Pengaturan Rahasia Dagang di Indonesia

Rahasia Dagang: Informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaanya oleh pemilik Rahasia Dagang.

LINGKUP PERLINDUNGAN

1).     Lingkup perlindungan Rahasia Dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/ atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.

2).     Rahasia Dagang mendapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiannya melalui upaya sebagaimana mestinya.

3).     Informasi dianggap bersifat rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu dan tidak diketahui secara umum oleh masyarakat.

4).     Informasi dianggap tersebut nilai ekonomi apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi.

5).     Informasi dianggap dijaga kerahasiannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut.

PELANGGARAN

1).     Pelanggaran Rahasia Dagang juga terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengajukan Rahasia Dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga Rahasia Dagang yang bersangkutan.

2).     Seseorang dianggap melanggar Rahasia Dagang pihak lain apabila ia memperoleh atau menguasai Rahasia Dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETENTUAN PIDANA

Brang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan atau mengungkapkan Rahasia Dagang, atau mengingkari kesepakatan untuk menjaga Rahasia Dagang atau memperoleh atau menguasai Rahasia Dagang dengan cara yang bertentangan dangan peraturan perundang-undangan yang berlaku: dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

 

PERLINDUNGAN RAHASIA DAGANG DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2000 TENTANG RAHASIA DAGANG

Indonesia kini telah memiliki pengaturan tentang rahasia dagang yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang (selanjutnya disebut UU Rahasia Dagang) yang telah diundangkan Pemerintah pada tanggal 20 Desember 2000. UU ini dibuat dalam rangka memajukan industri yang mampu bersaing dalam lingkup perdagangan nasional dan internasional, dimana diperlukan adanya jaminan perlindungan terhadap rahasia dagang, terutama dari tindakan persaingan curang. Lahirnya UU Rahasia Dagang juga penting untuk menjamin perlindungan yang efektif terhadap pemilikan, penguasaan dan penggunaan rahasia dagang sebagai konsekuensi keikutsertaan Indonesia dalam persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang dari Hak atas Kepemilikan Intelektual (HaKI).

Pengertian dan Ruang Lingkup Rahasia Dagang 

Rahasia dagang didefinisikan sebagai berikut : “Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang.”

Hal ini berarti bahwa UU Rahasia Dagang tidak membatasi obyek informasi di bidang teknologi semata tetapi di dalamnya juga mencakup informasi non-teknologi. UU Rahasia Dagang dimaksudkan pula melindungi obyek rahasia dagang tanpa perlu melalui proses pendaftaran ataupun penerapan stelsel deklaratif. Hal ini sejalan dengan pengaturan rahasia dagang di Amerika Serikat yang juga mencakup segala informasi baik yang bersifat teknologi maupun non-teknologi.

Sebagai perbandingan, dalam perundang-undangan di Amerika Serikat saat ini pengertian rahasia dagang dalam pengertian luas terdapat dalam Uniform Trade Secret Act (UTSA), suatu undang-undang yang telah diadopsi oleh 39 negara bagian di Amerika Serikat.

Rahasia dagang didefinisikan sebagai informasi termasuk suatu rumus, pola-pola, kompilasi, program, metoda teknik atau proses yang menghasilkan nilai ekonomis secara mandiri, nyata dan potensial. Informasi itu sendiri bukan merupakan informasi yang diketahui umum dan tidak mudah diakses oleh orang lain untuk digunakan sehingga yang bersangkutan mendapat keuntungan ekonomis.

Terminologi rahasia dagang sebagai perbandingan dapat dilihat dari Uniform Trade Secret Act (Canada) yang menyatakan bahwa rahasia dagang merupakan setiap informasi yang dapat digunakan dalam suatu perdagangan yang tidak merupakan informasi umum dan memiliki nilai ekonomis. Dari ketentuan Uniform Trade Secret Act (Canada) tampak bahwa undang-undang tersebut tidak hanya membatasi bentuk rahasia dagang pada suatu rumus, pola rencana, kompilasi, program komputer, teknik, proses, produk, perangkat atau mekanisme semata-mata.

Dalam UU Rahasia Dagang Indonesia juga ditegaskan bahwa yang menjadi obyek perlindungan rahasia dagang adalah informasi yang bersifat rahasia yang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.

Rahasia dagang itu pun harus mempunyai nilai ekonomis karena kerahasiaannya dan dipertahankan kerahasiaannya melalui upaya-upaya sebagaimana mestinya. Informasi itu dianggap bersifat rahasia apabila tidak diketahui secara umum oleh masyarakat atau hanya diketahui secara terbatas oleh pihak-pihak tertentu baik yang menemukan maupun yang menggunakan untuk kegiatan yang menghasilkan keuntungan atau kepentingan yang bersifat komersial.

Untuk dapat dikategorikan sebagai rahasia dagang, informasi itu pun harus memiliki nilai ekonomis dan terjaga kerahasiaannya. Informasi dianggap memiliki nilai ekonomis apabila dengan status kerahasiannya, informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial dan meningkatkan keuntungan secara ekonomi. Informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau pihak-pihak yang menguasainya telah melakukan upaya perlindungan melalui langkah-langkah yang semestinya dan memadai untuk menjaga dan mempertahankan kerahasiaan serta penguasaannya.9 Penjelasan Pasal 3 UU Rahasia Dagang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “upaya-upaya sebagaimana mestinya” adalah semua langkah yang memuat ukuran kewajaran, kelayakan, dan kepatutan yang harus dilakukan. Misalnya, didalam perusahaan harus ada prosedur baku berdasarkan praktik umum yang berlaku di tempat-tempat lain dan / atau yang dituangkan ke dalam ketentuan internal perusahaan itu sendiri. Demikian pula dalam ketentuan internal perusahaan dapat ditetapkan bagaimana rahasia dagang itu dijaga dan siapa yang bertanggung jawab atas kerahasiaan itu.

Berbeda dengan paten yang lahir karena pendaftaran, rahasia dagang dianggap lahir pada saat seseorang menemukan suatu penemuan baru berupa informasi yang mempunyai nilai ekonomis, yang karena pertimbangan tertentu oleh penemunya, sengaja disimpan sendiri dan dipertahankan sebagai informasi yang bersifat rahasia. Terdapat kemungkinan bahwa rahasia dagang itu suatu saat akan berubah menjadi paten, misalnya ketika oleh penemunya informasi tersebut didaftarkan sebagai paten. Dalam hal suatu informasi yang semula diperlakukan sebagai rahasia dagang telah diungkapkan dalam suatu spesifikasi paten atau permintaan paten maka informasi tersebut dianggap tidak merupakan rahasia dagang lagi.


Hak dan Kewajiban Pemilik Rahasia Dagang

Pasal 4 UU Rahasia Dagang mengatur tentang kewenangan atau hak yang dimiliki oleh pemilik rahasia dagang terhadap rahasia dagangnya untuk :

1.  menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya;

2. memberikan lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang atau mengungkapkan rahasia dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial.

Berdasarkan pasal ini, pemilik rahasia dagang mempunyai hak monopoli untuk menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya dalam kegiatan bisnis untuk memperoleh keuntungan ekonomis. Ketentuan ini juga berarti bahwa hanya pemilik rahasia dagang yang berhak untuk memberikan ijin kepada pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang yang dimilikinya melalui perjanjian lisensi. Selain itu, pemilik rahasia dagang juga berhak melarang pihak lain untuk menggunakan atau mengungkapkan rahasia dagang yang dimilikinya kepada pihak ketiga apabila pengungkapan tersebut dilakukan untuk kepentingan yang bersifat komersial.

Di samping hak-hak tersebut dalam UU Rahasia Dagang disebutkan pula bahwa pemilik rahasia dagang juga memiliki kewajiban, yaitu harus bersedia mengungkapkan setiap bagian dari rahasia dagang serta proses penggunaannya secara lengkap untuk kepentingan pembuktian di hadapan pengadilan. Hal ini memang memiliki risiko bahwa rahasia dagang dapat terpublikasi, maka untuk mencegah hal tersebut hakim dapat memerintahkan agar sidang dilakukan secara tertutup atas permintaan para pihak yang bersengketa, baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana.

Hal yang sama dilakukan pula oleh pengadilan di Amerika Serikat, di mana pengadilan harus melindungi kerahasiaan suatu rahasia dagang dalam rangka proses pemeriksaan dan proses litigasi pada umumnya. Setiap orang yang terlibat dalam proses litigasi itu pun tidak boleh mengungkapkan rahasia dagang sebelum memperoleh persetujuan dari pengadilan.

Hal yang senada dianut pula oleh Kanada yang menetapkan bahwa pengadilan dapat membuat perintah untuk melindungi rahasia dagang. Selama dalam proses perkara pengadilan dapat melangsungkan dengar pendapat secara tertutup, memerintahkan semua atau beberapa catatan proses penuntutan untuk disegel, atau memerintahkan setiap orang yang terlibat dalam proses penuntutan untuk tidak mengungkapkan rahasia dagang dimaksud tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari pengadilan.

 

Pengalihan Hak dan Lisensi Rahasia Dagang

Pasal 1 angka 2 UU Rahasia Dagang menyatakan bahwa hak rahasia dagang adalah hak atas rahasia dagang yang timbul berdasarkan undang-undang rahasia dagang ini (UU No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang). Hak rahasia dagang ini diklasifikasikan sebagai hak milik, sehingga sebagai hak milik, rahasia dagang dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.

UU Rahasia Dagang dalam Pasal 5 ayat (1) menyebutkan peristiwa-peristiwa hukum yang dapat mengakibatkan beralihnya hak rahasia dagang. Pengalihan rahasia dagang dapat dilakukan melalui proses pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Khusus untuk pengalihan hak atas dasar perjanjian, diperlukan adanya suatu pengalihan hak yang didasarkan pada pembuatan suatu akta, terutama akta otentik. Hal ini penting mengingat aspek yang dijangkau begitu luas dan pelik, selain untuk menjaga kepentingan masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian pengalihan hak atas rahasia dagang tersebut. 

Pengalihan hak rahasia dagang yang disebabkan oleh “sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan” dapat dijelaskan di sini misalnya putusan pengadilan yang menyangkut kepailitan. Di samping itu pemilik rahasia dagang atau pemegang hak rahasia dagang juga dapat memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi untuk melaksanakan atau menggunakan hak rahasia dagang dalam kegiatan yang bersifat komersial.

Berbeda dengan perjanjian yang menjadi dasar pengalihan rahasia dagang, lisensi hanya memberikan hak secara terbatas dan dengan waktu yang terbatas pula. Dengan demikian, lisensi diberikan untuk pemakaian atau penggunaan rahasia dagang dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan pertimbangan bahwa sifat rahasia dagang yang tertutup bagi pihak lain, pelaksanaan lisensi dilakukan dengan mengirimkan atau memperbantukan secara langsung tenaga ahli yang dapat menjaga rahasia dagang itu. Hal ini berbeda, misalnya, dari pemberian bantuan teknis yang biasanya dilakukan dalam rangka pelaksanaan proyek, pengoperasian mesin baru atau kegiatan lain yang khusus dirancang dalam rangka bantuan teknik.

Selama memberikan lisensi, pemilik rahasia dagang tetap boleh melaksanakan sendiri atau memberi lisensi kepada pihak ketiga berkaitan dengan rahasia dagang yang dimilikinya. Dengan demikian pada prinsipnya perjanjian lisensi bersifat non-eksklusif, artinya tetap memberikan kemungkinan kepada pemilik rahasia dagang untuk memberikan lisensi kepada pihak ketiga lainnya. Apabila diinginkan untuk perjanjian lisensi yang bersifat eksklusif, artinya hak rahasia dagang tidak dapat diberikan lagi kepada pihak ketiga lainnya maka hal tersebut harus dinyatakan secara tegas dalam perjanjian lisensi dimaksud.

Sebagai catatan, perlu dikemukakan pada prinsipnya perjanjian lisensi seharusnya tidak boleh memuat ketentuan yang langsung maupun tidak langsung merugikan perekonomian Indonesia, atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.16 Peraturan perundang-undangan dimaksud dalam ketentuan ini adalah Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Dalam mekanisme administrasi atau pencatatan, baik berbagai bentuk pengalihan hak rahasia dagang maupun perjanjian lisensi rahasia dagang wajib dicatatkan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HaKI). Ketentuan tentang wajib catat ini tidak akan membuka akses terpublikasinya rahasia dagang, karena yang dicatatkan bukanlah substansi dari rahasia dagang melainkan hanya data yang bersifat administratif dari dokumen pengalihan hak maupun dokumen perjanjian lisensi. Ketentuan wajib catat ini tercantum dalam Pasal 5 ayat (3) jo Pasal 8 ayat (1) UU Rahasia Dagang. Demikian pula halnya dengan pengumuman yang dilakukan terhadap pengalihan hak rahasia dagang dan perjanjian lisensi dalam Berita Resmi Rahasia Dagang, juga tidak mencantumkan hal-hal yang bersifat substansial melainkan hanya data yang bersifat administratif saja. 

Baik dokumen pengalihan hak rahasia dagang maupun dokumen perjanjian lisensi yang tidak dicatatkan kepada Direktorat Jenderal HaKI akan mempunyai konsekuensi bahwa tanpa pencatatan maka dokumen dimaksud tidak akan memiliki akibat hukum terhadap pihak ketiga.

Sebagai tambahan dapat dikemukakan bahwa pemerintah sendiri sampai saat ini belum memiliki peraturan pelaksanaan tentang pencatatan perjanjian lisensi. Hal ini merupakan kelemahan yang sangat mendasar karena UU Paten, Merek dan Hak Cipta yang ada telah memerintahkan pengaturan hal ini.


Perlindungan Rahasia Dagang Berdasarkan Perjanjian

Perlindungan rahasia dagang berdasarkan perjanjian telah dicantumkan secara eksplisit dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d UU Rahasia Dagang, yang menyatakan bahwa perlindungan rahasia dagang lahir antara lain berdasarkan perjanjian tertulis. Khusus untuk pengalihan hak atas dasar perjanjian, diperlukan adanya suatu pengalihan hak yang didasarkan pada pembuatan suatu akta, terutama akta otentik. Hal ini penting mengingat aspek yang dijangkau begitu luas dan pelik, selain untuk menjaga kepentingan masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian pengalihan hak atas rahasia dagang tersebut. 


Subyek Hukum Rahasia Dagang

Dalam UU Rahasia Dagang sama sekali tidak disinggung masalah subyek hukum rahasia dagang, padahal masalah ini penting karena menyangkut siapa yang berhak atas informasi tersebut. 

Dalam Rancangan Undang-Undang Rahasia Dagang sebelumnya, yang dianggap sebagai pemilik rahasia dagang adalah penemu yang secara teknis menguasai rahasia dagang tersebut. Apabila dalam suatu kedaan tertentu informasi tersebut ditemukan oleh lebih dari satu orang maka yang dianggap sebagai pemilik ialah orang yang memimpin serta mengawasi kegiatan yang menghasilkan rahasia dagang itu, atau jika tidak ada orang itu, orang yang menghimpunnya, dengan tidak mengurangi hak masing-masing atas bagian rahasia dagangnya. Dalam kasus tertentu di mana suatu rahasia dagang dirancang seseorang dan diselesaikan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, maka pemiliknya adalah orang yang merancang rahasia dagang itu.

Hal ini berbeda dengan UTSA yang secara tegas memberikan terminologi tentang apa yang dimaksud pribadi, yaitu orang-perorangan, perusahaan, kelompok  bisnis, perkumpulan, persekutuan, perhimpunan, usaha patungan, pemerintah, bagian dari pemerintah atau agensi, atau badan hukum atau komersial lainnya.

Dalam hal rahasia dagang ditemukan dalam hubungan perjanjian kerja maka maka pihak yang untuk dan dalam dinasnya rahasia dagang itu dihasilkan adalah pemilik rahasia dagang. Hal ini dikecualikan jika ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pegawai sebagai pembuatnya apabila penggunaan rahasia dagang itu diperluas keluar hubungan dinas. Apabila suatu rahasia dagang dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, maka pihak yang membuat rahasia dagang itu dianggap sebagai pemilik rahasia dagang, kecuali apabila diperjanjikan lain antara kedua pihak.

Berkaitan dengan hal ini perlu diperhatikan apakah pemilik rahasia dagang seharusnya adalah pihak pemberi pekerjaan di mana karyawan itu bekerja selama tidak diperjanjikan lain. Sebagai perbandingan dapat dirujuk ketentuan dalam UU No. 13 Tahun 1997 tentang Perubahan atas UU No. 6 Tahun 1989 tentang Paten, yang mengatur subyek paten atas hasil penemuan dalam rangka suatu perjanjian kerja.

Pelanggaran Rahasia Dagang

Ketentuan tentang pelanggaran rahasia dagang diatur dalam Bab VII Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 UU Rahasia Dagang. Pasal 13 menyatakan :

“Pelanggaran rahasia dagang dapat juga terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang yang bersangkutan.”

Berdasarkan ketentuan tersebut , maka pelanggaran rahasia dagang dianggap telah terjadi jika terdapat seseorang dengan sengaja mengungkapkan informasi atau mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban (wanprestasi) atas perikatan yang telah dibuatnya baik tersurat maupun tersirat untuk menjaga rahasia dagang dimaksud. 

Seseorang pun dianggap telah melanggar rahasia dagang orang lain jika ia memperoleh atau menguasai rahasia dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kekecualian terhadap ketentuan pelanggaran rahasia dagang ini diberikan terhadap pengungkapan atau penggunaan rahasia dagang yang didasarkan untuk kepentingan pertahanan keamanan, kesehatan, dan keselamatan masyarakat di samping berlaku pula untuk tindakan rekayasa ulang atas produk yang dihasilkan dari penggunaan rahasia dagang milik orang lain yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan pengembangan lebih lanjut produk yang bersangkutan.

Ketentuan tentang pengecualian terhadap pelanggaran rahasia dagang tersebut seharusnya juga dilengkapi dengan ketentuan yang secara tegas mengatur tentang pengungkapan rahasia dagang oleh seseorang di depan sidang pengadilan atas perintah hakim. Atas perintah hakim, seseorang yang mengungkapkan rahasia dagang di depan sidang pengadilan seharusnya juga ditetapkan sebagai suatu kekecualian sehingga yang bersangkutan tidak dianggap telah melakukan pelanggaran rahasia dagang. Ketentuan Pasal 18 tentang dimungkinkannya sidang pengadilan berkaitan dengan rahasia dagang bersifat tertutup (atas permintaan para pihak yang bersengketa) juga tidak secara tegas maupun tersirat bermaksud mengatur pengecualian di atas. 

Di Amerika Serikat tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran rahasia dagang antara lain berupa tindakan perolehan rahasia dagang secara tidak patut, pengungkapan atau penggunaan rahasia dagang milik orang lain tanpa izin ataupun pada saat pengungkapan atau penggunaan rahasia dagang tersebut ia mengetahui dan patut menduga bahwa informasi itu telah diperoleh secara tidak patut, atau diperoleh dari pihak yang seharusnya berkewajiban memelihara rahasia dagang itu.

Tindak Pidana Pencurian Rahasia Dagang dan Spionase Ekonomi

Dalam UU Rahasia Dagang tidak ada ketentuan yang mengatur tentang tindak pidana pencurian dan spionase ekonomi berkaitan dengan rahasia dagang. Tindak-tindak pidana spionase ekonomi merupakan hal yang amat serius bagi negara-negara maju. 

Dalam RUU Rahasia Dagang sebelumnya, spionase ekonomi ini telah sempat dimasukkan sebagai suatu ketentuan yang perlu diatur. Spionase ekonomi berkaitan dengan rahasia dagang dapat diartikan sebagai suatu pelanggaran rahasia dagang yang sengaja dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan pemerintah asing dikategorikan sebagai tindakan spionase ekonomi. Tindakan spionase ekonomi itu sendiri meliputi tindakan-tindakan sebagai berikut:

a.     mencuri, atau tanpa ijin mengambil untuk diri sendiri, membawa, atau menyembunyikan, atau dengan penipuan, kelicikan, atau dengan cara curang memperoleh rahasia dagang;

b.     tanpa ijin memperbanyak, meniru, mensketsa, menggambar, memotret, mengambil data, memasukkan data, merubah, memusnahkan, memfoto kopi, mereplikasi, melakukan transmisi, mengantarkan, mengirim, mengirimkan melalui pos, mengkomunikasikan, atau menyampaikan rahasia dagang;

c.     menerima, membeli, atau memiliki rahasia dagang, dengan maksud mencuri, memperoleh, atau mengubah tanpa ijin;

d.     berusaha untuk melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c.

Di Indonesia sendiri saat ini terdapat beberapa pasal dalam KUHP yang berkaitan dengan informasi yang harus dirahasiakan untuk kepentingan negara seperti yang dimuat dalam Pasal 112, 113, 114, 115 dan 116 KUHP.

Di Amerika Serikat pencurian rahasia dagang juga dapat dikategorikan sebagai kejahatan federal dengan kualifikasi spionase ekonomi. Undang-undang Spionase Ekonomi AS disahkan pada tanggal 11 Oktober 1996 oleh Presiden Bill Clinton.

Kasus yang diputus berdasarkan Economic Espionage Act of 1996 antara lain adalah kasus United States of America v. Patrick and Daniel Worthing. Kasus ini bermula ketika Patrick Worthing bekerja pada pusat penelitian serat optik industri PPG. Berdasarkan atas laporan yang dipublikasikan, Patrick Worthing menyalahgunakan disket, blueprint dan tipe lain dari informasi riset rahasia dagang industri PPG, di mana ia mencoba menjual ke pihak kompetitor yaitu Owens Corning pesaing PPG. Biarpun Owens Corning bersiap-siap memenangkan gugatan industri PPG dan pemerintahan federal.

Patrick Worthing dan saudaranya Daniel Worthing didakwa atau dituntut berdasarkan Undang-undang Spionase Ekonomi, 18 U.S.C. Pasal 1832 (a)(1), (3) dan (5). Patrick Worthing menjalani hukuman pada 5 Juni 1997 selama 15 bulan setelah didakwa bersalah. Daniel Worthing, yang menurut laporan setuju untuk membantu saudaranya malam sebelumnya untuk memberi uang sebesar US $100,000, dihukum 5 tahun masa percobaan termasuk 6 bulan tahanan rumah.


Penyelesaian Sengketa di Bidang Rahasia Dagang

Dalam UU Rahasia Dagang disebutkan mekanisme penyelesaian sengketa yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“(1)  Pemegang hak rahasia dagang atau penerima lisensi dapat menggugat siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaiman dimaksud dalam Pasal 4, berupa :

a. gugatan ganti rugi; dan/atau

b. penghentian semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

(2) Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diajukan ke Pengadilan Negeri.”
Penyelesaian sengketa di bidang rahasia dagang dapat diajukan penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri, namun demikian, Pengadilan bukanlah 

satu-satunya jalan atau cara penyelesaian perkara berkaitan dengan rahasia dagang. Berdasarkan ketentuan Pasal 12 UU Rahasia Dagang maka penyelesaian perkara berkaitan dengan rahasia dagang dapat pula dilakukan melalui arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa (negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan cara-cara lain yang disepakati para pihak) sesuai dengan ketentuan UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase. 

Mekanisme penyelesaian sengketa di bidang rahasia dagang dapat diselesaikan melalui dua sistem penyelesaian sengketa, yaitu baik melalui sistem ajudikasi maupun non-ajudikasi. Bahkan dalam mekanisme ajudikasi juga dapat ditempuh dua jalur penyelesaian sengketa, yaitu litigasi maupun non-litigasi.

Dengan demikian diharapkan bahwa sengketa-sengketa berkaitan dengan rahasia dagang dapat diselesaikan sebaik-baiknya melalui penerapan secara optimal lembaga dan mekanisme penyelesaian sengketa yang ada, serta penerapan prinsip-prinsip penyelesaian sengketa yang optimal pula.


Keterkaitan UU Rahasia Dagang dengan TRIPs-WTO

Sebagai negara yang telah meratifikasi TRIPs melalui UU No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Indonesia memiliki keterikatan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan tentang rahasia dagang dan ketentuan-ketentuan HaKI lainnya yang terdapat dalam TRIPs. Sampai saat ini RI telah memiliki perundang-undangan di bidang Hak Cipta, Paten, Merek, Rahasia Dagang, Disain Industri, dan Disain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang telah mengakomodasi dan memuat ketentuan-ketentuan pelaksanaan (implementing legislation) dari TRIPs. Beberapa Undang-undang tentang HAKI tersebut yang saat berlaku seringkali memberi kesan tambal sulam karena hanya mengadakan perubahan dalam berbagai pasal yang sebenarnya sangat banyak berbeda. Kenyataan ini menurut Sudargo Gautama justru membingungkan dalam penerapannya karena kemungkinan akan menimbulkan kekeliruan dalam penerapannya, oleh karenanya lebih baik dibuat suatu undang-undang baru.

Berkenaan dengan lahirnya UU No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang, dapat dikatakan merupakan peraturan implementasi dari TRIPs – GATT. Pengaturan tentang hal ini sebelumnya tidak berarti sama sekali tidak ada, sebab jauh sebelum TRIPs disepakati di Indonesia telah ada ketentuan-ketentuan tentang rahasia dagang yang tersebar dalam berbagai perundang-undangan, meskipun belum secara tegas mengelompokkan hal itu sebagai bagian dari HaKI yang merupakan implementasi dari TRIPs. 

Informasi yang dirahasiakan diatur dalam Bab 7 Pasal 39 TRIPs ayat (1) sampai dengan ayat (3). 

Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) selengkapnya menyatakan :

(1)         In the course of ensuring effective protection againts unfair competition as provided in Article 10 bis of the Paris Convention (1967), Members shall protect undisclosed information in accordance with paragraph 2 below and data submitted to governments or govermental agencies in accordance with paragraph 3 below.

(2)         Natural and legal persons shall have the possibility of preventing information lawfully within their control from being disclosed to, acquired by, or used by others without their consent in a manner contrary to honest commercial practices so long as such information :

a.     is secret in the sense it is not, as abody or in the precise configuration and assembly of its components, generally known among or readily accessible to persons within the circles that normally deal with the kind of information in question;

b.     has commercial value because it is secret, and

c.     has been subject to reasonable steps under the circumstances, by the person lawfully in control of the information, to keep it secret

 

Dari ketentuan – ketentuan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagai negara anggota Indonesia diwajibkan untuk memberikan perlindungan terhadap informasi yang dirahasiakan (rahasia dagang) untuk menjamin perlindungan secara efektif dalam menghadapi persaingan curang sesuai dengan Pasal 10 bis Konvensi Paris versi 1967.Penunjukan berlakunya Pasal 10 bis Konvensi Paris merupakan  konsekuensi sifat keberlakuan TRIPs yang juga berfungsi sebagai kaidah penunjuk. Konvensi Paris telah diratifikasi tanpa reservasi oleh RI melalui Keppres No. 15/1997. Sebagai negara anggota Indonesia memiliki kewajiban untuk menyediakan instrumen dan bentuk perlindungan yang memungkinkan perorangan dan badan hukum untuk dipublikasikannya, diberikannya kepada pihak lain, atau penggunaan secara melawan hukum dan tanpa izin suatu informasi yang dikuasainya secara sah dengan cara yang bertentangan dengan praktik-praktik komersial yang jujur, sepanjang informasi tersebut merupakan rahasia, baik yang mempunyai bentuk tertentu atau dalam bentuk konfigurasi dan gabungan komponen-komponennya, yang tidak diketahui secara umum atau tidak memungkinkan akses terhadapnya oleh pihak-pihak yang berkecimpung di dalam lingkungan yang secara normal berhadapan dengan informasi tersebut.

Pemilik informasi ini juga harus menunjukkan upaya bahwa ia telah memperlakukan informasi itu sebagai rahasia dagang yang memiliki nilai ekonomis. Sesuai dengan ketentuan TRIPs, bahwa informasi tersebut harus memiliki nilai komersial karena kerahasiaannya, dan telah ditangani sedemikian rupa oleh pihak yang secara sah menguasainya dalam rangka menjaga kerahasiaannya itu.

Masalah rahasia dagang ini lebih lanjut diatur sebagai berikut:

“Member, when requiring, as a condition of approving the marketing of pharmaceutical or of agricultural chemical product which utilize new chemical entities, the submission of undisclosed test or other data, the origination of which involves a considerable effort, shall protect such data against unfair coomercial use. In addition, Member shall protect such data against disclosure, except where necessary to protect the public, or unless steps are taken to ensure that the data are protected against unfair commercial use.”

Perlindungan juga diberikan terhadap data yang diserahkan kepada pemerintah atau badan pemerintah, dalam hal ini pemerintah negara peserta yang mewajibkan diserahkannya rangkaian percobaan yang dirahasiakan atau data lain yang diperoleh sebagai syarat persetujuan pemasaran atau produksi farmasi baru atau produk kimia pertanian baru yang memanfaatkan unsur kimia baru. Pemerintah negara tersebut wajib memberikan perlindungan yang memadai agar data yang diserahkan kepadanya itu tidak digunakan secara komersial dan secara tidak adil. Dalam hal ini pemerintah tersebut harus melindungi dari kemungkinan publikasi atas data yang bersangkutan, kecuali jika diperlukan untuk melindungi masyarakat atau didasarkan atas jaminan bahwa data tersebut tidak akan disalahgunakan secara komersial.

Berkenaan dengan perlindungan rahasia dagang ini, TRIPs memberikan penekanan terhadap apa yang dimaksud praktik-praktik komersial yang tidak jujur seperti tertuang dalam ketentuan TRIPs yang mengatakan :

“For the purpose of this provision, “a manner contraty to honest commercial practices” shall mean at least practices such as breach of contract, breach of confidence and inducement to breach, and includes the acquisition of undisclosed information by third parties who knew, or were grossly negligent in failing to know, that such practices were involved in the acquisition.”

Dalam kalimat negatif dikatakan bahwa apa yang dimaksud dengan praktik-praktik komersial yang tidak jujur atau bertentangan dengan praktik-praktik komersial yang jujur adalah suatu tindakan yang paling tidak mencakup praktik berupa tindakan ingkar janji (wanprestasi atas suatu kontrak), wanprestasi atas kerahasiaan dan bujukan untuk melakukan wanprestasi, termasuk diperolehnya informasi yang dirahasiakan oleh pihak ketiga yang mengetahui atau yang sepatutnya mengetahui bahwa praktik-praktik tersebut terjadi dalam upaya untuk mendapatkan informasi tersebut. Masalah praktik persaingan curang ini pun diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Sebagai anggota World Trade Organization (selanjutnya disebut : WTO), maka Indonesia harus menyesuaikan semua ketentuan HAKI yang ada dengan ketentuan TRIPs, dengan catatan bahwa dalam hal ini harus sejauh mungkin diupayakan agar penerapan dan implementasi ketentuan TRIPs tersebut tidak merugikan kepentingan Indonesia. 

Khusus untuk rahasia dagang lahirnya UU No. 30 tahun 2000 menunjukkan bahwa Pemerintah telah membuat peraturan implementasi dalam bentuk undang-undang yang mengatur dan mengelompokkan rahasia dagang secara spesifik sebagai bagian dari HaKI sesuai dengan klasifikasi TRIPs.

Published in: on March 23, 2009 at 11:34 am  Comments (1)  
Tags: ,

The URI to TrackBack this entry is: https://72legalogic.wordpress.com/2009/03/23/pengaturan-rahasia-dagang-di-indonesia/trackback/

RSS feed for comments on this post.

One CommentLeave a comment

  1. ijin pinjem ya…buat tugas hehe


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: