekaan, dalam arti universal, yang seharusnya dapat dinikmati secara bersama dan merata, pada akhir-nya terpolakan menjadi kemerdekaan menurut standarisasi internasional, kemerdekaan berdasarkan prinsip-prinsip kebangsaan dan nasionalisme, kemedekaan spesial bagi orang-orang elite dan birokrasi, dan kemerdekaan ”cukup” bagi orang-orang bawah dan lemah. Dengan kata lain, aksi teror sesungguhnya telah menyebabkan kemerdekaan jadi terpetakan dalam dua kategori; merdeka untuk melakukan ekspresi eksploitisi (dalam skala global, regional, dan nasional), dan merdeka untuk menerima ketidakmerdekaan.

Identifikasi Terhadap Posisi PBB

Dalam situasi semacam ini, peranan organisasi-organisasi internasional, seperti PBB berikut badan-badan yang berada di bawah naungannya, menjadi sangat dibutuhkan dalam rangka meredam aksi-aksi seperti di atas. Hanya saja yang disayangkan adalah sistem penanganan yang diterapkan organisasi tesebut sangat lemah. Mereka yang seharusnya bergerak lebih ekstra dalam menegakkan keadilan dan kemerdekaan, bersikap simetris dalam menangani aksi-aksi teror, kini telah kehilangan daya kekuatan. Seperti Dewan Keamanan (Security Council) PBB, kini justru menimbulkan kekecewaan yang begitu besar dari negara-negara lain yang tidak termasuk anggota tetap DK. Mereka kecewa karena DK cenderung bersikap tidak adil dalam menangani keamanan internasional.

Ada yang menyatakan bahwa keterbatasan anggota tetap DK adalah penyebab utama banyaknya kebijakan yang tidak representatif sesuai dengan standarisasi internasional. Sampai saat ini, anggota tetap DK hanya terbatas pada negara-negara pemenang dalam Perang Dunia II, seperti Amerika, Prancis, Inggris, Rusia, dan China. Inilah yang menyebabkan segala kebijakan DK cenderung berat sebelah.

Seperti dalam menangani masalah pengembangan senjata nuklir yang dilakukan Iran belakangan ini, tampak sekali PBB cenderung asimetris. Dalam Resolusi 47/133 yang diproklamasikan Majelis Umum (General Assembly) PBB pada 1 Desember 1992, pasal 7 tentang deklarasi perlindungan bagi semua orang dari penghilangan secara paksa dinyatakan, bahwa ”tidak ada situasi apa pun, baik ancaman perang, keadaan perang, ketidakstabilan politik internal atau situasi darurat politik lainnya, dapat digunakan untuk membenarkan penghilangan orang dengan paksa”.

Apa yang dilakukan Amerika terhadap Saddam Hussein merupakan suatu proses penghilangan & orang secara paksa, hingga akhirnya dihukum mati. Jika memang Saddam bersalah selama menjalankan tuganya sebagai penguasa otoriter, Irak memiliki kekuatan hukum tersendiri untuk mengadilinya. Sekali lagi, PBB tidak berdaya sama sekali dalam hal ini, satu keadaan sama yang terjadi juga pada peristiwa penyerangan Israel ke Palestina. Sebaliknya, PBB justru bertindak seolah tidak tahu, suatu sikap yang bernada justifikasi terhadap kecerobohan Amerika. Jika merujuk pada makna universal teror di atas, tindakan ceroboh Amerika maupun sikap asimetris PBB sebenarnya dapat pula dikategorikan sebagai aksi teror dalam bentuk yang baru.

Kesadaran terhadap kelemahan yang dimiliki PBB selama ini baru muncul belakangan. Itulah sebabnya, Sekjen PBB saat terjadinya tragedi WTC Kofi Annan mengusulkan tiga pilar reformasi PBB dalam konferensi PBB, yaitu merdeka untuk hidup berdaulat (freedom to live in dignity), merdeka dari ketakutan (freedom from fear), dan merdeka dari ketiadaan (freedom from want).

Terlepas apakah usulan itu merupakan seruan perdamaian dunia yang benar-benar keluar dari hati nurani Annan ataukah sekadar pancingan semu untuk mengembalikan legitimasi dunia terhadap PBB, yang pasti PBB saat ini memang sudah mandul, dan saatnya untuk direformasi dalam segala sektor. Diibaratkan sebuah kendaraan, PBB memang sudah tidak layak pakai lagi. Mitos PBB sebagai polisi dunia sudah tidak layak lagi.

