STELLA AWARD: [Simbol kekonyolan hukum Amerika Serikat]

stella-trophy

Tak selamanya semua yang dibilang hebat itu tidak memiliki celah. Amerika Serikat, sebuah Negara yang konon memiliki konstelasi hukum yang begitu baik dimana posisi pengacara sangat begitu terhormat disana, ternyata memiliki juga hal-hal yang konyol yang bersembunyi di balik elegannya eksistensi hukum mereka. Simaklah STELLA AWARD, Sebuah penghargaan yang diberikan untuk gugatan paling “konyol” di AS. Mereka mendapat ganti rugi besar justru karena ulah dan kekonyolannya sendiri.

Stella Award juga disebut sebagai penghargaan untuk para juri di negara tersebut. Nama Stella Award sendiri berasal dari Stella Liebeck. Nenek berusia 81 tahun ini menumpahkan kopi yang dibelinya di McDonald ke dirinya sendiri. Liebeck menggugat McDonald dan dinyatakan menang. Kasus Stella mengilhami pemberian penghargaan ini. Penghargaan ini juga disponsori oleh organisasi pengacara AS.


Berikut para kandidat untuk Stella award tahun ini:

1. Kathleen Robertson dari Texas. Robertson memenangkan ganti rugi dari dewan juri sebesar $780.000 setelah ia menggugat sebuah toko furnitur. Robertson menggugat toko itu karena pergelangan kakinya patah setelah tersandung anak laki-laki yang berlarian di dalam toko tersebut. Pemilik toko furnitur sangat terkejut terhadap isi putusan tersebut, mengingat anak lelaki yang “badung” itu adalah anak kandung Robertson sendiri.


2. Carl Truman dari Los Angeles. Pria berusia 19 tahun ini memenangkan ganti rugi sebesar $74.000 dan biaya perawatan kesehatan setelah tetangganya melindas tangannya dengan Honda Accord. Truman tampaknya tidak menyadari bahwa tetangga pemilik Accord tersebut sedang berada di balik setir mobil itu ketika Truman berusaha mencuri velg mobil tersebut.

3. Terrence Dickson dari Bristol , Pennsylvania. Dickson sedang berusaha meninggalkan rumah yang baru saja ia rampok dengan melewati pintu garasi. Namun, ia tidak bisa membuat pintu garasi otomatis itu membuka ke atas karena pintu itu sedang rusak. Dickson juga tidak bisa kembali ke rumah itu. Karena ketika ia menutup pintu yang menghubungkan garasi dengan rumah, pintu itu terkunci secara otomatis. Karena keluarga pemilik rumah sedang berlibur, Dickson terkunci di garasi selama delapan hari dan bertahan hidup dengan meminum Pepsi dan sekantung besar makanan anjing yang ia temukan di garasi. Dickson–sang maling apes itu– menggugat asuransi pemilik rumah dan mengklaim bahwa kejadian itu mengakibatkan ia menderita gangguan mental yang hebat. Dewan juri sepakat untuk memberi Dickson $500.000.


4. Jerry Williams dari Little Rock , Arkansas . Ia memenangkan ganti rugi $14.500 dan biaya perawatan kesehatan setelah bokongnya digigit oleh anjing tetangga . Anjing itu sendiri terantai di teras tetangganya. Award tersebut layak untuk diberikan kepada Williams. Juri berpendapat bahwa anjing tersebut mungkin sedikit terpengaruh oleh tindakan William yang saat itu menembaki anjing itu dengan senapan angin berkali-kali.


5. Amber Carson dari Lancaster, Pennsylvania. Sebuah restoran di Philadelphia diperintahkan untuk membayar pada Carson sebesar $113.500 setelah ia terpeleset genangan minuman ringan yang menyebabkan ulang lengannya patah.
Minuman itu bisa berada di lantai karena Carson melempar minuman itu pada pacarnya ketika bertengkar 30 menit sebelumnya.

6. Kara Walton dari Delaware. Walton sukses menggugat sebuah night club ketika ia terjatuh ke lantai dari jendela WC umum night club tersebut. Kejadian itu menyebabkan patahnya dua gigi depan Walton. Kejadian itu terjadi ketika ia mencoba menyelinap melalui jendela WC demi menghindari membayar cover charge sebesar $3.50. Ia dianugerahi ganti rugi sebesar AS$12.000 dan biaya perawatan gigi.


DAN PEMENANGNYA ADALAH :
Merv Grazinsky dari Oklahoma City. Pada November 2001, Grazinsky membeli sebuah mobil caravan Winnebago sepanjang sekitar 9 meter. Dalam perjalanan pertamanya menuju rumah, ia melewati jalan tol, menyetel radio sambil menyetir dengan kecepatan pada 70 mph. Lalu dengan santai, Grazinsky meninggalkan kursi supir ke belakang untuk membuat secangkir kopi . Tidak mengherankan, kendaraan itu keluar dari jalan tol, menabrak, dan terguling. Grazinsky menggugat Winnebago karena tidak menyebutkan dalam buku petunjuk bahwa kendaraan itu tidak bisa melakukan hal tersebut . Ia mendapat ganti rugi sebesar $1.750.000 plus sebuah Winnebago baru . Akibat kasus ini, Winnebago akhirnya mengubah buku petunjuknya.

Taken from: agoesramdhanie.wordpress.com

Advertisements
Published in: on March 8, 2009 at 7:51 am  Leave a Comment  
Tags: , , ,

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Dalam Hukum Positif Indonesia

Berdasarkan UU Ketenagakerjaan dan UU Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Pengertian Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha Pasal 1 angka 25).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dijelaskan bahwa PHK dapat terjadi karena bermacam sebab. Untuk beberapa ketentuan, diperlukan adanya Penetapan dari lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial untuk sahnya PHK tersebut, namun terdapat juga ketentuan jenis PHK yang tidak memerlukan ketentuan penetapan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Alasan/Dasar Untuk dapat dilakukannya PHK

Alasan-alasan/Dasar tersebut ialah:

§ ­Selesainya PKWT

§ ­Pekerja melakukan kesalahan berat

§ Peketja tidak lulus masa percobaan

§ ­Pekerja melakukan Pelanggaran Perjanjian Kerja, Perjanjian Kerja Bersama, atau Peraturan Perusahaan

§ ­Pekerja mengajukan PHK karena pelanggaran pengusaha

§ ­Pekerja menerima PHK meski bukan karena kesalahannya

§ Pekerja mengundurkan diri

§ ­Pernikahan antar pekerja (jika diatur oleh Perusahaan)

§ ­Massal- karena perusahaan rugi, force majeure, atau melakukan efisiensi.

§ ­Peleburan, Penggabungan, perubahan status perusahaan

§ ­Perusahaan pailit

§ ­Pekerja meninggal dunia

§ ­Pekerja mangkir 5 hari atau lebih dan telah dipanggil 2 kali secara patut

§ ­Pekerja sakit berkepanjangan

§ ­Pekerja memasuki usia pensiun

PHK Atas Dasar Pengunduran Diri Pekerja/buruh

Pekerja dapat mengajukan pengunduran diri kepada pengusaha secara tertulis tanpa paksaan/intimidasi. Untuk mengundurkan diri, pekerja harus memenuhi syarat:

§ Mengajukan permohonan selambat-lambatnya 30 hari sebelumnya,

§ Tidak ada ikatan dinas,

§ Tetap melaksanakan kewajibannya sampai mengundurkan diri

Pekerja yang mengajukan pengunduran diri hanya berhak atas kompensasi seperti sisa cuti yang masih ada, biaya perumahan serta pengobatan dan perawatan, dll sesuai Pasal 156 (4). Pekerja mungkin mendapatkan lebih bila diatur lain berdasarkan perjanjian. Untuk biaya perumahan terdapat silang pendapat antara pekerja dan pengusaha, terkait apakah pekerja yang mengundurkan diri berhak atas 15% dari uang pesangon dan penghargaan masa kerja. PHK atas dasar pengunduran diri pekerja/buruh ini tidak membutuhkan penetapan Lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

PHK oleh Pengusaha

Seseorang dapat dipecat (PHK tidak sukarela) karena bermacam hal, antara lain rendahnya performa kerja, melakukan pelanggaran perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau kebijakan-kebijakan lain yang dikeluarkan pengusaha. Tidak semua kesalahan dapat berakibat pemecatan, hal ini tergantung besarnya tingkat kesalahan.

Pengusaha dimungkinkan melakukan PHK terhadap pekerjanya dalam hal pekerja melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Hal ini dilakukan setelah sebelumnya kepada pekerja diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut. Surat peringatan masing-masing berlaku untuk paling lama 6 (enam) bulan, kecuali ditetapkan lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

Pengusaha dapat memberikan surat peringatan kepada pekerja untuk berbagai pelanggaran dan menentukan sanksi yang layak tergantung jenis pelanggaran. Pengusaha dimungkinkan juga mengeluarkan misalnya SP 3 secara langsung, atau terhadap perbuatan tertentu langsung melakukan PHK. Ini dapat dilakukan dengan syarat bahwa hal tersebut diatur dalam perjanjian kerja (PK), peraturan perusahaan (PP), atau perjanjian kerja bersama (PKB), dan dalam ketiga aturan tersebut, disebutkan secara jelas jenis pelanggaran yang dapat mengakibatkan PHK. PHK yang dilakukan oleh pengusaha memerlukan penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Selain karena kesalahan pekerja, pemecatan mungkin dilakukan karena alasan lain. Misalnya bila perusahaan memutuskan melakukan efisiensi, penggabungan atau peleburan, dalam keadaan merugi, pailit, maupun PHK terjadi karena keadaan diluar kuasa pengusaha (force majeure).

Undang-Undang Ketenagakerjaan secara tegas melarang pengusaha melakukan PHK dengan alasan(Pasal 153):

a. pekerja berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 (dua belas) bulan secara terus-menerus;

b. pekerja berhalangan menjalankan pekerjaannya karena memenuhi kewajiban terhadap negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. pekerja menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya;

d. pekerja menikah;

e. pekerja perempuan hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui bayinya;

f. pekerja mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan pekerja lainnya di dalam satu perusahaan, kecuali telah diatur dalam PK, PP, atau PKB;

g. pekerja mendirikan, menjadi anggota dan/atau pengurus serikat pekerja, pekerja melakukan kegiatan serikat pekerja di luar jam kerja, atau di dalam jam kerja atas kesepakatan pengusaha, atau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam PK, PP, atau PKB;

h. pekerja yang mengadukan pengusaha kepada yang berwajib mengenai perbuatan pengusaha yang melakukan tindak pidana kejahatan;

i. karena perbedaan paham, agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik, atau status perkawinan;

j. pekerja dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit karena hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter yang jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan.

PHK Karena Kesalahan Berat

Sejak Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan Pasal 158 UU Ketenagakerjaan inkonstitusional, maka pengusaha tidak lagi dapat langsung melakukan PHK apabila ada dugaan pekerja melakukan kesalahan berat. Berdasarkan asas praduga tak bersalah, pengusaha baru dapat melakukan PHK apabila pekerja terbukti melakukan kesalahan berat yang termasuk tindak pidana. Atas putusan MK ini, Depnaker mengeluarkan surat edaran yang berusaha memberikan penjelasan tentang akibat putusan tersebut.

Yang termasuk kesalahan berat berdasar Pasal 158 UUTK ialah:

a. melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang dan/atau uang milik perusahaan;

b. memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan perusahaan;

c. mabuk, meminum minuman keras yang memabukkan, memakai dan/atau mengedarkan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di lingkungan kerja;

d. melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan kerja;

e. menyerang, menganiaya, mengancam, atau mengintimidasi teman sekerja atau pengusaha di lingkungan kerja;

f. membujuk teman sekerja atau pengusaha untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan;

g. dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja atau pengusaha dalam keadaan bahaya di tempat kerja;

h. membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara; atau

i. melakukan perbuatan lainnya di lingkungan perusahaan yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

PHK Atas Permohonan Pekerja/Buruh

Pekerja juga berhak untuk mengajukan permohonan PHK ke Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (LPPHI) bila pengusaha melakukan perbuatan seperti (i) menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam pekerja; (ii) membujuk dan/atau menyuruh pekerja untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; (iii) tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 bulan berturut-turut atau lebih; (iv) tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja; (v) memerintahkan pekerja untuk melaksanakan pekerjaan di luar yang diperjanjikan; (vi) memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan, dan kesusilaan pekerja/buruh sedangkan pekerjaan tersebut tidak dicantumkan pada perjanjian kerja.

PHK oleh Hakim

PHK dapat pula terjadi karena putusan hakim. Apabila hakim memandang hubungan kerja tidak lagi kondusif dan tidak mungkin dipertahankan maka hakim dapat melakukan PHK yang berlaku sejak putusan dibacakan.

PHK karena Peraturan Perundang-undangan

Pekerja yang meninggal dunia, Perusahaan yang pailit, dan force majeure merupakan alasan PHK diluar keinginan para pihak. Meski begitu dlama praktek force majeure sering dijadikan alasan pengusaha untuk mem-PHK pekerjanya.

MEKANISME PHK

PHK hanya dapat dilakukan oleh pengusaha setelah memperoleh penetapan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (LPPHI). Hal-hal yang menjadi dasar PHK yang tidak membutuhkan penetapan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (LPPHI) :

a. pekerja masih dalam masa percobaan kerja, bilamana telah dipersyaratkan secara tertulis sebelumnya;

b. pekerja mengajukan permintaan pengunduran diri, secara tertulis atas kemauan sendiri tanpa ada indikasi adanya tekanan/intimidasi dari pengusaha, berakhirnya hubungan kerja sesuai dengan perjanjian kerja waktu tertentu untuk pertama kali;

c. pekerja mencapai usia pensiun sesuai dengan ketetapan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau peraturan perundang-undangan; atau

d. pekerja meninggal dunia;

e. Pekerja ditahan;

f. Pengusaha tidak terbukti melakukan pelanggaran yang dituduhkan pekerja melakukan permohonan PHK.

Selama belum ada penetapan dari LPPHI, pekerja dan pengusaha harus tetap melaksanakan segala kewajibannya. Sambil menunggu penetapan, pengusaha dapat melakukan skorsing, dengan tetap membayar hak-hak pekerja.

Perselisihan PHK

Perselisihan PHK termasuk kategori perselisihan hubungan industrial bersama perselisihan hak, perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja. Perselisihan PHK timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat antara pekerja dan pengusaha mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan salah satu pihak.

Perselisihan PHK antara lain mengenai sah atau tidaknya alasan PHK, dan besaran kompensasi atas PHK.

MEKANISME PENYELESAIAN PERSELISIHAN PHK

Mekanisme perselisihan PHK:

1. Perundingan Bipartit

Perundingan Bipartit adalah forum perundingan dua kaki antar pengusaha dan pekerja atau serikat kerja. Kedua belah pihak diharapkan dapat mencapai kesepakatan dalam penyelesaian masalah mereka, sebagai langkah awal dalam penyelesaian perselisihan.

Dalam perundingan ini, harus dibuat risalah yang ditandatangai para Pihak. isi risalah diatur dalam Pasal 6 Ayat 2 UU PPHI. Apabila tercapai kesepakatan maka Para pihak membuat Perjanjian Bersama yang mereka tandatangani. Kemudian Perjanjian Bersama ini didaftarkan pada PHI wilayah oleh para pihak ditempat Perjanjian Bersama dilakukan. Perlkunya menddaftarkan perjanjian bersama, ialah untuk menghindari kemungkinan slah satu pihak ingkar. Bila hal ini terjadi, pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan eksekusi.

Apabila gagal dicapai kesepakatan, maka pekerja dan pengusaha mungkin harus menghadapi prosedur penyelesaian yang panjang melalui Perundingan Tripartit.

2. Perundingan Tripartit

Dalam UU Ketenagakerjaan & UU PPHI, terdapat tiga forum penyelesaian yang dapat dipilih oleh para pihak:

a. Mediasi

Forum Mediasi difasilitasi oleh institusi ketenagakerjaan. Dinas tenagakerja kemudian menunjuk mediator. Mediator berusaha mendamaikan para pihak, agar tercipta kesepakatan antar keduanya. Dalam hal tercipta kesepakatan para pihak membuta perjanjian bersama dengan disaksikan oleh mediator. Bila tidak dicapai kesepakatan, mediator akan mengeluarkan anjuran.

b. Konsiliasi

Forum Konsiliasi dipimpin oleh konsiliator yang ditunjuk oleh para pihak. Seperti mediator, Konsiliator berusaha mendamaikan para pihak, agar tercipta kesepakatan antar keduanya. Bila tidak dicapai kesepakatan, Konsiliator juga mengeluarkan produk berupa anjuran.

c. Arbitrase

Lain dengan produk Mediasi dan Konsiliasi yang berupa anjuran dan tidak mengikat, putusan arbitrase mengikat para pihak. Satu-satunya langkah bagi pihak yang menolak putusan tersebut ialah permohonan Pembatalan ke Mahkamah Agung. Karena adanya kewajiban membayar arbiter, mekanisme arbitrase kurang populer.

Namun khusus untuk penyelesaian perselisihan PHK hanya dapat ditempuh melalui mekanisme Mediasi dan konsiliasi.

3. Pengadilan Hubungan Industrial

Pihak yang menolak anjuran mediator/konsiliator, dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Pengadilan ini untuk pertamakalinya didirikan di tiap ibukota provinsi. Nantinya, PHI juga akan didirikan di tiap kabupaten/ kota. Tugas pengadilan ini antara lain mengadili perkara perselisihan hubungan industrial, termasuk perselisihan PHK, serta menerima permohonan dan melakukan eksekusi terhadap Perjanjian Bersama yang dilanggar.

Selain mengadili Perselisihan PHK, Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) mengadili jenis perselisihan lainnya: (i) Perselisihan yang timbul akibat adanya perselisihan hak, (ii) perselisihan kepentingan dan (iii) perselisihan antar serikat pekerja.

4. Kasasi (Mahkamah Agung)

Pihak yang menolak Putusan PHI mengenai Perselisihan PHK dapat langsung mengajukan kasasi (tidak melalui banding) atas perkara tersebut ke Mahkamah Agung, untuk diputus.

Kompensasi PHK

Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon (UP) dan atau uang penghargaan masa kerja (UPMK) dan uang penggantian hak (UPH) yang seharusnya diterima. UP, UPMK, dan UPH dihitung berdasarkan upah karyawan dan masa kerjanya.

Perhitungan uang pesangon (UP) paling sedikit sebagai berikut :
Masa Kerja Uang Pesangon

· masa kerja kurang dari 1 tahun, 1 (satu) bulan upah;

· masa kerja 1 tahun lebih namun kurang dari 2 tahun,  2 (dua) bulan upah;

· masa kerja 2 tahun lebih namun kurang dari 3 tahun, 3 (tiga) bulan upah;

· masa kerja 3 tahun lebih namun kurang dari 4 tahun, 4 (empat) bulan upah;

· masa kerja 4 tahun lebih namun kurang dari 5 tahun, 5 (lima) bulan upah;

· masa kerja 5 tahun lebih namun kurang dari 6 tahun, 6 (enam) bulan upah;

· masa kerja 6 tahun lebih namun kurang dari 7 tahun, 7 (tujuh) bulan upah.

· masa kerja 7 tahun lebih namun kurang dari 8 tahun, 8 (delapan) bulan upah;

· masa kerja 8 tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan upah.

Perhitungan uang penghargaan masa kerja (UPMK) ditetapkan sebagai berikut :
Masa Kerja UPMK

· masa kerja 3 tahun lebih namun kurang dari 6 tahun, 2 (dua) bulan upah;

· masa kerja 6 tahun lebih namun kurang dari 9 tahun, 3 (tiga) bulan upah;

· masa kerja 9 tahun lebih namun kurang dari 12 tahun, 4 (empat) bulan upah;

· masa kerja 12 tahun lebih namun kurang dari 15 tahun, 5 (lima) bulan upah;

· masa kerja 15 tahun lebih namun kurang dari 18 tahun, 6 (enam) bulan upah;

· masa kerja 18 tahun lebih namun kurang dari 21 tahun, 7 (tujuh) bulan upah;

· masa kerja 21 tahun lebih namun kurang dari 24 tahun, 8 (delapan) bulan upah;

· masa kerja 24 tahun atau lebih, 10 bulan upah

Uang penggantian hak (UPH) yang seharusnya diterima meliputi :

a. cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;

b. biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ketempat dimana pekerja/buruh diterima bekerja;

c. penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat;

d. hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

Ketentuan PHK dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak tertentu (PKWTT)

Pengaturan kompensasi PHK berbeda antara pekerja kontrak (terikat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu-PKWT) dan pekerja tetap (terikat Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu-PKWTT). Dalam hal kontrak, pihak yang memutuskan kontrak diperintahkan membayar sisa nilai kontrak tersebut. Sedangkan bagi pekerja tetap, diatur soal wajib tidaknya pengusaha memberi kompensasi atas PHK tersebut.

Dalam PHK terhadap pekerja tetap, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon, dan atau uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima pekerja. Kewajiban ini hanya berlaku bagi pengusaha yang melakukan PHK terhadap pekerja untuk waktu tidak tertentu. Pekerja dengan kontrak mungkin menerima pesangon bila diatur dalam perjanjian

Published in: on March 8, 2009 at 7:45 am  Comments (1)  

Nama Domain Dalam Perspektif Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Indonesia

Keterkaitan antara nama domain dengan merek dalam hukum positif di Indonesia

Saat ini pengaturan tentang nama domain telah tercantum pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), khususnya pada Bab VI pasal 23 hingga Pasal 26, namun ketentuan pada bagian tersebut masih mengamanatkan adanya suatu bentuk peraturan pemerintah yang mengatur lebih lanjut mengenai nama domain, yang hingga kini belum juga terbentuk dan cenderung tertutup oleh wacana judicial review UU ITE itu sendiri. Terlepas dari pengaturan nama domain yang belum lengkap dalam UU ITE, baik untuk di simak mengenai eksistensi dari nama domain itu sendiri di Indonesia, khususnya sebagai salah satu wujud hak kekakayaan intelektual.

Karakteristik Nama Domain yang dalam beberapa hal berbeda dengan Merek menyebabkan sulitnya Regulasi Merek digunakan untuk mengatasi masalah Nama Domain. Masih menjadi perdebatan apakah Nama Domain dapat dipersamakan dengan Merek menurut Hukum Merek Indonesia, meskipun secara fungsi Merek dapat dipersamakan dengan Nama Domain, sedangkan secara hakikat keduanya jelas berbeda.

Seiring perkembangan pemakaian Nama Domain oleh perusahaan di jaringan Internet, berkembang pula gejala pelanggaran Merek di jaringan tersebut. Pelanggaran ini terjadi saat pihak lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan sebuah perusahaan atau dengan sebuah Merek perusahaan mendaftarkan Merek tersebut sebagai Nama Domainnya dijaringan Internet. Secara umum terdapat perbedaan konsep mengenai kaitan antara Nama Domain dengan Merek. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari hal-hal berikut:

  • Nama Domain dari segi aspek fungsi memang mirip dengan Merek karena menjual komoditas barang dan jasa, Selain itu Nama Domain sama seperti Merek memiliki daya pembeda, asalkan memiliki tanda yang digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.
  • Nama Domain berbeda dengan Merek karena adanya perbedaan asas. Nama Domain menganut asas first come first serve, sedangkan Merek menganut asas first to file principle, sehingga dalam beberapa hal misalnya tindakan Cyberquatters, Typosquatters, sulit untuk dijangkau dengan sistem Hukum Merek Indonesia. Terkecuali apabila sistem Hukum Merek Indonesia mengalami amandemen dengan memasukkan norma yang mengatur masalah Nama Domain, maka tindakan tersebut akan dapat dicegah.

Alternatif lain yaitu, memperluas definisi Merek sebagai Nama Domain sehingga dengan begitu segala sesuatu yang berkaitan dengan Nama Domain dapat diselesaikan dengan aturan Merek yang ada. Hal ini tidak terlepas belum adanya undang-undang khusus yang mengatur tentang masalah Nama Domain. Bagaimanapun untuk mengisi kekosongan peraturan mengenai Nama Domain ini, maka harus melihat aturan-aturan Hukum Positif yang ada.

Sejauh ini bisa dikatakan bahwa nama domain tidak disebutkan atau dijelaskan secara eksplisit dalam pengaturan tentang merek, yaitu UU 15 tahun 2001 tentang Merek, namun jika ditarik sebuah interpretasi, ada hal yang dapat mengindikasikan nama domain merupakan bagian dari merek. Dimana PP nomor 24 tahun 1993 tentang daftar kelas barang atau jasa dalam merek, disebutkan bahwa telekomunikasi termasuk di dalamnya, yaitu dalam kelas no 38. sehingga menurut hemat saya, pembuatan sebuah nama domain dapat diklasifiaksikan ke dalam sebuah jasa telekomunikasi dalam pengaturan merek. Sehingga dapat juga dikatakan bahwa penyelesaian sengketa terhadap kasus nama domain dapat juga diselesaikan dengan berdasar pada ketentuan UU merek. Meskipun demikian, pada dasarnya tetaplah diperlukan sebuah pengaturan yang pasti perihal nama domain berikut mekanisme penyelesaian sengketanya, karena dengan begitu akan tercipta sebuah penerapan hukum yang tegas dan pasti. Terlebih hal tersebut terkait dengan perlindungan terhadap merek terkenal.

Beberapa jenis pelanggaran terkait nama domain

Cybersquatting adalah suatu tindakan pendaftaran nama domain yang dilakukan oleh orang yang tidak berhak (tidak memiliki legitimate interest). Sedang cybersquatter adalah orang yang melakukan tindakan pendaftaran tersebut. Biasanya mereka yang melakukan pendaftaran memiliki niat untuk menjual nama domain yang sudah dimiliki tersebut dengan harga jauh lebih tinggi daripada harga seharusnya. Di luar negeri, praktek cybersquatting ini bisa dibilang cukup lumrah, karena tidak sedikit pengusaha yang melihat celah untuk mengambil manfaat ekonomis dari nama yang telah dikenal sebelumnya. Bahkan, praktek ini kemudian berkembang menjadi satu komoditi yang kemudian dikenal dengan “brooker” nama domain.

Indonesia sebagai pengguna internet yang cukup besar telah mengalami cybersquatting sejak lama. Nama domain sebagai identitas menjadi incaran calo yang biasa disebut cybersquater untuk dijual kembali pada pemilik merk yang berhak. Di tahun 2003 Seorang calo dapat mengantongi 400 an nama domain dengan hanya mengeluarkan biaya 40 juta dan menjualnya kembali dengan harga mahal. Untuk menebus satu nama domain tertentu seperti nama produk seperti Seputarindonesia.com seorang cybersquater dapat menuntut uang puluhan ribu hingga jutaan dollar (www.ebizzasia.com).

Penerapan Hukum Positif Indonesia terhadap permasalahan nama domain dalam kaitannya dengan merek

Terdapat perbedaan pendapat diantara para ahli mengenai aturan yang tepat untuk mengatasi Nama Domain ini, diantaranya penggunaan KUHP, KUHPerdata, dan UU Merek. Namun secara personal dapat dikatakan bahwa aturan dalam UU Merek dapat digunakan untuk mengatasi masalah Nama Domain karena adanya kemiripan antara Nama Domain dengan Merek. Sehingga pada saat nama domain digunakan dengan fungsi yang sama dengan Merek maka sengketa Nama Domain dapat diselesaikan dengan UU Merek, ditambah lagi seperti yang telah diungkapkan sebelumnya bahwa nama domain dapat diinterpretasikan sebagai bagian dari jasa telekomunikasi yang terklasifikasi dalam kelas barang dan jasa merek. Jika suatu sengketa nama domain dapat diangkat sebagai suatu sengketa merek, maka jalur penyelesaian litigasinya ialah melalui Pengadilan Niaga.

Sejauh ini tidak ada satu peraturan di Indonesia yang sacara khusus mengatur masalah domain name. Sampai dengan hari ini boleh dibilang kita masih tunduk pada pengaturan yang dipakai oleh dunia internasional ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), otoritas internet yang berwenang menangani masalah IP Addres, serta manajemen sistem domain name. Sehingga segala akibat hukum yang timbul dari penggunaan nama domain sudah sepatutnya tunduk pada ketentuan yang telah ditetapan oleh badan tersebut tersebut. Jika terjadi sengketa nama domain maka tunduk pada UDRP (Uniform Dispute Resolution Policy), yang merupakan ketentuan ICANN tentang penyelesaian sengketa domain name. Namun hingga kini belum terlihat bahwa Indonesia akan meratifikasi UDRP sebagai undang-undang.

Satu hal yang pasti ialah bahwa kemajuan teknologi akan berdampak pada masyarakat langsung maupun tidak langsung. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa perolehan nama domain adalah first come first serve. Hal ini akan mengakibatkan tidak mungkin suatu nama perusahaan didaftarkan dua kali. Sehingga jika seseorang melakukan pendaftaran nama domain dengan menggunakan merek dagangnya atau merek orang lain, maka orang yang pertama kali mendaftaran nama domain tersebut memiliki hak atas nama domain tersebut. Kasus di lapangan yang sering terjadi adalah, orang mendaftarkan merek dagang orang lain tanpa sepengetahuan dari si pemilik merek dagang sesungguhnya. Penyelesaian kasus ini biasanya disandarkan pada legitimate interest dari si pendaftar. Dalam hal ini harus dibuktikan, apakah yang bersangkutan memiliki iktikad tidak baik (bad faith) pada saat melakukan pendaftaran. Penggunaan merek dagang (perusahaan) sebagai nama domain menjadikan merek dagang tersebut dikenal oleh banyak orang di seluruh dunia. Selain mudah dan mampu menjangkau seluruh dunia, pemasaran merek dagang melalui domain akan menekan biaya promosi yang sanagt besar sekali.

Secara universal telah terdapat Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy (UDRP) guna menyelesaikan sengketa-sengketa seputar nama domain. Waktu yang ditargetkan untuk menghasilkan keputusan sejak pertama kali diadukan adalah sekitar 45 hari. ICANN sendiri telah menunjuk tiga badan yang berwenang untuk menjalankan UDRP tersebut, yaitu World Intelectual Property Organization (WIPO) di Jenewa Swiss, National Arbitration Forum di Minneapolis AS dan Disputes.org/eResolution Consortium di Montreal Kanada. Segala proses penyelesaian sengketa tersebut dilakukan melalui surat-menyurat maupun e-mail.

Ada tiga penilaian yang memungkinkan suatu nama domain dipindah-tangankan, yaitu:

  • nama domain tersebut mirip dengan suatu merek,
  • pemilik nama domain tersebut tidak memiliki hak atau legitimasi atas nama domain tersebut,
  • pendaftar nama domain tersebut terbukti memiliki niatan yang tidak baik.

Layaknya mekanisme alternative dispute resolution (ADR), kebijakan penyelesaian sengketa melalui mediasi dan arbitrasi berdasarkan UDRP di WIPO bersifat terbatas. Sengketa nama domain hanya dapat diajukan sekali saja dan tidak dapat diulang. Namun nilai tambah ditawarkan kepada pemilik merk ialah untuk mencegah dan menangani sabotase atau iktikad buruk atas pendaftaran merk mereka sebagai nama domain. Bila dibandingkan dengan prosedur pengadilan, jalur penyelesaian sengketa ini relatif lebih murah dan ringkas.

Cukup banyak kasus sengketa nama domain di seantero dunia yang diurus oleh WIPO. Semua kasus ini bisa diakses pada situsnya http://arbiter.wipo.int/domains. Jika Indonesia ingin merujuk prosedur ini, sesungguhnya bisa saja semua kasus sengketa domain dilimpahkan ke WIPO. Namun untuk penyelesaian sengketa di Indonesia, dari kasus yang pernah ada (Mustika Ratu), penyelesaian yang ditempuh justru melalui pengadilan, dan bahkan menggunakan dasar produk hukum pidana, bukannya Perdata seperti yang didasarkan secara global oleh WIPO.

Published in: on March 8, 2009 at 7:41 am  Leave a Comment  
Tags: , , ,

Money Laundring Dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia

Tahapan dan Teknik-Teknik Proses Money Laundering

Para pakar telah menggolongkan preses money laundering ke dalam tiga tahap:

1). Tahap Placement

Tahap dimana menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu aktivitas kriminal, misalnya dengan mendepositkan uang kotor tersebut ke dalam sistem keuangan. Sejumlah uang yang ditempatkan dalam suatu bank, akan kemudian uang tersebut akan masuk ke dalam sistem keuangan negara yang bersangkutan. Jadi misalnaya melalui penyelundupan, ada penempatan dari uang tunai dari suatu negara ke negara lain, menggabungkan antara uang tunai yang bersifat ilegal itu dengan uang diperoleh secara legal. Variasi lain dengan menempatkan uang giral ke dalam deposito bank, ke dalam saham, mengkonversi dan mentransfer ke dalam valuta asing.

2). Tahap Layering

Yang dimaksud dengan tahap layering ialah tahap dengan cara pelapisan. Berbagai cara dapat dilakukan melalui tahap ini yang tujuannya menghilangkan jejak, bak ciri-ciri aslinya atau asal-usul dari uang tersebut. Misalnya melakukan transfer dana dari beberapa rekening ke lokasi lainnya atau dari satu negara ke negara lain dan dapat dilakukan berkali-kali, memecah-mecah jumlah dananya di bank dengan maksud mengaburkan asal usulnya, mentransfer dalam bentuk valuta asing, membeli saham, melakukan transaksi derivatif, dan lain-lain. Seringkali kali pula terjadi bahwa si penyimpan dana itu sudah merupakan lapis-lapis yang jauh, karena sudah diupayakan berkali-kali simpan menyimpan sebelumnya. Bisa juga cara ini dilakukan misalnya si pemilik uang kotor meminta kredit di bank dan dengan uang kotornya dipakai untuk membiayai suatu kegiatan usaha secara legal. Dengan melakukan cara seperti ini, maka kelihatan bahwa kegiatan usahanya yang secara legal tersebut tidak merupakan hasil dari uang kotor itu melainkan dari perolehan kredit bank tadi.

3). Tahap Integration

Merupakan tahap menyatukan kembali uang-uang kotor tersebut setelah melalui tahap-tahap placement atau layering di atas, yang untuk selanjutnya uang tersebut dipergunakan dalam berbagai kegiatan-kegiatan legal. Dengan cara ini akan tampak bahwa aktivitas yang dilakukan sekarang tidak berkaitan dengan kegiatan-kegiatan ilegal sebelumnya, dan dalam tahap inilah kemudian uang kotor itu telah tercuci.

Hal-Hal yang Mempengaruhi Perkembangan Money Laundering di Indonesia:

a. Sistem Devisa Bebas di Indonesia

Indonesia menganut sistem devisa bebas, sebuah keadaan yang menimbulkan efek setiap orang bebas mengendalikan lalu lintas valuta asingnya, baik itu memasukan atau membawa keluar dari wilayah yurisdiksi negara Indonesia. Ketentuan tersebut termuat dalam PP No.1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor, dan Lalu lintas Devisa. Pada konsepnya PP No.1 Tahun 1982 Dimaksudkan untuk mengatasi keterbatasan dana bagi pembangunan nasional, atau dengan kata lain, dengan adanya peraturan tersebut diharapkan mampu menarik para investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia, namun ternyata konstelasi tersebut juga menimbulkan ekses negatif di lain sisi, yaitu pesatnya pertumbuhan terjadinya money laundering atau pencucian uang.

b. Sistem Kerahasiaan Bank

Sistem Perbankan berikut peraturannya di Indonesia telah memberikan celah untuk tumbuh dan berkembangnya praktek money laundering. Di dalam peraturan perbankan Indonesia terdapat ketentuan yang melindungi kerahasiaan dari para nasabahnya (Pasal 41 UU.No.10 tahun 1998 tentang Perbankan). Hal inilah yang yang dijadikan alat berlindung para pelaku tindak pidana money laundering (pencucian uang). Peraturan tersebut juga menyebutkan bahwa untuk pengusutan perbankan, kerahasiaan bank baru bisa dibuka setelah ada surat permohonan dari Menteri Keuangan ke Gubernur BI. Setelah disetujui, barulah pimpinan BI sebagaimana diatur dalam Peraturan BI No.2/19/PBI/2000 mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan Nasabah Penyimpan tertentu kepada pejabat bank. Kendati peraturan tersebut masih bisa membuka peluang untuk mendeteksi adanya praktek cuci-mencuci uang, namun hal tersebut belum cukup untuk menghentikan praktek money laundering karena sulitnya pembuktian bahwa praktek ini termasuk sebagai tindak kejahatan. Kelemahan ini, ternyata ‘didukung’ dengan peraturan lain seperti Surat Dirjen Pajak Nomor 07/PJ/1996 tentang Perlakuan Perpajakan atas Deposito dan atau Tabungan dan SK Direksi BI Nomor 29/192/KEP/DIR tanggal 26 Maret 1996 tentang Pedoman Penerimaan Pinjaman Komersial Luar Negeri Bank. Dalam Surat Dirjen Pajak tersebut disebutkan bahwa tidak akan dilakukan pengusutan asal-muasal tabungan dan deposito berjangka.

c. Kesiapan Perangkat-perangkat Hukum

Faktor lain yang disinyalir turut mempengaruhi perkembangan money laundering di Indonesia ialah kurang efektifnya perangkat hukum yang ada. UU No.25 Tahun 2003 yang merubah UU. No.15 Tahun 2002 tentang Tindak pidana Pencucian Uang ternyata belum mampu menanggulangi atau mereduksi perkembangan kasus-kasus tindak pidana pencucian uang. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang dibentuk sebagai badan khusus guna mendukung upaya menangani praktek-praktek money laundering pun belum mampu bekerja efektif, rumitnya mekanisme proses money laundering serta sifat money laundering yang trans-institusional membuat PPATK semakin sulit untuk mendeteksi dan menangani kasus-kasus tindak pidana pencucian uang.

d. Aspek Likuiditas

Indonesia masih membutuhkan likuiditas. Namun karena hingga kini, kebutuhan likuiditas tersebut belum bisa terpenuhi, maka perbankan domestik masih memandang dana-dana asing penting untuk masuk ke Indonesia. Sementara masalahnya, pihak asing hanya setuju memasukan dananya jika dijamin untuk tidak diusut mengenai asal usulnya.

POKOK-POKOK SUBSTANSI PENGATURAN TINDAK PIDANA MONEY LAUNDERING DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.

1. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana pencucian uang ialah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbang- kan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan sehingga seolah-olah menjadi Harta Kekayaan yang sah. Dalam fenomena tindak pidana pencucian uang pastilah berhubungan dengan eksistensi penyedia jasa keuangan, adapun dalam pengaturannya yang dimaksud dengan penyedia jasa keuangan ialah setiap orang yang menyediakan jasa di bidang keuangan atau jasa lainnya yang terkait dengan keuangan termasuk tetapi tidak terbatas pada bank, lembaga pembiayaan, perusahaan efek, pengelola reksa dana, kustodian, wali amanat, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, pedagang valuta asing, dana pensiun, perusahaan asuransi, dan kantor pos. Guna mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, maka diciptakan lembaga independen yang bernama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

2. Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah:

§ transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan;

§ transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Undang- Undang ini; atau

§ transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

3. Harta Kekayaan yang dikualifisir sebagai harta hasil dari tindak pidana ialah:

§ korupsi;

§ penyuapan;

§ penyelundupan barang;

§ penyelundupan tenaga kerja;

§ penyelundupan imigran;

§ di bidang perbankan;

§ di bidang pasar modal;

§ di bidang asuransi;

§ narkotika;

§ psikotropika;

§ perdagangan manusia;

§ perdagangan senjata gelap;

§ penculikan;

§ terorisme;

§ pencurian;

§ penggelapan;

§ penipuan;

§ pemalsuan uang;

§ perjudian;

§ prostitusi;

§ di bidang perpajakan;

§ di bidang kehutanan;

§ di bidang lingkungan hidup;

§ di bidang kelautan; atau

§ tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

4. Beberapa tindakan yang dapat dikualifikasikan ke dalam tindak pidana pencucian uang. (berdasarkan ketentuan Pasal 3 UU No.25/2003)

a. Menempatkan harta kekayaan ke dalam penyedia jasa keuangan baik atas nama sendiri atau atas nama orang lain, padahal diketahui atau patut diduga bahwa harta tersebut diperoleh melalui tindak pidana.

b. Mentransfer harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil dari tindak pidana pencucian uang, dari suatu penyedia jasa keuangan ke penyedia jasa keuangan yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama orang lain.

c. Membelanjakan atau menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan harta yang diperoleh dari tindak pidana. Baik atas nama dirinya sendiri atau atas nama pihak lain.

d. Menghibahkan atau menyumbangkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan harta yang diperoleh dari hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri ataupun atas nama pihak lain.

e. Menitipkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan harta yang diperoleh berdasarkan tindak pidana, baik atas namanaya sendiri atau atas nama pihak lain.

f. Membawa ke luar negeri harta yang diketahui atau patut diduga merupakan harta yang diproleh dari tindak pidana.

g. Menukarkan atau perbuatan lainnya terhadap harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan harta hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya, dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan tersebut.

Tindakan-tindakan tersebut dapat dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, dan denda paling sedikit 100 (seratus) juta rupiah dan peling banyak 15 (lima belas) milyar rupiah.

Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah sumbangan, penitipan, atau penukaran harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga harta tersebut diperoleh dari hasil tindak pidana, maka dapat dipidana dengan hukuman penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, dan denda paling sedikit 100 (seratus) juta dan paling banyak 15 (lima belas) milyar rupiah. Namun ketentuan tersebut tidak berlaku bagi Lembaga penyedia keuangan yang melaksanakan kewajiban pelaporan transaksi keuangan.

Ketentuan Pasal 7 UU 15/2002 menyatakan bahwa Setiap Warga Negara Indonesia dan/atau korporasi Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana pencucian uang dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang.

Apabila penyedia jasa keuangan dengan sengaja tidak menyampaikan laporan kepada PPATK sebagaimana disebutkan oleh ketentuan pasal 13 ayat 1, maka penyedia jasa keuangan tersebut dapat dipidana paling sedikit 250 (dua ratus lima puluh) juta, dan paling banyak 15 (lima belas milyar) rupiah. (pasal 8 UU 15/2002)

Pasal 9 menyebutkan bahwa Setiap orang yang tidak melaporkan uang tunai berupa rupiah sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih atau mata uang asing yang nilainya setara dengan itu yang dibawa ke dalam atau ke luar wilayah Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

5. Pelaporan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

Penyedia jasa keuangan wajib melaporkan kepada PPATK untuk hal-hal sebagai berikut:

§ Transaksi keuangan mencurigakan,

§ Transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai dengan jumlah kumulatif 500 (lima ratus) juta rupiah atau lebih atau mata uang asing yang nilainya setara baik yang dilakukan satu kali transaksi ataupun beberapa transaksi dalam satu hari kerja. (Pasal 13 ayat 1 UU 25/2003).

Kewajiban pelaporan tersebut dikecualikan terhadap transaksi yang meliputi transaksi antar bank, transaksi dengan Pemerintah, transaksi dengan bank sentral, pembayaran gaji, pensiun, dan transaksi lainnya yang ditetapkan oleh Kepala PPATK atau atas permintaan Penyedia Jasa Keuangan yang disetujui oleh PPATK. (Pasal 13 ayat 4 dan 5 UU 25/2003)

Ketentuan Pasal 15 UU 25/2003 menyatakan bahwa lembaga penyedia keuangan, pejabatnya, maupun pegawainya tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata atas pelaksanaan kewajiban laporan.

Pasal 16 ayat 1 UU 25/2003 menyatakan bahwa Setiap orang yang membawa uang tunai berupa rupiah sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih, atau mata uang asing yang nilainya setara dengan itu ke dalam atau ke luar wilayah Negara Republik Indonesia, harus melaporkan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kemudian dalam jangka waktu 5 (lima) hari Dirjen Bea dan Cukai wajib melaporkan informasi tersebut kepada PPATK (Pasal 16 ayat 2 UU 25/2003). Dan apabila diperlukan PPATK dapat meminta informasi tambahan kepada direktorat jenderal bea dan cukai mengenai hal tersebut.

Setiap orang yang melakukan hubungan usaha dengan penyedia jasa keuangan wajib memberikan identitasnya secara lengkap dan akurat dengan mengisi formulir yang disediakan oleh penyedia jasa keuangan serta dengan melampirkan dokumen-dokumen yang diperlukan. (pasal 17 ayat 1 UU 15/2002)).

Direksi, pejabat, atau pegawai Penyedia Jasa Keuangan dilarang memberitahukan kepada pengguna jasa keuangan atau orang lain baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan cara apapun mengenai laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK, hal tersebut tertuang secara eksplisit pada ketentuan Pasal 17A ayat 1 UU No.25 tahun 2003.

6. Tugas dan Wewenang Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

Dalam melaksanakan fungsinya, PPATK mempunyai tugas sebagai berikut (Pasal 26 UU No.25/2003):

a. mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, mengevaluasi informasi yang diperoleh PPATK sesuai dengan Undang-Undang ini;

b. memantau catatan dalam buku daftar pengecualian yang dibuat oleh Penyedia Jasa Keuangan;

c. membuat pedoman mengenai tata cara pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan;

d. memberikan nasihat dan bantuan kepada instansi yang berwenang tentang informasi yang diperoleh PPATK sesuai dengan ketentuan dalam Undang- Undang ini;

e. membuat pedoman dan publikasi kepada Penyedia Jasa Keuangan tentang kewajibannya yang ditentukannya dalam Undang-Undang ini atau dengan peraturan perundang-undangan lain, dan membantu dalam mendeteksi perilaku nasabah yang mencurigakan;

f. memberikan rekomendasi kepada Pemerintah mengenai upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;

g. melaporkan hasil analisis transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang kepada Kepolisian dan Kejaksaan;

h. membuat dan memberikan laporan mengenai hasil analisis transaksi keuangan dan kegiatan lainnya secara berkala 6 (enam) bulan sekali kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Penyedia Jasa Keuangan;

i. memberikan informasi kepada publik tentang kinerja kelembagaan sepanjang pemberian informasi tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Dalam melaksanakan tugasnya, PPATK mempunyai wewenang (Pasal 27 ayat 1):

a. meminta dan menerima laporan dari Penyedia Jasa Keuangan;

b. meminta informasi mengenai perkembangan penyidikan atau penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang yang telah dilaporkan kepada penyidik atau penuntut umum;

c. melakukan audit terhadap Penyedia Jasa Keuangan mengenai kepatuhan kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan terhadap pedoman pelaporan mengenai transaksi keuangan;

d. memberikan pengecualian kewajiban pelaporan mengenai transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b.

Dalam melakukan audit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, PPATK terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan lembaga yang melakukan pengawasan terhadap Penyedia Jasa Keuangan (Pasal 27 ayat 2).

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terhadap PPATK tidak berlaku ketentuan Undang-undang lain yang berkaitan dengan ketentuan tentang rahasia bank dan kerahasiaan transaksi keuangan lainnya. (Pasal 27 ayat 3)

7. Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di sidang pengadilan

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana. (Pasal 30 UU 22/2002). Dalam hal ditemukan petunjuk atas suatu transaksi yang mencurigakan, maka dalam waktu paling lama 3 hari, PPATK wajib melaporkan hasil analisis kepada penyidik untuk ditindaklanjuti (Pasal 31 UU No.15/2002). Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan penyedia jasa keuangan untuk melakukan pemblokiran terhadap harta kekayaan setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik. Penyedia jasa keuangan setelah menerima perintah dari penyidik, penuntut umum, atau hakim wajib melakukan pemblokiran sesaat setelah menerima surat perintah pemblokiran Pasal 32 ayat (3).

Untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana pencucian uang, maka penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang untuk meminta keterangan dari penyedia jasa keuangan terhadap harta kekayaan orang yang dilaporkan oleh PPATK, tersangka ataupun terdakwa (Pasal 33 ayat 1 UU 25/2003).

Dalam hal diperoleh cukup bukti dalam pemeriksaan di pengadilan terhadap terdakwa, hakim memerintahkan untuk melakukan sita terhadap harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil dari suatu tindak pidana. (Pasal 34 UU 15/2002).

Pembuktian Terbalik dalam UU Tindak Pidana Pencucian Uang

Dalam rangkaian proses persidangan terhadap tindak pidana pencucian uang, digunakan proses pembuktian terbalik dimana terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaan bukan merupakan hasil dari tindak pidana (Pasal 35 UU 15/2002). Ketentuan ini menyimpang dari prinsip ”jaksa membuktikan”, yakni prinsip hukum pidana yang menganut bahwa jaksa diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil dakwaan yang diajukannya. Namun sistem pembuktian terbalik dalam UU Tindak Pidana Pencucian berbeda dengan sistem pembuktian terbalik yang dianut UU Tindak Pidana Korupsi. Dalam UU tindak Pidana Pencucian Uang beban pembuktian terbalik itu bersifat compulsory, atau sebuah kewajiban bagi terdakwa untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan harta ilegal, sedangkan dalam UU Tipikor, sifat pembuktian terbaliknya ialah fakultatif, yaitu hanya bersifat hak belaka bagi terdakwa, dapat digunakan ataupun tidak digunakan.

Peradilan In Absentia

Dalam UU Tindak Pidana Pencucian uang dapat diterapkan sistem peradilan in absentia, yaitu peradilan yang dilakukan dengan suatu putusan pengadilan dimana terdakwa tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat 1 UU 15/2002 Dalam hal terdakwa telah dipanggil 3 (tiga) kali secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak hadir, Majelis Hakim dengan putusan sela dapat meneruskan pemeriksaan dengan tanpa kehadiran terdakwa.

Alat bukti dalam tindak pidana pencucian uang

Pasal 38 UU 15/2002 menyebutkan bahwa alat bukti dalam pemeriksaan tindak pidana pencucian uang berupa:

a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana;

b. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan

c. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7.

Dokumen yang dimaksud Pasal 1 angka 7 adalah data rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, atau gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Perlindungan saksi dan pelapor dalam UU tindak pidana pencucian uang

Di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang ini diatur beberapa ketentuan tentang perlindungan bagi pelapor dan saksi, sebagaimana yang termuat dalam Bab VII tentang Perlindungan Bagi Pelapor dan Saksi, yang terdiri dari pasal 39 sampai 43. seseorang yang melaporkan, menginformasikan atau memberitahukan terjadinya dugaan tindak pidana mengenai pencucian uang, wajib mendapat perlindungan khusus oleh negara supaya tercegah dari ancaman yang membahayakan diri, keluarga dan hartanya. Secara tegas ditentukan bahwa PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim wajib merahasiakan identitas pelapor (Pasal 39 UU.15/2002). Begitupun di dalam sidang pengadilan dimana saksi, penuntut umum, hakim, atau pihak lain yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang, dilarang untuk menyebutkan nama atau alamat pelapor atau keterangan lain yang memungkinkan terungkapnya identitas pelapor (Pasal 41 UU 15/2002). Selain itu juga Pasal 42 UU 15/2002 menyebutkan bahwa setiap orang yang memberikan saksi dalam pemeriksaan tindak pidana pencucian uang wajib diberikan perlindungan khusus oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, termasuk keluarganya.

Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Tindak Pidana Pencucian Uang

Pasal 44 ayat 1 UU 25/2003 menyebutkan bahwa dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, dapat dilakukan kerjasama timbal balik di bidang hukum dengan negara lain melalui forum bilateral atau multilateral sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44A ayat 1 menyebutkan bahwa kerja sama bantuan timbal balik dengan negara lain tersebut meliputi:

a. Pengambilan barang bukti dan pernyataan seseorang, termasuk pelaksanaan surat rogatori;

b. Pemberian barang bukti berupa dokumen dan catatan lain;

c. Identifikasi dan lokasi keberadaan seseorang,

d. Pelaksanaan permintaan untuk pencarian barang bukti dan penyitaan;

e. Upaya untuk melakukan pencarian, pembekuan, dan penyitaan hasil kejahatan;

f. Mengusahakan persetujuan orang-orang yang bersedia memberikan kesaksian atau membantu penyidikan di negara peminta;

g. Bantuan lain yang sesuai pemberian kerja sama timbal balik yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Wacana Solusi Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Solusi yang perlu segera dilakukan guna menghilangkan atau setidaknya mengurangi praktek cuci-mencuci illegal ini ialah menyempurnakan segala bentuk aturan yang terkait sebagai suatu tembok penghalang. Sejak dari awal tahapan (placement), hukum seharusnya sudah bisa mendeteksi bahwa transaksi yang dilakukan merupakan praktek money laundering.

Menurut Muladi (Kompas, 2 Agustus 1999), terdapat sejumlah faktor yang mutlak diperhatikan apabila Indonesia hendak melakukan pengaturan dan perumusan kebijakan kriminal terhadap money laundering, yaitu : (1) pengaturan tersebut hendaknya mencakup hukum pidana dan hukum administrasi. Hukum pidana berkaitan dengan proses kriminalisasi, sedangkan hukum administrasi berkaitan dengan government administrative order terhadap lembaga keuangan untuk mencegah dan mengatasi money laundering; (2) dalam perjanjian ekstradisi dan saling membantu dalam perkara pidana hendaknya memasukkan money laundering dalam list of crimes; (3) dalam hukum acara, hendaknya diatur untuk melacak, membekukan dan menyita barang haram tersebut; (4) tindak pidana money laundering jangan dibatasi pada kejahatan narkotika saja; (5) kerahasiaan bank hendaknya memperhatikan kekhususan yang berkaitan dengan money laundering.

Karena itu, usulan yang diajukan untuk mewajibkan lembaga keuangan menyampaikan laporan semua transaksi sebesar Rp 100 juta keatas yang juga harus jelas asal-usulnya, pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (KPTPPU), perlindungan bagi pelapor dan saksi, insentif bagi pelapor transaksi money laundering dan dianutnya asas pembuktian terbalik dalam RUU Tindak Pidana Pencucian Uang ini patut mendapatkan dukungan.

Selain itu, diperlukan juga adanya perjanjian ekstradisi dengan negara-negara lain untuk menangkal terjadinya praktek pencucian uang ini. Sejumlah negara yang telah melakukan kerjasama dalam mengatasi masalah money laundering ini adalah Perancis, Kanada, Italia, Jerman Barat, Inggris, AS, Switzerland, Swedia, Spanyol, Belanda, Luxemburg, Belgia, Austria dan Australia. Pada tahun 1990, negara-negara tersebut sepakat memerangi masalah ini dengan membuat UU Kriminal, UU Perbankan dan Kerjasama Internasional.

UU Kriminal, dipergunakan untuk menjaring praktek money laundering sebagai suatu bentuk pelanggaran baik secara domestik maupun diluar batas wilayah. Sementara UU Perbankan dipergunakan untuk mengetahui atau mengawasi segala bentuk transaksi dan kepemilikan rekening bank. Kedua perangkat hukum tersebut saling dihubungkan antara negara satu dengan negara lainnya lewat kerjasama yang telah disepakati untuk saling memonitor transaksi.

Dengan cara tersebut, Amerika Serikat berhasil meredam peredaran uang yang berasal dari transaksi obat bius dan Australia sukses memberangus praktek penggelapan pajak. Dengan cara tersebut pula, kasus-kasus seperti yang pernah dilakukan oleh para praktisi money laundering seperti Manuel Noriega, Presiden Marcos, Jose Gonzalo Rodrigues Gacha dan Aldo Gucci, besar kemungkinan tidak akan terulang kembali.

Published in: on March 8, 2009 at 7:38 am  Leave a Comment  
Tags: , ,

Peninjauan Kembali (PK) Dalam Perkara Perdata

pkPROSEDURAL ADMINISTRASI PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI (PK)

§ Permohonan Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan satu kali.

§ Permohonan PK tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan.

§ Permohonan peninjauan kembali dapat dicabut selama belum diputus, dan dalam hal sudah dicabut, maka permohonan PK tersebut tidak dapat diajukan kembali.

§ Permohonan peninjauan kembali harus diajukan sendiri oleh pihak yang berperkara, atau ahli warisnya atau seorang wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu.

§ Permohonan PK diajukan kepada Mahkamah Agung (MA) melalui Ketua PN yang memutus perkara dalam tingkat pertama.

§ Peninjauan Kembali dapat diajukan dalam waktu 180 hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap atau sejak ditemukan adanya bukti-bukti baru.

§ Pernyataan peninjauan kembali dapat diterima apabila panjar perkara yang ditaksir dalam SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) oleh meja pertama Urusan Kepaniteraan Perdata telah dibayar lunas.

§ Dalam menaksir biaya peninjauan kembali tersebut, ditentukan berdasarkan besarnya biaya peninjauan kembali yang ditentukan oleh Ketua Mahkamah Agung RI dan ongkos pemberitahuan berupa:

Pemberitahuan pernyataan peninjauan kembali dan alasan peninjauan kembali;

Pemberitahuan jawaban atas permohonan peninjauan kembali;

Pemberitahuan penyampaian salinan putusan; dan

Pemberitahuan bunyi putusan.

§ Apabila PK telah dibayar lunas, maka panitera Pengadilan Negeri wajib membuat akta PK dan mencatat permohonan tersebut ke dalam register induk perkara perdata dan register perkara perdata PK.

§ Dalam waktu selambat-lambatnya 14 hari, panitera wajib memberitahukan tentang permohonan PK kepada pihak lawan dengan memberikan/mengirimkan salinan permohonan PK beserta alasan-alasannya.

§ Jawaban/tanggapan atas alasan PK diajukan dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari sejak alasan PK tersebut diterima. Jawaban/tanggapan tersebut disampaikan di kepaniteraan untuk disampaikan kepada pihak lawan.

§ Jawaban/tanggapan tersebut dibubuhi hari dan tanggal penerimaan yang dinyatakan di atas surat jawaban tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri. Setelah itu, dalam waktu 30 hari setelah menerima jawaban berkas perkara PK berupa bundel A dan B harus dikirim ke MA.

§ Bundel A merupakan himpunan surat-surat yang diawali dengan surat gugatan dan semua kegiatan/proses penyidangan/pemeriksaan perkara dan selalu disimpan di Pengadilan Negeri, yang mana bundel A tersebut isinya sama seperti bundel A perkara banding dan kasasi. Sedangkan bundel B merupakan himpunan surat-surat perkara yang diawali dengan permohonan pernyataan banding, kasasi, dan PK serta semua kegiatan berkenaan dengan adanya PK.

§ Bundel B untuk perkara PK terdiri atas:

Relaas pemberitahuan isi putusan MA;

Akta permohonan PK;

Surat Permohonan PK, dilampiri dengan surat bukti;

Tanda terima surat permohonan PK;

Surat Kuasa Khusus (jika ada);

Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Salinan PK kepada pihak lawan;

Jawaban Surat permohonan PK;

Salinan Putusan PN;

Salinan Putusan PT;

Salinan Putusan MA;

Tanda Bukti setor biaya dari Bank; dan

Surat-surat lain yang sekiranya dan diperlukan.

§ Mahkamah Agung (MA) memutus permohonan peninjauan kembali pada tingkat pertama dan terakhir.

ALASAN-ALASAN DIAJUKANNYA PERMOHONAN PK

Pada dasarnya PK dapat diajukan secara tertulis atau apabila pemohon tidak dapat menulis diajukan dengan lisan dan menyebut alasan-alasannya yang dijadikan dasar-dasar permohonan dan dimasukan di Kepaniteraan PN yang memutus perkara dalam tingkat pertama.

Alasan-alasan PK terhadap putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap adalah:

§ Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan, atau tipu muslihat pihak lain yang diketahui setelah perkara diputus, atau didasarkan bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu. PK dengan berdasarkan alasan ini diajukan dalam tenggang waktu 180 hari sejak diketahui adanya kebohongan, tipu muslihat atau sejak putusan hakim pidana telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

§ Apabila setelah perkara diputus ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan. Aspek ini lazim disebut dengan istilah Novum. PK dengan berdasarkan alasan ini diajukan dalam tenggang waktu 180 hari sejak ditemukannya Novum di mana hari dan tanggal ditemukan Novum di buat di bawah sumpah serta disahkan pejabat berwenang. Dapat dilihat pada Putusan MA No.34 PK/Pdt/1984 tanggal 2 Oktober 1984.

§ Apabila telah dikabulkan mengenai sesuatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut. PK dengan berdasarkan alasan ini diajukan dalam tenggang waktu 180 hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara. Dapat dilihat pada Putusan Mahkamah Agung No. 146 PK/Pdt/986 tanggal 23 Januari 1987.

§ Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya. PK dengan berdasarkan alasan ini diajukan dalam tenggang waktu 180 hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, serta telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara.

§ Putusan bertentangan antara satu dengan lainnya, dalam hal ini terdapat hal-hal dimana pihak-pihak yang sama, mengenai hal yang sama, atas dasar yang sama, oleh pengadilan yang sama, atau sama tingkatnya. PK dengan berdasarkan alasan ini diajukan dalam tenggang waktu 180 hari sejak sejak putusan terakhir yang bertentangan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap dan diberitahukan kepada pihak yang berperkara. Dapat dilihat pada Putusan MA No. 78 PK/Pdt/1984 tanggal 9 April 1987.

§ Apabila dari suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. PK dengan berdasarkan alasan ini diajukan dalam tenggang waktu 180 hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, serta telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara. Dapat dilihat pada Putusan MA Nomor 167 PK/Pdt/1991 tanggal 19 April 1994.

TATA CARA PEMERIKSAAN PK

§ Setelah perkara PK diterima Direktorat Perdata MA, maka berkas PK tersebut diteliti dan ditelaah oleh Hakim Tinggi Raportir pada MA untuk mengetahui kelengkapan formalnya.

§ Apabila kelengkapan formal ini tidak terpenuhi, seperti terlambat mengajukan, atau tanpa surat kuasa/surat kuasa tidak khusus, maka akan menyebabkan permohonan PK tersebut tidak dapat diterima.

§ Kemudian setelah Hakim Tinggi Raportir menerima berkas perkara perdata PK lalu dikembalikan kepada Direktorat Perdata dengan model B.B. kemudian dicatat dalam buku penerima berkas Hakim Tinggi Raportir. Setelah itu dibuat resume perkara, usul pendapat Hakim Tinggi Raportir dan Net konsep putusan.

§ Kemudian berkas perkara PK tersebut diteruskan oleh Direktur Perdata kepada Ketua MA atau Ketua Muda MA yang mendapat wewenang, untuk ditetapkan team yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dan dalam waktu 1 bulan Direktur Perdata sudah mengirim kembali berkas perkara PK kepada Hakim Tinggi Raportoir.

§ Kemudian Hakim Tinggi Raportoir segera menyerahkan berkas perkara PK kepada Ketua Tim, yang dilengkapi dengan resume dan Pendapat Hakim Tinggi Raportir serta penetapan Majelis Hakim untuk mengadili perkara itu, dan setelah ketua Tim menunjuk Majelis Hakim maka Hakim Tinggi Raportir menghubungi ketua Majelis untuk menetapkan hari sidang perkara tersebut.

§ Apabila diperlukan, maka MA berwenang memerintahkan Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara dalam tingkat pertama atau tingkat banding mengadakan pemeriksaan tambahan atau meminta segala keterangan serta pertimbangan dari Pengadilan tersebut dan kemudian setelah melaksanakan perintah MA maka PN/PT segera mengirimkan berita acara pemeriksaan tambahan serta pertimbangan kepada MA.

PUTUSAN PERADILAN PK

§ Putusan yang menyatakan bahwa permohonan PK tidak dapat diterima.

Dapat Terjadi karena Pengajuan PK tidak memenuhi syarat formal seperti:

Pemohon terlambat mengajukan PK,

permohonan PK tanpa adanya surat kuasa/surat kuasa tidak khusus dibuat untuk PK, atau

Dikarenakan PK diajukan untuk kedua kalinya, serta

PK dimohonkan terhadap putusan pengadilan yang belum mempunyai kekuatan kekuatan hukum tetap.

§ Putusan yang menyatakan bahwa permohonan PK ditolak.

Terjadi apabila MA berpendapat bahwa permohonan PK yang diajukan tidak beralasan. Alasan ini dapat dikarenakan permohonan PK tidak didukung oleh fakta atau keadaan yang merupakan alasan dan menjadi dasar permohonan PK, atau dapat pula dikarenakan alasan-alasan permohonan PK tidak sesuai dengan alasan-alasan yang ditetapkan secara limitatif oleh UU.

§ Putusan yang menyatakan bahwa permohonan PK dikabulkan.

Terjadi apabila Mahkamah Agung membenarkan alasan-alasan permohonan PK karena sesuai dengan ketentuan pasal 67 UU MA. Dalam hal MA mengabulkan permohonan PK maka MA akan membatalkan putusan yang dimohonkan PK tersebut dan selanjutnya memeriksa dan memutus sendiri perkaranya.

Published in: on March 8, 2009 at 7:30 am  Leave a Comment  
Tags: , ,

Dewasa Menurut Hukum Positif Indonesia

§ Menurut konsep Hukum Perdata

Pendewasaan ini ada 2 macam, yaitu pendewasaan penuh dan pendewasaan untuk beberapa perbuatan hukum tertentu (terbatas). Keduanya harus memenuhi syarat yang ditetapkan undang-undang. Untuk pendewasaan penuh syaratnya telah berumur 20 tahun penuh. Sedangkan untuk pendewasaan terbatas syaratnya ialah sudah berumur 18 tahun penuh (pasal 421 dan 426 KUHPerdata).

Untuk pendewasaan penuh, prosedurnya ialah yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada Presiden RI dilampiri dengan akta kelahiran atau surat bukti lainnya. Presiden setelah mendengar pertimbangan Mahkamah Agung, memberikan keputusannya. Akibat hukum adanya pernyataan pendewasaan penuh ialah status hukum yang bersangkutan sama dengan status hukum orang dewasa. Tetapi bila ingin melangsungkan perkawinan ijin orang tua tetap diperlukan.

Untuk pendewasaan terbatas, prosedurnya ialah yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang dilampiri akta kelahiran atau surat bukti lainnya. Pengadilan setelah mendengar keterangan orang tua atau wali yang bersangkutan, memberikan ketetapan pernyataan dewasa dalam perbuatan-perbuatan hukum tertentu saja sesuai dengan yang dimohonkan, misalnya perbuatan mengurus dan menjalankan perusahaan, membuat surat wasiat. Akibat hukum pernyataan dewasa terbatas ialah status hukum yang bersangkutan sama dengan status hukum orang dewasa untuk perbuatan-perbuatan hukum tertentu.

Dalam hukum Perdata, belum dewasa adalah belum berumur umur 21 tahun dan belum pernah kawin. Apabila mereka yang kawin belum berumur 21 tahun itu bercerai, mereka tidak kembali lagi dalam keadaan belum dewasa. Perkawinan membawa serta bahwa yang kawin itu menjadi dewasa dan kedewasaan itu berlangsung seterusnya walaupun perkawinan putus sebelum yang kawin itu mencapai umur 21 tahun (pasal 330 KUHPerdata).

Hukum perdata memberikan pengecualian-pengecualian tentang usia belum dewasa yaitu, sejak berumur 18 tahun seorang yang belum dewasa, melalui pernyataan dewasa, dapat diberikan wewenang tertentu yang hanya melekat pada orang dewasa. Seorang yang belum dewasa dan telah berumur 18 tahun kini atas permohonan, dapat dinyatakan dewasa harus tidak bertentangan dengan kehendak orang tua.

Dari uraian tersebut kita lihat bahwa seorang yang telah dewasa dianggap mampu berbuat karena memiliki daya yuridis atas kehendaknya sehingga dapat pula menentukan keadaan hukum bagi dirinya sendiri. Undang-undang menyatakan bahwa orang yang telah dewasa telah dapat memperhitungkan luasnya akibat daripada pernyataan kehendaknya dalam suatu perbuatan hukum, misalnya membuat perjanjian, membuat surat wasiat.

Bila hakim berpendapat bila seseorang dinyatakan dewasa maka ia harus menentukan secara tegas wewenang apa saja yang diberikan itu. Setelah memperoleh pernyataan itu, seorang yang belum dewasa, sehubungan dengan wewenang yang diberikan, dapat bertindak sebagai pihak dalam acara perdata dengan domisilinya. Bila ia menyalahgunakan wewenang yang diberikan maka atas permintaan orang tua atau wali, pernyataan dewasa itu dicabut oleh hakim.

§ Menurut konsep Hukum Pidana

Hukum pidana juga mengenal usia belum dewasa dan dewasa. Yang disebut umur dewasa apabila telah berumur 21 tahun atau belum berumur 21 tahun, akan tetapi sudah atau sudah pernah menikah. Hukum pidana anak dan acaranya berlaku hanya untuk mereka yang belum berumur 18 tahun, yang menurut hukum perdata belum dewasa. Yang berumur 17 tahun dan telah kawin tidak lagi termasuk hukum pidana anak, sedangkan belum cukup umur menurut pasal 294 dan 295 KUHP adalah ia yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin sebelumnya. Bila sebelum umur 21 tahun perkawinannya diputus, ia tidak kembali menjadi “belum cukup umur”.

§ Menurut konsep Hukum Adat sebagai norma-norma hukum yang hidup di masyarakat (living law)

Hukum adat tidak mengenal batas umur belum dewasa dan dewasa. Dalam hukum adat tidak dikenal fiksi seperti dalam hukum perdata. Hukum adat mengenal secara isidental saja apakah seseorang itu, berhubung umur dan perkembangan jiwanya patut dianggap cakap atau tidak cakap, mampu atau tidak mampu melakukan perbuatan hukum tertentu dalam hubungan hukum tertentu pula. Artinya apakah ia dapat memperhitungkan dan memelihara kepentingannya sendiri dalam perbuatan hukum yang dihadapinya itu. Belum cakap artinya, belum mampu memperhitungkan dan memelihara kepentingannya sendiri. cakap artinya, mampu memperhitungkan dan memelihara kepentingannya sendiri.

Apabila kedewasaan itu dihubungkan dengan perbuatan kawin, hukum adat mengakui kenyataan bahwa apabila seorang pria dan seorang wanita itu kawin dan dapat anak, mereka dinyatakan dewasa, walaupun umur mereka itu baru 15 tahun. sebaliknya apabila mereka dikawinkan tidak dapat menghasilkan anak karena belum mampu berseksual, mereka dikatakan belum dewasa.

· Hukum Adat Jawa (Djojodigoeno):

Lahir

mentas

kuat gawe

mencar

volwassen

Cakap bila seseorang telah kawin & mulai hidup mandiri (berumah tangga sendiri)

· Joeni Arianto Kurniawan

mandiri (berumah tangga sendiri)

Dewasa dalam arti sosial, bukan dlm arti biologis-fisik

Mandiri :

o dlm rumah ortu, ttp dlm bilik sendiri

o rumah sendiri, ttp di atas pekarangan ortu

o rumah & pekarangan sendiri

· Von Vollenhoven

Jawa Pusat, Jawa Timur, & Madura:

Kelengkapan status apakah masih mjd tanggungan ortu (“kerakyat”)

Aceh: Kecakapan menurut kepatutan

· Gayo, Alas, Batak, Maluku-Ambon:

Kecakapan apakah masih mjd tanggungan ortu (“kerakyat”)

· Ter Haar (=Djojodigoeno)

Cakap Volwassen sudah kawin dan hidup terpisah meninggalkan ortunya

· Soepomo

Dewasa:

kuat gawe

cakap mengurus harta benda & keperluannya sendiri

Dr. Wayan P. Windia, S.H, M.Hum, ahli hukum adat Bali dari FH Unud menyatakan bahwa pada hukum adat Bali, jika seseorang mampu negen (nyuun) sesuai beban yang diujikan, mereka dinyatakan loba sebagai orang dewasa. Misalnya, ada warga yang mampu negen kelapa delapan butir atau nyuun kelapa enam butir. Ia otomatis dinyatakan sudah memasuki golongan orang dewasa.

Ukuran dewasa dalam hukum adat, khususnya dalam lingkungan masyarakat Padang Lawas sebagai syarat untuk kawin harus memenuhi ciri: sudah mampu untuk mengurus diri sendiri, sudah kuat dalam melakukan pekerjaan yang oleh umum menganggap sebagai pekerjaan orang yang sudah dewasa, keadaan demikian diperkirakan untuk laki-laki tingkat kedewasaan ragawi dan untuk wanita tingkat kedewasaan laki-laki ragawi atau orang yang telah melangsungkan perkawinan. Sementara kalau berpijak kepada hukum perdata berat, maka urusan dewasa secara tegas ada diatur pada pasal 330 KUH Perdata, dengan menyebutkan batasan yang jelas, yakni: belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin dan seterusnya.

§ Putusan-Putusan terkait kedewasaan menurut hukum adat

Pada dasarnya hukum adat menyatakan bahwa sesorang sudah dianggap dewasa dalam hukum adat, apabila seseorang sudah kuat gawe atau mampu untuk bekerja secara mandiri, cakap mengurus harta benda serta keperluannya sendiri, serta cakap untuk melakukan segala tata cara pergaulan hidup kemasyarakatan termasuk mempertanggungjawabkan segala tindakannya.

Yurisprudensi Mahkamah Agung tertanggal 1 Juni 1955 nomor 53K/Sip/1955 menyebutkan bahwa seseorang dianggap telah dewasa apabila usianya telah mencapai 15 tahun.

Dalam keputusannya yang lain, MA menentukan bahwa untuk daerah Jakarta, maka seseorang yang telah mencapai usia 20 tahun dan sudah cakap untuk bekerja, dianggap sudah dewasa (Keputusan tertanggal 2 November 1976 nomor 601K/Sip/1976).

Kemudian muncul Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tertanggal 13 Oktober 1976 No.477/K/Pdt, yang secara tegas menyatakan bahwa yang batasan usia dewasa ialah 18 tahun.

§ Menurut konsep Undang-undang R.I sekarang

Berdasarkan Undang-undang R.I yang berlaku hingga sekarang, pengertian belum dewasa dan dewasa belum ada pengertiannya. Yang ada baru UU perkawinan No. 1 tahun 1974, yang mengatur tentang:

1. izin orang tua bagi orang yang akan melangsungkan perkawinan apabila belum mencapai umur 21 tahun (pasal 6 ayat 2);

2. umur minimal untuk diizinkan melangsungkan perkawinan, yaitu pria 19 tahun dan wanita 16 tahun (pasal 7 ayat 2);

3. anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, berada didalam kekuasaan orang tua (pasal 47 ayat 1);

4. anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tuanya, berada dibawah kekuasaan wali (pasal 50 ayat 1).

Tetapi tidak ada ketentuan yang mengatur tentang “yang disebut belum dewasa dan dewasa” dalam UU ini.

KESIMPULAN

Usia Dewasa di atur dalam berbagai pasal sbb :

§ Pasal 338 KUHPerdata                                : 21 tahun

§ Pasal 50 UU No.1/1974                                : 18 tahun

§ Pasal 39 ayat 1 UU No.30/2004                    : 18 tahun

§ Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tgl 13 Oktober 1976 No.477/K/Pdt.   : 18 tahun

§ Adat : Berdasar pada ukuran sosial bukan fisik atau regulasi.

Published in: on March 8, 2009 at 7:25 am  Comments (1)  
Tags: ,

Resume UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

ite

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Hukum Yang Sah

§ Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara Yang berlaku di Indonesia. Dimana informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik ini dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ini. Namun ketentuan mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut tidak berlaku untuk surat yang menurut UU harus dibuat dalam bentuk tertulis, dan surat beserta dokumennya yang menurut UU harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta. (Pasal 5)

§ Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang di atas yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, infomasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Hal ini didasari oleh oleh konsep bentuk tertulis yang identik dengan informasi dan/atau dokumen yang tertuang di atas kertas semata, padahal pada hakikatnya informasi dan/atau dokumen dapat dituangkan ke dalam media apa saja, termasuk media elektronik. Dalam lingkup sistem elektronik, informasi yang asli dengan salinannya tidak relevan lagi untuk dibedakan sebab sistem elektronik pada dasarnya beroperasi dengan cara penggandaan yang mengakibatkan informasi yang asli tidak dapat dibedakan lagi dari salinannya. (Pasal 6)

§ Setiap orang yang menyatakan hak, memperkuat hak yang telah ada, atau menolak hak orang lain berdasarkan adanya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik harus memastikan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut berasal dari sistem elektronik yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hal ini dimaksudkan bahwa suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat digunakan sebagai alasan timbulnya suatu hak. (Pasal 7)

§ Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan (Pasal 9), dan setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan transaksi elektronik dapat disertifikasi oleh lembaga sertifikasi keandalan. Sertifikasi keandalan dimaksudkan sebagai bukti bahwa pelaku usaha yang melakukan perdagangan secara elektronik layak berusaha setelah melalui penilaian dan audit dari badan yang berwenang. Bukti telah dilakukan sertifikasi keandalan ditunjukan dengan adanya logo sertifikasi berupa trust mark pada halaman (home page) pelaku usaha tersebut. (pasal 10).

Syarat Agar Tanda Tangan Elektronik Memiliki Kekuatan Hukum dan Akibat Hukum yang Sah: (Pasal 11)

  • data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan;
  • data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;
  • segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
  • segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
  • terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatangannya; dan
  • terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi

UU ITE memberikan pengakuan secara tegas bahwa meskipun hanya merupakan suatu kode, tanda tangan elektronik memiliki kedudukan yang sama dengan tanda tangan manual pada umumnya yang memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum. Persyaratan sebagaimana tercantum di atas merupakan persyaratan minimum yang harus dipenuhi dalam setiap tanda tangan elektronik. Ketentuan ini membuka kesempatan seluas-luasnya kepada siapa pun untuk mengembangkan metode, teknik, atau proses pembuatan tanda tangan elektronik.

Pengamanan Tanda Tangan Elektronik (Pasal 12)

§ Setiap orang yang terlibat dalam tanda tangan elektronik berkewajiban memberikan pengamanan atas tanda tangan elektronik yang digunakannya, dimana pengamanan tersebut sekurang-kurangnya meliputi:

o Sistem tidak dapat diakses oleh orang lain yang tidak berhak,

o Penanda tangan harus menerapkan prinsip kehati-hatian untuk menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan tanda tangan elektronik,

o Penanda tangan harus tanpa menunda-nunda, menggunakan cara yang dianjurkan oleh penyelenggara tanda tangan elektronik atau pun cara lain yang layak dan sepatutnya harus segera memberitahukan kepada seseorang yang oleh penanda tangan dianggap memercayai tanda tangan elektronik atau kepada pihak pendukung layanan tanda tangan elektronik jika:

Penanda tangan mengetahui bahwa data pembuatan tanda tangan elektronik telah dibobol,

Keadaan yang diketahui oleh penanda tangan dapat menimbulkan risiko yang berarti, kemungkinan akibat bobolnya data pembuatan tanda tangan elektronik.

o Dalam hal sertifikat elektronik digunakan untuk mendukung tanda tangan elektronik, penanda tangan harus memastikan kebenaran dan keutuhan semua informasi yang terkait dengan sertifikat elektronik tersebut.

o Setiap orang yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab atas segala kerugiian dan konsekuensi hukum yang timbul.

Transaksi Elektronik (Bab V)

§ Dapat dilakukan dalam lingkup publik maupun privat.

§ Para pihak wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung.

§ Untuk transaksi elektronik internasional, para pihak yang membuat dapat memilih hukum yang berlaku, dan jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam transaksi elektronik internasional, maka hukum yang berlaku didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.

§ Para pihak dapat memilih metode penyelesaian sengketa yang timbul dari transaksi elektronik internasional yang dibuatnya, metode tersebut dapat berupa forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya. Jika para pihak tidak melakukan pilihan forum, maka penetapan yang berwenang menyelesaikan permasalahan tersebut didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.

§ Transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim pengirim telah diterima dan disetujui penerima, kecuali ditentukan lain oleh para pihak. Persetujuan tersebut harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik. (Pasal 20)

§ Pengirim atau penerima dapat melakukan transaksi elektronik sendiri, melalui pihak yang dikuasakan olehnya, atau melalui agen elektronik. Cara-cara tersebut mempengaruhi pertanggung jawaban dari transaksi elektronik yang dilakukan, dimana jika dilakukan sendiri maka segala akibat hukum dari transaksi elektronik tersebut menjadi tanggung jawab para pihak yang bertransaksi, namun jika dilakukan melalui pemberi kuasa maka segala akibat hukum menjadi tanggung jawab pemberi kuasa, sedangkan jika dilakukan melalui agen elektronik maka segala akibat hukum dalam pelaksanaan transaksi elektronik menjadi tanggung jawab penyelenggara agen elektronik. (Pasal 21)

§ Jika kerugian disebabkan karena gagal beroperasinya agen elektronik akibat tindakan pihak ke-tiga secara langsung terhadap sistem elektronik, maka segala akibat hukum menjadi tanggung jawab penyelenggara agen elektronik, namun jika kerugian disebabkan karena gagal beroperasinya agen elektronik akibat kelalaian pihak pengguna jasa layanan, maka segala akibat hukum menjadi tanggung jawab pengguna jasa layanan.

Nama Domain, Hak Kekayaan Intelektual, dan Perlindungan Hak Pribadi (Bab VI-Pasal 23- Pasal 26)

§ Setiap Penyelenggara negara, Orang, Badan usaha, dan/atau Masyarakat berhak memiliki Nama Domain berdasarkan prinsip pendaftar pertama. Pemilikan dan penggunaan nama domain harus didasarkan pada itikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, dan tidak melanggar hak orang lain. Yang dimaksud dengan ”melanggar hak orang lain”, misalnya melanggar merek terdaftar, nama badan hukum terdaftar, nama orang terkenal, dan nama sejenisnya yang pada intinya merugikan orang lain. Nama domain berupa alamat atau jati diri penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat, yang perolehannya didasarkan pada prinsip pendaftar pertama (first come first serve). Prinsip pendaftar pertama berbeda antara ketentuan dalam nama domain dan dalam bidang hak kekayaan intelektual karena tidak diperlukan pemeriksaan substantif, seperti pemeriksaan dalam pendaftaran. (Pasal 23).

§ Setiap Penyelenggara negara, Orang, Badan usaha, dan/atau Masyarakat yang dirugikan karena penggunaan nama domain secara tanpa hak oleh orang lain, berhak mengajukan gugatan pembatalan nama domain tersebut. Yang dimaksud dengan ”penggunaan nama domain secara tanpa hak” adalah pendaftaran dan penggunaan nama domain yang semata-mata ditujukan untuk menghalangi atau menghambat orang lain untuk menggunakan nama yang intuitif dengan keberadaan nama dirinya atau nama produknya, atau untuk mendompleng reputasi orang yang sudah terkenal atau ternama, atau untuk menyesatkan konsumen.

§ Pengelola nama domain ialah Pemerintah dan/atau Masyarakat. Dan apabila terjadi perselisihan pengelolaan nama domain oleh masyarakat, pemerintah berhak untuk mengambil alih sementara pengelolaan nama domain tersebut. Dan pengelolaan nama domain yang berada di luar wilayah Indonesia diakui kebenarannya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

§ Ketentuan lebih lanjut perihal pengelolaan nama domain diatur dengan Peraturan Pemerintah.

§ Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai hak kekayaan intelektual.

§ Penggunaan setiap informasi melalui media elektronik berkaitan dengan data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, dan setiap orang yang haknya dilanggar tersebut dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan.

Perbuatan yang Dilarang dalam Informasi dan Transaksi Elektronik. (Pasal 27-pasal 37)

§ Secara teknis perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat ini dapat dilakukan antara lain dengan:

o Melakukan komunikasi, mengirimkan, memancarkan atau sengaja berusaha mewujudkan hal-hal tersebut kepada siapapun yang tidak berhak untuk menerimanya, atau

o Sengaja menghalangi agar informasi dimaksud tidak dapat atau gagal diterima oleh yang berwenang menerimanya di lingkungan pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

§ Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak dilarang untuk:

o mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Tindakan ini diancam pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak 1.000.000.000 (satu milyar rupiah). Dalam hal tindakan eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok. Dalam hal tindakan tersebut dilakukan oleh Korporasi, dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga.

o mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. Tindakan ini diancam pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak 1.000.000.000 (satu milyar rupiah). Dalam hal tindakan tersebut dilakukan oleh Korporasi, dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga.

o mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Tindakan ini diancam pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak 1.000.000.000 (satu milyar rupiah). Dalam hal tindakan tersebut dilakukan oleh Korporasi, dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga.

o mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman. Tindakan ini diancam pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak 1.000.000.000 (satu milyar rupiah). Dalam hal tindakan tersebut dilakukan oleh Korporasi, dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga.

o menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. Tindakan ini diancam pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak 1.000.000.000 (satu milyar rupiah). Dalam hal tindakan tersebut dilakukan oleh Korporasi, dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga.

o menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Tindakan ini diancam pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak 1.000.000.000 (satu milyar rupiah). Dalam hal tindakan tersebut dilakukan oleh Korporasi, dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga.

o hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutnakuti yang ditujukan secara pribadi. Tindakan ini diancam pidana penjara paling lama 12 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak 2.000.000.000 (dua milyar rupiah). Dalam hal tindakan tersebut dilakukan oleh Korporasi, dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga.

§ Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dilarang untuk:

o Mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apa pun. Tindakan ini diancam pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.600.000.000 (enam ratus juta rupiah). Dalam hal perbuatan tersebut ditujukan terhadap komputer dan/atau sistem elektronik serta informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik pemerintah dan/atau digunakan untuk layanan publik dipidana dengan pidana pokok ditambah sepertiga. Dan dalam hal perbuatan tersebut ditujukan terhadap komputer dan/atau sistem elektronik serta informasi dan/atau dokumen elektronik milik pemerintah dan/atau badan strategis termasuk dan tidak terbatas pada lembaga pertahanan, bank sentral, perbankan, keuangan, lembaga internasional, otoritas penerbangan diancam dengan pidana maksimal ancaman pidana pokok masing-masing pasal ditambah dua pertiga. Dalam hal tindakan tersebut dilakukan oleh Korporasi, dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga.

o Mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Tindakan ini diancam pidana penjara paling lama7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.7 00.000.000 (tujuh ratus juta rupiah). Dalam hal perbuatan tersebut ditujukan terhadap komputer dan/atau sistem elektronik serta informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik pemerintah dan/atau digunakan untuk layanan publik dipidana dengan pidana pokok ditambah sepertiga. Dan dalam hal perbuatan tersebut ditujukan terhadap komputer dan/atau sistem elektronik serta informasi dan/atau dokumen elektronik milik pemerintah dan/atau badan strategis termasuk dan tidak terbatas pada lembaga pertahanan, bank sentral, perbankan, keuangan, lembaga internasional, otoritas penerbangan diancam dengan pidana maksimal ancaman pidana pokok masing-masing pasal ditambah dua pertiga. Dalam hal tindakan tersebut dilakukan oleh Korporasi, dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga.

o Mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan. Tindakan ini diancam pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah). Dalam hal perbuatan tersebut ditujukan terhadap komputer dan/atau sistem elektronik serta informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik pemerintah dan/atau digunakan untuk layanan publik dipidana dengan pidana pokok ditambah sepertiga. Dan dalam hal perbuatan tersebut ditujukan terhadap komputer dan/atau sistem elektronik serta informasi dan/atau dokumen elektronik milik pemerintah dan/atau badan strategis termasuk dan tidak terbatas pada lembaga pertahanan, bank sentral, perbankan, keuangan, lembaga internasional, otoritas penerbangan diancam dengan pidana maksimal ancaman pidana pokok masing-masing pasal ditambah dua pertiga. Dalam hal tindakan tersebut dilakukan oleh Korporasi, dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga.

o Melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam suatu komputer dan/atau sistem elektronik tertentu milik orang lain. Tindakan ini diancam pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah). Dalam hal perbuatan tersebut ditujukan terhadap komputer dan/atau sistem elektronik serta informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik pemerintah dan/atau digunakan untuk layanan publik dipidana dengan pidana pokok ditambah sepertiga. Dan dalam hal perbuatan tersebut ditujukan terhadap komputer dan/atau sistem elektronik serta informasi dan/atau dokumen elektronik milik pemerintah dan/atau badan strategis termasuk dan tidak terbatas pada lembaga pertahanan, bank sentral, perbankan, keuangan, lembaga internasional, otoritas penerbangan diancam dengan pidana maksimal ancaman pidana pokok masing-masing pasal ditambah dua pertiga. Dalam hal tindakan tersebut dilakukan oleh Korporasi, dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga.

o Melakukan intersepsi atas transmisi informasi elekronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu komputer dan/atau sistem elektronik tertentu milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sedang ditransmisikan. Tindakan ini diancam pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah). Dalam hal perbuatan tersebut ditujukan terhadap komputer dan/atau sistem elektronik serta informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik pemerintah dan/atau digunakan untuk layanan publik dipidana dengan pidana pokok ditambah sepertiga. Dan dalam hal perbuatan tersebut ditujukan terhadap komputer dan/atau sistem elektronik serta informasi dan/atau dokumen elektronik milik pemerintah dan/atau badan strategis termasuk dan tidak terbatas pada lembaga pertahanan, bank sentral, perbankan, keuangan, lembaga internasional, otoritas penerbangan diancam dengan pidana maksimal ancaman pidana pokok masing-masing pasal ditambah dua pertiga. Namun yang menjadi pengecualian pada poin ini dan poin sebelumnya ialah intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan UU, mengenai intersepsi pengecualian tersebut, tata caranya diatur lebih lanjut dengan Peraturan pemerintah. Dalam hal tindakan tersebut dilakukan oleh Korporasi, dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga.

o Dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Tindakan ini diancam pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.2.000.000.000 (Dua milyar rupiah). Dan terhadap perbuatan tersebut yang mengakibatkan terbukanya suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya. Tindakan ini diancam pidana penjara paling lama10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000 (lima milyar rupiah). Dalam hal perbuatan tersebut ditujukan terhadap komputer dan/atau sistem elektronik serta informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik pemerintah dan/atau digunakan untuk layanan publik dipidana dengan pidana pokok ditambah sepertiga. Dan dalam hal perbuatan tersebut ditujukan terhadap komputer dan/atau sistem elektronik serta informasi dan/atau dokumen elektronik milik pemerintah dan/atau badan strategis termasuk dan tidak terbatas pada lembaga pertahanan, bank sentral, perbankan, keuangan, lembaga internasional, otoritas penerbangan diancam dengan pidana maksimal ancaman pidana pokok masing-masing pasal ditambah dua pertiga. Dalam hal tindakan tersebut dilakukan oleh Korporasi, dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga.

o Dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak. Tindakan ini diancam pidana penjara paling lama 9 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.3.000.000.000 (tiga milyar rupiah). Dalam hal perbuatan tersebut ditujukan terhadap komputer dan/atau sistem elektronik serta informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik pemerintah dan/atau digunakan untuk layanan publik dipidana dengan pidana pokok ditambah sepertiga. Dan dalam hal perbuatan tersebut ditujukan terhadap komputer dan/atau sistem elektronik serta informasi dan/atau dokumen elektronik milik pemerintah dan/atau badan strategis termasuk dan tidak terbatas pada lembaga pertahanan, bank sentral, perbankan, keuangan, lembaga internasional, otoritas penerbangan diancam dengan pidana maksimal ancaman pidana pokok masing-masing pasal ditambah dua pertiga. Dalam hal tindakan tersebut dilakukan oleh Korporasi, dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga.

o Melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan/atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Tindakan ini diancam pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah). Dalam hal perbuatan tersebut ditujukan terhadap komputer dan/atau sistem elektronik serta informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik pemerintah dan/atau digunakan untuk layanan publik dipidana dengan pidana pokok ditambah sepertiga. Dan dalam hal perbuatan tersebut ditujukan terhadap komputer dan/atau sistem elektronik serta informasi dan/atau dokumen elektronik milik pemerintah dan/atau badan strategis termasuk dan tidak terbatas pada lembaga pertahanan, bank sentral, perbankan, keuangan, lembaga internasional, otoritas penerbangan diancam dengan pidana maksimal ancaman pidana pokok masing-masing pasal ditambah dua pertiga. Dalam hal tindakan tersebut dilakukan oleh Korporasi, dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga.

o Memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki:

Perangkat keras atau perangkat lunak komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 33 UU ITE,

Sandi lewat komputer, kode akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar sistem elektronik menjadi dapat dikases dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan pasal 33 UU ITE.

Tindakan ini diancam pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah). Dalam hal perbuatan tersebut ditujukan terhadap komputer dan/atau sistem elektronik serta informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik pemerintah dan/atau digunakan untuk layanan publik dipidana dengan pidana pokok ditambah sepertiga. Dan dalam hal perbuatan tersebut ditujukan terhadap komputer dan/atau sistem elektronik serta informasi dan/atau dokumen elektronik milik pemerintah dan/atau badan strategis termasuk dan tidak terbatas pada lembaga pertahanan, bank sentral, perbankan, keuangan, lembaga internasional, otoritas penerbangan diancam dengan pidana maksimal ancaman pidana pokok masing-masing pasal ditambah dua pertiga. Dalam hal tindakan tersebut dilakukan oleh Korporasi, dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga.

Namun tindakan-tindakan yang dimaksud dalam poin ini tidak diklasifikasikan ke dalam tindak Pidana jika ditujukan untuk melakukan kegiatan penelitian, pengujian sistem elektronik, untuk perlindungan sistem elektronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan hukum.

o Melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Tindakan ini diancam pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000.000 (12 milyar rupiah). Dalam hal perbuatan tersebut ditujukan terhadap komputer dan/atau sistem elektronik serta informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik pemerintah dan/atau digunakan untuk layanan publik dipidana dengan pidana pokok ditambah sepertiga. Dan dalam hal perbuatan tersebut ditujukan terhadap komputer dan/atau sistem elektronik serta informasi dan/atau dokumen elektronik milik pemerintah dan/atau badan strategis termasuk dan tidak terbatas pada lembaga pertahanan, bank sentral, perbankan, keuangan, lembaga internasional, otoritas penerbangan diancam dengan pidana maksimal ancaman pidana pokok masing-masing pasal ditambah dua pertiga. Dalam hal tindakan tersebut dilakukan oleh Korporasi, dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga.

o Melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Tindakan ini diancam pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000.000 (12 milyar rupiah). Dalam hal perbuatan tersebut ditujukan terhadap komputer dan/atau sistem elektronik serta informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik pemerintah dan/atau digunakan untuk layanan publik dipidana dengan pidana pokok ditambah sepertiga. Dan dalam hal perbuatan tersebut ditujukan terhadap komputer dan/atau sistem elektronik serta informasi dan/atau dokumen elektronik milik pemerintah dan/atau badan strategis termasuk dan tidak terbatas pada lembaga pertahanan, bank sentral, perbankan, keuangan, lembaga internasional, otoritas penerbangan diancam dengan pidana maksimal ancaman pidana pokok masing-masing pasal ditambah dua pertiga. Dalam hal tindakan tersebut dilakukan oleh Korporasi, dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga.

§ Setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan 36 UU ITE di luar wilayah Indonesia terhadap sistem elektronik yang berada di wilayah Yurisdiksi Indonesia. Dalam hal perbuatan tersebut ditujukan terhadap komputer dan/atau sistem elektronik serta informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik pemerintah dan/atau digunakan untuk layanan publik dipidana dengan pidana pokok ditambah sepertiga. Dan dalam hal perbuatan tersebut ditujukan terhadap komputer dan/atau sistem elektronik serta informasi dan/atau dokumen elektronik milik pemerintah dan/atau badan strategis termasuk dan tidak terbatas pada lembaga pertahanan, bank sentral, perbankan, keuangan, lembaga internasional, otoritas penerbangan diancam dengan pidana maksimal ancaman pidana pokok masing-masing pasal ditambah dua pertiga. Dalam hal tindakan tersebut dilakukan oleh Korporasi, dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga.

§ Yang dimaksud dengan ”intersepsi atau penyadapan” adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi.

§ Ketentuan mengenai penambahan hukuman pidana bagi pelaku korporasi dimaksudkan untuk menghukum setiap perbuatan melawan hukum dalam UU ITE yang dilakukan oleh korporasi dan/atau oleh pengurus dan/atau staff yang memiliki kapasitas untuk:

o Mewakili korporasi,

o Mengambil keputusan dalam korporasi,

o Melakukan pengawasan dan pengendalian dalam korporasi,

o Melakukan kegiatan demi keuntungan korporasi.

Penyelesaian Sengketa (Pasal 38 dan 39)

§ Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang menimbulkan kerugian.

§ Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang berakibat merugikan masyarakat, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

§ Gugatan Perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

§ Selain melalui mekanisme gugatan perdata, para pihak juga dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Penyidikan (Pasal 42-Pasal 44)

§ Penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam UU ITE, dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana dan ketentuan UU ITE.

§ Selain penyidik Pejabat Polisi Negara RI, Pejabat Pegawai Neger Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam UU tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik.

§ Penyidikan di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik tersebut dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik. Intergritas data, atau keutuhan data sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

§ Penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap sistem elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana harus dilakukan atas izin ketua Pengadilan Negeri setempat. Dan dalam melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan tersebut penyidik wajib menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum.

§ Dalam hal melakukan penangkapan dan penahanan, penyidik melalui penuntut umum wajib meminta penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat dalam waktu satu kali dua puluh empat jam.

§ Penyidik PNS berkoordinasi dengan penyidik pejabat Polri memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasilnya kepada penuntut umum. Dalam rangka mengungkap tindak pidana informasi elektronik dan transaksi elektronik, penyidik dapat bekerja sama dengan penyidik negara lain untuk berbagi informasi dan alat bukti.

§ Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan berdasarkan UU ITE ialah sebagai berikut:

o Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan,

o Alat bukti lain berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

DEFINISI INFORMASI UU ITE

ÿ Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

ÿ Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

ÿ Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.

ÿ Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

ÿ Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

ÿ Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat.

ÿ Jaringan Sistem Elektronik adalah terhubungnya dua Sistem Elektronik atau lebih, yang bersifat tertutup ataupun terbuka.

ÿ Agen Elektronik adalah perangkat dari suatu Sistem Elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu Informasi Elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh Orang.

ÿ Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.

ÿ Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.

ÿ Lembaga Sertifikasi Keandalan adalah lembaga independen yang dibentuk oleh profesional yang diakui, disahkan, dan diawasi oleh Pemerintah dengan kewenangan mengaudit dan mengeluarkan sertifikat keandalan dalam Transaksi Elektronik.

ÿ Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

ÿ Penanda Tangan adalah subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan Tanda Tangan Elektronik.

ÿ Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan.

ÿ Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.

ÿ Kode Akses adalah angka, huruf, simbol, karakter lainnya atau kombinasi di antaranya, yang merupakan kunci untuk dapat mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik lainnya.

ÿ Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik.

ÿ Pengirim adalah subjek hukum yang mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

ÿ Penerima adalah subjek hukum yang menerima Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dari Pengirim.

ÿ Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.

ÿ Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.

ÿ Badan Usaha adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

ÿ Pemerintah adalah Menteri atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Presiden.

Published in: on March 8, 2009 at 7:22 am  Leave a Comment  
Tags: , ,