Sebuah Review: North Atlantic Treaty Organization (NATO)

nato Pada era setelah Perang dunia II ( 1939-1945), banyak para pemimpin Barat percaya kebijakan dari USSR akan mengancam stabilitas internasional seperti instalasi secara paksa dari pemerintah Komunis kepada seluruh Eropa timur, permintaan wilayah oleh Soviet, dan pendukungan perang gerilya mereka di Yunani dan paham pecah belah/sepratisme regional di Iran yang muncul seperti langkah-langkah Perang dunia III. Peristiwa seperti itu menandatangani Perjanjian Dunkirk pada 1947 antara Inggris dan Perancis, yang mana berisi suatu pertahanan umum melawan terhadap agresi. Peristiwa yang berikut, mencakup penolakan oleh negara-negara Eropa dari Program Kesembuhan Eropa ( Rencana Marshall) dan ciptaan Cominform, suatu organisasi Komunis Mengenai Eropa, pada 1947, mendorong Perjanjian Brussels yang ditandatangani oleh Negara-Negara eropa Barat pada 1948. Di antara gol pakta itu yaitu menjadi pertahanan yang kolektif bagi anggotanya . Blokade Berlin pada Maret 1948 mendorong negosiasi antara Eropa Barat, Canada, dan Amerika Serikat yang mengakibatkan Pakta Pertahanan Atlantik Utara.

A. Perkembangan Awal NATO

Sampai 1950 NATO terutama berisi suatu kesepakatan oleh Amerika Serikat untuk mempertahankan anggota yang lain menyangkut persekutuan di bawah istilah Artikel 5 perjanjian itu. Bagaimanapun, tidak ada militer efektif atau struktur administratif untuk menerapkan kesepakatan ini. Pertikaian antara Korea pada bulan Juni 1950 meyakinkan musuh Soviet untuk bertindak melawan terhadap suatu Negara Jerman. Hasilnya tidaklah hanya menciptakan suatu sistem komando militer, tetapi juga perluasan dari organisasi. Di tahun 1952 Yunani dan Turki bergabung dalam persekutuan, dan di tahun 1955 Jerman Barat diterima di bawah suatu pengaturan yang diperumit dengan tidak diijinkan untuk membuat nuklir, biologi, atau senjata kimia. Dalam dekade pertama NATO sebagian besar suatu organisasi berbentuk militer bergantung pada U.S. yaitu kekutan untuk keamanan dan untuk melawan ekonomi Eropa dan pemerintah nasional.

B. Perkembangan NATO pada Era Perang dingin

Arti penting NATO tumbuh dengan memburuknya hubungan antara Soviet dan kekuasaan Barat. Ketika Perserikatan Soviet mencapai kesamaan di dalam persenjataan nuklir dengan kekuasaan Barat, beberapa negara-negara Eropa mengkhawatirkan Amerika Serikat tidak akan menghormati ikrarnya untuk mempertahankan anggota persekutuan lain. 1960 ditandai oleh dua pengembangan sebagai akibat dari NATO: penarikan Perancis, di bawah Presiden Charles de Gaulle, dari organisasi tetapi bukan dari persekutuan pada1966; dan pengaruh peningkatan negara-negara yang lebih kecil, yang mencari untuk menggunakan NATO sebagai suatu instrumen détente seperti halnya pertahanan.

Krisis di Cekoslovakia pada 1968 adalah titik balik untuk NATO, sesudah itu dipandang sebagai suatu sumber keamanan untuk Eropa. Keterlibatan Amerika di perang Vietnam ( 1957-1975) disusutkan lebih lanjut oleh Amerika Serikat dengan otoritas dan mendukung ketidakpuasan di dalam NATO. Walaupun tahun 1970 mulai dengan beberapa persetujuan sebagai hasil yang strategis mengenai Pembatasan Berbicara ( SALT I), pada akhir dekade dengan kekecewaan Soviet yang dengan cepat membangun gudang senjata militer mereka. NATO memecahkan masalah ini dengan dual-track program 1979, di mana usaha pertahanan baru ditemani oleh usaha baru pada détente. 1980 yang dibuka dengan suatu krisis yang memperdalam antara Timur dan Barat. Pada 1983 USSR gagal untuk mencegah penyebaran intermediate-range balistik proyektil, merancang untuk mengatasi Senjata Soviet yang menargetkan pada kota besar Eropa. Tanda dari Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty ( INF) pada 1987 ditandai dengan gangguan Dari Pakta Warsawa. Dekade diakhiri dengan sukses NATO yang menaklukan tantangan blok komunis.

C. Akhir Perang dingin

Di akhir 80-an pemerintahan Komunis mulai untuk meremukkan seluruh Eropa timur. Jerman Barat mengajak Jerman Timur untuk membentuk Negara Republik Jerman pada 1990, dan Pakta Warsawa dihancurkan pada awal 1991. Perserikatan Soviet runtuh pada tahun berikutnya, yang secara drastis mengurangi ancaman militer ke NATO. Meskipun demikian, banyak peninjau Barat melihat NATO pasca perang dingin sebagai suatu payung keamanan Eropa yang kuat oleh penderitaan nasionalis melepaskan tali Eropa timur dan USSR.

Berikut pemutusan dari USSR, NATO mencari untuk memperkuat hubungan dengan negara-negara mandiri yang baru saja yang telah dahulu menyusun USSR dan dengan Pusat Ketimuran lain Negara-negara eropa yang mepunyai Pakta Warsawa. Dewan Kooperasi Atlantik utara, dirikan pada bulan November 1991, menyediakan suatu forum untuk konsultasi antara anggota NATO, negara-negara Eropa timur, dan Republik Soviet yang terdahulu. pada 1993 anggota NATO menguasakan suatu proposal untuk menawarkan pakta Warsaw terdahulu untuk membatasi Anggota asosiasi dengan NATO. Di bawah rencana, mengetahui Persekutuan untuk Damai ( PFP), selain anggota bisa diundang untuk mengambil bagian dalam berbagi informasi, mengikuti latihan, dan operasi penjaga keamanan. Persekutuan untuk Damai adalah menyediakan kooperasi dan keamanan bagi seluruh Eropa. Banyak Satelit Soviet terdahulu bersiap-siap untuk bergabung. Walaupun Rusia menentang keanggotaan mereka dan mengancam untuk tidak hadir dalam Persekutuan Damai tetapi akhirnya mereka bergabung dengan secepatnya. Anggota PFP boleh secepatnya mencapai keanggotaan penuh dalam NATO jika kebutuhan keanggotaan lain, seperti suatu angkatan perang dilatih untuk bergabung dengan pasukan NATO.

Pada tahun 1995, setelah 30 tahun diboikot, Perancis kembali ke NATO, menerima suatu tempat duduk pada panitia militer setelah presiden Amerika Serikat saat itu Bill Clinton mempercepat rencana untuk perluasan NATO. Juga pada waktu itu, Amerika Serikat dan NATO mulai serius untuk mengakhiri peperangan yang berlanjut di Bosnia dan Herzegovina yang mengancam stabilitas Eropa. Para pemimpin persekutuan NATO memberi hak suatu kampanye udara melawan terhadap Serbia Bosnian untuk memaksa Bosnia Serbia untuk merundingkan suatu penyelesaian damai. Setelah seminggu serangan udara, para pemimpin Serbia Bosnian menyetujui diwakili pada suatu konferensi damai dekat Dayton, Ohio, dan pada bulan Desember 1995 mereka yang sedang berperang menandatangani suatu perdamaian dan menyetujui untuk mengakhiri peperangan ( lihat Perstujuan Damai Dayton). Bulan selanjutnya, sebagai bagian dari persetujuan Dayton, NATO menyebar suatu perusahaan multinasional kekuatan berpuluh-ribu pasukan, sebagai Implementasi Kekuatan ( IFOR), untuk memonitor dan melakukan gencatan senjata di Bosnia. Satu tahun kemudian NATO menggantikan kekuatan ini dengan suatu Kekuatan Stabilisasi yng lebih kecil (SFOR). Misinya diperluas dengan tak terbatas untuk menjamin keaman ke semua daerah.

D. Perkembangan Terbaru NATO

Pada Maret 1999 tiga anggota Pacta Warsaw Hungaria, Poland, dan Republik Cekoslovakia bergabung dalam persekutuan. Pada bulan yang sama, kekuatan NATO memulai suatu kampanye udara melawan terhadap pusat pemerintah Republik Yugoslavia ( FRY, sekarang Republik Serbia dan Montenegro). Serangan NATO diluncurkan setelah Presiden Yugoslavia Slobodan Miloševic ditolak untuk menerima suatu rencana perdamai internasional untuk mengabulkan masa otonomi untuk Provinsi Yugoslavia yaitu Kosovo. Provinsi didiami sebagian besar oleh kesukuan Albanians. Banyak dari mereka sedang memperjuangkan kemerdekaan atau otonomi untuk Kosovo. Para pemimpin barat mengharapkan serangan NATO akan membawa Miloševic kemeja perundingan. Mereka juga mengharapkan untuk mengakhiri penindasan berkelanjutan dari yang minoritas kesukuan Albanians oleh mayoritas Serbian kesukuan FRY.

Serangan NATO yang pertama terbatas pada beberapa target militer, tetapi persekutuan secara tiba – tiba memperluas kampanye angkasa melawan FRY setelah laporan tentang kekejaman tersebar luas oleh serangan serbia terhadap populasi orang Albania kesukuan Kosovo. Pada April 1999 lebih dari 1,000 pesawat perang di bawah perintah NATO dilibatkan dalam serangan ke seluruh republik. Ini menjadi operasi militer yang paling besar yang pernah dikerjakan oleh NATO.

Sebagai ganti orang Yugoslavia yang membujuk para pemimpin untuk menerima suatu perundingan damai akan tetapi serangan angkasa akan memperkuat tekad Serbia untuk menentang NATO yaitu menuntut dan memperhebat kekerasan dan mengarahkan pada kesukuan Albanians. Angkatan perang dan kepolisian Serbia membinasakan desa, membunuh warganegara Kosovo, dan memaksa beratus ribu kesukuan Albanians untuk melarikan diri dari provinsi. Penerbangan pengungsi menjadi migrasi massa yang paling besar di Eropa karena Perang dunia II. Kritikus membebankan bahwa NATO gagal untuk mengantisipasi krisis pengungsi.

Oposisi internasional kepada NATO menyerang dengan cepat. Rusia, Negeri China, dan India menuduh NATO melakukan pelanggaran hukum internasional dengan tidak meminta izin persetujuan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN) sebelum menyerang Yugoslavia. Rusia tiba-tiba memutus semua tali diplomatik dengan NATO dan memperkenalkan suatu resolusi kepada UN Dewan Keamanan yang menuntut agar mengakhir pemboman. Resolusi ditolak dengan jelas. ( Rusia dan NATO tidak secara formal tidak melakukan hubungan sampai awal 2000.)

NATO dikritik lebih lanjut setelah pesawat perang di bawah perintahnya membom kawalan dan struktur warganegara kesukuan Albanians yang berusaha untuk melarikan diri dari Kosovo. Pemimpinan NATO minta maaf untuk serangan yang dimaksud karena ini adalah ketidak sengajaan, tetapi meminta dengan tegas Miloševic untuk bertanggung jawab atas konflik yang berlanjut . Setelah pesawat perang NATO membom kedutaan Cina di Belgrade sebagai kelalaian, Pejabat Cina memohon NATO untuk mengakhiri serangan angkasa.

Pada bulan Juni 1999, setelah 11 minggu NATO membom menjadikannya tidak mampu dan membinasakan banyak infrastruktur Yugoslavia. FRY menyetujui hampir dari keseluruhan permintaan persekutuan. Para pemimpin FRY menandatangani suatu persetujuan yang mengakhiri pemboman dan Kosovo ditempatkan di bawah pengendalian internasional. Sebagai bagian dari persetujuan, suatu perusahaan multinasional kekuatan NATO-LED beribu-ribu pasukan menduduki Kosovo untuk membantu memastikan kembalinya keamanan dari orang Pengungsi Albania. Kekuatan penjaga keamanan Kosovo, dikenal sebagai KFOR, memperluas misi dengan tak terbatas untuk melindungi keselamatan publik, mengosongkan Kosovo, dan menyediakan bantuan berperikemanusiaan. Persetujuan juga mengamanatkan perlucutan senjata Dari Angkatan perang Pembebasan Kosovo (KLA), suatu angkatan perang gerilya mengorganisir sebelum NATO berkampanye itu telah mencoba untuk memandu pasukan Serbia dan kepolisian dari provinsi itu.

Kampanye melawan terhadap FRY menjadikan kesulitan tindakan militer yang memerlukan konsensus dari keseluruhan persekutuan 19 negara NATO, dan mengarahkan perbedaan pendapat dalam organisasi yang diperluas. Sepanjang konflik, Para pemimpin Inggris yang didukung untuk menyerang FRY dengan angkatan darat, ketika anggota persekutuan yang lain menentang rencana untuk menyerbu Kosovo. Di samping perselisihan paham ini, anggota inti dari persekutuan tetap mendukung serangan udara.

Keterlibatan NATO dalam Kosovo juga menandai peran yang diperluas mengenai peraturan persekutuan di Eropa dan urusan dunia. Sebelum permusuhan, kekuatan militer di bawah perintah NATO melayani semata-mata untuk menghalangi penyerang. Sepanjang operasi Kosovo, NATO mencoba untuk menggunakan militer nya untuk membantu berperikemanusiaan, untuk memaksa pemenuhan dengan berbagai keinginan persekutuan, dan untuk mencegah kemungkinan suatu konflik lebih luas di Eropa. NATO turut campur dalam Kosovo di samping fakta bahwa tidak satupun dari anggota persekutuan secara langsung diserang oleh FRY.

Pada tahun 2002 Rusia menjadi suatu sekutu komanditer dalam NATO sebagai bagian dari Dewan NATO-RUSSIA. Ciptaan dari dewan memberi Rusia kesempatan untuk ambil bagian dalam diskusi tentang NATO tetapi tanpa mempunyai suatu hak suara. Kebanyakan keputusan kunci, seperti perluasan NATO, dipegang oleh eksklusif ke 19 anggota dewan menteri.

Juga pada 2002, NATO mengundang tujuh negara Bulgaria, Estonia, Latvia, Lithuania, Romania, Slovenia, dan Slovakia untuk menjadi anggota organisasi. Semua ketujuh anggota diharapkan untuk bergabung pada tahun 2004, dan total keanggotaan NATO 26.

Advertisements
Published in: on March 8, 2009 at 3:25 pm  Comments (1)  
Tags: ,

Review Terhadap Eksistensi Terorisme Internasional: [Masih pantaskah PBB disebut sebagai polisi dunia?]

terorism Sejak terjadinya serangan teroris internasional terhadap gedung WTC di Amerika Serikat pada tahun 2001, hampir semua negara di dunia memasang posisi “siaga satu”. Tidak terkecuali, bagi negara-negara yang mayoritas penduduknya secara silent “mensyukuri” peristiwa yang menimpa negara pengendali tatanan dunia itu. Asumsi yang berkembang di negara-negara non barat pada waktu itu adalah, bahwa aksi bom bunuh diri tersebut, dilakukan sebagai simbol perlawanan terhadap dunia barat. Asumsi ini diartikan bahwa hal itu tidak akan dilakukan kepada negara-negara non barat. Ternyata, asumsi ini meleset. Perkembangan eksistensi terorisme internasional yang semakin mengkhawatirkan dapat dilihat pada tragedi bom Bali. Bom Bali yang terjadi pada tanggal 12 Oktober 2002, membuat tesis akan sasaran aksi teroris internasional, kehilangan fondasi logika. Cara pandang pun dibalik. Dari awalnya memotret teroris internasional dari kacamata negara calon sasaran, menjadi dimulai dari kacamata si teroris itu sendiri, yakni bagaimana si teroris tersebut mendefinisikan “dunia barat”. Preposisi dari asumsi pertama tetap dipertahankan, tapi arti derivatifnya mulai disesuaikan. Dan bom Bali dijadikan sebagai fakta untuk menguatkan bahwa definisi akan dunia barat, bukan lagi terpetakan secara geografik.

Bom yang terjadi di Bali, Indonesia, yang notabene negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, merupakan bukti kecerdasan dan dinamisasi para teroris internasional. Pemilihan lokasi Bali sebagai sasaran, bukan semata-mata atas pendefinisian bahwa ada “dunia barat” di Bali, tetapi juga karena kepentingan akan pesan yang ingin disampaikan oleh mereka. Atas kenyataan ini, tekanan psikologis tidak hanya melanda negara-negara yang secara geografis memang berada di areal dunia barat, tapi juga bagi negara-negara non barat yang di negaranya ada “asset” dunia barat.

Bagi barat, tekanan psikologis terjadi karena menyangkut keselamatan “asset”-nya yang tersebar di berbagai penjuru dunia. Tekanan ini semakin mengganggu, manakala dunia barat khususnya AS, Inggris dan sekutunya, menyadari bahwa security system di negara-negara non barat umumnya, sangatlah lemah. Dalam kondisi psyco-strategy yang lemah seperti ini, negara sekuat AS pun akhirnya tidak punya pilihan lain kecuali “menyerang untuk bertahan” atau bahasa populernya preemptive-strike.

Aktivitas dan kerja sama internasional untuk mengatasi terorisme internasional meningkat pesat setelah peristiwa 11 September 2001 yang meruntuhkan gedung World Trade Centre di Amerika Serikat (AS). AS kemudian muncul sebagai pelopor dalam perang global melawan terorisme, melalui berbagai kebijakan luar negerinya, antara lain membentuk Gerakan Koalisi Dunia. Gerakan ini menerapkan segala cara berkekuatan nasional dan internasional dalam komandonya: diplomasi, tekanan hukum, intelijen, pemeriksaan keuangan, aksi militer, dan bantuan pangan. Di tingkat diplomasi, sudah ditandatangani resolusi Dewan Keamanan PBB yang mewajibkan ke- 189 anggotanya, termasuk Indonesia, untuk mengakhiri semua aksi terorisme di dalam negerinya dengan cara menyetop sumber-sumber dana serta membawa pelaku teror untuk diadili.

Genderang perang yang telah ditabuh oleh AS tersebut telah direspons oleh negara-negara anggota PBB. Telah lebih dari 112 negara mengeluarkan perintah pemblokiran dan pembekuan aset yang digunakan untuk mendanai terorisme yang ditemukan di mana saja dari rekening bank di Amerika sampai organisasi penyantun di Eropa, bahkan sampai aliran dana toko-toko madu di Timur Tengah. Gugus tugas Departemen Keuangan dari 29 negara yang tergabung dalam koalisi memainkan peran aktif khususnya dalam mengidentifikasi dan menghentikan aliran dana organisasi teroris.

Dalam lingkup ASEAN, kerja sama telah dilakukan melalui ASEAN Regional Forum (ARF), yang pada tanggal 2 Juli 2004 menyepakati kerja sama di bidang keamanan transportasi barang dan orang untuk menanggulangi ancaman terorisme internasional. Kesepakatan tersebut dapat diadopsi dalam KAA dalam lingkup kerja sama yang lebih luas.

Sekitar 170 kepala negara hadir pada tanggal 14-16 September 2005 di markas besar PBB dalam rangka mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) PBB. Sejumlah isu global dibahas dalam acara tersebut, di antaranya mengenai aksi teror yang hingga kini merebak di belahan dunia. Sejumlah strategi dalam rangka menghidupkan kembali konsep demokrasi, human right, dan lainnya, yang selama ini telah terabaikan juga menjadi agenda pembicaraan. Namun dalam realitanya hingga kini tahun 2007, proses penanganan terorisme internasional seperti jalan di tempat atau paling tidak belum mampu memberikan efek yang cukup efektif bagi perdamaian dunia.

PBB adalah organisasi induk bagi seluruh bangsa dan negara. Posisinya yang seharusnya bersikap netral sangat dibutuhkan negara-negara yang terancam indemokratisasi. Namun belakangan ini, organisasi tersebut mengalami degradasi legitimasi internasional. Di antaranya disebabkan lemahnya penanganan sejumlah masalah-masalah internasional. Ada yang paling kentara dari kelemahan PBB, yaitu dalam menanganai isu terorisme yang belakangan ini semakin marak. Lambannya proses penanganan aksi terorisme sebenarnya tidak hanya disebabkan PBB kekeringan konsep dan strategi, melainkan juga karena adanya kesalahan definitif terhadap terorisme itu sendiri. Bahwa selama ini terorisme hanya dimaknai sebagai gerakan sparatis, pengeboman gedung-gedung, penembakan, dan sebagainya. Padahal makna teror tidaklah sesempit itu. Dalam konteks sekarang, terorisme bahkan lebih banyak beroperasi dalam konstitusi.

Jauh sebelum terorisme menjadi wacana global, potensi-potensi yang mengarah pada aksi-aksi teror sudah sering di-singgug para filosof Yunani abad ke-5 SM. Protagoras misalnya, pernah menyatakan ”manusia adalah ukuran segala-galanya, jika manusia sudah menganggapnya (sesuatu) demikian, maka demikianlah adanya”.

Kecenderungan untuk mengukur segala sesuatu sesuai dengan kehendak dan keinginan manusia yang bersifat sementara merupakan potensi paling urgen bagi lahirnya tindakan-tindakan dehumanisasi. Tidakan-tindakan dehumanisasi inilah yang oleh masyarakat kontemporer disebut sebagai teror dalam arti universal.

Teror adalah kata baku dari tindak kejahatan, kriminal kemanusiaan, kriminal transnasional, kriminal bisnis, kriminal dagang, kriminal cyber, kriminal politik, dan sebagainya. Merebaknya aksi-aksi teror semacam itu telah mengundang kepanikan umat manusia. Kemerdekaan, dalam arti universal, yang seharusnya dapat dinikmati secara bersama dan merata, pada akhir-nya terpolakan menjadi kemerdekaan menurut standarisasi internasional, kemerdekaan berdasarkan prinsip-prinsip kebangsaan dan nasionalisme, kemedekaan spesial bagi orang-orang elite dan birokrasi, dan kemerdekaan ”cukup” bagi orang-orang bawah dan lemah. Dengan kata lain, aksi teror sesungguhnya telah menyebabkan kemerdekaan jadi terpetakan dalam dua kategori; merdeka untuk melakukan ekspresi eksploitisi (dalam skala global, regional, dan nasional), dan merdeka untuk menerima ketidakmerdekaan.

Identifikasi Terhadap Posisi PBB

Dalam situasi semacam ini, peranan organisasi-organisasi internasional, seperti PBB berikut badan-badan yang berada di bawah naungannya, menjadi sangat dibutuhkan dalam rangka meredam aksi-aksi seperti di atas. Hanya saja yang disayangkan adalah sistem penanganan yang diterapkan organisasi tesebut sangat lemah. Mereka yang seharusnya bergerak lebih ekstra dalam menegakkan keadilan dan kemerdekaan, bersikap simetris dalam menangani aksi-aksi teror, kini telah kehilangan daya kekuatan. Seperti Dewan Keamanan (Security Council) PBB, kini justru menimbulkan kekecewaan yang begitu besar dari negara-negara lain yang tidak termasuk anggota tetap DK. Mereka kecewa karena DK cenderung bersikap tidak adil dalam menangani keamanan internasional.

Ada yang menyatakan bahwa keterbatasan anggota tetap DK adalah penyebab utama banyaknya kebijakan yang tidak representatif sesuai dengan standarisasi internasional. Sampai saat ini, anggota tetap DK hanya terbatas pada negara-negara pemenang dalam Perang Dunia II, seperti Amerika, Prancis, Inggris, Rusia, dan China. Inilah yang menyebabkan segala kebijakan DK cenderung berat sebelah.

Seperti dalam menangani masalah pengembangan senjata nuklir yang dilakukan Iran belakangan ini, tampak sekali PBB cenderung asimetris. Dalam Resolusi 47/133 yang diproklamasikan Majelis Umum (General Assembly) PBB pada 1 Desember 1992, pasal 7 tentang deklarasi perlindungan bagi semua orang dari penghilangan secara paksa dinyatakan, bahwa ”tidak ada situasi apa pun, baik ancaman perang, keadaan perang, ketidakstabilan politik internal atau situasi darurat politik lainnya, dapat digunakan untuk membenarkan penghilangan orang dengan paksa”.

Apa yang dilakukan Amerika terhadap Saddam Hussein merupakan suatu proses penghilangan & orang secara paksa, hingga akhirnya dihukum mati. Jika memang Saddam bersalah selama menjalankan tuganya sebagai penguasa otoriter, Irak memiliki kekuatan hukum tersendiri untuk mengadilinya. Sekali lagi, PBB tidak berdaya sama sekali dalam hal ini, satu keadaan sama yang terjadi juga pada peristiwa penyerangan Israel ke Palestina. Sebaliknya, PBB justru bertindak seolah tidak tahu, suatu sikap yang bernada justifikasi terhadap kecerobohan Amerika. Jika merujuk pada makna universal teror di atas, tindakan ceroboh Amerika maupun sikap asimetris PBB sebenarnya dapat pula dikategorikan sebagai aksi teror dalam bentuk yang baru.

Kesadaran terhadap kelemahan yang dimiliki PBB selama ini baru muncul belakangan. Itulah sebabnya, Sekjen PBB saat terjadinya tragedi WTC Kofi Annan mengusulkan tiga pilar reformasi PBB dalam konferensi PBB, yaitu merdeka untuk hidup berdaulat (freedom to live in dignity), merdeka dari ketakutan (freedom from fear), dan merdeka dari ketiadaan (freedom from want).

Terlepas apakah usulan itu merupakan seruan perdamaian dunia yang benar-benar keluar dari hati nurani Annan ataukah sekadar pancingan semu untuk mengembalikan legitimasi dunia terhadap PBB, yang pasti PBB saat ini memang sudah mandul, dan saatnya untuk direformasi dalam segala sektor. Diibaratkan sebuah kendaraan, PBB memang sudah tidak layak pakai lagi. Mitos PBB sebagai polisi dunia sudah tidak layak lagi.

Untuk itu, jika PBB memang masih mendambakan kedamaian dunia, usulan tiga pilar reformasi PBB di atas tidaklah cukup. Selain dikhawatirkan akan sekadar menjadi wacana semu, tiga pilar tersebut juga sangat berpotensi bagi semakin ganasnya aksi-aksi teror baru seperti yang dilakukan Amerika, yakni bersikap nonkooperatif dalam bertindak. Untuk itu, ada beberapa hal yang perlu direformasi PBB, di antaranya membuka ruang bagi negara-negara lain untuk menjadi anggota tetap PBB. Merumuskan secara jelas hal-hal yang perlu ditindaklanjuti Majelis Umum (General Assembly) PBB, dan sebagainya. Sekali lagi, kemerdekaan dalam skala internasional telah terpolarisasikan. Untuk itu, hanya ketegasan PBB dalam menyelesaikan konflik dan teror dalam skala internasionallah yang dapat mengembalikan makna esensial kemerdekaan itu.

Dalam mengatasi masalah terorisme, perlu dibahas dan ditinjau berbagai kemungkinan aktivitas dalam lingkup multilateral di setiap bagian geografis negara-negara di dunia. Memperkuat kerja sama multilateral dan memperkuat mekanisme pencegahan dalam melawan terorisme dengan cara yang komprehensif dapat menjadi pilihan, sambil tetap menempatkan PBB sebagai organisasi dunia untuk berperan serta.

Sebagai langkah awal adalah pembentukan pusat informasi ratifikasi atau akses terhadap semua konvensi antiteror termasuk konvensi internasional untuk menahan laju keuangan teroris. Di bidang hukum, perlu dikembangkan kerja sama di antara organisasi-organisasi penegak hukum dalam melawan terorisme, selain saling tukar pikiran dalam pengoperasiannya. Selain itu, perlu dilakukan berbagai upaya untuk mempelajari konvensi terorisme internasional dengan tujuan untuk mengintegrasikannya dengan mekanisme yang ada.

Kerja sama intelijen dapat dilakukan dengan tukar-menukar informasi intelijen dan memfasilitasi arus informasi teroris dan organisasi internasionalnya, pergerakan, sumber dana, dan informasi-informasi lain untuk melindungi korban, milik, dan sistem keamanan pada semua alat transportasi. Selanjutnya adalah mengembangkan program pembangunan kapasitas di masing-masing kawasan untuk meningkatkan kapasitas organisasi dalam menginvestigasi, mendeteksi, memonitor, dan melaporkan aksi-aksi teror.

Sebagai sarana tukar-menukar pikiran, berbagai forum diskusi dapat lebih diaktifkan guna mengeksplorasi ide-ide praktis dan berbagai inisiatif untuk meningkatkan peran kawasan dalam keterlibatannya dengan masyarakat internasional. Dengan cara demikian, diharapkan berbagai aksi melawan terorisme dapat lebih efektif.

Indonesia dapat mengambil peran misalnya dengan lebih banyak melibatkan peserta dari negara-negara di Asia-Afrika dalam pusat pelatihan antiteror internasional milik Polri yang dipusatkan di kampus Akademi Kepolisian (AKpol) Semarang, selain meningkatkan kerja sama di Pusat Koordinasi Kejahatan Transnasional (Crime Coordination Centre/TNCC). Perlu juga ditinjau apakah Jakarta Centre for Law Enforcement (JCLE) dan Pusat Pelatihan Antiteror Nasional (Platina) dapat bekerja sama dengan organisasi sejenis yang ada di negara atau kawasan lainnya.

Sebagai perbandingan dengan kawasan Asia-Pasifik, perwakilan dari negara-negara Asia-Pasifik telah melakukan kerja sama dalam penegakan hukum dan penanggulangan terorisme. JCLE khusus melatih polisi antiteror dari sisi analisis dan manajerial seperti investigasi, intelijen, penguasaan teknologi multimedia, analisis data, forensik, dan sebagainya. Sedangkan Platina khusus membekali peserta dengan striking force di lapangan seperti cara mengatasi pembajakan atau terorisme di pesawat, di kereta api, kapal laut, hutan, dan sebagainya.

Published in: on March 8, 2009 at 3:19 pm  Leave a Comment  
Tags: , ,