Untuk itu, jika PBB memang masih mendambakan kedamaian dunia, usulan tiga pilar reformasi PBB di atas tidaklah cukup. Selain dikhawatirkan akan sekadar menjadi wacana semu, tiga pilar tersebut juga sangat berpotensi bagi semakin ganasnya aksi-aksi teror baru seperti yang dilakukan Amerika, yakni bersikap nonkooperatif dalam bertindak. Untuk itu, ada beberapa hal yang perlu direformasi PBB, di antaranya membuka ruang bagi negara-negara lain untuk menjadi anggota tetap PBB. Merumuskan secara jelas hal-hal yang perlu ditindaklanjuti Majelis Umum (General Assembly) PBB, dan sebagainya. Sekali lagi, kemerdekaan dalam skala internasional telah terpolarisasikan. Untuk itu, hanya ketegasan PBB dalam menyelesaikan konflik dan teror dalam skala internasionallah yang dapat mengembalikan makna esensial kemerdekaan itu.

Dalam mengatasi masalah terorisme, perlu dibahas dan ditinjau berbagai kemungkinan aktivitas dalam lingkup multilateral di setiap bagian geografis negara-negara di dunia. Memperkuat kerja sama multilateral dan memperkuat mekanisme pencegahan dalam melawan terorisme dengan cara yang komprehensif dapat menjadi pilihan, sambil tetap menempatkan PBB sebagai organisasi dunia untuk berperan serta.

Sebagai langkah awal adalah pembentukan pusat informasi ratifikasi atau akses terhadap semua konvensi antiteror termasuk konvensi internasional untuk menahan laju keuangan teroris. Di bidang hukum, perlu dikembangkan kerja sama di antara organisasi-organisasi penegak hukum dalam melawan terorisme, selain saling tukar pikiran dalam pengoperasiannya. Selain itu, perlu dilakukan berbagai upaya untuk mempelajari konvensi terorisme internasional dengan tujuan untuk mengintegrasikannya dengan mekanisme yang ada.

Kerja sama intelijen dapat dilakukan dengan tukar-menukar informasi intelijen dan memfasilitasi arus informasi teroris dan organisasi internasionalnya, pergerakan, sumber dana, dan informasi-informasi lain untuk melindungi korban, milik, dan sistem keamanan pada semua alat transportasi. Selanjutnya adalah mengembangkan program pembangunan kapasitas di masing-masing kawasan untuk meningkatkan kapasitas organisasi dalam menginvestigasi, mendeteksi, memonitor, dan melaporkan aksi-aksi teror.

Sebagai sarana tukar-menukar pikiran, berbagai forum diskusi dapat lebih diaktifkan guna mengeksplorasi ide-ide praktis dan berbagai inisiatif untuk meningkatkan peran kawasan dalam keterlibatannya dengan masyarakat internasional. Dengan cara demikian, diharapkan berbagai aksi melawan terorisme dapat lebih efektif.

Indonesia dapat mengambil peran misalnya dengan lebih banyak melibatkan peserta dari negara-negara di Asia-Afrika dalam pusat pelatihan antiteror internasional milik Polri yang dipusatkan di kampus Akademi Kepolisian (AKpol) Semarang, selain meningkatkan kerja sama di Pusat Koordinasi Kejahatan Transnasional (Crime Coordination Centre/TNCC). Perlu juga ditinjau apakah Jakarta Centre for Law Enforcement (JCLE) dan Pusat Pelatihan Antiteror Nasional (Platina) dapat bekerja sama dengan organisasi sejenis yang ada di negara atau kawasan lainnya.

Sebagai perbandingan dengan kawasan Asia-Pasifik, perwakilan dari negara-negara Asia-Pasifik telah melakukan kerja sama dalam penegakan hukum dan penanggulangan terorisme. JCLE khusus melatih polisi antiteror dari sisi analisis dan manajerial seperti investigasi, intelijen, penguasaan teknologi multimedia, analisis data, forensik, dan sebagainya. Sedangkan Platina khusus membekali peserta dengan striking force di lapangan seperti cara mengatasi pembajakan atau terorisme di pesawat, di kereta api, kapal laut, hutan, dan sebagainya.

Published in: on March 8, 2009 at 3:19 pm  Leave a Comment  
Tags: , ,

The URI to TrackBack this entry is: https://72legalogic.wordpress.com/2009/03/08/review-terhadap-eksistensi-terorisme-internasional-masih-pantaskah-pbb-disebut-sebagai-polisi-dunia/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: