SEBUAH CATATAN TENTANG PLAGIARISME KARYA CIPTA LAGU: Benarkah D’Masiv Band Plagiat?

d'masiv24 April 2009, bertempat di Balai Sarbini Plaza Semanggi, Setelah membacakan para Nominator, dengan lantang lalu diumumkanlah “Kategori Album Terbaik 2009 adalah……..”The Special One” YOVIE & NUNO…!!!” Segeralah Yovie Widianto, Dudi, Dikta, dan Diat segera naek ke atas panggung untuk menerima penghargaan tersebut, hingga kemudian Yovie, sang leader mengucap seraya kaget melihat trophy:”Ini bener Anugerah Musik Indonesia kan? Bukan anugerah musik Melayu…?” sebuah sindiran yang cukup menghenyakkan seisi gedung (terlebih ST 12, yang sebelumnya didaulat sebagai Band Terbaik 2009, mengalahkan Yovie & Nuno). Tak berhenti di situ, di kesempatan lain, dengan venue yang sama, Yovie kembali berujar: “yang terpenting ialah kami mampu menghasilkan karya yang orisinil dan tidak menjadi Band Plagiat”. Dua “scene” itu merupakan bagian dari sebuah rutin besar, bahkan mungkin yang terbesar dalam ranah Musik di Indonesia, yakni Anugerah Musik Indonesia (AMI) Awards 2009. Dua sindiran yang dilontarkan oleh Yovie Widianto sebagai musisi kawakan malam itu sepertinya cukup menutup megahnya pagelaran acara dengan tembakan-tembakan sindiran yang sesungguhnya sudah sangat sering ia lemparkan sebelum bahkan sesudah ajang tersebut, dan tersangkanya ialah satu: D’Masiv, band pendatang baru yang menuai sukses dalam debutnya. Pertanyaannya, benarkan yang dilakukan oleh D’Masiv merupakan salah satu bentuk plagiasi karya musik? Sepertinya untuk menilai hal tersebut tak semudah melemparkan tudingan layaknya yang dilakukan oleh Yovie.

Sesungguhnya bukan hanya Yovie Widianto yang menuding Band D’Masiv sebagai plagiator, banyak insan musik hingga media yang turut memojokan D’Masiv sebagai band peniru lagu-lagu musisi luar negeri, meskipun tidak se-intens dan se-pedas tudingan-tudingan Yovie, yang membuat saya takjub, koq bisa ya seniman melemparkan tudingan sporadik semacam itu? Berjuang atas nama orisinalitas kaum atau iri dengan kesuksesan Band-band fresh yang melesat bak Apollo 11?

Plagiarisme Dalam Hukum Indonesia

Untuk melakukan “eksaminasi” terhadap fenomena tersebut, maka hal yang pertama yang harus didudukan ialah bagaimanakah plagiarisme musik itu diatur dalam hukum Republik ini. Banyak insan musisi hingga pengamat musik macam Bens Leo yang mengatakan bahwa sebuah lagu dikatakan meniru/menjiplak karya lagu yang lain apabila memiliki kesamaan hingga 8 bar. Namun satu yang pertanyaan yang kemudian muncul ialah dari manakah aturan 8 bar itu timbul? Karena segala peraturan di negara ini, dari mulai UU Hak Cipta hingga berbagai kode etik tidak menyebutkan hal itu. UU Hak Cipta hanya menyebutkan pelarangan pengeksploitasian, pengumuman, maupun perbanyakan karya cipta (termasuk lagu) yang setidaknya memenuhi persyaratan memiliki kesamaan pada pokoknya. Apakah lagu-lagu D’Masiv memang telah memenuhi ketentuan tersebut (persamaan pada pokoknya)? Saya bukan musisi ataupun Masiver (sebutan para fans D’Masiv), tapi saya akan coba melakukan telaah lebih mendalam dari bidang yang saya kuasai, yakni legalitas sebuah “tudingan publik” pada fenomena tersebut. Benarkan D’Masiv band plagiat?

Setidaknya terdapat 8 lagu D’Masiv yang diduga merupakan plagiat dari Band-Band Internasional. Berikut lagu-lagu dimaksud:

1).     Cinta Ini Membunuhku = I Don’t Love You – My Chemical Romance

2).     Diam Tanpa Kata = Awakening – Switchfoot

3).     Dan Kamu = Head Over Heels (in This Life) – Switchfoot

4).     CInta Sampai di Sini = Into The Sun – Lifehouse

5).     Sebelah Mata = The Take Over, The Break’s Over – Fall Out Boy

6).     Dilema = Soldier’s Poem – Muse

7).     Tak Pernah Rela = Is It Any Wonder – Keane

8).     Lukaku = Drive – Incubus

 

Setelah saya mencoba melakukan perbandingan dengan mendengarkan lagu-lagu tersebut secara bergantian, dan kesimpulan saya ialah iya, memang ada persamaan, yang mana persamaan pada lagu-lagu yang ditudingkan tersebut umumnya terdapat pada intro lagu, bahkan kemiripannya sangat kental pada lagu “Cinta Ini Membunuhku” yang diduga mencontek lagu “I Don’t Love You”-nya My Chemical Romance serta pada lagu “Cinta Sampai Di Sini” yang diduga mencontek lagu “Into The Sun”-nya Lifehouse. Meskipun memiliki kemiripan pada intro, namun tidak pada keseluruhan/pokoknya atau bahkan reff lagunya yang seringkali menjadi inti popularitas sebuah lagu. Sehingga saya dapat katakan, lagu-lagu D’Masiv tidak terasosiasikan dengan lagu-lagu band luar yang ditudingkan alias tidak memiliki kesamaan pada pokoknya dengan lagu-lagu yang ditudingkan tersebut, dimana apabila kita hilangkan/ganti intro dengan not yang lain tidak serta merta akan menggubah reff atau inti lagu-lagu tersebut, terkecuali apabila kunci dasar yang dimainkan memang sama mutlak, dari awal hingga akhir, namun saya tidak menemukan kesamaan ekstrim seperti itu. Ketika mendengar lagu “Cinta Ini Membunuhku” (meskipun mirip) namun saya tidak lantas teringat pada “I Don’t Love You”-nya MCR, karena memang kesamaannya hanya pada intro-nya saja, tidak pada kunci dasar, pokok atau “jiwa” dari lagu-lagu tersebut, dimana not selanjutnya jelas berbeda, dan itu terjadi di hampir semua dugaan kemiripan lagu-lagu D’Masiv. So, sense otak kanan saya tidak menyatakan itu plagiasi.

Menurut saya, justru lebih menarik untuk mengeksaminasi lagu “Perempuan Yang Paling Cantik Di Negeriku Indonesia”- Dewa 19 yang diduga memiliki kemiripan dengan lagu “Kekasih Yang Tak Dianggap”- Kertas (terakhir dibawakan oleh Pinkan Mambo) serta “Change The World” yang merupakan OST. Inuyasha yang dibawakan oleh sebuah Band Jepang, dimana ketiga lagu tersebut memiliki kesamaan yang cukup jelas pada reff, yang merupakan bagian sentral dari sebuah lagu. Atau pada contoh kasus kemiripan lain, yakni “Bukan Superstar” yang dibawakan oleh Project Pop yang diduga mencontek lagu Kangen Band yang berjudul “DOY”. Bahkan Gumilar alias Gugum Project Pop pun tidak menafikan jika lagu yang diciptakannya tersebut mirip dengan DOY-nya Kangen Band, dan dia hanya mengatakan bahwa ialah sebuah kewajaran sebuah lagu memiliki kemiripan, itu yang namanya terinspirasi, asalkan tidak benar-benar mencontek. Belum lagi lagu “Anugerah Terindah Yang Pernah Kumiliki” -Sheila on 7 yang memiliki kemiripan dengan lagu lawasnya Cat Stevens yang berjudul “Father and Son”. Menurut saya kasus-kasus sebagaimana disebutkan itu jauh lebih sensitif kemiripannya dibanding dengan karya-karya lagu D’Masiv, namun entah kenapa Yovie dan pihak-pihak lainnya banyak yang memojokan D’Masiv seraya membentuk opini publik bahwa D’Masiv merupakan band plagiat. Apakah hanya karena banyak (8 lagu dalam satu album) yang memiliki kesamaan, yang sesungguhnya pun hanya pada bagian kecil dan bukan “core song”?

Definisi Plagiarisme

Baiknya lagi kita perlu menyimak terlebih dahulu apa itu plagiarisme yang plagiat“hidup” di dunia musik internasional. Blacks Law Dictionary memberikan definisi plagiarism sebagai Tindakan meniru komposisi liteatur atau bahagian dari atau kutipan pendek dari tulisan atau ide-ide atau bahasa-bahasa yang sama dan menjadikannya sebagai hasil pemikiran sendiri, bila material ini dilindungi Hak Cipta, maka tindakan-tindakan tersebut merupakan suatu pelanggaran Hak Cipta. Sedangkan Wikipedia memberikan definisi bahwa plagiarisme musik adalah penggunaan atau proses imitasi yang dilakukan pencipta lagu lain dan menyajikannya kembali sekaligus mengklaimnya sebagai karya asli sendiri.

Satu hal yang perlu diingat dalam plagiarisme ialah mengenai adanya kemiripan alamiah, yakni kemiripan yang murni lahir secara alamiah dan naluriah akal manusia tanpa adanya pengaruh dari luar pemikirannya. Bisa saja 2 (dua) orang menciptakan sebuah karya lagu yang memang memiliki kunci dasar sama baik di waktu yang sama ataupun beda tanpa adanya pengaruh satu sama lain, hal yang seperti itu tidak bisa diperbataskan oleh undang-undang. Meskipun demikian, kemiripan alamiah tidak serta merta dapat dijadikan “tameng” terhadap adanya dugaan suatu tindakan plagiat, apabila ada dugaan plagiarisme sebagaimana dimaksud, maka yang perlu dibuktikan terlebih dahulu ialah access factor  (faktor akses) dari si pencipta lagu terhadap lagu yang telah lahir terlebih dahulu yang diduga sebagai lagu yang diconteknya. Sejauh mana si pencipta lagu yang dituding plagiat memiliki akses yang cukup terhadap lagu yang dianggap mirip tersebut. Apabila faktor akses telah terpenuhi dan ditambah dengan adanya indikasi kemiripan lagu melalui identifikasi telinga, maka cukuplah kiranya hal tersebut untuk dijadikan dugaan awal terjadinya sebuah plagiarisme karya cipta lagu. Namun eksaminasi sebuah dugaan plagiarisme karya cipta lagu tidak selesai pada titik itu, pada tingkat yang lebih formal legalistik harus dibuktikan beberapa elemen substansial yang terdapat pada karya cipta lagu tersebut. apa sajakah elemen dimaksud?

Robert C. Osterberg dan Eric C. Osterberg dalam bukunya “Substansial Similarity In Copyright Law” menyatakan bahwa “Substantial similarity in music may be found through an examination of any of a large array of elements including melody, harmony, rhythm, pitch, tempo, phrasing, timbre, tone, spatial organization, consonance, dissonance, accents, basslines, new technological sounds dan overall structure”. Dari uraian tersebut telah jelas bahwa untuk mengidentifikasi sebuah plagiarisme karya lagu ialah tidak semudah yang dibayangkan dan tidak sesederhana hanya menyatakan ukuran 8 bar (bahkan saya pun ragu lagu-lagu D’Masiv apakah memang memenuhi ketentuan 8 bar tersebut). Melodi, harmoni, rithem, pitch, tempo, penyusunan kata-kata, warna nada, nada, pengaturan spasial, konsonan, kejanggalan bunyi, aksen, bassline, serta struktur dan teknologi suara baru merupakan elemen-elemen yang perlu diidentifikasi lebih lanjut untuk mendapatkan suatu simpulan plagiarisme karya cipta lagu. Begitu banyak elemen identifikasi yang harus dipenuhi untuk menentukan apakah pada sebuah lagu terdapat persamaan pada pokoknya (substantial similarity) atau tidak, sehingga untuk menentukan sebuah lagu itu memiliki persamaan pada pokoknya dengan lagu lain ialah sebuah hal yang kompleks, terlebih di negara ini belum ada sebuah bentuk pengaturan yang konkrit tentang plagiarisme karya lagu sebagaimana dimaksud.

Kasus Joe Satriani vs Coldplay

Sebagai perbandingan konkrit ialah pada perkara Joe Satriani vs Coldplay, dimana Joe Satriani menuding Chris Martin cs telah menjiplak lagunya yang telah lahir terlebih dahulu yang berjudul “If I Could Fly” pada lagu “Viva La Vida” yang dirilis oleh Coldplay dan cukup menuai kesuksesan. Adapun perkara tersebut tengah diproses di Pengadilan Federal Los Angeles, Amerika Serikat. Perkara tersebut memang dapat menjadi sebuah refleksi yang konkrit dari pembahasan ini, dimana memang dugaan kemiripan itu ada pada bagian inti lagu yang menjadi not dasar lagu, yakni bagian Chorus dari “If I Could Fly” bahkan memiliki struktur melodi, harmoni dan rhythm yang sama dengan “If I Could Fly”. Bagi orang awam seperti saya, sekilas yang terdengar pada melodi vokal Chris Martin memang sangat identik dengan melodi gitar Joe Satriani, sehingga saat mendengar lagu “Viva La Vida” kita akan lantas teringat (terasosiasikan) dengan lagu ”If I Could Fly”, ilustrasi “keteringatan” atau kemiripan pada persamaan pada pokoknya sebagaimana dimaksud merupakan syarat mutlak untuk terbuktinya sebuah plagiarisme karya cipta lagu.

Dengan demikian, di tengah ketiadaan perangkat hukum yang mumpuni dan tegas dalam mengaturnya, maka tidaklah arif (apalagi untuk seorang seniman/musisi) untuk melakukan tudingan-tudingan sporadik terhadap sebuah Band yang dituding plagiat, biarlah masyarakat yang menilai. Kalau memang masyarakat suka, ya biarkanlah masyarakat menikmati rasa sukanya, sejauh memang kemiripan-kemiripan itu tidak jatuh pada ketentuan persamaan pada pokoknya (substantial similarity). Bahkan rocker gaek Ahmad Albar pernah berujar bahwa biarkan saja ada Band Plagiat, karena memang negeri ini negeri plagiat. Ada betulnya memang, jangan sampai semakin sering orang berteriak (seperti Yovie) tentang plagiarisme sempit justru akan semakin mempersempit jarak antara plagiarisme dengan inspirasi, sebagai catatan, inspirasi ialah “oksigen” bagi musisi dalam menciptakan sebuah karya lagu. Kalau itu sampai terjadi, hancurlah dinamika musik dalam negeri. Dewa 19 yang mengorbit pada Queen, Nidji pada Coldplay, The Fly pada U2, Saint Loco pada Linkin Park, Netral pada Blink 182 dan banyak yang lainnya pastinya akan kelimpungan menerima dampaknya. Belum lagi band-band pendatang baru yang justru mengorbit pada band-band lokal sendiri, pasti akan lebih sensitif mengundang kekisruhan, Bahkan jika memang tudingan-tudingan murahan tentang plagiarisme lagu semakin gencar didengungkan tanpa dasar, maka akibatnya ialah mungkin akan muncul tudingan-tudingan plagiarisme lagu seperti ini:

Ari Lasso (Tulus) => Bryan Adams (When You Love Someone)

BIP (1000 Puisi) => U2 (I Still Haven’t Found What I’m Looking For)

Boomerang (Gadis Extravaganza) => Guns N Roses (Welcome To The Jungle)

Caffeine (Tiara) => U2 (Stay)

Dewa (Arjuna Mencari Cinta) => U2 (I Still Haven’t Found What I’m Looking For) + The Police (Roxanne)

Dewa (Pangeran Cinta) => Led Zeppelin (Immigrant Song)

Dewa (Hadapi Dengan Senyum) => Queen (Let Us Cling Together)

Ratu (Lelaki Buaya Darat) => Chantal Kreviazuk (Another Small Adventure)

Sheila On 7 (Karna Aku Setia) => Oasis ((What’s The Story) Morning Glory)

Sheila On 7 (Kita) => Blur (Coffee & TV)

Sheila On 7 (Percayakan Padaku) => The Beatles (Blackbird)

Sheila On 7 (Saat Aku Lanjut Usia) => The Beatles (When I’m Sixty Four)

Sheila On 7 (Seandainya) => Blur (No Distance Left To Run)

Sheila On 7 (Temani Aku) => Oasis (She’s Electric

Sheila On 7 (Tunggu Aku Di Jakarta) => Oasis (Champagne Supernova)

Titi DJ (Bahasa Kalbu) => Nikka Costa (First Love)

Titi DJ (Sang Dewi) => Garbage (The World Is Not Enough)

Anda (Tentang Seseorang) => Coldplay (Don’t Panic)

Bondan (Bunga) => Mel C (Never Be The Same Again)

Caffeine (Hidupku Kan Damaikan Hatimu) => Saigon Kick (I Love U)

Diah Iskandar (Surat Undangan) => The Jackson Five (I’ll Be There)

Dewa (Satu Sisi) => Duran-Duran (Save A Prayer)

Dhani & Chrisye (Jika Surga Dan Neraka) => Portishead (Glorybox)

Element (Kupersembahkan Nirwana) => Theme 007
Glenn Fredly (Cinta Silver) => Bachelor Number One (Dream I’m In)

J-Rocks (Hampir Semua Lagunya) => Lagu-lagu L’Arc~en~Ciel

Krisdayanti (Cobalah Untuk Setia) => Penny Taylor (Total Eclipse Of My Heart)

Melly (Ada Apa Dengan Cinta => Mono (Life In Mono)

Melly (Demikianlah) => Blink 182 (First Date)

Melly (Dunia Milik Berdua) => Avril Lavigne (Sk8er Boi)

Melly (Ku Bahagia) => Shades Apart (Stranger By The Day)

Melly (Tak Tahan Lagi) => T.A.T.U (Not Gonna Get Us)

Pas Band (Biarlah & Kumerindu) => The Nixons (Sister)

Peterpan (Ada Apa Denganmu) => U2 (Bad) & Simple Plan (Every Time)

Peterpan (Di Atas Normal) => Muse (Jimmy Cane)

Potret (17 tahun) => The Cardigans (Carnival)

Potret (Bagaikan Langit) => Weezer (The Good Life)

Potret (Diam) => Weezer (Say It Ain’t So)

Potret (Jadi Kekasihku) => Ligthning Seeds (Lucky You)

Potret (Mak Comblang) => Supergrass (Alright)

Radja (Jujur) => The Radios (Teardrops)

Radja (Tulus) => Stevie Wonder (Lately)

Saint Loco (Microphone Anthem) => RUN DMC (Me Myself And Microphone)

Seurieus (Rocker Juga Manusia) => Queensryche (Silent Lucidity)

Sheila On 7 (Berhenti Berharap) => Steel Heart (Mama Don’t Cry)

T-Five (MIRc) => House Of Pain (Jump Around)

Advertisements
Published in: on May 13, 2009 at 10:47 am  Comments (15)  
Tags: , , , , , , , , ,

Pengaturan Rahasia Dagang di Indonesia

Rahasia Dagang: Informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaanya oleh pemilik Rahasia Dagang.

LINGKUP PERLINDUNGAN

1).     Lingkup perlindungan Rahasia Dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/ atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.

2).     Rahasia Dagang mendapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiannya melalui upaya sebagaimana mestinya.

3).     Informasi dianggap bersifat rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu dan tidak diketahui secara umum oleh masyarakat.

4).     Informasi dianggap tersebut nilai ekonomi apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi.

5).     Informasi dianggap dijaga kerahasiannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut.

PELANGGARAN

1).     Pelanggaran Rahasia Dagang juga terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengajukan Rahasia Dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga Rahasia Dagang yang bersangkutan.

2).     Seseorang dianggap melanggar Rahasia Dagang pihak lain apabila ia memperoleh atau menguasai Rahasia Dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETENTUAN PIDANA

Brang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan atau mengungkapkan Rahasia Dagang, atau mengingkari kesepakatan untuk menjaga Rahasia Dagang atau memperoleh atau menguasai Rahasia Dagang dengan cara yang bertentangan dangan peraturan perundang-undangan yang berlaku: dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

 

PERLINDUNGAN RAHASIA DAGANG DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2000 TENTANG RAHASIA DAGANG

Indonesia kini telah memiliki pengaturan tentang rahasia dagang yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang (selanjutnya disebut UU Rahasia Dagang) yang telah diundangkan Pemerintah pada tanggal 20 Desember 2000. UU ini dibuat dalam rangka memajukan industri yang mampu bersaing dalam lingkup perdagangan nasional dan internasional, dimana diperlukan adanya jaminan perlindungan terhadap rahasia dagang, terutama dari tindakan persaingan curang. Lahirnya UU Rahasia Dagang juga penting untuk menjamin perlindungan yang efektif terhadap pemilikan, penguasaan dan penggunaan rahasia dagang sebagai konsekuensi keikutsertaan Indonesia dalam persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang dari Hak atas Kepemilikan Intelektual (HaKI).

Pengertian dan Ruang Lingkup Rahasia Dagang 

Rahasia dagang didefinisikan sebagai berikut : “Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang.”

Hal ini berarti bahwa UU Rahasia Dagang tidak membatasi obyek informasi di bidang teknologi semata tetapi di dalamnya juga mencakup informasi non-teknologi. UU Rahasia Dagang dimaksudkan pula melindungi obyek rahasia dagang tanpa perlu melalui proses pendaftaran ataupun penerapan stelsel deklaratif. Hal ini sejalan dengan pengaturan rahasia dagang di Amerika Serikat yang juga mencakup segala informasi baik yang bersifat teknologi maupun non-teknologi.

Sebagai perbandingan, dalam perundang-undangan di Amerika Serikat saat ini pengertian rahasia dagang dalam pengertian luas terdapat dalam Uniform Trade Secret Act (UTSA), suatu undang-undang yang telah diadopsi oleh 39 negara bagian di Amerika Serikat.

Rahasia dagang didefinisikan sebagai informasi termasuk suatu rumus, pola-pola, kompilasi, program, metoda teknik atau proses yang menghasilkan nilai ekonomis secara mandiri, nyata dan potensial. Informasi itu sendiri bukan merupakan informasi yang diketahui umum dan tidak mudah diakses oleh orang lain untuk digunakan sehingga yang bersangkutan mendapat keuntungan ekonomis.

Terminologi rahasia dagang sebagai perbandingan dapat dilihat dari Uniform Trade Secret Act (Canada) yang menyatakan bahwa rahasia dagang merupakan setiap informasi yang dapat digunakan dalam suatu perdagangan yang tidak merupakan informasi umum dan memiliki nilai ekonomis. Dari ketentuan Uniform Trade Secret Act (Canada) tampak bahwa undang-undang tersebut tidak hanya membatasi bentuk rahasia dagang pada suatu rumus, pola rencana, kompilasi, program komputer, teknik, proses, produk, perangkat atau mekanisme semata-mata.

Dalam UU Rahasia Dagang Indonesia juga ditegaskan bahwa yang menjadi obyek perlindungan rahasia dagang adalah informasi yang bersifat rahasia yang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.

Rahasia dagang itu pun harus mempunyai nilai ekonomis karena kerahasiaannya dan dipertahankan kerahasiaannya melalui upaya-upaya sebagaimana mestinya. Informasi itu dianggap bersifat rahasia apabila tidak diketahui secara umum oleh masyarakat atau hanya diketahui secara terbatas oleh pihak-pihak tertentu baik yang menemukan maupun yang menggunakan untuk kegiatan yang menghasilkan keuntungan atau kepentingan yang bersifat komersial.

Untuk dapat dikategorikan sebagai rahasia dagang, informasi itu pun harus memiliki nilai ekonomis dan terjaga kerahasiaannya. Informasi dianggap memiliki nilai ekonomis apabila dengan status kerahasiannya, informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial dan meningkatkan keuntungan secara ekonomi. Informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau pihak-pihak yang menguasainya telah melakukan upaya perlindungan melalui langkah-langkah yang semestinya dan memadai untuk menjaga dan mempertahankan kerahasiaan serta penguasaannya.9 Penjelasan Pasal 3 UU Rahasia Dagang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “upaya-upaya sebagaimana mestinya” adalah semua langkah yang memuat ukuran kewajaran, kelayakan, dan kepatutan yang harus dilakukan. Misalnya, didalam perusahaan harus ada prosedur baku berdasarkan praktik umum yang berlaku di tempat-tempat lain dan / atau yang dituangkan ke dalam ketentuan internal perusahaan itu sendiri. Demikian pula dalam ketentuan internal perusahaan dapat ditetapkan bagaimana rahasia dagang itu dijaga dan siapa yang bertanggung jawab atas kerahasiaan itu.

Berbeda dengan paten yang lahir karena pendaftaran, rahasia dagang dianggap lahir pada saat seseorang menemukan suatu penemuan baru berupa informasi yang mempunyai nilai ekonomis, yang karena pertimbangan tertentu oleh penemunya, sengaja disimpan sendiri dan dipertahankan sebagai informasi yang bersifat rahasia. Terdapat kemungkinan bahwa rahasia dagang itu suatu saat akan berubah menjadi paten, misalnya ketika oleh penemunya informasi tersebut didaftarkan sebagai paten. Dalam hal suatu informasi yang semula diperlakukan sebagai rahasia dagang telah diungkapkan dalam suatu spesifikasi paten atau permintaan paten maka informasi tersebut dianggap tidak merupakan rahasia dagang lagi.


Hak dan Kewajiban Pemilik Rahasia Dagang

Pasal 4 UU Rahasia Dagang mengatur tentang kewenangan atau hak yang dimiliki oleh pemilik rahasia dagang terhadap rahasia dagangnya untuk :

1.  menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya;

2. memberikan lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang atau mengungkapkan rahasia dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial.

Berdasarkan pasal ini, pemilik rahasia dagang mempunyai hak monopoli untuk menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya dalam kegiatan bisnis untuk memperoleh keuntungan ekonomis. Ketentuan ini juga berarti bahwa hanya pemilik rahasia dagang yang berhak untuk memberikan ijin kepada pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang yang dimilikinya melalui perjanjian lisensi. Selain itu, pemilik rahasia dagang juga berhak melarang pihak lain untuk menggunakan atau mengungkapkan rahasia dagang yang dimilikinya kepada pihak ketiga apabila pengungkapan tersebut dilakukan untuk kepentingan yang bersifat komersial.

Di samping hak-hak tersebut dalam UU Rahasia Dagang disebutkan pula bahwa pemilik rahasia dagang juga memiliki kewajiban, yaitu harus bersedia mengungkapkan setiap bagian dari rahasia dagang serta proses penggunaannya secara lengkap untuk kepentingan pembuktian di hadapan pengadilan. Hal ini memang memiliki risiko bahwa rahasia dagang dapat terpublikasi, maka untuk mencegah hal tersebut hakim dapat memerintahkan agar sidang dilakukan secara tertutup atas permintaan para pihak yang bersengketa, baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana.

Hal yang sama dilakukan pula oleh pengadilan di Amerika Serikat, di mana pengadilan harus melindungi kerahasiaan suatu rahasia dagang dalam rangka proses pemeriksaan dan proses litigasi pada umumnya. Setiap orang yang terlibat dalam proses litigasi itu pun tidak boleh mengungkapkan rahasia dagang sebelum memperoleh persetujuan dari pengadilan.

Hal yang senada dianut pula oleh Kanada yang menetapkan bahwa pengadilan dapat membuat perintah untuk melindungi rahasia dagang. Selama dalam proses perkara pengadilan dapat melangsungkan dengar pendapat secara tertutup, memerintahkan semua atau beberapa catatan proses penuntutan untuk disegel, atau memerintahkan setiap orang yang terlibat dalam proses penuntutan untuk tidak mengungkapkan rahasia dagang dimaksud tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari pengadilan.

 

Pengalihan Hak dan Lisensi Rahasia Dagang

Pasal 1 angka 2 UU Rahasia Dagang menyatakan bahwa hak rahasia dagang adalah hak atas rahasia dagang yang timbul berdasarkan undang-undang rahasia dagang ini (UU No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang). Hak rahasia dagang ini diklasifikasikan sebagai hak milik, sehingga sebagai hak milik, rahasia dagang dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.

UU Rahasia Dagang dalam Pasal 5 ayat (1) menyebutkan peristiwa-peristiwa hukum yang dapat mengakibatkan beralihnya hak rahasia dagang. Pengalihan rahasia dagang dapat dilakukan melalui proses pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Khusus untuk pengalihan hak atas dasar perjanjian, diperlukan adanya suatu pengalihan hak yang didasarkan pada pembuatan suatu akta, terutama akta otentik. Hal ini penting mengingat aspek yang dijangkau begitu luas dan pelik, selain untuk menjaga kepentingan masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian pengalihan hak atas rahasia dagang tersebut. 

Pengalihan hak rahasia dagang yang disebabkan oleh “sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan” dapat dijelaskan di sini misalnya putusan pengadilan yang menyangkut kepailitan. Di samping itu pemilik rahasia dagang atau pemegang hak rahasia dagang juga dapat memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi untuk melaksanakan atau menggunakan hak rahasia dagang dalam kegiatan yang bersifat komersial.

Berbeda dengan perjanjian yang menjadi dasar pengalihan rahasia dagang, lisensi hanya memberikan hak secara terbatas dan dengan waktu yang terbatas pula. Dengan demikian, lisensi diberikan untuk pemakaian atau penggunaan rahasia dagang dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan pertimbangan bahwa sifat rahasia dagang yang tertutup bagi pihak lain, pelaksanaan lisensi dilakukan dengan mengirimkan atau memperbantukan secara langsung tenaga ahli yang dapat menjaga rahasia dagang itu. Hal ini berbeda, misalnya, dari pemberian bantuan teknis yang biasanya dilakukan dalam rangka pelaksanaan proyek, pengoperasian mesin baru atau kegiatan lain yang khusus dirancang dalam rangka bantuan teknik.

Selama memberikan lisensi, pemilik rahasia dagang tetap boleh melaksanakan sendiri atau memberi lisensi kepada pihak ketiga berkaitan dengan rahasia dagang yang dimilikinya. Dengan demikian pada prinsipnya perjanjian lisensi bersifat non-eksklusif, artinya tetap memberikan kemungkinan kepada pemilik rahasia dagang untuk memberikan lisensi kepada pihak ketiga lainnya. Apabila diinginkan untuk perjanjian lisensi yang bersifat eksklusif, artinya hak rahasia dagang tidak dapat diberikan lagi kepada pihak ketiga lainnya maka hal tersebut harus dinyatakan secara tegas dalam perjanjian lisensi dimaksud.

Sebagai catatan, perlu dikemukakan pada prinsipnya perjanjian lisensi seharusnya tidak boleh memuat ketentuan yang langsung maupun tidak langsung merugikan perekonomian Indonesia, atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.16 Peraturan perundang-undangan dimaksud dalam ketentuan ini adalah Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Dalam mekanisme administrasi atau pencatatan, baik berbagai bentuk pengalihan hak rahasia dagang maupun perjanjian lisensi rahasia dagang wajib dicatatkan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HaKI). Ketentuan tentang wajib catat ini tidak akan membuka akses terpublikasinya rahasia dagang, karena yang dicatatkan bukanlah substansi dari rahasia dagang melainkan hanya data yang bersifat administratif dari dokumen pengalihan hak maupun dokumen perjanjian lisensi. Ketentuan wajib catat ini tercantum dalam Pasal 5 ayat (3) jo Pasal 8 ayat (1) UU Rahasia Dagang. Demikian pula halnya dengan pengumuman yang dilakukan terhadap pengalihan hak rahasia dagang dan perjanjian lisensi dalam Berita Resmi Rahasia Dagang, juga tidak mencantumkan hal-hal yang bersifat substansial melainkan hanya data yang bersifat administratif saja. 

Baik dokumen pengalihan hak rahasia dagang maupun dokumen perjanjian lisensi yang tidak dicatatkan kepada Direktorat Jenderal HaKI akan mempunyai konsekuensi bahwa tanpa pencatatan maka dokumen dimaksud tidak akan memiliki akibat hukum terhadap pihak ketiga.

Sebagai tambahan dapat dikemukakan bahwa pemerintah sendiri sampai saat ini belum memiliki peraturan pelaksanaan tentang pencatatan perjanjian lisensi. Hal ini merupakan kelemahan yang sangat mendasar karena UU Paten, Merek dan Hak Cipta yang ada telah memerintahkan pengaturan hal ini.


Perlindungan Rahasia Dagang Berdasarkan Perjanjian

Perlindungan rahasia dagang berdasarkan perjanjian telah dicantumkan secara eksplisit dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d UU Rahasia Dagang, yang menyatakan bahwa perlindungan rahasia dagang lahir antara lain berdasarkan perjanjian tertulis. Khusus untuk pengalihan hak atas dasar perjanjian, diperlukan adanya suatu pengalihan hak yang didasarkan pada pembuatan suatu akta, terutama akta otentik. Hal ini penting mengingat aspek yang dijangkau begitu luas dan pelik, selain untuk menjaga kepentingan masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian pengalihan hak atas rahasia dagang tersebut. 


Subyek Hukum Rahasia Dagang

Dalam UU Rahasia Dagang sama sekali tidak disinggung masalah subyek hukum rahasia dagang, padahal masalah ini penting karena menyangkut siapa yang berhak atas informasi tersebut. 

Dalam Rancangan Undang-Undang Rahasia Dagang sebelumnya, yang dianggap sebagai pemilik rahasia dagang adalah penemu yang secara teknis menguasai rahasia dagang tersebut. Apabila dalam suatu kedaan tertentu informasi tersebut ditemukan oleh lebih dari satu orang maka yang dianggap sebagai pemilik ialah orang yang memimpin serta mengawasi kegiatan yang menghasilkan rahasia dagang itu, atau jika tidak ada orang itu, orang yang menghimpunnya, dengan tidak mengurangi hak masing-masing atas bagian rahasia dagangnya. Dalam kasus tertentu di mana suatu rahasia dagang dirancang seseorang dan diselesaikan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, maka pemiliknya adalah orang yang merancang rahasia dagang itu.

Hal ini berbeda dengan UTSA yang secara tegas memberikan terminologi tentang apa yang dimaksud pribadi, yaitu orang-perorangan, perusahaan, kelompok  bisnis, perkumpulan, persekutuan, perhimpunan, usaha patungan, pemerintah, bagian dari pemerintah atau agensi, atau badan hukum atau komersial lainnya.

Dalam hal rahasia dagang ditemukan dalam hubungan perjanjian kerja maka maka pihak yang untuk dan dalam dinasnya rahasia dagang itu dihasilkan adalah pemilik rahasia dagang. Hal ini dikecualikan jika ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pegawai sebagai pembuatnya apabila penggunaan rahasia dagang itu diperluas keluar hubungan dinas. Apabila suatu rahasia dagang dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, maka pihak yang membuat rahasia dagang itu dianggap sebagai pemilik rahasia dagang, kecuali apabila diperjanjikan lain antara kedua pihak.

Berkaitan dengan hal ini perlu diperhatikan apakah pemilik rahasia dagang seharusnya adalah pihak pemberi pekerjaan di mana karyawan itu bekerja selama tidak diperjanjikan lain. Sebagai perbandingan dapat dirujuk ketentuan dalam UU No. 13 Tahun 1997 tentang Perubahan atas UU No. 6 Tahun 1989 tentang Paten, yang mengatur subyek paten atas hasil penemuan dalam rangka suatu perjanjian kerja.

Pelanggaran Rahasia Dagang

Ketentuan tentang pelanggaran rahasia dagang diatur dalam Bab VII Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 UU Rahasia Dagang. Pasal 13 menyatakan :

“Pelanggaran rahasia dagang dapat juga terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang yang bersangkutan.”

Berdasarkan ketentuan tersebut , maka pelanggaran rahasia dagang dianggap telah terjadi jika terdapat seseorang dengan sengaja mengungkapkan informasi atau mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban (wanprestasi) atas perikatan yang telah dibuatnya baik tersurat maupun tersirat untuk menjaga rahasia dagang dimaksud. 

Seseorang pun dianggap telah melanggar rahasia dagang orang lain jika ia memperoleh atau menguasai rahasia dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kekecualian terhadap ketentuan pelanggaran rahasia dagang ini diberikan terhadap pengungkapan atau penggunaan rahasia dagang yang didasarkan untuk kepentingan pertahanan keamanan, kesehatan, dan keselamatan masyarakat di samping berlaku pula untuk tindakan rekayasa ulang atas produk yang dihasilkan dari penggunaan rahasia dagang milik orang lain yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan pengembangan lebih lanjut produk yang bersangkutan.

Ketentuan tentang pengecualian terhadap pelanggaran rahasia dagang tersebut seharusnya juga dilengkapi dengan ketentuan yang secara tegas mengatur tentang pengungkapan rahasia dagang oleh seseorang di depan sidang pengadilan atas perintah hakim. Atas perintah hakim, seseorang yang mengungkapkan rahasia dagang di depan sidang pengadilan seharusnya juga ditetapkan sebagai suatu kekecualian sehingga yang bersangkutan tidak dianggap telah melakukan pelanggaran rahasia dagang. Ketentuan Pasal 18 tentang dimungkinkannya sidang pengadilan berkaitan dengan rahasia dagang bersifat tertutup (atas permintaan para pihak yang bersengketa) juga tidak secara tegas maupun tersirat bermaksud mengatur pengecualian di atas. 

Di Amerika Serikat tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran rahasia dagang antara lain berupa tindakan perolehan rahasia dagang secara tidak patut, pengungkapan atau penggunaan rahasia dagang milik orang lain tanpa izin ataupun pada saat pengungkapan atau penggunaan rahasia dagang tersebut ia mengetahui dan patut menduga bahwa informasi itu telah diperoleh secara tidak patut, atau diperoleh dari pihak yang seharusnya berkewajiban memelihara rahasia dagang itu.

Tindak Pidana Pencurian Rahasia Dagang dan Spionase Ekonomi

Dalam UU Rahasia Dagang tidak ada ketentuan yang mengatur tentang tindak pidana pencurian dan spionase ekonomi berkaitan dengan rahasia dagang. Tindak-tindak pidana spionase ekonomi merupakan hal yang amat serius bagi negara-negara maju. 

Dalam RUU Rahasia Dagang sebelumnya, spionase ekonomi ini telah sempat dimasukkan sebagai suatu ketentuan yang perlu diatur. Spionase ekonomi berkaitan dengan rahasia dagang dapat diartikan sebagai suatu pelanggaran rahasia dagang yang sengaja dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan pemerintah asing dikategorikan sebagai tindakan spionase ekonomi. Tindakan spionase ekonomi itu sendiri meliputi tindakan-tindakan sebagai berikut:

a.     mencuri, atau tanpa ijin mengambil untuk diri sendiri, membawa, atau menyembunyikan, atau dengan penipuan, kelicikan, atau dengan cara curang memperoleh rahasia dagang;

b.     tanpa ijin memperbanyak, meniru, mensketsa, menggambar, memotret, mengambil data, memasukkan data, merubah, memusnahkan, memfoto kopi, mereplikasi, melakukan transmisi, mengantarkan, mengirim, mengirimkan melalui pos, mengkomunikasikan, atau menyampaikan rahasia dagang;

c.     menerima, membeli, atau memiliki rahasia dagang, dengan maksud mencuri, memperoleh, atau mengubah tanpa ijin;

d.     berusaha untuk melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c.

Di Indonesia sendiri saat ini terdapat beberapa pasal dalam KUHP yang berkaitan dengan informasi yang harus dirahasiakan untuk kepentingan negara seperti yang dimuat dalam Pasal 112, 113, 114, 115 dan 116 KUHP.

Di Amerika Serikat pencurian rahasia dagang juga dapat dikategorikan sebagai kejahatan federal dengan kualifikasi spionase ekonomi. Undang-undang Spionase Ekonomi AS disahkan pada tanggal 11 Oktober 1996 oleh Presiden Bill Clinton.

Kasus yang diputus berdasarkan Economic Espionage Act of 1996 antara lain adalah kasus United States of America v. Patrick and Daniel Worthing. Kasus ini bermula ketika Patrick Worthing bekerja pada pusat penelitian serat optik industri PPG. Berdasarkan atas laporan yang dipublikasikan, Patrick Worthing menyalahgunakan disket, blueprint dan tipe lain dari informasi riset rahasia dagang industri PPG, di mana ia mencoba menjual ke pihak kompetitor yaitu Owens Corning pesaing PPG. Biarpun Owens Corning bersiap-siap memenangkan gugatan industri PPG dan pemerintahan federal.

Patrick Worthing dan saudaranya Daniel Worthing didakwa atau dituntut berdasarkan Undang-undang Spionase Ekonomi, 18 U.S.C. Pasal 1832 (a)(1), (3) dan (5). Patrick Worthing menjalani hukuman pada 5 Juni 1997 selama 15 bulan setelah didakwa bersalah. Daniel Worthing, yang menurut laporan setuju untuk membantu saudaranya malam sebelumnya untuk memberi uang sebesar US $100,000, dihukum 5 tahun masa percobaan termasuk 6 bulan tahanan rumah.


Penyelesaian Sengketa di Bidang Rahasia Dagang

Dalam UU Rahasia Dagang disebutkan mekanisme penyelesaian sengketa yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“(1)  Pemegang hak rahasia dagang atau penerima lisensi dapat menggugat siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaiman dimaksud dalam Pasal 4, berupa :

a. gugatan ganti rugi; dan/atau

b. penghentian semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

(2) Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diajukan ke Pengadilan Negeri.”
Penyelesaian sengketa di bidang rahasia dagang dapat diajukan penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri, namun demikian, Pengadilan bukanlah 

satu-satunya jalan atau cara penyelesaian perkara berkaitan dengan rahasia dagang. Berdasarkan ketentuan Pasal 12 UU Rahasia Dagang maka penyelesaian perkara berkaitan dengan rahasia dagang dapat pula dilakukan melalui arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa (negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan cara-cara lain yang disepakati para pihak) sesuai dengan ketentuan UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase. 

Mekanisme penyelesaian sengketa di bidang rahasia dagang dapat diselesaikan melalui dua sistem penyelesaian sengketa, yaitu baik melalui sistem ajudikasi maupun non-ajudikasi. Bahkan dalam mekanisme ajudikasi juga dapat ditempuh dua jalur penyelesaian sengketa, yaitu litigasi maupun non-litigasi.

Dengan demikian diharapkan bahwa sengketa-sengketa berkaitan dengan rahasia dagang dapat diselesaikan sebaik-baiknya melalui penerapan secara optimal lembaga dan mekanisme penyelesaian sengketa yang ada, serta penerapan prinsip-prinsip penyelesaian sengketa yang optimal pula.


Keterkaitan UU Rahasia Dagang dengan TRIPs-WTO

Sebagai negara yang telah meratifikasi TRIPs melalui UU No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Indonesia memiliki keterikatan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan tentang rahasia dagang dan ketentuan-ketentuan HaKI lainnya yang terdapat dalam TRIPs. Sampai saat ini RI telah memiliki perundang-undangan di bidang Hak Cipta, Paten, Merek, Rahasia Dagang, Disain Industri, dan Disain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang telah mengakomodasi dan memuat ketentuan-ketentuan pelaksanaan (implementing legislation) dari TRIPs. Beberapa Undang-undang tentang HAKI tersebut yang saat berlaku seringkali memberi kesan tambal sulam karena hanya mengadakan perubahan dalam berbagai pasal yang sebenarnya sangat banyak berbeda. Kenyataan ini menurut Sudargo Gautama justru membingungkan dalam penerapannya karena kemungkinan akan menimbulkan kekeliruan dalam penerapannya, oleh karenanya lebih baik dibuat suatu undang-undang baru.

Berkenaan dengan lahirnya UU No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang, dapat dikatakan merupakan peraturan implementasi dari TRIPs – GATT. Pengaturan tentang hal ini sebelumnya tidak berarti sama sekali tidak ada, sebab jauh sebelum TRIPs disepakati di Indonesia telah ada ketentuan-ketentuan tentang rahasia dagang yang tersebar dalam berbagai perundang-undangan, meskipun belum secara tegas mengelompokkan hal itu sebagai bagian dari HaKI yang merupakan implementasi dari TRIPs. 

Informasi yang dirahasiakan diatur dalam Bab 7 Pasal 39 TRIPs ayat (1) sampai dengan ayat (3). 

Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) selengkapnya menyatakan :

(1)         In the course of ensuring effective protection againts unfair competition as provided in Article 10 bis of the Paris Convention (1967), Members shall protect undisclosed information in accordance with paragraph 2 below and data submitted to governments or govermental agencies in accordance with paragraph 3 below.

(2)         Natural and legal persons shall have the possibility of preventing information lawfully within their control from being disclosed to, acquired by, or used by others without their consent in a manner contrary to honest commercial practices so long as such information :

a.     is secret in the sense it is not, as abody or in the precise configuration and assembly of its components, generally known among or readily accessible to persons within the circles that normally deal with the kind of information in question;

b.     has commercial value because it is secret, and

c.     has been subject to reasonable steps under the circumstances, by the person lawfully in control of the information, to keep it secret

 

Dari ketentuan – ketentuan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagai negara anggota Indonesia diwajibkan untuk memberikan perlindungan terhadap informasi yang dirahasiakan (rahasia dagang) untuk menjamin perlindungan secara efektif dalam menghadapi persaingan curang sesuai dengan Pasal 10 bis Konvensi Paris versi 1967.Penunjukan berlakunya Pasal 10 bis Konvensi Paris merupakan  konsekuensi sifat keberlakuan TRIPs yang juga berfungsi sebagai kaidah penunjuk. Konvensi Paris telah diratifikasi tanpa reservasi oleh RI melalui Keppres No. 15/1997. Sebagai negara anggota Indonesia memiliki kewajiban untuk menyediakan instrumen dan bentuk perlindungan yang memungkinkan perorangan dan badan hukum untuk dipublikasikannya, diberikannya kepada pihak lain, atau penggunaan secara melawan hukum dan tanpa izin suatu informasi yang dikuasainya secara sah dengan cara yang bertentangan dengan praktik-praktik komersial yang jujur, sepanjang informasi tersebut merupakan rahasia, baik yang mempunyai bentuk tertentu atau dalam bentuk konfigurasi dan gabungan komponen-komponennya, yang tidak diketahui secara umum atau tidak memungkinkan akses terhadapnya oleh pihak-pihak yang berkecimpung di dalam lingkungan yang secara normal berhadapan dengan informasi tersebut.

Pemilik informasi ini juga harus menunjukkan upaya bahwa ia telah memperlakukan informasi itu sebagai rahasia dagang yang memiliki nilai ekonomis. Sesuai dengan ketentuan TRIPs, bahwa informasi tersebut harus memiliki nilai komersial karena kerahasiaannya, dan telah ditangani sedemikian rupa oleh pihak yang secara sah menguasainya dalam rangka menjaga kerahasiaannya itu.

Masalah rahasia dagang ini lebih lanjut diatur sebagai berikut:

“Member, when requiring, as a condition of approving the marketing of pharmaceutical or of agricultural chemical product which utilize new chemical entities, the submission of undisclosed test or other data, the origination of which involves a considerable effort, shall protect such data against unfair coomercial use. In addition, Member shall protect such data against disclosure, except where necessary to protect the public, or unless steps are taken to ensure that the data are protected against unfair commercial use.”

Perlindungan juga diberikan terhadap data yang diserahkan kepada pemerintah atau badan pemerintah, dalam hal ini pemerintah negara peserta yang mewajibkan diserahkannya rangkaian percobaan yang dirahasiakan atau data lain yang diperoleh sebagai syarat persetujuan pemasaran atau produksi farmasi baru atau produk kimia pertanian baru yang memanfaatkan unsur kimia baru. Pemerintah negara tersebut wajib memberikan perlindungan yang memadai agar data yang diserahkan kepadanya itu tidak digunakan secara komersial dan secara tidak adil. Dalam hal ini pemerintah tersebut harus melindungi dari kemungkinan publikasi atas data yang bersangkutan, kecuali jika diperlukan untuk melindungi masyarakat atau didasarkan atas jaminan bahwa data tersebut tidak akan disalahgunakan secara komersial.

Berkenaan dengan perlindungan rahasia dagang ini, TRIPs memberikan penekanan terhadap apa yang dimaksud praktik-praktik komersial yang tidak jujur seperti tertuang dalam ketentuan TRIPs yang mengatakan :

“For the purpose of this provision, “a manner contraty to honest commercial practices” shall mean at least practices such as breach of contract, breach of confidence and inducement to breach, and includes the acquisition of undisclosed information by third parties who knew, or were grossly negligent in failing to know, that such practices were involved in the acquisition.”

Dalam kalimat negatif dikatakan bahwa apa yang dimaksud dengan praktik-praktik komersial yang tidak jujur atau bertentangan dengan praktik-praktik komersial yang jujur adalah suatu tindakan yang paling tidak mencakup praktik berupa tindakan ingkar janji (wanprestasi atas suatu kontrak), wanprestasi atas kerahasiaan dan bujukan untuk melakukan wanprestasi, termasuk diperolehnya informasi yang dirahasiakan oleh pihak ketiga yang mengetahui atau yang sepatutnya mengetahui bahwa praktik-praktik tersebut terjadi dalam upaya untuk mendapatkan informasi tersebut. Masalah praktik persaingan curang ini pun diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Sebagai anggota World Trade Organization (selanjutnya disebut : WTO), maka Indonesia harus menyesuaikan semua ketentuan HAKI yang ada dengan ketentuan TRIPs, dengan catatan bahwa dalam hal ini harus sejauh mungkin diupayakan agar penerapan dan implementasi ketentuan TRIPs tersebut tidak merugikan kepentingan Indonesia. 

Khusus untuk rahasia dagang lahirnya UU No. 30 tahun 2000 menunjukkan bahwa Pemerintah telah membuat peraturan implementasi dalam bentuk undang-undang yang mengatur dan mengelompokkan rahasia dagang secara spesifik sebagai bagian dari HaKI sesuai dengan klasifikasi TRIPs.

Published in: on March 23, 2009 at 11:34 am  Comments (1)  
Tags: ,

Nama Domain Dalam Perspektif Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Indonesia

Keterkaitan antara nama domain dengan merek dalam hukum positif di Indonesia

Saat ini pengaturan tentang nama domain telah tercantum pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), khususnya pada Bab VI pasal 23 hingga Pasal 26, namun ketentuan pada bagian tersebut masih mengamanatkan adanya suatu bentuk peraturan pemerintah yang mengatur lebih lanjut mengenai nama domain, yang hingga kini belum juga terbentuk dan cenderung tertutup oleh wacana judicial review UU ITE itu sendiri. Terlepas dari pengaturan nama domain yang belum lengkap dalam UU ITE, baik untuk di simak mengenai eksistensi dari nama domain itu sendiri di Indonesia, khususnya sebagai salah satu wujud hak kekakayaan intelektual.

Karakteristik Nama Domain yang dalam beberapa hal berbeda dengan Merek menyebabkan sulitnya Regulasi Merek digunakan untuk mengatasi masalah Nama Domain. Masih menjadi perdebatan apakah Nama Domain dapat dipersamakan dengan Merek menurut Hukum Merek Indonesia, meskipun secara fungsi Merek dapat dipersamakan dengan Nama Domain, sedangkan secara hakikat keduanya jelas berbeda.

Seiring perkembangan pemakaian Nama Domain oleh perusahaan di jaringan Internet, berkembang pula gejala pelanggaran Merek di jaringan tersebut. Pelanggaran ini terjadi saat pihak lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan sebuah perusahaan atau dengan sebuah Merek perusahaan mendaftarkan Merek tersebut sebagai Nama Domainnya dijaringan Internet. Secara umum terdapat perbedaan konsep mengenai kaitan antara Nama Domain dengan Merek. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari hal-hal berikut:

  • Nama Domain dari segi aspek fungsi memang mirip dengan Merek karena menjual komoditas barang dan jasa, Selain itu Nama Domain sama seperti Merek memiliki daya pembeda, asalkan memiliki tanda yang digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.
  • Nama Domain berbeda dengan Merek karena adanya perbedaan asas. Nama Domain menganut asas first come first serve, sedangkan Merek menganut asas first to file principle, sehingga dalam beberapa hal misalnya tindakan Cyberquatters, Typosquatters, sulit untuk dijangkau dengan sistem Hukum Merek Indonesia. Terkecuali apabila sistem Hukum Merek Indonesia mengalami amandemen dengan memasukkan norma yang mengatur masalah Nama Domain, maka tindakan tersebut akan dapat dicegah.

Alternatif lain yaitu, memperluas definisi Merek sebagai Nama Domain sehingga dengan begitu segala sesuatu yang berkaitan dengan Nama Domain dapat diselesaikan dengan aturan Merek yang ada. Hal ini tidak terlepas belum adanya undang-undang khusus yang mengatur tentang masalah Nama Domain. Bagaimanapun untuk mengisi kekosongan peraturan mengenai Nama Domain ini, maka harus melihat aturan-aturan Hukum Positif yang ada.

Sejauh ini bisa dikatakan bahwa nama domain tidak disebutkan atau dijelaskan secara eksplisit dalam pengaturan tentang merek, yaitu UU 15 tahun 2001 tentang Merek, namun jika ditarik sebuah interpretasi, ada hal yang dapat mengindikasikan nama domain merupakan bagian dari merek. Dimana PP nomor 24 tahun 1993 tentang daftar kelas barang atau jasa dalam merek, disebutkan bahwa telekomunikasi termasuk di dalamnya, yaitu dalam kelas no 38. sehingga menurut hemat saya, pembuatan sebuah nama domain dapat diklasifiaksikan ke dalam sebuah jasa telekomunikasi dalam pengaturan merek. Sehingga dapat juga dikatakan bahwa penyelesaian sengketa terhadap kasus nama domain dapat juga diselesaikan dengan berdasar pada ketentuan UU merek. Meskipun demikian, pada dasarnya tetaplah diperlukan sebuah pengaturan yang pasti perihal nama domain berikut mekanisme penyelesaian sengketanya, karena dengan begitu akan tercipta sebuah penerapan hukum yang tegas dan pasti. Terlebih hal tersebut terkait dengan perlindungan terhadap merek terkenal.

Beberapa jenis pelanggaran terkait nama domain

Cybersquatting adalah suatu tindakan pendaftaran nama domain yang dilakukan oleh orang yang tidak berhak (tidak memiliki legitimate interest). Sedang cybersquatter adalah orang yang melakukan tindakan pendaftaran tersebut. Biasanya mereka yang melakukan pendaftaran memiliki niat untuk menjual nama domain yang sudah dimiliki tersebut dengan harga jauh lebih tinggi daripada harga seharusnya. Di luar negeri, praktek cybersquatting ini bisa dibilang cukup lumrah, karena tidak sedikit pengusaha yang melihat celah untuk mengambil manfaat ekonomis dari nama yang telah dikenal sebelumnya. Bahkan, praktek ini kemudian berkembang menjadi satu komoditi yang kemudian dikenal dengan “brooker” nama domain.

Indonesia sebagai pengguna internet yang cukup besar telah mengalami cybersquatting sejak lama. Nama domain sebagai identitas menjadi incaran calo yang biasa disebut cybersquater untuk dijual kembali pada pemilik merk yang berhak. Di tahun 2003 Seorang calo dapat mengantongi 400 an nama domain dengan hanya mengeluarkan biaya 40 juta dan menjualnya kembali dengan harga mahal. Untuk menebus satu nama domain tertentu seperti nama produk seperti Seputarindonesia.com seorang cybersquater dapat menuntut uang puluhan ribu hingga jutaan dollar (www.ebizzasia.com).

Penerapan Hukum Positif Indonesia terhadap permasalahan nama domain dalam kaitannya dengan merek

Terdapat perbedaan pendapat diantara para ahli mengenai aturan yang tepat untuk mengatasi Nama Domain ini, diantaranya penggunaan KUHP, KUHPerdata, dan UU Merek. Namun secara personal dapat dikatakan bahwa aturan dalam UU Merek dapat digunakan untuk mengatasi masalah Nama Domain karena adanya kemiripan antara Nama Domain dengan Merek. Sehingga pada saat nama domain digunakan dengan fungsi yang sama dengan Merek maka sengketa Nama Domain dapat diselesaikan dengan UU Merek, ditambah lagi seperti yang telah diungkapkan sebelumnya bahwa nama domain dapat diinterpretasikan sebagai bagian dari jasa telekomunikasi yang terklasifikasi dalam kelas barang dan jasa merek. Jika suatu sengketa nama domain dapat diangkat sebagai suatu sengketa merek, maka jalur penyelesaian litigasinya ialah melalui Pengadilan Niaga.

Sejauh ini tidak ada satu peraturan di Indonesia yang sacara khusus mengatur masalah domain name. Sampai dengan hari ini boleh dibilang kita masih tunduk pada pengaturan yang dipakai oleh dunia internasional ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), otoritas internet yang berwenang menangani masalah IP Addres, serta manajemen sistem domain name. Sehingga segala akibat hukum yang timbul dari penggunaan nama domain sudah sepatutnya tunduk pada ketentuan yang telah ditetapan oleh badan tersebut tersebut. Jika terjadi sengketa nama domain maka tunduk pada UDRP (Uniform Dispute Resolution Policy), yang merupakan ketentuan ICANN tentang penyelesaian sengketa domain name. Namun hingga kini belum terlihat bahwa Indonesia akan meratifikasi UDRP sebagai undang-undang.

Satu hal yang pasti ialah bahwa kemajuan teknologi akan berdampak pada masyarakat langsung maupun tidak langsung. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa perolehan nama domain adalah first come first serve. Hal ini akan mengakibatkan tidak mungkin suatu nama perusahaan didaftarkan dua kali. Sehingga jika seseorang melakukan pendaftaran nama domain dengan menggunakan merek dagangnya atau merek orang lain, maka orang yang pertama kali mendaftaran nama domain tersebut memiliki hak atas nama domain tersebut. Kasus di lapangan yang sering terjadi adalah, orang mendaftarkan merek dagang orang lain tanpa sepengetahuan dari si pemilik merek dagang sesungguhnya. Penyelesaian kasus ini biasanya disandarkan pada legitimate interest dari si pendaftar. Dalam hal ini harus dibuktikan, apakah yang bersangkutan memiliki iktikad tidak baik (bad faith) pada saat melakukan pendaftaran. Penggunaan merek dagang (perusahaan) sebagai nama domain menjadikan merek dagang tersebut dikenal oleh banyak orang di seluruh dunia. Selain mudah dan mampu menjangkau seluruh dunia, pemasaran merek dagang melalui domain akan menekan biaya promosi yang sanagt besar sekali.

Secara universal telah terdapat Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy (UDRP) guna menyelesaikan sengketa-sengketa seputar nama domain. Waktu yang ditargetkan untuk menghasilkan keputusan sejak pertama kali diadukan adalah sekitar 45 hari. ICANN sendiri telah menunjuk tiga badan yang berwenang untuk menjalankan UDRP tersebut, yaitu World Intelectual Property Organization (WIPO) di Jenewa Swiss, National Arbitration Forum di Minneapolis AS dan Disputes.org/eResolution Consortium di Montreal Kanada. Segala proses penyelesaian sengketa tersebut dilakukan melalui surat-menyurat maupun e-mail.

Ada tiga penilaian yang memungkinkan suatu nama domain dipindah-tangankan, yaitu:

  • nama domain tersebut mirip dengan suatu merek,
  • pemilik nama domain tersebut tidak memiliki hak atau legitimasi atas nama domain tersebut,
  • pendaftar nama domain tersebut terbukti memiliki niatan yang tidak baik.

Layaknya mekanisme alternative dispute resolution (ADR), kebijakan penyelesaian sengketa melalui mediasi dan arbitrasi berdasarkan UDRP di WIPO bersifat terbatas. Sengketa nama domain hanya dapat diajukan sekali saja dan tidak dapat diulang. Namun nilai tambah ditawarkan kepada pemilik merk ialah untuk mencegah dan menangani sabotase atau iktikad buruk atas pendaftaran merk mereka sebagai nama domain. Bila dibandingkan dengan prosedur pengadilan, jalur penyelesaian sengketa ini relatif lebih murah dan ringkas.

Cukup banyak kasus sengketa nama domain di seantero dunia yang diurus oleh WIPO. Semua kasus ini bisa diakses pada situsnya http://arbiter.wipo.int/domains. Jika Indonesia ingin merujuk prosedur ini, sesungguhnya bisa saja semua kasus sengketa domain dilimpahkan ke WIPO. Namun untuk penyelesaian sengketa di Indonesia, dari kasus yang pernah ada (Mustika Ratu), penyelesaian yang ditempuh justru melalui pengadilan, dan bahkan menggunakan dasar produk hukum pidana, bukannya Perdata seperti yang didasarkan secara global oleh WIPO.

Published in: on March 8, 2009 at 7:41 am  Leave a Comment  
Tags: , , ,

Resume UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

ite

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Hukum Yang Sah

§ Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara Yang berlaku di Indonesia. Dimana informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik ini dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ini. Namun ketentuan mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut tidak berlaku untuk surat yang menurut UU harus dibuat dalam bentuk tertulis, dan surat beserta dokumennya yang menurut UU harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta. (Pasal 5)

§ Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang di atas yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, infomasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Hal ini didasari oleh oleh konsep bentuk tertulis yang identik dengan informasi dan/atau dokumen yang tertuang di atas kertas semata, padahal pada hakikatnya informasi dan/atau dokumen dapat dituangkan ke dalam media apa saja, termasuk media elektronik. Dalam lingkup sistem elektronik, informasi yang asli dengan salinannya tidak relevan lagi untuk dibedakan sebab sistem elektronik pada dasarnya beroperasi dengan cara penggandaan yang mengakibatkan informasi yang asli tidak dapat dibedakan lagi dari salinannya. (Pasal 6)

§ Setiap orang yang menyatakan hak, memperkuat hak yang telah ada, atau menolak hak orang lain berdasarkan adanya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik harus memastikan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut berasal dari sistem elektronik yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hal ini dimaksudkan bahwa suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat digunakan sebagai alasan timbulnya suatu hak. (Pasal 7)

§ Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan (Pasal 9), dan setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan transaksi elektronik dapat disertifikasi oleh lembaga sertifikasi keandalan. Sertifikasi keandalan dimaksudkan sebagai bukti bahwa pelaku usaha yang melakukan perdagangan secara elektronik layak berusaha setelah melalui penilaian dan audit dari badan yang berwenang. Bukti telah dilakukan sertifikasi keandalan ditunjukan dengan adanya logo sertifikasi berupa trust mark pada halaman (home page) pelaku usaha tersebut. (pasal 10).

Syarat Agar Tanda Tangan Elektronik Memiliki Kekuatan Hukum dan Akibat Hukum yang Sah: (Pasal 11)

  • data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan;
  • data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;
  • segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
  • segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
  • terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatangannya; dan
  • terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi

UU ITE memberikan pengakuan secara tegas bahwa meskipun hanya merupakan suatu kode, tanda tangan elektronik memiliki kedudukan yang sama dengan tanda tangan manual pada umumnya yang memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum. Persyaratan sebagaimana tercantum di atas merupakan persyaratan minimum yang harus dipenuhi dalam setiap tanda tangan elektronik. Ketentuan ini membuka kesempatan seluas-luasnya kepada siapa pun untuk mengembangkan metode, teknik, atau proses pembuatan tanda tangan elektronik.

Pengamanan Tanda Tangan Elektronik (Pasal 12)

§ Setiap orang yang terlibat dalam tanda tangan elektronik berkewajiban memberikan pengamanan atas tanda tangan elektronik yang digunakannya, dimana pengamanan tersebut sekurang-kurangnya meliputi:

o Sistem tidak dapat diakses oleh orang lain yang tidak berhak,

o Penanda tangan harus menerapkan prinsip kehati-hatian untuk menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan tanda tangan elektronik,

o Penanda tangan harus tanpa menunda-nunda, menggunakan cara yang dianjurkan oleh penyelenggara tanda tangan elektronik atau pun cara lain yang layak dan sepatutnya harus segera memberitahukan kepada seseorang yang oleh penanda tangan dianggap memercayai tanda tangan elektronik atau kepada pihak pendukung layanan tanda tangan elektronik jika:

Penanda tangan mengetahui bahwa data pembuatan tanda tangan elektronik telah dibobol,

Keadaan yang diketahui oleh penanda tangan dapat menimbulkan risiko yang berarti, kemungkinan akibat bobolnya data pembuatan tanda tangan elektronik.

o Dalam hal sertifikat elektronik digunakan untuk mendukung tanda tangan elektronik, penanda tangan harus memastikan kebenaran dan keutuhan semua informasi yang terkait dengan sertifikat elektronik tersebut.

o Setiap orang yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab atas segala kerugiian dan konsekuensi hukum yang timbul.

Transaksi Elektronik (Bab V)

§ Dapat dilakukan dalam lingkup publik maupun privat.

§ Para pihak wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung.

§ Untuk transaksi elektronik internasional, para pihak yang membuat dapat memilih hukum yang berlaku, dan jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam transaksi elektronik internasional, maka hukum yang berlaku didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.

§ Para pihak dapat memilih metode penyelesaian sengketa yang timbul dari transaksi elektronik internasional yang dibuatnya, metode tersebut dapat berupa forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya. Jika para pihak tidak melakukan pilihan forum, maka penetapan yang berwenang menyelesaikan permasalahan tersebut didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.

§ Transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim pengirim telah diterima dan disetujui penerima, kecuali ditentukan lain oleh para pihak. Persetujuan tersebut harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik. (Pasal 20)

§ Pengirim atau penerima dapat melakukan transaksi elektronik sendiri, melalui pihak yang dikuasakan olehnya, atau melalui agen elektronik. Cara-cara tersebut mempengaruhi pertanggung jawaban dari transaksi elektronik yang dilakukan, dimana jika dilakukan sendiri maka segala akibat hukum dari transaksi elektronik tersebut menjadi tanggung jawab para pihak yang bertransaksi, namun jika dilakukan melalui pemberi kuasa maka segala akibat hukum menjadi tanggung jawab pemberi kuasa, sedangkan jika dilakukan melalui agen elektronik maka segala akibat hukum dalam pelaksanaan transaksi elektronik menjadi tanggung jawab penyelenggara agen elektronik. (Pasal 21)

§ Jika kerugian disebabkan karena gagal beroperasinya agen elektronik akibat tindakan pihak ke-tiga secara langsung terhadap sistem elektronik, maka segala akibat hukum menjadi tanggung jawab penyelenggara agen elektronik, namun jika kerugian disebabkan karena gagal beroperasinya agen elektronik akibat kelalaian pihak pengguna jasa layanan, maka segala akibat hukum menjadi tanggung jawab pengguna jasa layanan.

Nama Domain, Hak Kekayaan Intelektual, dan Perlindungan Hak Pribadi (Bab VI-Pasal 23- Pasal 26)

§ Setiap Penyelenggara negara, Orang, Badan usaha, dan/atau Masyarakat berhak memiliki Nama Domain berdasarkan prinsip pendaftar pertama. Pemilikan dan penggunaan nama domain harus didasarkan pada itikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, dan tidak melanggar hak orang lain. Yang dimaksud dengan ”melanggar hak orang lain”, misalnya melanggar merek terdaftar, nama badan hukum terdaftar, nama orang terkenal, dan nama sejenisnya yang pada intinya merugikan orang lain. Nama domain berupa alamat atau jati diri penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat, yang perolehannya didasarkan pada prinsip pendaftar pertama (first come first serve). Prinsip pendaftar pertama berbeda antara ketentuan dalam nama domain dan dalam bidang hak kekayaan intelektual karena tidak diperlukan pemeriksaan substantif, seperti pemeriksaan dalam pendaftaran. (Pasal 23).

§ Setiap Penyelenggara negara, Orang, Badan usaha, dan/atau Masyarakat yang dirugikan karena penggunaan nama domain secara tanpa hak oleh orang lain, berhak mengajukan gugatan pembatalan nama domain tersebut. Yang dimaksud dengan ”penggunaan nama domain secara tanpa hak” adalah pendaftaran dan penggunaan nama domain yang semata-mata ditujukan untuk menghalangi atau menghambat orang lain untuk menggunakan nama yang intuitif dengan keberadaan nama dirinya atau nama produknya, atau untuk mendompleng reputasi orang yang sudah terkenal atau ternama, atau untuk menyesatkan konsumen.

§ Pengelola nama domain ialah Pemerintah dan/atau Masyarakat. Dan apabila terjadi perselisihan pengelolaan nama domain oleh masyarakat, pemerintah berhak untuk mengambil alih sementara pengelolaan nama domain tersebut. Dan pengelolaan nama domain yang berada di luar wilayah Indonesia diakui kebenarannya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

§ Ketentuan lebih lanjut perihal pengelolaan nama domain diatur dengan Peraturan Pemerintah.

§ Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai hak kekayaan intelektual.

§ Penggunaan setiap informasi melalui media elektronik berkaitan dengan data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, dan setiap orang yang haknya dilanggar tersebut dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan.

Perbuatan yang Dilarang dalam Informasi dan Transaksi Elektronik. (Pasal 27-pasal 37)

§ Secara teknis perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat ini dapat dilakukan antara lain dengan:

o Melakukan komunikasi, mengirimkan, memancarkan atau sengaja berusaha mewujudkan hal-hal tersebut kepada siapapun yang tidak berhak untuk menerimanya, atau

o Sengaja menghalangi agar informasi dimaksud tidak dapat atau gagal diterima oleh yang berwenang menerimanya di lingkungan pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

§ Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak dilarang untuk:

o mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Tindakan ini diancam pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak 1.000.000.000 (satu milyar rupiah). Dalam hal tindakan eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok. Dalam hal tindakan tersebut dilakukan oleh Korporasi, dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga.

o mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. Tindakan ini diancam pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak 1.000.000.000 (satu milyar rupiah). Dalam hal tindakan tersebut dilakukan oleh Korporasi, dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga.

o mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Tindakan ini diancam pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak 1.000.000.000 (satu milyar rupiah). Dalam hal tindakan tersebut dilakukan oleh Korporasi, dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga.

o mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman. Tindakan ini diancam pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak 1.000.000.000 (satu milyar rupiah). Dalam hal tindakan tersebut dilakukan oleh Korporasi, dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga.

o menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. Tindakan ini diancam pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak 1.000.000.000 (satu milyar rupiah). Dalam hal tindakan tersebut dilakukan oleh Korporasi, dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga.

o menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Tindakan ini diancam pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak 1.000.000.000 (satu milyar rupiah). Dalam hal tindakan tersebut dilakukan oleh Korporasi, dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga.

o hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutnakuti yang ditujukan secara pribadi. Tindakan ini diancam pidana penjara paling lama 12 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak 2.000.000.000 (dua milyar rupiah). Dalam hal tindakan tersebut dilakukan oleh Korporasi, dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga.

§ Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dilarang untuk:

o Mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apa pun. Tindakan ini diancam pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.600.000.000 (enam ratus juta rupiah). Dalam hal perbuatan tersebut ditujukan terhadap komputer dan/atau sistem elektronik serta informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik pemerintah dan/atau digunakan untuk layanan publik dipidana dengan pidana pokok ditambah sepertiga. Dan dalam hal perbuatan tersebut ditujukan terhadap komputer dan/atau sistem elektronik serta informasi dan/atau dokumen elektronik milik pemerintah dan/atau badan strategis termasuk dan tidak terbatas pada lembaga pertahanan, bank sentral, perbankan, keuangan, lembaga internasional, otoritas penerbangan diancam dengan pidana maksimal ancaman pidana pokok masing-masing pasal ditambah dua pertiga. Dalam hal tindakan tersebut dilakukan oleh Korporasi, dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga.

o Mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Tindakan ini diancam pidana penjara paling lama7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.7 00.000.000 (tujuh ratus juta rupiah). Dalam hal perbuatan tersebut ditujukan terhadap komputer dan/atau sistem elektronik serta informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik pemerintah dan/atau digunakan untuk layanan publik dipidana dengan pidana pokok ditambah sepertiga. Dan dalam hal perbuatan tersebut ditujukan terhadap komputer dan/atau sistem elektronik serta informasi dan/atau dokumen elektronik milik pemerintah dan/atau badan strategis termasuk dan tidak terbatas pada lembaga pertahanan, bank sentral, perbankan, keuangan, lembaga internasional, otoritas penerbangan diancam dengan pidana maksimal ancaman pidana pokok masing-masing pasal ditambah dua pertiga. Dalam hal tindakan tersebut dilakukan oleh Korporasi, dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga.

o Mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan. Tindakan ini diancam pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah). Dalam hal perbuatan tersebut ditujukan terhadap komputer dan/atau sistem elektronik serta informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik pemerintah dan/atau digunakan untuk layanan publik dipidana dengan pidana pokok ditambah sepertiga. Dan dalam hal perbuatan tersebut ditujukan terhadap komputer dan/atau sistem elektronik serta informasi dan/atau dokumen elektronik milik pemerintah dan/atau badan strategis termasuk dan tidak terbatas pada lembaga pertahanan, bank sentral, perbankan, keuangan, lembaga internasional, otoritas penerbangan diancam dengan pidana maksimal ancaman pidana pokok masing-masing pasal ditambah dua pertiga. Dalam hal tindakan tersebut dilakukan oleh Korporasi, dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga.

o Melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam suatu komputer dan/atau sistem elektronik tertentu milik orang lain. Tindakan ini diancam pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah). Dalam hal perbuatan tersebut ditujukan terhadap komputer dan/atau sistem elektronik serta informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik pemerintah dan/atau digunakan untuk layanan publik dipidana dengan pidana pokok ditambah sepertiga. Dan dalam hal perbuatan tersebut ditujukan terhadap komputer dan/atau sistem elektronik serta informasi dan/atau dokumen elektronik milik pemerintah dan/atau badan strategis termasuk dan tidak terbatas pada lembaga pertahanan, bank sentral, perbankan, keuangan, lembaga internasional, otoritas penerbangan diancam dengan pidana maksimal ancaman pidana pokok masing-masing pasal ditambah dua pertiga. Dalam hal tindakan tersebut dilakukan oleh Korporasi, dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga.

o Melakukan intersepsi atas transmisi informasi elekronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu komputer dan/atau sistem elektronik tertentu milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sedang ditransmisikan. Tindakan ini diancam pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah). Dalam hal perbuatan tersebut ditujukan terhadap komputer dan/atau sistem elektronik serta informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik pemerintah dan/atau digunakan untuk layanan publik dipidana dengan pidana pokok ditambah sepertiga. Dan dalam hal perbuatan tersebut ditujukan terhadap komputer dan/atau sistem elektronik serta informasi dan/atau dokumen elektronik milik pemerintah dan/atau badan strategis termasuk dan tidak terbatas pada lembaga pertahanan, bank sentral, perbankan, keuangan, lembaga internasional, otoritas penerbangan diancam dengan pidana maksimal ancaman pidana pokok masing-masing pasal ditambah dua pertiga. Namun yang menjadi pengecualian pada poin ini dan poin sebelumnya ialah intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan UU, mengenai intersepsi pengecualian tersebut, tata caranya diatur lebih lanjut dengan Peraturan pemerintah. Dalam hal tindakan tersebut dilakukan oleh Korporasi, dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga.

o Dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Tindakan ini diancam pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.2.000.000.000 (Dua milyar rupiah). Dan terhadap perbuatan tersebut yang mengakibatkan terbukanya suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya. Tindakan ini diancam pidana penjara paling lama10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000 (lima milyar rupiah). Dalam hal perbuatan tersebut ditujukan terhadap komputer dan/atau sistem elektronik serta informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik pemerintah dan/atau digunakan untuk layanan publik dipidana dengan pidana pokok ditambah sepertiga. Dan dalam hal perbuatan tersebut ditujukan terhadap komputer dan/atau sistem elektronik serta informasi dan/atau dokumen elektronik milik pemerintah dan/atau badan strategis termasuk dan tidak terbatas pada lembaga pertahanan, bank sentral, perbankan, keuangan, lembaga internasional, otoritas penerbangan diancam dengan pidana maksimal ancaman pidana pokok masing-masing pasal ditambah dua pertiga. Dalam hal tindakan tersebut dilakukan oleh Korporasi, dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga.

o Dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak. Tindakan ini diancam pidana penjara paling lama 9 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.3.000.000.000 (tiga milyar rupiah). Dalam hal perbuatan tersebut ditujukan terhadap komputer dan/atau sistem elektronik serta informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik pemerintah dan/atau digunakan untuk layanan publik dipidana dengan pidana pokok ditambah sepertiga. Dan dalam hal perbuatan tersebut ditujukan terhadap komputer dan/atau sistem elektronik serta informasi dan/atau dokumen elektronik milik pemerintah dan/atau badan strategis termasuk dan tidak terbatas pada lembaga pertahanan, bank sentral, perbankan, keuangan, lembaga internasional, otoritas penerbangan diancam dengan pidana maksimal ancaman pidana pokok masing-masing pasal ditambah dua pertiga. Dalam hal tindakan tersebut dilakukan oleh Korporasi, dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga.

o Melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan/atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Tindakan ini diancam pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah). Dalam hal perbuatan tersebut ditujukan terhadap komputer dan/atau sistem elektronik serta informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik pemerintah dan/atau digunakan untuk layanan publik dipidana dengan pidana pokok ditambah sepertiga. Dan dalam hal perbuatan tersebut ditujukan terhadap komputer dan/atau sistem elektronik serta informasi dan/atau dokumen elektronik milik pemerintah dan/atau badan strategis termasuk dan tidak terbatas pada lembaga pertahanan, bank sentral, perbankan, keuangan, lembaga internasional, otoritas penerbangan diancam dengan pidana maksimal ancaman pidana pokok masing-masing pasal ditambah dua pertiga. Dalam hal tindakan tersebut dilakukan oleh Korporasi, dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga.

o Memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki:

Perangkat keras atau perangkat lunak komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 33 UU ITE,

Sandi lewat komputer, kode akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar sistem elektronik menjadi dapat dikases dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan pasal 33 UU ITE.

Tindakan ini diancam pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah). Dalam hal perbuatan tersebut ditujukan terhadap komputer dan/atau sistem elektronik serta informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik pemerintah dan/atau digunakan untuk layanan publik dipidana dengan pidana pokok ditambah sepertiga. Dan dalam hal perbuatan tersebut ditujukan terhadap komputer dan/atau sistem elektronik serta informasi dan/atau dokumen elektronik milik pemerintah dan/atau badan strategis termasuk dan tidak terbatas pada lembaga pertahanan, bank sentral, perbankan, keuangan, lembaga internasional, otoritas penerbangan diancam dengan pidana maksimal ancaman pidana pokok masing-masing pasal ditambah dua pertiga. Dalam hal tindakan tersebut dilakukan oleh Korporasi, dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga.

Namun tindakan-tindakan yang dimaksud dalam poin ini tidak diklasifikasikan ke dalam tindak Pidana jika ditujukan untuk melakukan kegiatan penelitian, pengujian sistem elektronik, untuk perlindungan sistem elektronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan hukum.

o Melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Tindakan ini diancam pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000.000 (12 milyar rupiah). Dalam hal perbuatan tersebut ditujukan terhadap komputer dan/atau sistem elektronik serta informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik pemerintah dan/atau digunakan untuk layanan publik dipidana dengan pidana pokok ditambah sepertiga. Dan dalam hal perbuatan tersebut ditujukan terhadap komputer dan/atau sistem elektronik serta informasi dan/atau dokumen elektronik milik pemerintah dan/atau badan strategis termasuk dan tidak terbatas pada lembaga pertahanan, bank sentral, perbankan, keuangan, lembaga internasional, otoritas penerbangan diancam dengan pidana maksimal ancaman pidana pokok masing-masing pasal ditambah dua pertiga. Dalam hal tindakan tersebut dilakukan oleh Korporasi, dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga.

o Melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Tindakan ini diancam pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000.000 (12 milyar rupiah). Dalam hal perbuatan tersebut ditujukan terhadap komputer dan/atau sistem elektronik serta informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik pemerintah dan/atau digunakan untuk layanan publik dipidana dengan pidana pokok ditambah sepertiga. Dan dalam hal perbuatan tersebut ditujukan terhadap komputer dan/atau sistem elektronik serta informasi dan/atau dokumen elektronik milik pemerintah dan/atau badan strategis termasuk dan tidak terbatas pada lembaga pertahanan, bank sentral, perbankan, keuangan, lembaga internasional, otoritas penerbangan diancam dengan pidana maksimal ancaman pidana pokok masing-masing pasal ditambah dua pertiga. Dalam hal tindakan tersebut dilakukan oleh Korporasi, dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga.

§ Setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan 36 UU ITE di luar wilayah Indonesia terhadap sistem elektronik yang berada di wilayah Yurisdiksi Indonesia. Dalam hal perbuatan tersebut ditujukan terhadap komputer dan/atau sistem elektronik serta informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik pemerintah dan/atau digunakan untuk layanan publik dipidana dengan pidana pokok ditambah sepertiga. Dan dalam hal perbuatan tersebut ditujukan terhadap komputer dan/atau sistem elektronik serta informasi dan/atau dokumen elektronik milik pemerintah dan/atau badan strategis termasuk dan tidak terbatas pada lembaga pertahanan, bank sentral, perbankan, keuangan, lembaga internasional, otoritas penerbangan diancam dengan pidana maksimal ancaman pidana pokok masing-masing pasal ditambah dua pertiga. Dalam hal tindakan tersebut dilakukan oleh Korporasi, dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga.

§ Yang dimaksud dengan ”intersepsi atau penyadapan” adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi.

§ Ketentuan mengenai penambahan hukuman pidana bagi pelaku korporasi dimaksudkan untuk menghukum setiap perbuatan melawan hukum dalam UU ITE yang dilakukan oleh korporasi dan/atau oleh pengurus dan/atau staff yang memiliki kapasitas untuk:

o Mewakili korporasi,

o Mengambil keputusan dalam korporasi,

o Melakukan pengawasan dan pengendalian dalam korporasi,

o Melakukan kegiatan demi keuntungan korporasi.

Penyelesaian Sengketa (Pasal 38 dan 39)

§ Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang menimbulkan kerugian.

§ Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang berakibat merugikan masyarakat, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

§ Gugatan Perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

§ Selain melalui mekanisme gugatan perdata, para pihak juga dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Penyidikan (Pasal 42-Pasal 44)

§ Penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam UU ITE, dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana dan ketentuan UU ITE.

§ Selain penyidik Pejabat Polisi Negara RI, Pejabat Pegawai Neger Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam UU tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik.

§ Penyidikan di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik tersebut dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik. Intergritas data, atau keutuhan data sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

§ Penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap sistem elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana harus dilakukan atas izin ketua Pengadilan Negeri setempat. Dan dalam melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan tersebut penyidik wajib menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum.

§ Dalam hal melakukan penangkapan dan penahanan, penyidik melalui penuntut umum wajib meminta penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat dalam waktu satu kali dua puluh empat jam.

§ Penyidik PNS berkoordinasi dengan penyidik pejabat Polri memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasilnya kepada penuntut umum. Dalam rangka mengungkap tindak pidana informasi elektronik dan transaksi elektronik, penyidik dapat bekerja sama dengan penyidik negara lain untuk berbagi informasi dan alat bukti.

§ Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan berdasarkan UU ITE ialah sebagai berikut:

o Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan,

o Alat bukti lain berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

DEFINISI INFORMASI UU ITE

ÿ Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

ÿ Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

ÿ Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.

ÿ Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

ÿ Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

ÿ Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat.

ÿ Jaringan Sistem Elektronik adalah terhubungnya dua Sistem Elektronik atau lebih, yang bersifat tertutup ataupun terbuka.

ÿ Agen Elektronik adalah perangkat dari suatu Sistem Elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu Informasi Elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh Orang.

ÿ Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.

ÿ Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.

ÿ Lembaga Sertifikasi Keandalan adalah lembaga independen yang dibentuk oleh profesional yang diakui, disahkan, dan diawasi oleh Pemerintah dengan kewenangan mengaudit dan mengeluarkan sertifikat keandalan dalam Transaksi Elektronik.

ÿ Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

ÿ Penanda Tangan adalah subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan Tanda Tangan Elektronik.

ÿ Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan.

ÿ Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.

ÿ Kode Akses adalah angka, huruf, simbol, karakter lainnya atau kombinasi di antaranya, yang merupakan kunci untuk dapat mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik lainnya.

ÿ Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik.

ÿ Pengirim adalah subjek hukum yang mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

ÿ Penerima adalah subjek hukum yang menerima Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dari Pengirim.

ÿ Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.

ÿ Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.

ÿ Badan Usaha adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

ÿ Pemerintah adalah Menteri atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Presiden.

Published in: on March 8, 2009 at 7:22 am  Leave a Comment  
Tags: , ,